korupsi

Pada tahun 2005, menurut data Pacific Economic and Risk Consultancy, 

Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. 

Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap 

tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus Ijin 

Mendirikan Bangunan,  proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai  

proses penegakan hukum. 

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan 

wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada 

pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah 

pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian 

dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif  ini lama-lama akan menjadi 

bibit-bibit korupsi yang nyata. 

Kebiasaan berperilaku koruptif  yang terus berlangsung di kalangan 

masyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya 

pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kosa kata 

korupsi sudah populer di  Indonesia.  Hampir semua orang pernah 

mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat di pedalaman, mahasiswa, 

pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat 

negara. Namun jika ditanyakan kepada mereka apa itu korupsi, jenis 

perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana 

korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara 

benar tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-

undang.  

Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Sebagian besar pengertian korupsi di dalam undang-

undang ini  dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun, sampai dengan 

saat ini pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi masih 

sangat kurang.

K KP

-- 

-- 

2

Menjadi lebih memahami pengertian korupsi juga bukan sesuatu hal 

yang mudah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Korupsi, kebiasaan berperilaku koruptif  yang selama ini 

dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai 

tindak pidana korupsi. Seperti gratifikasi (pemberian hadiah) kepada 

penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak 

dilaporkan ke KPK dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana 

korupsi. 

Mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai 

korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak 

melakukan korupsi. Buku ini sengaja diterbitkan dengan tujuan agar 

masyarakat dapat memahami dengan lebih mudah dan lebih tepat 

tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-

undang.  

Format penyajian berbentuk matrik unsur tindak pidana korupsi yang 

memuat unsur-unsur dari setiap bentuk/jenis tindak pidana korupsi 

dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah memahami bagaimana  

cara menganalisa suatu perbuatan. Tujuannya, masyarakat dapat 

menyimpulkan apakah perbuatan ini  merupakan tindak pidana 

korupsi. Pada akhirnya, masyarakat dapat lebih mudah memahami 

perbuatan yang harus kita hindari, yaitu korupsi.

Salam Anti Korupsi

. 

Pimpinan KPK

K KP

-- 

-- 

-- 

3

CONTOH MENGANALISIS 

SUATU KEJADIAN 

DENGAN memakai  

MATRIK TINDAK 

PIDANA KORUPSI

CONTOH KASUS PERTAMA

B selaku Dirut BUMN telah menjual tanah negara yang merupakan aset perusahaan 

(BUMN) yang dipimpinnya kepada F seluas 50 Ha. Akan tetapi sebelum melakukan 

transaksi penjualan B mengadakan beberapa kali pertemuan dengan F sehingga 

tercapai kesepakatan bahwa B akan menurunkan harga NJOP tanah serta sistem 

pembayaran dari F akan dilakukan secara bertahap. Kemudian B meminta kepada F 

agar menyertakan 2 perusahaan pendamping untuk memenuhi persyaratan formal 

dalam proses lelang. 

Selanjutnya, B mengupayakan penurunan harga NJOP atas tanah sehingga NJOP 

tanah ini  menjadi sesuai dengan kesepakatan harga yang telah dibuatnya dengan 

F dan meminta suatu perusahaan appraisal untuk membuat taksiran harga jual sesuai 

dengan permintaannya. 

B kemudian mengatur siasat agar penjualan seolah-olah sesuai dengan prosedur 

dengan cara membentuk panitia penaksir harga dan panitia penjualan, akan tetapi B 

lebih dahulu memberikan pengarahan kepada panitia penaksir harga agar 

menetapkan harga jual sesuai dengan keinginannya dan memerintahkan panitia 

penjualan agar penawaran dibatasi hanya untuk F dan 2 perusahaan lain yang 

disodorkan oleh F serta sistem pembayaran di dalam RKS dilakukan secara bertahap. 

Sebenarnya, perbuatan B ini  telah bertentangan dengan SK Menkeu tentang 

penjualan aset negara dengan prosedur lelang terbuka untuk umum.

Pada tanggal 10 Januari 2005 aset berupa tanah ini  dijual kepada F di depan 

Notaris dengan harga Rp 100 M, padahal menurut SK Meneg BUMN penjualan 

tanah aset BUMN adalah sesuai dengan NJOP tertinggi tahun berjalan atau harga 

pasar sehingga seharusnya aset ini  dijual dengan harga Rp 150 M.

Dalam proses penjualan aset ini , F mentransfer uang sebesar Rp. 15 M ke 

rekening milik B.

Atas perbuatan B ini  negara c.q. perusahaan BUMN ini  telah dirugikan 

sebesar Rp. 50 M.

Kasus diatas selanjutnya dianalisis dengan memakai  matrik unsur tindak pidana 

korupsi Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan hasil 

sebagai berikut;

5

-- 

-- 

6

-- 

ANALISIS KASUS PERTAMA

K KP

-- 

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) 

, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 

paling sedikit Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar  rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati 

dapat dijatuhkan.

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

No Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

1 Setiap orang

2 Memperkaya diri 

sendiri, orang lain 

atau suatu 

korporasi

3 Dengan 

cara

melawan 

hukum

4. Dapat merugikan 

keuangan negara 

atau

Perekonomian 

negara

B adalah seorang Dirut BUMN

- Pada tanggal 10 Januari 2005 B mendapat transfer uang 

sebesar Rp 15 M dari F

- F telah mendapat kekayaan berupa aset tanah seluas 50 

Ha dengan harga dibawah NJOP/harga pasar

- B telah menjual tanah negara aset perusahaan (BUMN) 

yang dipimpinnya kepada F seluas 50 Ha.

- Sebelum menjual, B mengadakan beberapa kali

pertemuan dengan F untuk melakukan negosiasi harga 

dan tata cara pembayaran.

- Setelah tercapai kesepakatan, B mengupayakan 

penurunan harga NJOP atas tanah sehingga sesuai 

dengan kesepakatannya dengan F 

- B meminta F agar mencari 2 perusahaan lain untuk 

melengkapi persyaratan administrasi penjualan secara 

lelang.

- B menunjuk panitia penaksir harga dan panitia 

penjualan untuk memenuhi formalitas administrasi 

proses penjualan secara lelang serta telah menetapkan 

harga tanah dan pembelinya serta sistem pembayaran 

secara bertahap.

- Padahal menurut SK Menkeu penjualan harus dengan 

prosedur lelang  terbuka untuk umum dan 

pembayarannya harus dengan tunai.

- Pada tanggal 10 Januari 2005 aset tanah ini  dijual 

dengan harga Rp 100 M, padahal menurut SK Meneg 

BUMN penjualan tanah aset BUMN adalah sesuai 

dengan NJOP tertinggi tahun berjalan dan atau harga 

pasar sehingga seharusnya aset ini  dijual dengan 

harga Rp 150 M.

Negara dirugikan sebesar Rp 50 M

- Keterangan dari Terdakwa B

- KTP A/n B

- SK pengangkatan B sebagai 

Dirut BUMN

- Keterangan dari Terdakwa B

- Keterangan dari Saksi F

- Keterangan dari Petugas 

Bank

- Print-out rekening bank

- Keterangan dari Saksi F

- Keterangan dari Panitia 

penaksir Harga

- Keterangan dari Panitia 

penjualan

- Keterangan dari Kantor PBB

- Keterangan dari Perusahaan 

Appraisal

- Keterangan dari Komisaris 

Perusahaan 

- Keterangan dari Para Direksi

- Keterangan dari Notaris

- Surat, seperti dokumen yang 

berhubungan dengan 

penjualan, NJOP tanah, SK 

Panitia. 

