ekonomi internasional 3

lex 

mercatoria agar dapat dihimpun menjadi dokumen autentik. 

Baru pada tahun 1994 berhasil disusun prinsip-prinsip 

umum yang dikenal dengan UNIDROIT Principles of 

International Commercial Contracts (UPICCs) tahun 1994 

yang oleh para pakar dikategorikan ke dalam the new Lex 

Mercatoria. 

The New Lex Mercatoria yaitu  produk lembaga 

internasional yang mengusaha kan harmonisasi hukum 

melalui pembuatan model law, legal principles, dan legal 

directives yang mengatur bidang hukum baru misalnya 

transaksi elektronik, yang belum diatur oleh hukum 

nasional. Sesudah Perang Dunia II organisasi PBB seperti 

UNCITRAL dan organisasi antar pemerintah seperti 

UNIDROIT sudah mengembangkan prinsip-prinsip hukum 

dalam bentuk aturan yang secara formal tidak mengikat. 

Akan tetapi, diberikan kakuatan mengikat dengan cara 

seperti diadopsi ke dalam hukum nasional, dijadikan materi 

kontrak, atau dijadikan sumber hukum sekunder oleh Hakim 

                                                 

atau Arbiter dalam memutus perkara berdasar  penerapan 

prinsip ex aequo et bono. 

Prinsip hukum yang tidak formal diangkat dari 

kebutuhan praktis oleh para ahli disebut lex mercatoria Baru 

(The New Lex Mercatoria) yang banyak dikembangkan 

sesudah berakhirnya Perang Dunia II. Hal ini akan terus 

berkembang bahkan memiliki sejarah tersendiri, sebagai 

akibat globalisasi ekonomi yang sekurang-kurangnya 

berdasar  dua alasan, yaitu adanya perubahan orientasi 

ekonomi dan hambatan hukum nasional yang sulit 

mengantisipasi perkembangan yang sangat cepat. 

Sesudah berakhirnya Perang Dunia II, beberapa Negara 

mengalihkan orientasi ekonominya dari selain melihat ke 

dalam (inward looking). Di samping itu juga mengusahakan 

pengembangan ekonominya dengan mengembangkan pasar 

ke luar negeri (outward looking) dan berdirinya berbagai 

komunitas bisnis inernasional yang sudah mendorong 

tumbuhnya lex mercatoria baru. Hal ini ditegaskan oleh 

Schmitthoff :19 

After the Second World War, there has been a continuous 

expansion of international trade. Even the world 

recession of the early 1980s has only slowed down is 

growthbut has not arrested it. Further, as a result of 

unprecedented progress in science and technology, the 

world has become a smaller place. Mass production of 

industrial and agricultural goods calls for larger markets 

and improved means of distribution. The population of 

the countries in the course of development no longer 

accepts poverty and lack of opportunity as the natural 

conditions of life and looks to the richer nations for help 

and assistance. “..the causes for the emergence of an 

autonomous international commercial law seem to lie in 

the diversity and inadequacy of many traditional 

                                                 

19    Dikutip  oleh  Ven es sa  L . D .  Wilkinson ,  op. cit. 

1 14  

national systems of law in the changed circumstances of 

modern international trade. 

Alasan kedua, adanya kendala perbedaan sistem hukum 

nasional di antara Negara sehingga mendorong para pelaku 

bisnis untuk menyusun prinsip lex mercatoria baru. Para 

praktisi hukum komersial mengusulkan agar tercipta 

kesamaan hukum komersial di seluruh dunia berupa prinsip 

teknik perdagangan internasional sebagai lex mercatoria 

baru. Bahkan lex mercatoria baru diangkat dari prinsip yang 

sudah diterima secara universal sebagai teknik agar prinsip-

prinsip hukum komersial internasional dapat diterima 

dengan mudah. Selain melalui penyusunan prinsip hukum 

yang seragam, penyelesaian sengketa komersial juga melalui 

arbitrase internasional yaitu  contributor perkem-

bangan lex mercatoria baru. Dengan demikian, lahirnya lex 

mercatoria yang didorong oleh keinginan para pelaku bisnis 

untuk menghindari kompleksitas dari aturan hukum 

perselisihan. 

