Di dalam melakukan perdagangan, salah satu kegiatan yang dilakukan
pelaku usaha adalah melakukan kegiatan pemasaran sebagai salah satu upaya
memperkenalkan produk yang dibuat oleh pelaku usaha untuk dibeli atau
dikonsumsi oleh konsumen, karena hal ini produk yang dibuat oleh pelaku
usaha dapat dikenal khalayak ramai. Salah satu kegiatan untuk memperkenalkan
produk secara tidak langsung adalah iklan.
Menurut Pasal 7 Huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen yang berbunyi “memberikan informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”. Dan sarana yang
digunakan oleh pelaku usaha untuk memberikan informasi tentang produk yang
ditawarkan kepada konsumen adalah iklan. Selain bertujuan memberikan
informasi tentang produk, iklan memiliki tujuan mencari keuntungan.
Menurut Kotler iklan adalah komunikasi bukan pribadi yang dilakukan
melalui media yang dibayar atas usaha yang jelas.1 Advertising atau yang biasa
disebut dengan periklanan merupakan salah satu bagian dari promosi pemasaran
yang paling terkenal dan sering dibahas karena fungsinya yang teramat besar
dalam kegiatan promosi.2 Iklan adalah komunikasi komersil dan nonpersonal
tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu
khalayak target melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran,
majalah, direct mail (pengeposan langsung), reklame luar ruang, atau kendaraan
umum.3 Dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Pangan Nomor 7 tahun 1996
disebutkan “Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai
pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan
berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan produk”.
Di Indonesia banyak merk susu formula yang memberikan informasi
tentang produk melalui media massa elektronik dan dari segi materi menggunakan
kombinasi antara kata kata dengan adegan sehingga informasi yang diberikan
dapat diterima oleh konsumen. Contohnya Susu Formula Bebelac dari PT.Nutricia
Indonesia sejahtera yang mengiklankankan produknya di media massa elektronik
dengan isi materi yang mengkombinasikan antara kata-kata dengan adegan.
Menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun
2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya, Susu Formula Bayi
adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi
sampai berusia 6 bulan. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 39
Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya menyebutkan:
(1) “Pengaturan susu formula bayi dan produk bayi lainnya bertujuan agar: (a)
Setiap orang memiliki akses terhadap informasi pemenuhan gizi bagi bayi yang
tidak mendapatkan ASI eksklusif, (b) Setiap orang memiliki akses benar dan
sesuai standar yang direkomendasikan dalam penggunaan Susu Formula Bayi dan
Produk Bayi lainnya, (c) Setiap orang memiliki akses komunikasi, informasi, dan
edukasi mengenai penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi lainnya
secara aktual dan objektif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan; (2) Adanya
kerjasama ibu, pihak keluarga, tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan dalam
mengkampanyekan pentingnya pemberian ASI eksklusif.
Penjelasan tentang pentingnya ASI juga tidak disinggung dalam iklan
yang dilakukan oleh produsen susu formula karena dengan adanya penjelasan
ini membuat konsumen memiliki anggapan susu formula adalah asupan gizi
sekunder atau dengan kata lain asupan penunjang bukan yang utama. Seperti
halnya produsen rokok yang memberikan peringatan tentang bahaya merokok
kepada para konsumen dalam pengertian terbalik.4 Sehingga informasi yang
disampaikan kurang jelas dan tegas. Karena kewajiban produsen adalah
memberikan informasi kepada konsumen.5 Artinya konsumen berhak
mendapatkan informasi dari produk yang ditawarkan oleh produsen.
Adanya pelanggaran yang dilakukan produsen kepada konsumen
dikarenakan banyak konsumen yang kurang mengetahui kewajiban pelaku usaha
serta hak yang harus diterima oleh konsumen. Oleh karena banyaknya
pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha selayaknya pemerintah bertindak tegas
dalam menerapkan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 1
Angka 1 menyebutkan “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.” Jelas dalam pasal ini diatas pemerintah melalui penegak hukum
turut serta dalam melindungi hak-hak konsumen. Sehingga konsumen lebih
merasa aman dengan adanya peraturan perundangan ini . Dan juga
menyimpangnya anggapan konsumen tentang susu formula dapat teratasi.
Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini
adalah pertama, Bagaimana profil Tayangan Iklan Susu Formula yang
ditayangkan di RCTI, SCTV dan TransTV serta koran Kompas dan koran Sindo?
Kedua, Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen susu formula terhadap
iklan yang dilakukan melalui media Televisi serta koran Kompas dan koran
Sindo?
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan profil dari tayangan
iklan Susu Formula yang ditayangkan di RCTI, SCTV dan TransTV serta koran
Kompas dan koran Sindo, (2) Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi
konsumen susu formula terhadap iklan yang dilakukan melalui media televisi
serta koran Kompas dan koran Sindo.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Tipe kajian
dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan
secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu
untuk mendeskripsikan profil dari tayangan iklan Susu Formula yang ditayangkan
di RCTI, SCTV dan TransTV serta koran Kompas dan koran Sindo yang
merupakan data sekunder. Kemudian mendeskripsikan perlindungan hukum bagi
konsumen susu formula terhadap iklan yang dilakukan melalui media televisi.
Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan
metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara
menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah,
berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu
hukum yang ada.
Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa produsen susu yang bersaing
menawarkan berbagai jenis produk susu yang dihasilkannya dengan beriklan.
Kemampuan iklan yang efektif dalam menjaring konsumen kadang
disalahgunakan oleh oknum perusahaan dengan memberikan informasi yang tidak
jujur, berlebihan, dan menyesatkan. Pada akhirnya konsumen akan kecewa karena
produk yang dibeli tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan dalam iklan.
Oleh karena itu untuk melindungi konsumen dari perilaku nakal pelaku usaha ini,
maka negara memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan,
melakukan pengawasan terhadap kegiatan periklanan, menjamin hak-hak
konsumen dalam periklanan, serta meminta tanggung jawab pelaku usaha
terhadap iklan yang menyesatkan.
Iklan yang dianalisis adalah iklan susu formula yang ditayangkan oleh
stasiun televisi swasta di Indonesia di antaranya adalah RCTI, SCTV dan
TransTV yaitu Iklan Susu Formula Bebelac 4, Iklan Susu Formula Bendera, Iklan
Susu Formula SGM, Iklan Susu Formula dari Dancow, Iklan Susu Formula
Nutrilon.
Pertama, Indikator 1: Tidak Menggunakan Kata-kata yang Berlebihan.
Sebagai media informasi iklan dapat menimbulkan permasalahan jika pelaku
usaha memberikan informasi atau promosi secara berlebihan untuk mengesankan
keunggulan produknya. Pelaku usaha memberikan informasi yang berlebihan
mengenai kualitas, sifat, kegunaan, kemampuan barang dan/atau dan membuat
perbandingan barang dan/atau jasa yang justru membingungkan konsumen. Hal
ini merujuk pada Pasal 9 Ayat (1) Huruf j UUPK yang menjelaskan bahwa:
“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu
barang dan/atau jasa: j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman,
tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan
yang lengkap”. Menurut ahli bahasa Gorys Keraf, penggunaan kata-kata yang
berlebihan termasuk majas hiperbola yaitu gaya bahasa yang mengandung suatu
pernyataan yang berlebihan, dengan membesar-besarkan sesuatu hal. Hiperbola
sebagai gaya bahasa yang dilambangkan kata-kata yang membawa pernyataan
yang berlebih-lebihan dengan tujuan untuk menegaskan atau menekankan
pandangan, perasaan, dan pikiran.
Kesesuaian iklan susu formula dengan norma iklan agar tidak
menggunakan kata-kata yang berlebihan adalah sudah sesuai. Hal ini karena tidak
ada iklan susu formula yang memberikan gambaran yang berlebihan mengenai
produknya, sehingga iklan susu formula yang diteliti sudah sesuai dengan aturan
mengenai larangan iklan untuk tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan.
Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf j UUPK.
Kedua, Indikator 2: Tidak Menyesatkan atau Tidak Mengelabui
Konsumen (Misleading). Iklan melibatkan antara klaim dan kepercayaan, sebuah
iklan berhubungan dengan kepercayaan konsumen. Iklan yang menyatakan klaim
atas sesuatu untuk mengelabui konsumen (misleading) dapat diketahui dari materi
iklan mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, harga, tarif, jaminan dan
garansi barang dan/atau jasa dimana pelaku usaha tidak bisa bertanggungjawab
serta tidak memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam iklan yang
ditayangkan di televisi. Merujuk pada Pasal 9 Ayat (1) Huruf k UU No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK): “Pelaku usaha dilarang
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara
tidak benar dan/atau seolah-olah: Menawarkan sesuatu yang mengandung janji
yang belum pasti” juncto Pasal 10 UUPK berkenaan dengan informasi iklan yang
membuat penyataan yang tidak benar dan menyesatkan, baik menyangkut harga,
kegunaan, kondisi, jaminan/garansi, maupun daya tarik potongan harga (discount)
yang belum tentu benar.
Berdasarkan kajian di atas dapat dinyatakan bahwa iklan susu formula
yang ditayangkan di televisi tidak memberikan informasi yang menyesatkan
(misleading) dan atau tidak memberikan janji yang belum pasti. Konsumen sudah
diberikan informasi yang benar dan mudah dipahami bahwa susu formula sebagai
pengganti ASI mampu memberikan manfaat berupa membantu pertumbuhan dan
kecerdasan balita. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) huruf k juncto
Pasal 10 UUPK tentang pelarangan pelaku usaha untuk mengiklankan suatu
barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu
yang mengandung janji yang belum pasti serta membuat penyataan yang tidak
benar dan menyesatkan.
Pasal 33 Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, khususnya
pada Bab IV tentang label dan iklan menegaskan bahwa: (a) Setiap label dan iklan
tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan
dengan benar dan tidak menyesatkan; (b) Setiap orang dilarang memberikan
keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui dalam
dan/atau dengan label atau iklan apabila keterangan atau pernyataan ini tidak
benar dan/atau menyesatkan; (c) Pemerintah mengatur, mengawasi, dan
melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan tentang pangan yang
diperdagangkan tidak memuat keterangan yang dapat menyesatkan.
Ketiga, Indikator 3: Tidak Memberikan Informasi Secara Keliru/Tidak
Tepat (Deceptive). Ketentuan mengenai larangan terhadap iklan yang memberikan
informasi yang tidak tepat adalah merujuk pada Pasal 17 ayat (1) Huruf c UUPK
yang menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan
yang: (c) Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang
dan/atau jasa. Menurut Dedi Harianto, mendeskripsikan/memberikan informasi
secara keliru, salah maupun tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa disebut
dengan deceptive.6
Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) Huruf c UUPK yang
menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
(c) Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang
dan/atau jasa. Artinya iklan susu formula di televisi tidak mengandung upaya
pemberian informasi secara keliru (deceptive).
Berkaitan dengan pengawasan periklanan untuk produk makanan
Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No
399/Menkes/Per/MI/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan, dan Peraturan
Menteri Kesehatan No. 79/Menkes/Per/III/78 tentang Label dan Periklanan
Makanan. Dalam kedua ketentuan menteri kesehatan ini , ada keharusan
agar iklan makanan memuat informasi yang benar, sesuai dengan kenyataan
makanan yang bersangkutan, serta makanan ini telah memenuhi peraturan
perundangundangan yang berlaku. Di samping itu, penggunaan kalimat, kata-kata,
nama, lambang, logo, gambar, referensi, nasihat, peringatan, atau pernyataan
untuk periklanan tidak boleh menyesatkan, mengacaukan, atau menimbulkan
penafsiran yang salah mengenai asal sifat, isi, dan komponen, serta mutu dan
kegunaan.