- SK Menteri Keuangan 

- SK Meneg 

BUMN

- Akta Jual Beli 

- Sertifikat tanah

- Kwitansi penjualan

- Print-out Rekening Koran 

Perusahaan BUMN

- Keterangan dari Ahli dari 

BPKP

- Surat berupa laporan hasil 

perhitungan kerugian 

keuangan negara.

KESIMPULAN:

Keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 

terpenuhi.  Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh B adalah sebuah tindak pidana 

korupsi berdasarkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sehingga B dituntut untuk 

dipidana penjara.

7

-- 

CONTOH KASUS KEDUA

W salah seorang pejabat di sebuah lembaga Negara dan telah ditunjuk menjadi ketua 

panitia/penanggungjawab proyek pengadaan barang pada tahun 2005 di lembaga 

ini .

Pada akhir tahun anggaran, S selaku salah seorang pemeriksa dari instansi yang 

berwenang melakukan pemeriksaan keuangan telah ditugaskan untuk melakukan 

pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan atas proses pengadaan barang yang telah 

dilakukan oleh W. Dalam melakukan pemeriksaan, S menemukan adanya sejumlah 

indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan yang memicu  timbulnya 

kerugian negara. W mengetahui hal ini , lalu berusaha melakukan pendekatan 

kepada S dengan menawarkan uang sebesar Rp 300 juta dan menyampaikan 

keinginannya kepada S supaya temuan indikasi penyimpangan itu dihilangkan dari 

laporan hasil pemeriksaan.

S melaporkan upaya pemberian uang ini  kepada Penyidik yang kemudian 

ditindak lanjuti dengan melakukan perekaman terhadap pembicaraan W dengan S 

serta merekam proses pemberian uang yang dilakukan oleh W kepada S. Pada saat W 

memberikan uang kepada S, Penyidik melakukan penangkapan. 

Kasus di atas selanjutnya dianalisis dengan memakai  matrik unsur tindak pidana 

korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf  a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 

dengan hasil sebagai berikut;

K KP

-- 

8

-- 

ANALISIS KASUS KEDUA

K KP

-- 

No Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

1. Setiap orang

2. Memberi 

sesuatu atau 

menjanjikan 

sesuatu

3. Kepada 

pegawai negeri 

atau 

penyelenggara 

negara

4. Dengan maksud 

supaya berbuat 

atau tidak 

berbuat sesuatu 

dalam jabatannya 

sehingga 

bertentangan 

dengan 

kewajibannya

- W salah seorang pejabat di sebuah lembaga Negara.

- W adalah ketua panitia/penanggungjawab proyek 

pengadaan barang di lembaga ini .

- W memberi uang Rp 300 jt kepada S. 

- S melaporkan kepada Penyidik tentang rencana 

pemberian uang oleh W.

- S adalah seorang pegawai negeri di salah satu lembaga 

negara yang berfungsi sebagai pemeriksa keuangan 

negara.

- S sedang melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban 

keuangan atas pelaksanaan pengadaan barang yang 

dilakukan oleh W.  

- Pemberian uang oleh W kepada S dimaksudkan agar S 

dalam membuat laporan hasil pemeriksaan tidak 

mencantumkan temuan tentang adanya indikasi 

penyimpangan dalam pengadaan barang.

- W mengetahui bahwa hal ini  bertentangan 

dengan kewajiban S selaku pemeriksa. 

- Keterangan dari Terdakwa 

W

- KTP A/n W

- SK sebagai ketua panitia

- Keterangan dari Terdakwa 

W dan Keterangan dari Saksi 

S

- Keterangan dari Petugas 

Penyidik yang melakukan 

penangkapan.

- Alat bukti petunjuk berupa:

   1. Hasil perekaman oleh 

Penyidik tentang rekaman 

peristiwa pemberian uang 

dari Terdakwa W kepada 

Saksi S  

   2. Uang tunai Rp 300 jt

- Keterangan dari Saksi S

- SK S sebagai Pegawai 

Negeri.

- Surat Tugas S untuk 

melakukan pemeriksaan di 

lembaga W

- Keterangan dari Atasan S. 

- Keterangan dari Terdakwa 

W dan Keterangan dari Saksi 

S

- Keterangan dari Anggota 

Tim S

- Keterangan dari Atasan S

- Surat berupa Laporan Hasil  

Pemeriksaan Keuangan.

KESIMPULAN:

Keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf  a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 

Tahun 2001  terpenuhi. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh W adalah sebuah tindak 

pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf  a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 

2001sehingga W dituntut untuk dipidana penjara.

Pasal 5 ayat (1) huruf  a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling 

sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh  juta rupiah) 

b. ....

setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud 

supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara ini  berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

9

-- 

CONTOH KASUS KETIGA

X selaku Panitera pada salah satu Pengadilan Negeri di Jakarta adalah panitera dalam 

perkara penipuan dengan Terdakwa Y (Terdakwa Y dalam perkara penipuannya tidak 

ditahan).

Pada tanggal 2 Januari 2006, X didatangi oleh Y di ruang kerjanya untuk melobi Ketua 

Majelis Hakim yaitu Hakim A yang menangani perkara ini  agar dalam putusan 

persidangan Y dinyatakan tidak terbukti bersalah dan diputus bebas, dan X akan 

mendapat uang dari Y.  Terhadap hal ini , X menyanggupi dan meminta agar 

uang ini  diserahkan terlebih dahulu kepadanya sebelum perkaranya diputus. 

Pada tanggal 10 Januari 2006 sekitar pukul 14.00 WIB, Y mendatangi X diruang 

kerjanya dengan membawa satu buah tas hitam yang di dalamnya berisi uang Rp 500 

juta dan menyerahkannya kepada X, lalu X menerima tas yang berisi uang ini .

Pada tanggal 24 Januari 2006, dalam sidang perkara penipuan dengan Terdakwa Y, 

ternyata majelis hakim menyatakan Terdakwa Y terbukti bersalah melakukan 

penipuan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Mendengar 

putusan ini , Terdakwa Y langsung marah dan berteriak bahwa seharusnya ia 

dibebaskan karena ia telah menyerahkan uang Rp 500 juta kepada X. 

Atas kejadian ini , Y melaporkan X ke Polres. Dalam pengakuannya X 

menyatakan ia telah melobi Hakim A selaku Ketua Majelis Hakim, namun Hakim A 

tidak bersedia membantu Y, sedangkan uang Rp 500 juta telah habis ia gunakan untuk 

membayar hutang-hutangnya.

Polres kemudian melakukan penyidikan dengan menetapkan X dan Y, masing-masing 

sebagai Tersangka (berkas terpisah) dan perkara ini  oleh Jaksa dilimpahkan ke 

Pengadilan Negeri.