Menurut Martin Shapiro20alasan timbulnya kebutuhan 

harmonisasi hukum komersial secara transnasional yaitu  

konsekuensi logis dari praktik transaksi yang diterapkan oleh 

warga  bisnis kemudian diintegrasikan ke dalam 

kebijaksanaan internal perusahaan ataupun kebijaksanaan 

pemerintah. Pada akhirnya muncul prinsip-prinsip baru dari 

lex mercatoria sesudah Perang Dunia II yang didasarkan pada 

beberapa alasan, sebagai berikut. 

a. Adanya disparitas kemampuan ekonomi akibat tingkat 

perbaikan ekonomi yang berbeda sesudah decade 

pembangunan, sehingga ada Negara berkembangan dan 

Negara maju. Banyak kontrak yang dibuat di antara 

para pihak dari Negara yang memiliki latar belakang 

berbeda itu, dalam pelaksanaannya menimbulkan 

                                                 

20   M a r tin   S h a piro,  The Globalization of Law,  I n diana   Journ a l   of   Gl ob a l   L e g al   St u dies,   Vol .  

1,  I s s u e 1,   B l o o mington :  I n diana  University  Sch ool  of  La w,  1 99 3,  hl m.  3 7 ‐ 6 4.  

1 15  

ketidakadilan, sehingga diperlukan prinsip hukum yang 

lebih adil. 

b. Berkembangnya technology dan informasi yang 

memerlukan prinsip hukum kontrak untuk mencegah 

terjadinya ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara 

para pihak yang menguasai informasi dan teknologi. 

c. Adanya kendala tradisi hukum yang berbeda anatara 

common law, civil law, dan sistem hukum sosialis, 

sehingga diperlukan prinsip-prinsip yang dapat 

diterima bersama. 

d. Akibat kebijaksanaan nilai tukar mengambang (floating 

exchange rate) dan perubahan social politik, sering 

menimbulkan perubahan keadaan yang dapat mengatasi 

masalah secara adil. 

 

B. Prinsip UNIDROIT dan CISG sebagai Lex Mercatoria 

Dijadikan Sumber Hukum Sekunder 

Di dalam praktek hukum komersial internasional, 

prinsip lex mercatoria diakui sebagai salah satu sumber 

pilihan hukum. Michael Medwig menyatakan:21 

The most compelling argument for the law of merchant 

… is that the continued growth of international trade 

simply demands a reconstituted law-merchant capable of 

accommodating the multilateral aspects of contemporary 

commerce. The ultimate justification for international 

arbitration and the law-merchant is that both conform to 

and effectuate what merchants understand to be the 

consequences of their contractual undertakings. 

berdasar  pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

aturan yang berlaku pada sistem hukum nasional atau 

hukum positif adakalanya tidak bisa  menjawab perma-

salahan yang dihadapi terutama yang dihadapi terutama 

                                                 

21   Dikutip  oleh  Vann essa  L . D .  Wilkinso n ,  op. cit. 

1 16  

masalah transaksi yang bersifat perdagangan internasional 

modern, sehingga hanya dengan menggunakan prinsip lex 

mercatoria kebutuhan hukum dapat terjawab. ada 

beberapa alasan praktis mengapa diperlukan lex mercatoria 

sebagai pilihan hukum untuk dijadikan substansi kontrak 

atau materi hukum dalam penyelesaian perselisihan. 