Keempat, Indikator 4: Memberikan gambaran secara tidak lengkap
(Ommision). Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap
merujuk pada Pasal 7 Huruf b UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen adalah: “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan”.
Dapat dinyatakan bahwa iklan susu formula di televisi tidak memberikan
informasi yang lengkap mengenai produk susunya terkait bahan baku, kandungan
nutrisi, dan lainnya. Iklan susu formula di televisi ditinjau dari kelengkapan
informasi tidak memberikan gambaran yang lengkap. Hal ini tidak sesuai dengan
Pasal 7 Huruf b UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:
“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan”.
Kelima, Indikator 5: Tidak bertentangan dengan norma, etika, dan nilai-
nilai agama. Iklan dibuat secara kreatif, namun harus tetap mempertimbangkan
kepentingan pihak lain, konsumen dan masyarakat luas. Konsumen memiliki
otonomi yang perlu dihormati, masyarakat luas mempunyai norma dan nilai rasa
yang harus dihargai pula. Menjadi kewajiban produsen dan perusahaan periklanan
untuk memberikan informasi kepada konsumen secara akurat dan jelas. Hal ini
merujuk pada Etika Pariwara Indonesia Tahun 2006, bahwa ada 3 (tiga) hal
pokok yang merupakan asas-asas umum, yaitu: (1) Iklan dan pelaku periklanan
harus jujur, benar, dan bertanggung jawab, (2) Iklan dan pelaku periklanan harus
bersaing secara sehat, (3) Iklan dan pelaku periklanan harus melindungi dan
menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan,
serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pengiklan juga
berkewajiban untuk mentaati norma-norma yang lain yang berkaitan dengan
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, adat, susila, agama dan lain-lain.
Ketentuan mengenai larangan iklan yang bertentangan dengan etika,
norma kesusilaan dan nilai-nilai agama adalah merujuk pada Pasal 17 Ayat (1)
Huruf f UUPK ditentukan bagi pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi
iklan yang: (f) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai periklanan.” “Bagi iklan-iklan yang melanggar ketentuan dalam ayat (1)
maka pelaku usaha periklanan dilarang untuk melanjutkan peredaran iklan
ini .”
Keenam, Indikator 6: menjamin hak-hak konsumen untuk memperoleh
informasi. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kejelasan mengenai
produk susu formula. Hal ini merujuk pada Pasal 4 Huruf c UUPK. Di sana
disebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas mendapatkan informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
Pencantuman nomor layanan konsumen adalah sebagai media bagi
konsumen untuk menanyakan kebenaran tentang iklan dan menanyakan hal-hal
lainnya yang berkaitan dengan produk. Hak konsumen terhadap promosi produk
melalui iklan baik melalui media elektronik atau hasil cetaknya telah diatur sesuai
dengan hak-hak konsumen yang ada dalam Pasal 4 Huruf c UUPK. Disana
disebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas mendapatkan informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
Dengan adanya pasal ini apabila apa yang diberikan pelaku usaha tidak
sesuai dengan apa yang di iklankan maka sesuai dengan Pasal 4 Huruf d UUPK
disebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan
keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Konsumen juga memiliki
hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut sesuai dengan Pasal 4 Huruf e. Selanjutnya
konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kopensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 4
Huruf h UUPK.
Hak konsumen yang ada dalam promosi produk melalui iklan susu
formula merupakan untuk meraih kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen. Sebab barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan
kenyamanan, tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak
layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Juga untuk menjamin bahwa suatu
barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi
yang benar, jelas, dan jujur. Jika ada penyimpangan yang merugikan,
konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan
yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.7
PENUTUP
Kesimpulan
Pertama, berdasarkan penelitian terhadap iklan susu formula yang
ditayangkan di RCTI, SCTV dan TransTV dapat disimpulkan bahwa: (1) Iklan
susu formula tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. (2) Iklan susu
formula tidak menyesatkan atau tidak mengelabui konsumen (misleading),
(3) Iklan susu formula tidak memberikan informasi secara keliru/tidak tepat
(deceptive), (4) Iklan susu formula memberikan gambaran secara tidak lengkap
(ommision). (5) Iklan susu formula tidak bertentangan dengan norma, etika, dan
nilai-nilai agama. (6) Iklan susu formula menjamin hak-hak konsumen untuk
memperoleh informasi.