Kasus di atas selanjutnya dianalisis dengan memakai  matrik unsur tindak pidana 

korupsi Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dengan hasil 

sebagai berikut;

K KP

-- 

10

-- 

ANALISIS KASUS KETIGA

K KP

-- 

No Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

1. Pegawai negeri 

atau 

penyelenggara 

negara

2 Menerima 

hadiah atau 

janji

3 Diketahuinya

4      Patut diduga 

bahwa hadiah 

atau janji 

ini  

diberikan 

karena 

kekuasaan atau 

kewenangan 

yang 

berhubungan 

dengan 

jabatannya dan 

menurut 

pikiran orang 

yang 

memberikan 

hadiah atau 

janji ini  

ada hubungan 

dengan 

jabatannya

Si “X” selaku Panitera Pengadilan Negeri

Pada tgl 10 Januari  2006 di ruang kerjanya, X menerima 

uang sejumlah Rp 500 juta dari si “Y”

Si “Y” mengetahui

Dengan uang Rp 500 juta ini ,  “X” selaku Panitera 

dapat melakukan pendekatan / melobi hakim yang 

memeriksa perkaranya untuk memenangkan perkaranya.

- Keterangan dari Saksi Adan 

Saksi Y

- Keterangan dari Terdakwa X

- SK Pengangkatan selaku 

Panitera

- Keterangan dari Saksi Y.

- Keterangan dari Terdakwa X

- Keterangan dari Saksi-saksi 

lain

- Sebagian dari uang Rp 500 

juta

Keterangan dari Saksi Y

- Keterangan dari Saksi Y dan 

Saksi A

- Keterangan dari Terdakwa X

KESIMPULAN:

Keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 

terpenuhi.  Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh X adalah sebuah tindak pidana 

korupsi berdasarkan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sehingga X dituntut untuk 

dipidana penjara.

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling 

sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, 

bahwa hadiah atau janji ini  diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ini  ada hubungan dengan 

jabatannya.

11

-- 

CONTOH KASUS KEEMPAT

X selaku Panitera pada salah satu Pengadilan Negeri di Jakarta adalah panitera dalam 

perkara penipuan dengan Terdakwa Y (Terdakwa Y dalam perkara penipuannya tidak 

ditahan).

Pada tanggal 2 Januari 2006, X didatangi oleh Y di ruang kerjanya untuk melobi Ketua 

Majelis Hakim yaitu Hakim A yang menangani perkara ini  agar dalam putusan 

persidangan Y dinyatakan tidak terbukti bersalah dan diputus bebas, dan X akan 

mendapat uang dari Y.  Terhadap hal ini , X menyanggupi dan meminta agar 

uang ini  diserahkan terlebih dahulu kepadanya sebelum perkaranya diputus. 

Pada tanggal 10 Januari 2006 sekitar pukul 14.00 WIB, Y mendatangi X diruang 

kerjanya dengan membawa satu buah tas hitam yang di dalamnya berisi uang Rp 500 

juta dan menyerahkannya kepada X, lalu X menerima tas yang berisi uang ini .

Pada tanggal 24 Januari 2006, dalam sidang perkara penipuan dengan Terdakwa Y, 

ternyata majelis hakim menyatakan Terdakwa Y terbukti bersalah melakukan 

penipuan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Mendengar 

putusan ini , Terdakwa Y langsung marah dan berteriak bahwa seharusnya ia 

dibebaskan karena ia telah menyerahkan uang Rp 500 juta kepada X. 

Atas kejadian ini , Y melaporkan X ke Polres. Dalam pengakuannya X 

menyatakan ia telah melobi Hakim A selaku Ketua Majelis Hakim, namun Hakim A 

tidak bersedia membantu Y, sedangkan uang Rp 500 juta telah habis ia gunakan untuk 

membayar hutang-hutangnya.

Polres kemudian melakukan penyidikan dengan menetapkan X dan Y, masing-masing 

sebagai Tersangka (berkas terpisah) dan perkara ini  oleh Jaksa dilimpahkan ke 

Pengadilan Negeri.

Kasus di atas selanjutnya dianalisis dengan memakai  matrik unsur tindak pidana 

korupsi Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dengan hasil 

sebagai berikut;

K KP

-- 

12

-- 

ANALISIS KASUS KEEMPAT

K KP

-- 

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang 

yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan 

atau kedudukan ini , 

No Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

1 Setiap orang

2 Memberi 

hadiah atau 

janji

3 Kepada 

pegawai negeri

4 Dengan 

mengingat 

kekuasaan atau 

wewenang 

yang melekat 

pada jabatan 

atau 

kedudukannya, 

atau oleh 

pemberi 

hadiah atau 

janji dianggap, 

melekat pada 

jabatan atau 

kedudukan 

ini 

Si “Y”

Pada tanggal 10 Januari 2006 di ruang kerja X, Y 

memberikan uang sejumlah Rp  500 juta kepada X

X selaku Panitera Pengadilan Negeri

Y mengetahui selaku Panitera yang memegang perkaranya 

dapat melobi Ketua Majelis Hakim yang menangani 

perkaranya untuk membebaskan Y dalam perkara 

penipuan yang telah dilakukannya.

- Keterangan dari Saksi X

- Keterangan dari Saksi lain

- Keterangan dari Terdakwa Y

- Keterangan dari Saksi X

- Keterangan dari Terdakwa Y

- Keterangan dari Saksi-saksi 

lain

- Sebagian dari uang Rp 500 

juta 

- Keterangan dari Saksi X

- Keterangan dari Saksi lain

- SK Pengangkatan selaku 

Panitera

Keterangan dari Terdakwa Y

KESIMPULAN:

Keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001terpenuhi.  

Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Y adalah sebuah tindak pidana korupsi 

berdasarkan Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 sehingga Y dituntut untuk dipidana penjara.

13

-- 

-- 

TINDAK

PIDANA KORUPSI

15

-- 

-- 

Menurut perspektif  hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan 

dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. 

Berdasarkan pasal-pasal ini , korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh 

bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal ini  menerangkan secara 

terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena 

korupsi.

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi ini  perinciannya adalah 

sebagai berikut:

1) Pasal 2;

2) Pasal 3;

3) Pasal 5 ayat (1) huruf  a; 

4) Pasal 5 ayat (1) huruf  b;

5) Pasal 5 ayat (2);

6) Pasal 6 ayat (1) huruf  a;

7) Pasal 6 ayat (1) huruf  b;

8) Pasal 6 ayat (2);

9) Pasal 7 ayat (1) huruf  a;

10) Pasal 7 ayat (1) huruf  b;

11) Pasal 7 ayat (1) huruf  c;

12) Pasal 7 ayat (1) huruf  d;

13) Pasal 7 ayat (2);

14) Pasal 8;

15) Pasal 9;

16) Pasal 10 huruf  a;

17) Pasal 10 huruf  b;

18) Pasal 10 huruf  c;

19) Pasal 11;

20) Pasal 12 huruf  a;

21) Pasal 12 huruf  b;

22)  Pasal 12 huruf  c;

23) Pasal 12 huruf  d;

24) Pasal 12 huruf  e;

25) Pasal 12 huruf  f;

26) Pasal 12 huruf  g;

27) Pasal 12 huruf  h;

28) Pasal 12 huruf  i;

29) Pasal 12 B jo. Pasal 12 C; dan

30) Pasal 13.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KORUPSI?