Alasan pertama, lex mercatoria sebagai pilihan hukum 

menjadi (relative) tepat jika  kontrak dibuat antara pihak 

swasta asing dengan pihak yang mewakili lembaga 

pemerintah (government contract). Di dalam praktik jika  

para pihak dihadapkan dengan permasalahan yang bersifat 

lintas Negara, sulit sekali untuk menggunakan hukum 

nasional yang cocok dengan permasalahan yang dihadapi. 

Biasanya para lawyer akan merujuk pada teori hukum 

perdata internasional. 

Perlu dijelaskan di sini, bahwa pemakaian hukum 

perdata internasional pada hakikatnya yaitu  juga meng-

gunakan hukum nasional negara tertentu. sebab hukum 

perdata internasional akan menjawab permasalahan, hukum 

mana yang berlaku apakah hukum nasional negara kita  atau 

hukum nasional Negara asing. Biasanya jika  salah satu 

pihak yaitu  pemerintah, akan cenderung menghindar 

untuk tunduk pada hukum Negara lain. Di sisi lain, pihak 

swasta asing akan skeptic menerima begitu saja hukum yang 

berlaku di Negara lain, terutama biasanya dipengaruhi oleh 

kepercayaan kalangan swasta terhadap pengadilan dengan 

perlakuan yang wajar di pengadilan Negara lain. 

Alasan kedua, prinsip lex mercatoria yaitu  pilihan 

yang tepat, untuk menghindari kesulitan penerapan hukum 

perdata internasional yang tidak sesuai dengan kontrak 

ini , sebab biasanya hukum perdata internasional 

sering kali terjadi renvoi (penunjukan kembali). Berbagai 

kesulitan aturan hukum perselisihan juga dapat dihindari 

dengan langsung menggunakan ketentuan prinsip lex 

mercatoria. Dengan memilih lex mercatoria para pelaku 

1 17  

bisnis dapat terhindar dari hal-hal tersembunyi dalam 

hukum komersial nasional yang penerapannya sering tidak 

dapat diperkirakan pada saat para pihak mengadakan 

transaksi internasional. 

Dengan demikian, lex mercatoria dijadikan pilihan 

hukum (choice of law)akan lebih baik sebab sifatnya yang 

fleksibel, sebagai hukum yang berlaku baik bagi transaksi 

maupun bagi penyelesaian sengketa yang timbul. 

 

4. Sumber Hukum lex mercatoria Selain Prinsip 

UNIDROIT dan CISG 

Menurut beberapa kepustakaan yang membahas 

mengenai sumber hukum dari lex mercatoria, walaupun 

di antara sarjana masih belum tercapai kesepakatan, ada 

juga beberapa persamaannya. Alexandar Goldstain22 

membagi sumber hukum dalam dua macam, yaitu : 

(a) Peraturan perundang-undanngan internasional 

(International Legislation) yang mencakup juga 

setiap hukum nasional suatu Negara yang 

diberlakukan untuk transaksi komersial 

internasional dan perjanjian internasional; 

(b) Kebiasaan komersial internasional (international 

commercial custom) meliputi praktik komersial, 

kepatutan, standar-standar yang secara luas 

dipakai  oleh pelaku bisnis atau yang 

dikeluarkan oleh lembaga seperti ICC 

(International Chamber of Commerce), UNECE 

(United Nations Economic Commission Of Europe), 

atau asosiasi perdagangan internasional lainnya. 

                                                 

22   A l e x a n d a r   G o l d s t ain,   Usages  of  The  Trade  and  Other  Autonomous  Rules  of 

International Trade According  to  the UN  (1980 Sales Convention),   d a l a m   ku mpula n  

International sale of Goods Dubrovnik Lectures,   New   Y ork:   O cea n a   P u b lications   I n c,  

19 86.  

1 18  

Selanjutnya Jan Ramberg mengklasifikasikan 

peringkat lex mercatoria meliputi 1o (sepuluh) jenis 

sumber, yaitu kontrak-kontrak, praktik transaksi yang 

dilakukan oleh para pihak, syarat umum (general 

conditions) atau standar kontrak (jika  secara tegas 

atau diam diterima oleh para pihak), atau konvensi 

internasional (kecuali dikesampingkan oleh kontrak). 