Kedua, perlindungan hukum bagi konsumen susu formula terhadap iklan
yang dilakukan melalui televisi. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada
perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap iklan susu
formula di televisi, maka menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan terhadap
konsumen untuk mendapatkan tayangan iklan susu formula yang tidak
menggunakan kata-kata yang berlebihan, diatur pada Pasal 9 Ayat (1) Huruf j
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK), namun belum diatur pada Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999
tentang Label dan Iklan Pangan; (2) Perlindungan terhadap konsumen untuk
mendapatkan tayangan iklan susu formula yang tidak menyesatkan atau tidak
mengelabui konsumen (misleading), diatur pada Pasal 9 Ayat (1) huruf k juncto
Pasal 10 UUPK, Pasal 33 Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
Pasal 44 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan
Pangan, Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan No 79/MenKes/Per/III/1978
tentang Label dan Periklanan Makanan; (3) Perlindungan terhadap konsumen
untuk mendapatkan tayangan iklan susu formula yang tidak memberikan
informasi secara keliru/tidak tepat (deceptive), diatur pada Pasal 17 ayat (1) huruf
c UUPK, namun belum diatur pada Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999
tentang Label dan Iklan Pangan; (4) Perlindungan terhadap konsumen untuk
mendapatkan tayangan iklan susu formula yang memberikan gambaran secara
lengkap, diatur pada Pasal 7 huruf b UUPK, namun belum diatur pada Peraturan
Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; 5) Perlindungan
terhadap konsumen untuk mendapatkan tayangan iklan susu formula yang tidak
bertentangan dengan norma, etika, dan nilai-nilai agama, diatur pada Pasal 17 ayat
(1) huruf f UUPK, Pasal 13 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers,
Pasal 46 ayat 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 44
Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan
Pangan; 6) Perlindungan terhadap konsumen untuk mendapatkan tayangan iklan
susu formula yang menjamin hak-hak konsumen untuk memperoleh informasi,
diatur pada Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f UUPK, namun belum
diatur pada Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan
Pangan
Saran
Pertama, Pelaku usaha iklan dalam mengiklankan produknya di televisi
hendaknya lebih memperhatikan materi iklan yang disampaikan jangan hanya
memberikan informasi tentang kelebihan produknya namun juga harus
memberikan seluruh informasi baik mengenai dampak ataupun kelemahan
penggunaan produknya.
Kedua, Pemerintah harus berperan aktif dalam membina dan mengawasi
pelaku usaha yang beriklan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran-
pelanggaran iklan; Pemerintah harus membuat regulasi yang mengatur tentang
tata cara periklanan yang baik dan mekanisme pengawasan penayangan iklan; dan
Pemerintah harus memberdayakan keberadaan yayasan perlindungan konsumen
(YLKI) dengan mendukung pendanaan serta fasilitas lain
Ketiga, Bagi BPSK, Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
ada sanksi pidana, alangkah baiknya apabila bentuk ancaman pidana yang
dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran ketentuan periklanan dapat berupa pidana
penjara dan bukan pidana denda. BPSK selain menghukum denda juga dapat
melimpahkan kasus pelanggaran iklan ke Pengadilan Negeri, hal ini agar sanksi
pidana yang dijatuhkan ini benar-benar menimbulkan efek jera serta
meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap norma-norma Undang-Undang
Perlindungan Konsumen.
Keempat, Mayarakat atau konsumen harus dapat memilah mana iklan yang
baik dan mana iklan yang menyesatkan sehingga dapat memilih produk susu yang
sesuai.