16

-- 

-- 

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi ini  pada dasarnya dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi ini  pada dasarnya dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara:

- Pasal 2 

- Pasal 3

2. Suap-menyuap:

- Pasal 5 ayat (1) huruf  a

- Pasal 5 ayat (1) huruf  b

- Pasal 13

- Pasal 5 ayat (2)

- Pasal 12 huruf  a

- Pasal 12 huruf  b

- Pasal 11

- Pasal 6 ayat (1) huruf  a

- Pasal 6 ayat (1) huruf  b

- Pasal 6 ayat (2)

- Pasal 12 huruf  c

- Pasal 12 huruf  d

3. Penggelapan dalam jabatan:

- Pasal 8

- Pasal 9

- Pasal 10 huruf  a

- Pasal 10 huruf  b

- Pasal 10 huruf  c

4. Pemerasan:

 - Pasal 12 huruf  e

- Pasal 12 huruf  g

- Pasal 12 huruf  h

5. Perbuatan curang:

- Pasal 7 ayat (1) huruf  a

- Pasal 7 ayat (1) huruf  b

- Pasal 7 ayat (1) huruf  c

- Pasal 7 ayat (1) huruf  d

- Pasal 7 ayat (2)

- Pasal 12 huruf  h

-- 

-- 

17

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:

- Pasal 12 huruf  i

7. Gratifikasi:

- Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada 

tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak 

pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 

1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:

1.  Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi: 

- Pasal 21

2.  Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar:

- Pasal 22  jo. Pasal 28

 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka:

- Pasal 22 jo. Pasal 29

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan 

palsu:

- Pasal 22 jo. Pasal 35 

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan      

keterangan atau memberi keterangan palsu:

- Pasal 22 jo. Pasal 36

 6. Saksi yang membuka identitas pelapor:  

- Pasal 24 jo. Pasal 31   

-- 

-- 

18

19

-- 

-- 

20

KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN

KERUGIAN 

KEUANGAN NEGARA

PASAL 2

PASAL 3

-- 

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf  a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada 

masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian 

negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang 

paling banyak dipakai  untuk memidana koruptor.

MELAWAN HUKUM 

UNTUK MEMPERKAYA DIRI DAN 

DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA 

ADALAH KORUPSI  

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) 

, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup  

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar  rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 

keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan  perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

1 Setiap orang

2 Memperkaya diri sendiri, orang 

lain atau suatu korporasi

3 Dengan cara melawan hukum

4. Dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara

KESIMPULAN:

21

-- 

-- 

CATATAN :

22

-- 

-- 

23

-- 

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali 

termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan 

terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan 

keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat 

ini, pasal ini termasuk yang paling banyak dipakai  untuk memidana koruptor.

MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN 

UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI 

DAN DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA 

ADALAH KORUPSI 

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda 

paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara

1 Setiap orang

2 Dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi

3 Menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana 

4 Yang ada padanya karena jabatan 

atau kedudukan

5 Dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara

KESIMPULAN :

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

24

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

25

-- 

-- 

KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN

SUAP - MENYUAP

Pasal 5 ayat (1) huruf  a

Pasal 5 ayat (1) huruf  b

Pasal 13

Pasal 5 ayat (2)

Pasal 12 huruf  a

Pasal 12 huruf  b

Pasal 11

Pasal 6 ayat (1) huruf  a

Pasal 6 ayat (1) huruf  b

Pasal 6 ayat (2)

Pasal 12 huruf  c

Pasal 12 huruf  d

26

-- 

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf  a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari 

Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 

3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, 

yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

MENYUAP PEGAWAI NEGERI 

ADALAH KORUPSI

Pasal 5 ayat (1) huruf  a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh  juta rupiah) 

b. ....

setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara ini  berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

[1]

1. Setiap orang

2. Memberi sesuatu atau menjanjikan 

sesuatu

3. Kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara

4. Dengan maksud supaya berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu dalam 

jabatannya sehingga bertentangan 

dengan kewajibannya

KESIMPULAN :

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

27

-- 

-- 

CATATAN :

28

-- 

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf  b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari 

Pasal 209 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 

3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, 

yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

MENYUAP PEGAWAI NEGERI 

ADALAH KORUPSI

Pasal 5 ayat (1) huruf  b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp  250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

a. .....

setiap orang yang:

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena 

atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, 

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

[2]

1. Setiap orang

2. Memberi sesuatu

3. Kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara

4. Karena atau berhubungan dengan 

sesuatu yang bertentangan dengan 

kewajiban, dilakukan atau tidak 

dilakukan dalam jabatannya

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

29

-- 

-- 

CATATAN :

30

-- 

-- 

31

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 berasal dari Pasal 1 ayat (1) 

huruf  d UU No. 3 Tahun 1971 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah 

rumusannya pada UU No. 31 Tahun 1999.

MEMBERI HADIAH 

KEPADA PEGAWAI NEGERI KARENA JABATANNYA 

ADALAH KORUPSI 

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 

atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan 

mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau 

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan 

atau kedudukan ini , 

1 Setiap orang

2 Memberi hadiah atau janji

3 Kepada pegawai negeri

4 Dengan mengingat kekuasaan atau 

wewenang yang melekat pada 

jabatan atau kedudukannya, atau 

oleh pemberi hadiah atau janji 

dianggap, melekat pada jabatan 

atau kedudukan ini 

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

32

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

33

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan 

tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001.

PEGAWAI NEGERI MENERIMA SUAP

ADALAH KORUPSI

Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. ...

b. ...

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau 

janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  a atau huruf  b, dipidana 

dengan pidana yang  sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

[1]

1 Pegawai negeri atau penyelenggara 

negara

2 Menerima pemberian atau janji

3 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (1)  huruf  a  atau huruf  b

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

34

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

35

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf  a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 

419 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No 3 Tahun 1971, 

dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian 

dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

PEGAWAI NEGERI MENERIMA SUAP 

ADALAH KORUPSI 

Pasal 12 huruf  a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji ini  

diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. ...

[2]

1 Pegawai negeri atau penyelenggara 

negara

2 Menerima hadiah atau janji

3 Diketahuinya bahwa hadiah atau 

janji ini  diberikan untuk 

menggerakkannya agar melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya yang bertentangan 

dengan kewajibannya

4 Patut diduga bahwa hadiah atau 

janji ini  diberikan untuk 

menggerakkannya agar melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya yang bertentangan 

dengan kewajibannya

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

36

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

37

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf  b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 

419 angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 3 Tahun 

1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang 

kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

PEGAWAI NEGERI MENERIMA SUAP 

ADALAH KORUPSI 

Pasal 12 huruf   b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah)

a.  ....

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal 

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah ini  diberikan sebagai akibat 

atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. ...

[3]

1 Pegawai negeri atau penyelenggara 

negara

2 Menerima hadiah

3 Diketahuinya bahwa hadiah 

ini  diberikan sebagai akibat 

atau karena telah melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya yang bertentangan 

dengan kewajibannya

4 Patut diduga bahwa hadiah ini  

diberikan sebagai akibat atau karena 

telah melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu dalam 

jabatannya yang bertentangan 

dengan kewajibannya

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

38

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP 

yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU 

No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang 

pada UU No. 20 Tahun 2001.

PEGAWAI NEGERI MENERIMA HADIAH 

YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA 

ADALAH KORUPSI 

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 

dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut 

diduga, bahwa hadiah atau janji ini  diberikan karena kekuasaan atau 

kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran 

orang yang memberikan hadiah atau janji ini  ada hubungan dengan 

jabatannya.