Di samping itu hukum nasional yang berlaku terhadap 

kontrak (jika  ditentukan dalam kontrak, atau 

ditentukan oleh hukum perdata internasional); dalam 

beberapa kasus aturan memaksa (mandatory provisions) 

dari hukum domestic; putusan peradilan internasional; 

dan tulisan ilmiah para sarjana (sebagai sumber tidak 

langsung). 

Pakar lainnya Ole Lando23 menyebutkan bahwa 

sumber dari lex mercatoria baru meliputi hukum 

uniform, prinsip hukum umum, aturan dari organisasi 

internasional, kebiasaan dan kepatutan, kontrak 

standard an laporan arbitrase. Sementara Julian Lew24 

menyebutkan sumber dari lex mercatoria meliputi 

aturan substantive perdagangan internasional, kode dari 

praktik perdagangan internasional, kebiasaan, dan 

kepatutan perdagangan internasional. 

Menurut Schmitthoff25pada dasarnya sumber lex 

mercatoria ada dua kategori besar, yaitu legislasi 

internasional dan kebiasaan internasional. Walaupun 

ada perbedaaan rincian dari keduanya, sumber ini  

dibagi lagi menjadi empat kategori, yaitu prinsip hukum 

umum, hukum uniform dari perdagangan internasional, 

kebiasaan dan kepatutan, dan putusan arbitrase. 

                                                 

23   Dikutip  d a l a m  A l e x a n d a r  G o l d s t ain,  op.cit. 

24   Dikutip  oleh  Va nes sa  L . D .  Wilkinson ,  op.cit .  

25   D a l a m  A .  G o l d s t ain,  op.cit. 

1 19  

a. Prinsip Hukum Umum (General Principles of 

Law) 

Prinsip hukum umum yaitu  prinsip yang 

berlaku di semua Negara atau di mayoritas sistem 

hukum Negara di dunia. Prinsip hukum umum 

diketahui melalui survey dan inventarisasi atas 

berbagai hukum nasional untuk menemukan 

prinsip yang secara umum berlaku di berbagai 

Negara. Pendekatan ini dilakukan oleh Ole Lando 

untuk dijadikan bahan bagi para arbitrator melalui 

penyelidikan atas prinsip hukum untuk menge-

tahui prinsip yang bersifat umum, yang berkaitan 

dengan pokok masalah dalam sengketa. Prinsip 

hukum umum yaitu  bagian dari doktrin lex 

mercatoria. Sebagaimana ditegaskan oleh Okezie 

Chukwumerije26bahwa : 

General principles are said to be part of the lex 

mercatoria because they are generally accepted 

and thus form a sort of universal practice that 

parties to an international commercial 

transaction implicity accept as part of the 

regulatory framework of their transaction. 

Salah satu contoh dari prinsip hukum umum 

yaitu  pacta sunt servanda, yaitu suatu prinsip 

yang menentukan bahwa persetujuan mengikat 

para pihak dan harus dihormati. namun  , dalam 

praktik mungkin saja timbul kesulitan dalam peng-

gunaan prinsip hukum umum sebagai sumber dari 

lex mercatoria. warga  bisnis internasional 

terdiri atas orang-orang dari Negara yang berbeda, 

sehingga kesulitan timbul tidak hanya ketika 

melakukan usaha  menemukan prinsip hukum 

umumnya itu saja, tetapi juga ketika penerapannya. 

                                                 

26   Ibid. 

1 20  

Sebab, jika  prinsip itu hanya berupa ungkapan 

yang sangat umum, akan sulit menerapkan 

substansinya dalam kasus yang konkret. 