1 Pegawai negeri atau penyelenggara 

negara

2 Menerima hadiah atau janji

3 Diketahuinya

4      Patut diduga bahwa hadiah atau 

janji ini  diberikan karena 

kekuasaan atau kewenangan yang 

berhubungan dengan jabatannya 

dan menurut pikiran orang yang 

memberikan hadiah atau janji 

ini  ada hubungan dengan 

jabatannya

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

39

-- 

-- 

CATATAN :

40

-- 

-- 

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf  a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari 

Pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 

3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, 

yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

MENYUAP HAKIM ADALAH KORUPSI 

Pasal 6 ayat (1) huruf  a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan  paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) 

b. ....

setiap 

orang  yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk 

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 

atau

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

41

1 Setiap orang

2 Memberi atau menjanjikan sesuatu

3 Kepada hakim

4 Dengan maksud untuk 

mempengaruhi putusan perkara 

yang diserahkan kepadanya 

untuk diadili

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

42

43

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf  b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari 

Pasal 210 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 

3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, 

yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

MENYUAP ADVOKAT ADALAH KORUPSI 

Pasal 6 ayat (1) huruf  b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap 

orang yang:

 

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat 

untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi 

nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan 

perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

a. ...

1 Setiap orang

2 Memberi atau menjanjikan  sesuatu

3 Kepada advokat yang menghadiri 

sidang pengadilan

4 Dengan maksud untuk 

mempengaruhi nasihat atau 

pendapat yang akan diberikan 

berhubung dengan perkara yang 

diserahkan kepada pengadilan untuk 

diadili

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

44

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

-- 

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari 

Pasal 420 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf  c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak 

pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

HAKIM & ADVOKAT MENERIMA SUAP

ADALAH KORUPSI 

Pasal 6 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1).

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf  a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf  b

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

45

1 Hakim atau advokat

2 Yang menerima pemberian atau 

janji

3 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (1) huruf  a atau huruf  b

KESIMPULAN :

No

Unsur 

Tindak Pidana

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

46

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf  c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 

420 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 3 

Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, 

yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

HAKIM MENERIMA SUAP 

ADALAH KORUPSI 

Pasal 12 huruf  c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah)

b. ...

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga 

bahwa hadiah atau janji ini  diberikan untuk mempengaruhi putusan 

perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. ...

1 Hakim

2 Menerima hadiah atau janji

3 Diketahui atau patut diduga bahwa 

hadiah atau janji ini  diberikan 

untuk mempengaruhi putusan 

perkara yang diserahkan kepadanya 

untuk diadili 

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

47

-- 

-- 

CATATAN :

48

-- 

-- 

49

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf  d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 

420 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 3 

Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, 

yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

ADVOKAT MENERIMA SUAP 

ADALAH KORUPSI 

Pasal 12 huruf   d  UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah)

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, 

menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 

hadiah atau janji ini  untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat 

yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada 

pengadilan untuk diadili;

c. .....

e. ...

1 Advokat yang menghadiri sidang di 

pengadilan

2 Menerima hadiah atau janji

3 Diketahui atau patut diduga bahwa 

hadiah atau janji ini  untuk 

mempengaruhi nasihat atau 

pendapat yang akan diberikan 

berhubung dengan perkara yang 

diserahkan kepada pengadilan 

untuk diadili

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

42

-- 

CATATAN :CATATAN :

50

-- 

-- 

-- 

-- 

51

KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN

PENGGELAPAN 

DALAM JABATAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10 huruf  a

Pasal 10 huruf  b

Pasal 10 huruf  c

52

-- 

-- 

53

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 415 KUHP 

yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 8 UU 

No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang 

pada UU No. 20 Tahun 2001.

PEGAWAI NEGERI MENGGELAPKAN UANG 

ATAU MEMBIARKAN PENGGELAPAN 

ADALAH KORUPSI 

Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau 

orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum 

secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan 

uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang 

atau surat berharga ini  diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau 

membantu dalam melakukan perbuatan ini .

1 Pegawai negeri atau orang selain 

pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum 

secara terus-menerus atau untuk 

sementara waktu

2 Dengan sengaja

3 Menggelapkan atau membiarkan 

orang lain mengambil atau 

membiarkan orang lain 

menggelapkan atau membantu 

dalam melakukan perbuatan itu

4 Uang atau surat berharga

5      Yang disimpan karena jabatannya

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

54

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 416 KUHP 

yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 9 UU 

No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang 

pada UU No. 20 Tahun 2001.

PEGAWAI NEGERI MEMALSUKAN BUKU

UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

ADALAH KORUPSI 

Pasal  9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain 

pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus 

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau 

daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

1 Pegawai negeri atau orang selain 

pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum 

secara terus-menerus atau untuk 

sementara waktu

2 Dengan sengaja

3. Memalsu

4 Buku-buku atau daftar-daftar yang 

khusus untuk pemeriksaan 

administrasi

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

55

-- 

-- 

CATATAN :

56

-- 

-- 

57

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf  a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 

417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 3 Tahun 1971, dan 

Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian 

dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

PEGAWAI NEGERI MERUSAKKAN BUKTI

ADALAH KORUPSI 

Pasal 10 huruf  a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) 

b. ...

pegawai negeri atau orang selain 

pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus 

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat 

dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang dipakai  untuk meyakinkan 

atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena 

jabatannya; atau

1 Pegawai negeri atau orang selain 

pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum 

secara terus-menerus atau untuk 

sementara waktu

2 Dengan sengaja

3 Menggelapkan, menghancurkan, 

merusakkan, atau membuat tidak 

dapat dipakai

4 Barang, akta, surat, atau daftar yang 

dipakai  untuk meyakinkan atau 

membuktikan di muka pejabat yang 

berwenang 

5 Yang dikuasainya karena jabatan

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

58

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

59

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf  b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 

417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 3 Tahun 1971, dan 

Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian 

dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

PEGAWAI NEGERI MEMBIARKAN 

ORANG LAIN MERUSAKKAN BUKTI

ADALAH KORUPSI 

Pasal 10 huruf   b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain 

pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus 

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar ini ; atau

a.  ...

c. ...

1 Pegawai negeri atau orang selain 

pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum 

secara terus-menerus atau untuk 

sementara waktu

2 Dengan sengaja 

3 Membiarkan orang lain 

menghilangkan, menghancurkan, 

merusakkan, atau membuat tidak 

dapat dipakai

4 Barang, akta, surat, atau daftar 

sebagaimana disebut pada Pasal 10 

huruf  a

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

60

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

61

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf  c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 

417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 3 Tahun 1971, dan 

Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian 

dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

PEGAWAI NEGERI MEMBANTU

ORANG LAIN MERUSAKKAN BUKTI

ADALAH KORUPSI 

Pasal 10 huruf  c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain 

pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus 

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau  

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar  ini .

b. ...

1 Pegawai negeri atau orang selain 

pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum 

secara terus-menerus atau untuk 

sementara waktu

2 Dengan sengaja 

3 Membantu orang lain 

menghilangkan, menghancurkan, 

merusakkan, atau membuat tidak 

dapat dipakai

4 Barang, akta, surat, atau daftar 

sebagaimana disebut  pada Pasal 10 

huruf  a

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

62

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

63

-- 

-- 

KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN

PERBUATAN PEMERASAN

Pasal 12 huruf  e

Pasal 12 huruf  g

Pasal 12 huruf  f

64

-- 

-- 

65

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf  e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 

423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 3 Tahun 1971, dan 

Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian 

dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

PEGAWAI NEGERI MEMERAS

ADALAH KORUPSI

Pasal 12 huruf  e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah):

d. ...

f. ...