Prinsip hukum umum tidak kebal terhadap 

penerapan aturan hukum nasional yang menyeleksi 

prinsip ini . prinsip-prinsip umum dapat 

dipengaruhi, dibentuk, atau ditambah oleh aturan 

hukum nasional. Akibatnya, prinsip hukum umum 

mungkin pada akhirnya tinggal nama saja. 

Walaupun dimungkinkan untuk menerapkan 

prinsip hukum umum dari berbagai sistem hukum 

nasional, prinsip-prinsip ini  mengandung 

kelemahan pada tingkat substansinya, sehingga 

sulit dicapai penyeragaman yang diinginkan 

jika  dihadapkan pada kasus yang konkret. 

b. Hukum Komersial Internasional Seragam (The 

Uniform International Commercial Law) 

Hukum seragam bagi perdagangan 

internasional dapat terwujud melalui dua cara, 

yaitu ratifikasi dan penerapan konvensi 

internasional atau adopsi model laws. Konvensi 

model laws seringkali yaitu  produk dari 

institusi seperti UNCITRAL (United Nation 

Commission on International Trade Law) atau 

UNIDROIT (International Institute for the 

Unification of International Private Law). Tujuan 

dibuatnya hukum seragam yaitu  untuk 

menyediakan aturan yang diterima secara interna-

sional bagi pengaturan berbagai aspek dari 

hubungan komersial yang bersangkutan. 

Konvensi multilateral yaitu  persetujuan 

antarnegara untuk mengatur kpentingan bersama 

para pesertanya. Negara yang menjadi pihak dari 

konvensi ini  harus memberlakukan aturan-

1 21  

aturannya ke dalam peraturan perundang-

undangan di negaranya agar memiliki akibat 

hukum yang mengikat warga negaranya. Contoh 

Hague-Visby Rules, di Australia melalui Carriage of 

Goods by Sea Act, 1991 (Cth). 

Proses pembuatan Model Laws meliputi tahap 

penulisan rancangan hukumnya dengan memper-

timbangkan kesesuaian antara kepentingan perda-

gangan internasional dengan kepentingan nasional 

dari Negara-negara secara individual. jika  sudah 

selesai dirancang, model laws dapat diadopsi secara 

keseluruhan atau sebagian oleh Negara manapun. 

Seperti halnya konvensi internasional, model laws 

hanya mengikat suatu Negara berdaulat sesudah dan 

sepanjang secara tegas diadopsi oleh Negara 

ini . 

Proses pembuatan model laws ini  

menggambarkan kompromi antara proses pem-

buatan perjanjian dengan tindakan sepihak dari 

Negara yang bersangkutan. Contoh model laws 

seperti Uniform Laws on the International Sale of 

Goods, The Uniform Laws on The Formation of 

Contracts for the International Sale of Goods, dan 

UNCITRAL model laws on International 

Commercial Arbitration. 

Walaupun hakikat tujuan dari konvensi 

internasional dan model laws yaitu  untuk 

mewujudkan hukum yang seragam (lex 

mercatoria), namun   pada kenyataannya tujuan 

ini  sering tidak tercapai. Sebab aturan baru 

dapat dianggap sebagai lex mercatoria jika sudah 

dipakai  oleh mayoritas Negara-negara. Lagi pula 

ada kendala lain, jika mayoritas Negara hanya 

mengadopsi sebagian saja dari konvensi atai model 

laws itu maka hukum itu akan kehilangan sifat 

1 22  

seragamnya. Biasanya Negara pengguna kemudian 

menambah atau mengurangi serta memberi  

penafsiran yang berbeda-beda. Akibat dari tidak 

tepatnya proses adopsi hukum seragam itu, syarat 

sebagai sumber lex mercatoria tidak terpenuhi. 