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau 

dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan 

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau 

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

[1]

1 Pegawai negeri atau penyelenggara 

negara

2 Dengan maksud menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain

3 Secara melawan hukum

4 Memaksa seseorang memberikan 

sesuatu, membayar, atau menerima 

pembayaran dengan potongan, atau 

untuk mengerjakan sesuatu bagi 

dirinya 

5 Menyalahgunakan kekuasaan

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

66

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf  g UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 

425 angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai 

tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 

2001.

PEGAWAI NEGERI MEMERAS

ADALAH KORUPSI

Pasal 12 huruf  g UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah):

f. ....

h. ....

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu  menjalankan 

tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-

olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal ini  

bukan merupakan utang;

[2]

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

67

1 Pegawai negeri atau penyelenggara 

negara

2 Pada waktu menjalankan tugas

3 Meminta atau menerima pekerjaan, 

atau penyerahan barang

4 Seolah-olah merupakan utang 

kepada dirinya

5 Diketahuinya bahwa hal ini  

bukan merupakan utang

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

68

69

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf  f  UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 

425 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai 

tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 

2001.

PEGAWAI NEGERI MEMERAS

PEGAWAI NEGERI YANG LAIN

ADALAH KORUPSI 

Pasal 12 huruf  f  UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah):

e. .....

g.  ....

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 

tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-

olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum 

ini  mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal ini  

bukan merupakan utang;

1 Pegawai negeri atau penyelenggara 

negara

2 Pada waktu menjalankan tugas

3 Meminta, menerima, atau 

memotong pembayaran

4 Kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang lain 

atau kepada kas umum

5 Seolah-olah pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang lain 

atau kas umum mempunyai 

utang kepadanya

6 Diketahuinya bahwa hal ini  

bukan merupakan utang

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

70

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

71

-- 

-- 

KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN

PERBUATAN CURANG

Pasal 7 ayat (1) huruf  a

Pasal 7 ayat (1) huruf  b

Pasal 7 ayat (1) huruf  c

Pasal 7 ayat (1) huruf  d

Pasal 7 ayat (2)

Pasal 12 huruf  h

72

-- 

-- 

73

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf  a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari 

Pasal 387 ayat (1) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 3 Tahun 

1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang 

kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

PEMBORONG BERBUAT CURANG

ADALAH KORUPSI 

Pasal 7 ayat (1) huruf  a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

b.  ....

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau 

penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, 

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang 

atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

1 Pemborong, ahli bangunan, atau 

penjual bahan bangunan

2 Melakukan perbuatan curang

3 Pada waktu membuat bangunan 

atau menyerahkan bahan bangunan

4 Yang dapat membahayakan 

keamanan orang atau keamanan 

barang atau keselamatan negara 

dalam keadaan perang

KESIMPULAN:

K KP

-- 

74

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

75

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf  b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari 

Pasal 387 ayat (2) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 3 Tahun 

1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang 

kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

PENGAWAS PROYEK

MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG

ADALAH KORUPSI 

Pasal 7 ayat (1) huruf  b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a. .....

c.  ....

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan 

bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana  

dimaksud dalam huruf  a;

1 Pengawas bangunan atau pengawas 

penyerahan bahan bangunan

2 Membiarkan dilakukannya 

perbuatan curang pada waktu 

membuat bangunan atau 

menyerahkan bahan bangunan

3 Dilakukan dengan sengaja

4 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (1) huruf  a

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

76

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

77

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf  c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari 

Pasal 388 ayat (1) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 3 Tahun 

1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang 

kemudian diubah/dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

REKANAN TNI/POLRI BERBUAT CURANG

ADALAH KORUPSI 

Pasal 7 ayat (1) huruf  c UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh Juta rupiah):

b. .....

d.  .....

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara 

Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan 

negara dalam keadaan perang; atau

1 Setiap orang

2 Melakukan perbuatan curang

3 Pada waktu menyerahkan barang 

keperluan TNI dan atau Kepolisian 

Negara RI

4 Dapat membahayakan keselamatan 

negara dalam keadaan perang

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

78

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf  d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari 

Pasal 388 ayat (2) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 3 Tahun 

1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang 

kemudian diubah/dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

PENGAWAS REKANAN TNI/POLRI 

BERBUAT CURANG ADALAH KORUPSI 

Pasal 7 ayat (1) huruf  d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

c. .....

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan 

Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud 

dalam huruf  c.

1 Orang yang bertugas mengawasi 

penyerahan barang keperluan TNI 

dan atau Kepolisian Negara RI

2 Membiarkan perbuatan curang 

(sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) huruf  c)

3 Dilakukan dengan sengaja

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

79

-- 

-- 

CATATAN :

80

-- 

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan 

tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001.

PENERIMA BARANG TNI/POLRI 

MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG 

ADALAH KORUPSI

Pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

dipidana dengan 

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau o r a n g  y a n g  

menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  a atau huruf  c, 

1 Orang yang menerima penyerahan 

bahan bangunan atau orang yang 

menerima penyerahan barang 

keperluan TNI dan atau Kepolisian 

Negara RI

2 Membiarkan perbuatan curang 

3 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (1) huruf  a atau huruf  c

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

81

-- 

-- 

CATATAN :

82

-- 

-- 

83

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf  h UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 

425 angka 3 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai 

tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 

2001.

PEGAWAI NEGERI MENYEROBOT TANAH NEGARA

SEHINGGA MERUGIKAN ORANG LAIN

ADALAH KORUPSI 

Pasal 12 huruf  h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah):

g. ....

i. ....

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 

menjalankan tugas, telah memakai  tanah negara yang di atasnya 

ada  hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa 

perbuatan ini  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

atau

1 Pegawai negeri atau penyelenggara 

negara

2 Pada waktu menjalankan tugas 

memakai  tanah negara yang di 

atasnya ada hak pakai

3 Seolah-olah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan

4 Telah merugikan yang berhak

5 Diketahuinya bahwa perbuatan 

ini  bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

84

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

85

-- 

-- 

KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN

BENTURAN KEPENTINGAN

DALAM PENGADAAN

Pasal 12 huruf  i

86

-- 

-- 

87

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf  i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 435 

KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 

12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian 

dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

PEGAWAI NEGERI TURUT SERTA 

DALAM PENGADAAN YANG DIURUSNYA

ADALAH KORUPSI 

Pasal 12 huruf  i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah)

h. .....

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak 

langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau 

persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian 

ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

1 Pegawai negeri atau penyelenggara 

negara

2 Dengan sengaja

3 Langsung atau tidak langsung turut 

serta dalam pemborongan, 

pengadaan atau persewaan

4 Pada saat dilakukan perbuatan 

untuk seluruh atau sebagian 

ditugaskan untuk mengurus atau 

mengawasinya

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

88

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

89

-- 

-- 

KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN

GRATIFIKASI

Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

90

-- 

-- 

91

-- 

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak 

pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001.

PEGAWAI NEGERI MENERIMA GRATIFIKASI

 DAN TIDAK LAPOR KPK ADALAH KORUPSI 

Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

(1) 

, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian 

bahwa gratifikasi ini  bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima 

gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian 

bahwa gratifikasi ini  suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) adalah 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu  miliar rupiah).

Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, 

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh 

penerima gratifikasi 

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 

sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau 

milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 

penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap 

pemberian suap, bila  berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan 

kewajiban atau tugasnya

jika 

penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 

gratifikasi ini  diterima.

1 Pegawai negeri atau penyelenggara 

negara

2 Menerima gratifikasi

3 Yang berhubungan dengan jabatan 

dan berlawanan dengan kewajiban 

atau tugasnya

4 Penerimaan gratifikasi ini  

tidak dilaporkan ke KPK dalam 

jangka waktu 30 hari sejak 

diterimanya gratifikasi

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

92

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

93

-- 

-- 

TINDAK 

PIDANA LAIN

YANG BERKAITAN

 DENGAN TINDAK 

PIDANA KORUPSI

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 

21 merupakan bentuk pemidanaan yang dimuat pada UU No. 31 Tahun 1999.

MERINTANGI PROSES PEMERIKSAAN 

PERKARA KORUPSI 

Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 12 (dua belas), tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan 

secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam 

perkara korupsi, 

95

-- 

1 Setiap orang

2 Dengan sengaja 

3 Mencegah, merintangi atau 

menggagalkan

4 Secara langsung atau tidak langsung

5 Penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang terdakwa 

maupun para saksi dalam perkara 

korupsi

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

96

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

97

-- 

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 

22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 

1999. 

TERSANGKA TIDAK MEMBERIKAN 

KETERANGAN MENGENAI KEKAYAANNYA 

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 

(dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan terhadap seluruh harta 

bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi 

yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang 

dilakukan tersangka.

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 

yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang 

tidak benar

1 Tersangka

2 Dengan sengaja

3 Tidak memberikan keterangan atau 

memberikan keterangan palsu

4 Tentang keterangan harta bendanya 

atau harta benda isteri/suaminya 

atau harta benda anaknya atau harta 

benda setiap orang atau korporasi 

yang diketahui atau patut diduga 

mempunyai hubungan dengan 

tindak pidana korupsi yang 

dilakukan tersangka

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

98

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

99

-- 

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 

22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 29 UU No. 31 Tahun 

1999. 

BANK YANG TIDAK MEMBERIKAN 

KETERANGAN REKENING TERSANGKA

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

 dipidana 

dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling 

sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam 

ratus juta rupiah).

Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, 

penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank tentang keadaan keuangan 

tersangka atau terdakwa.

(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada 

Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) G u b e r nu r  B a n k  I n d o n e s i a  b e r ke wa j i b a n  u n t u k  m e m e nu h i  p e r m i n t a a n  

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung  

sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk 

memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, 

atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga  mencabut 

pemblokiran.

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang 

dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar,

1 Orang yang ditugaskan oleh Bank

2 Dengan sengaja

3 Tidak memberikan keterangan atau 

memberikan keterangan palsu 

tentang keadaan keuangan 

tersangka atau terdakwa

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

100

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 

22  ini harus dikaitkan dengan Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999. 

SAKSI ATAU AHLI 

YANG TIDAK MEMBERI KETERANGAN ATAU 

MEMBERI KETERANGAN PALSU

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 

(dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: 

(1) Setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, 

kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami,  anak dan cucu dari terdakwa.

(2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat 

diperiksa sebagai saksi bila  mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh 

terdakwa.

(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat  memberikan 

keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 

yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang 

tidak benar

1 Saksi atau ahli

2 Dengan sengaja

3 Tidak memberikan keterangan atau 

memberikan keterangan yang isinya 

palsu

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

101

-- 

-- 

CATATAN :

102

-- 

-- 

103

-- 

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 

22  UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 36 UU No. 31 Tahun 

1999. 

ORANG YANG MEMEGANG RAHASIA JABATAN 

TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN 

ATAU MEMBERI KETERANGAN PALSU

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda 

paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 

(enam ratus juta rupiah).

Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap 

mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, 

kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang 

dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar

1 Orang yang karena pekerjaan, 

harkat, martabat, atau jabatannya 

yang diwajibkan menyimpan 

rahasia

2 Dengan sengaja

3 Tidak memberikan keterangan 

atau memberikan keterangan 

yang isinya palsu

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

K KP

-- 

104

-- 

CATATAN :

K KP

-- 

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 

24 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 31 UU No. 31 Tahun 

1999. 

SAKSI YANG MEMBUKA IDENTITAS PELAPOR

Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (Seratus lima 

puluh juta rupiah).

Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

(1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan 

dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang 

memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diberitahukan 

kepada saksi dan atau orang lain ini .

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,

1 Saksi 

2 Menyebut nama atau alamat 

pelapor atau hal-hal lain yang 

memungkinkan diketahuinya  

identitas pelapor

KESIMPULAN:

No

Unsur 

Tindak Pidana

Fakta Perbuatan yang 

dilakukan dan kejadian

Alat Bukti 

yang 

mendukung 

105

-- 

-- 

CATATAN :

106

-- 

-- 

107

-- 

-- 

PASAL-PASAL 

TENTANG TINDAK 

PIDANA KORUPSI

DALAM UU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO 20 TAHUN 2001

109

-- 

-- 

BAB II TINDAK PIDANA 

UU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO 20 TAHUN 2001

Pasal 2 

(1) S e t i a p  o r a n g  y a n g  s e c a r a  m e l awa n  h u k u m  m e l a k u k a n  

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana 

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) 

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 

20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus li

ma puluh juta rupiah) setiap orang  yang:

a. m e m b e r i  a t a u  m e n j a n j i k a n  s e s u a t u  ke p a d a  p e g awa i  

negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri 

atau penyelenggara negara ini  berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. m e m b e r i  s e s u a t u  k e p a d a  p e g a w a i  n e g e r i  a t a u  

penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan 

sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak 

dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian 

atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  a atau huruf  b, 

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

KORUPSI

110

-- 

-- 

Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. m e m b e r i  a t a u  m e n j a n j i k a n  s e s u a t u  k e p a d a  h a k i m  

dengan maksud untuk mempengar uhi  putusan perkara 

yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

b.member i  a t au  men jan j i kan  se sua tu  ke pada  se seorang  

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan 

menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud 

untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan 

berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk 

diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf  a atau advokat yang menerima pemberian atau 

janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  b, dipidana dengan pidana 

yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 

lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima 

puluh juta rupiah):

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat  bangunan, atau 

penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, 

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan 

orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan 

bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 

dimaksud dalam huruf  a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara 

Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan 

negara dalam keadaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan 

Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 

dimaksud dalam huruf  c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang 

111

-- 

-- 

menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia 

dan atau Kepolisian Negara Republik ndonesia dan membiarkan 

perbuatan curang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf  a atau huruf  c, 

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus 

lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima 

puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang 

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 

sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang 

disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga 

ini  diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam 

melakukan perbuatan ini .

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan 

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan 

sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan 

administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 

(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) 

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan 

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan 

sengaja:

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat 

dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang dipakai  untuk meyakinkan 

atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena 

jabatannya; atau

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar ini ;  atau

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar ini .