Jika mayoritas Negara-negara tidak menga-

dopsi hukum seragam ke dalam hukum 

nasionalnya, maka dalam memutus perkara para 

hakim atau arbitrator tidak perlu lagi merujuk pada 

prinsip lex mercatoria. Akan tetapi, cukup hanya 

dengan menggunakan hukum nasional yang sudah 

diharmonisasikan. 

c. Kebiasaan dan Kepatutan dalam Perdagangan 

Internasional 

Kebiasaan dan kepatutan dalam perdagangan 

internasional sebagai sumber lain dari lex 

mercatoria. Kebiasaan27 dan kepatutan ini 

dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu hukum 

kebiasaan yang dikodifikasikan dan kontrak 

standar yang sering disebut kontrak baku. 

Hukum kebiasaan dan kepatutan dalam 

hukum komersial tertentu yang secara umum 

berlaku, oleh para pakar dicatat dan dihimpun 

untuk dijadikan pedoman hukum bagi mereka. 

Julian Lew28 mengatakan : 

“… existence of these customs and usages is well 

known, their having developedthrough practice 

over the years. Participants in particular areas 

of commerce know the customs and usages 

relevant to them; they presume their 

application and give them effect automatically. 

                                                 

27   M e n g e n ai   kebiasaa n   dibaha s   l e n g ka p   d a l a m   Sir   C a r l e t o n   Kemp   A l l e n ,   Law  in  the 

Making,  L on d o n :   Oxford  Unive rsity   Press,   1 95 8,  h l m .   6 5.  

28   Vanessa  L . D .  Wilkinson ,  op.cit. 

1 23  

When contracting, parties rarely discuss the 

application of practical customs or usages for do 

they reduce them to writing in the contract; 

they just take them for granted.” 

Kebiasaan dan kepatutan dikodifikasikan oleh 

badan komersial internasioanl. Substansi dan 

kodifikasi ini  mencakup praktik, kebiasaan, 

dan standar yang berlaku di antara mereka. Hasil 

dari kodifikasi ini  dijadikan pedoman bagi 

para pelaku bisnis yang memuat norma kebiasaan 

dan kepatutan bagi mererka secara tetap. Contoh 

kebiasaan yang dikodifikasi oleh ICC (International 

Chamber of Commerce) missalnya INCOTERM 

(International Rules for the Interpretation of Trade 

Term), dan UCP (the Uniform Customs and 

Practice for Documentary Credit). Kebiasaan itu 

hanya berlaku jika  dipakai  oleh para pihak 

dalam kontrak. Praktik aturan kebiasaan 

internasional dijadikan pedoman oleh pengadilan 

atau arbitrase walaupun kadang-kadang kon-

traknya sendiri tidak menyebutkan dengan tegas. 

Kebiasaan dari praktik tidak serta merta dapat 

dianggap sebagai sumber hukum lex mercatoria, 

sebab harus diikuti oleh warga  bisnis dan 

mereka merasa terikat untuk mengikutinya. Dalam 

berbagai hal, kebiasaan ini  pada umumnya 

diterapkan oleh pengadilan atau arbitrase tanpa 

perlu merujuk kepada pranata hukum tertentu. Jika 

materi muatan kodifikasi dimasukkan ke dalam 

kontrak, dengan sendirinya kontrak itulah yang 

berlaku bagi penyelesaian perselisihannya tanpa 

perlu merujuk pada lex mercatoria lagi. 

d. Kontrak Standar atau Kontrak Baku 

Menurut Ole Lando29istilah kontrak baku 

memiliki banyak padanan kata seperti athesion 

contract, agreed document, document made by 

official bodies, dan general conditions. pemakaian 

kontrak baku pada dasarnya dibolehkan untuk 

memudahkan pembuatan kontrak. Untuk transaksi 

barang produksi masal yang menguasai hajat hidup 

orang banyak, tidak mungkin dibuat kontrak satu 

per satu. 

namun  , pada umumnya kontrak baku dibuat 

secara sepihak yang seringkali menguntungkan 

pihak yang membuatnya, sehingga perlu ada aturan 

hukum yang dapat memberi  perlindungan 

kepada pihak yang lemah. Misalnya, di Amerika 

Serikat diatur dalam UCC (Uniform Commercial 

Code) pasal 2-207 Code Civil Italia diatur pada 

pasal 1370 yang mengatur prinsip in dubio contra 

antipulatorem atau contra proferentem, di Jerman 

diatur dalam pasal 138, 242, dan 315 Code Civil-

nya, bahkan di Israel diatur dalam Standard 

Contracts Law tahun 1964. 