112

-- 

-- 

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau 

janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji ini  

diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji 

ini  ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji ini  

diberikan untuk  menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal 

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah ini  diberikan sebagai akibat 

atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga 

bahwa hadiah atau janji ini  diberikan untuk mempengaruhi putusan 

perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima 

hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji 

ini  untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, 

berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk 

diadili;

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain  secara melawan hukum, atau 

dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan 

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau 

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya  sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 

tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-

113

-- 

-- 

olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum 

ini  mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal ini  

bukan merupakan utang;

g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 

tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-

olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal ini  

bukan merupakan utang;

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 

tugas, telah memakai  tanah negara yang di atasnya ada  hak pakai, 

seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah 

merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan 

ini  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak 

langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau 

persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian 

ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

dianggap pemberian suap, bila  berhubungan dengan jabatannya dan 

yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai 

berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, 

pembuktian bahwa gratifikasi ini  bukan  merupakan suap dilakukan 

oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 

pembuktian bahwa gratifikasi ini  suapdilakukan oleh penuntut 

umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, 

dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku,

jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan 

oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung 

sejak tanggal gratifikasi terebut diterima.

114

-- 

-- 

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 

30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan 

gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud 

ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan 

mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau 

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada 

jabatan atau kedudukan ini , dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima 

puluh juta rupiah).

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 2 

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup 

perbuatan  melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni 

meskipun perbuatan ini  tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan, namun bila  perbuatan ini  dianggap tercela karena tidak 

sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam 

masyarakat, maka perbuatan ini  dapat dipidana. 

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau 

perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan 

delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya 

unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya 

akibat.

Catatan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-

IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 

MENGADILI:

-  ....

- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

-- 

-- 

115

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang 

dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan  

melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun 

perbuatan ini  tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun bila  

perbuatan ini  dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau 

norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan ini  dapat 

dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

- ....

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan 

yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana 

korupsi yaitu bila  tindak pidana ini  dilakukan terhadap dana-dana yang 

diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, 

penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis 

ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Pasal 3

Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah 

penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" 

ini  berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6 

Cukup jelas

Pasal 7 

Cukup jelas

-- 

-- 

116

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 

Huruf  a

Cukup jelas

Huruf  b

Cukup jelas

Huruf  c

Cukup jelas

Huruf  d

Yang dimaksud dengan “advokat” adalah orang yang berprofesi memberi jasa 

hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf  e

Cukup jelas

Huruf  f

Cukup jelas

Huruf  g

Cukup jelas

Huruf  h

Cukup jelas

-- 

-- 

117

Huruf  i

Cukup jelas

Pasal 12 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti 

luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman 

tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini  baik yang 

diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 

memakai  sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12 C

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

PASAL-PASAL 

TENTANG TINDAK 

PIDANA LAIN

YANG BERKAITAN 

DENGAN TINDAK 

PIDANA KORUPSI

DALAM UU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO 20 TAHUN 2001

-- 

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK 

PIDANA 

UU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO 20 TAHUN 2001

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan 

secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam 

perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 

dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 

36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan 

yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 

dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, atau Pasal 

430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda 

paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling 

banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan 

tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta 

benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga 

mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

KORUPSI

-- 

-- 

Pasal 29

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang 

pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta 

keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau 

terdakwa.

(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.

(3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 

(tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara 

lengkap.

(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk 

memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga 

hasil dari korupsi.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak 

diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, 

atau hakim, bank pada hari  itu juga mencabut pemblokiran.

Pasal 31

(1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, 

saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi 

dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang 

memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain ini .

Pasal 35

(1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau 

ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri  atau suami, anak 

dan cucu dari terdakwa.

(2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

dapat diperiksa sebagai saksi bila  mereka menghendaki dan disetujui 

secara tegas oleh terdakwa.

(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat 

memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat 

atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang 

menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

-- 

-- 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29 

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan 

penuntutan, pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap 

memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait.

 Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rekening simpanan” adalah dana yang dipercayakan 

oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam 

bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang 

dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (custodian) dan penyimpanan 

barang atau surat berharga (safe deposit box).

Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga 

obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan ini . 

Ayat (5)

Cukup jelas

-- 

-- 

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang 

memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak 

pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 

24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35 

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “petugas agama” dalam Pasal ini adalah hanya petugas 

agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk 

menyimpan rahasia.

-- 

-- 

ADA , LAPORKAN!KORUPSI

Sekarang, Anda telah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. 

Kemudian, bila  Anda sudah mengetahui dan mengerti tentang korupsi, lalu kemana 

dan bagaimana Anda melapor bila  ada korupsi disekitar Anda?

Untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pengaduan/ laporan Anda, yang perlu 

diperhatikan ketika melaporkan sebuah dugaan korupsi, adalah:

1. Uraikan sedetail mungkin kejadian yang Anda curigai 

sebagai bentuk perbuatan korupsi. Sebaiknya, uraian dibatasi pada hal-hal yang 

berdasarkan fakta dan kejadian nyata, hindari hal-hal yang berdasarkan perasaan 

kebencian, permusuhan atau fitnah. Usahakan keseluruhan uraian dapat 

menggambarkan SIABIDIBA (siapa, apa, bilamana, di mana, bagaimana) dari 

kejadian yang dilaporkan.

2. Kemudian cocokkan dengan pasal-pasal yang 

ada di buku ini, kira-kira pasal-pasal mana yang sesuai untuk kejadian  ini  

(dapat lebih dari satu pasal) .

3. Lihat unsur-unsur tindak pidana pada 

matrik di dalam pasal yang sesuai, kemudian pastikan bahwa informasi dalam 

uraian yang Anda buat dapat memenuhi unsur-unsur dalam pasal ini . 

Semaksimal mungkin dapatkan informasi mengenai setiap unsur yang ada. 

bila  ada  unsur yang tidak bisa anda lengkapi uraiannya, maka jelaskan 

bahwa unsur ini  belum dapat dilengkapi.

4. bila  ada copy dokumen atau barang lain yang 

memperkuat uraian kejadian di atas agar disimpan dengan baik untuk disertakan 

dalam pengaduan/laporan Anda kpada  KPK.

5. Akan sangat baik bila  

Anda menyertakan identitas dan alamat atau nomor telepon Anda, sehingga bila 

KPK masih membutuhkan keterangan tambahan maka Anda akan  mudah 

untuk dihubungi oleh KPK.

6. bila  urutan 1 s.d 5 telah Anda lakukan maka 

pengaduan/laporan Anda siap untuk disampaikan kepada KPK.

Fokuskan pengaduan/laporan Anda pada korupsi kelas kakap (big fish), bukan yang 

kelas teri. Pengertian kelas kakap adalah:

- Melibatkan orang level tinggi atau yang memiliki pengaruh besar;

- Terkait dengan aspek yang strategis/menyangkut hajat hidup orang banyak; atau

- Menyangkut nilai uang yang besar.

Uraikan kejadiannya.

Pilih pasal-pasal yang sesuai. 

Penuhi unsur-unsur tindak pidana. 

Sertakan bukti awal, bila ada. 

Sertakan identitas Anda, bila tidak keberatan. 

Kirimkan ke KPK.

 

 

PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI

Surat: Kotak Pos 575, Jakarta 10120

Email: pengaduan@kpk.go.id 

Telepon: (021) 2350 8389

Fax: (021) 352 2623

SMS: 0811 959 575 (0811 959 K K)P

0855 8 575 575 (0855 8 K KK K) P P

Read More