Kontrak baku juga dapat dimasukkan ke 

dalam bagian dari kebiasaan sebagai sumber lex 

mercatoria dengan persyaratan tertentu. Pem-

buatan kontrak baku pada awalnya dilakukan oleh 

perusahaan secara individual, kemudian oleh 

asosiasi bisnis. Pembuatan kontrak baku oleh 

lembaga internasional untuk Negara Eropa dipra-

karsai oleh UNECE (United Nations Economic 

Commission for Europe). Demikian pula berbagai 

asosiasi perdagangan seperti GFTA (Grain and Free 

Trade Association) dan FOFA (Federation of 

Oilseeds and Fats Association) sudah mengem-

bangkan kontrak baku untuk transaksi perda-

gangan jenis komoditi ini . 

Kontrak baku tidak langsung menjadi sumber 

lex mercatoria, tetapi harus memenuhi syarat 

tertentu sebagai berikut: 

(a) Kontrak harus dipakai  dalam praktik 

warga  bisnis internasional yang tentunya 

tidak mudah memperoleh pengakuan secara 

luas. 

(b) Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi para 

pihak dalam transaksi untuk mengikatkan 

dirinya terhadap kontrak baku ini , 

sebab kontrak yang mengikat secara 

universal sebenarnya tidak pernah ada. Selain 

itu banyaknya bidang perdagangan atau 

institusi yang menerbitkan berbagi kontrak 

baku ini . 

Pada prinsipnya para pihak tidak diwajibkan 

untuk memilih kontrak baku tertentu, atau 

menggunakan kontrak baku untuk transaksi yang 

dilakukannya. Jika kontrak baku itu dipilih, tinda-

kannya semata-mata sebagai preseden yang 

kemudian terpola dan didasarkan pada kebutuhan 

praktis saja. 

Dengan demikian, tidak ada jaminan 

terwujudnya suatu penyeragaman melalui kontrak 

baku walaupun praktik itu dibiarkan tumbuh dan 

berkembang dalam hubungan komersial inter-

nasional. Keadaan demikian sebenarnya kurang 

kondusif bagi perkembangan praktik kebiasaan 

yang membentuk lex mercatoria. 

Persoalan yang harus diperhatikan dalam 

mengatur standar kontrak, 

yaitu  

(a) Adakah di antara para pihak secara ekonomi 

lebih lemah dan pihak mana yang menduduki 

posisi domina (are there economically weaker 

parties in business life at all, and which are the 

principal groups of these); 

(b) Adakah tendensi untuk memanfaatkan 

kekuatan superior secara ekonomi termasuk 

dengan cara menggunakan kontrak standar 

(are the tendencies to exploit superior strength 

in the economy, including by means of standard 

contracts); 

(c) Dapatkah pihak yang secara ekonomi lebih 

lemah memperoleh perlindungan dalam bisnis 

dan pasar internasional ( may the economically 

weaker party lay claim to protection in business 

life and also in international market); 

(d) Jika dapat, bagaimana caranya (if so, by what 

means). 

Selanjutnya Gyula Eorsi menyebutkan bahwa 

sekurang-kurangnya ada 6 (enam) ciri pengaturan 

kontrak standar yang dilakukan oleh berbagai 

Negara, sebagai berikut: 

(a) Dalam kebanyakan Negara ada penga-

turan batas minimum tanggungjawab berupa 

hukum memaksa (mandatory law) dari 

hukum public. 

(b) Penafsiran kontrak standar cenderung 

ditekankan pada usaha  menghilangkan syarat-

syarat yang menekan (oppersive term). 

Misalnya dengan ketentuan contra 

preferentem, aturan yang membebankan 

klausul yang memberatkan (onerours clause) 

kepada pihak pembuat kontrak baku, atau 

untuk keuntungan pihak yang dilindungi 

penerapan klausul exonerastion harus 

ditafsirkan secar sempit. 

(c) Ada kecenderungan dalam praktik peradilan 

untuk mengurangi dipakai nya klausul yang 

menekan dengan diperkenalkannya prinsip 

hukum umum. Seperti bonos mores, Treu und 

Glauben yaitu aturan yang melarang klausul 

yang mengandung tindakan curang, 

melanggar kepentingan umum, dan 

ketidakpatutan (unconscionability) di dalam 

esensi kontrak ini . 

(d) Ada negara-negara yang mewajibkan kontrak 

standarnya di bawah pengawasan Negara. 

(e) Organisasi yang memiliki kekuatan yang sama 

dengan pihak pembuat kontrak misalnya 

organisasi konsumen, membuat pula standar 

kontrak tandingan, sehingga kepentingan para 

pihak menjadi seimbang. 

(f) Organisasi internasional seperti PBB 

(Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau Uni Eropa 

membuat standar kontrak untuk dipakai  

oleh warga Negara dari Negara anggotanya. 

 

1. Sifat putusan Pengadilan dan Arbitrase terhadap  

sengketa yang menggunaka  Lex Mercatoria sebagai 

dasar hukum penyelesaian sengketanya 

Ada kaitan yang erat antara proses globalisasi 

ekonomi dengan perkembangan lex mercatoria yang 

akan mempengaruhi pembaruan hukum nasional di 

berbagai Negara, termasuk di negara kita . negara kita  saat 

ini sudah masuk pada perdagangan bebas global dan 

regional melalui keterikatannya pada perjanjian 

internasional dan interaksinya dengan berbagai 

transaksi bisnis dengan pihak asing. Pasar dalam negeri 

sudah menjadi ajang pasar produk dari berbagai Negara. 

negara kita  yaitu  salah satu dari 81 negara yang 

pada tanggal 1 Januari 1995 resmi menjadi Original 

Member dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

negara kita  sudah mengikatkan diri pada WTO dengan 

undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan 

Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia 

tanggal 2 November 1994. Ikut sertanya negara kita  

dalam WTO dengan pelaksanaan berbagai komit-

mennya, akan mempengaruhi rangkain kebijaksanaan 

di sector perdagangan khususnya perdagangan luar 

negeri. 

Berbagai komitmen persetujuan hasil Putaran 

Uruguay harus ditindaklanjuti dengan memperbaiki 

kinerja para pelaku bisnis dan kinerja pemerintah, 

meliputi perluasan akses pasar barang dan jasa, 

penyempurnaan berbagai peraturan perdagangan, dan 

perbaikan institusi perdagangan. Akibat semakin 

terintegrasinya perekonomian nasional dengan pereko-

nomian dunia, semua pihak baik dari kalangan peme-

rintah maupun dunia usaha harus lebih gigih 

menghadapi persaingan. 

Proses pentahapan liberalisasi perdagangan bagi 

negara kita  sebagai anggota ASEAN jika dihitung dari 

tahun 2001, berarti sudah berjalan selama 8 tahun 

(dimulai pada tanggal 1 Januari 1993). Di samping itu, 

dalam lingkup global berjalan selama 7 tahun (dimulai 

pada tanggal 1 Januari 1994), yang seyogyanya pada 

tahun 2003 (fast tract) sudah terbetuk Kawasan 

Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan pada akhir 

2010 komitmen APEC dan GATT 1994 akan berlaku 

sepenuhnya. Harmonisasi hukum kontrak di antara 

Negara ASEAN sangat diperlukan dan sebaiknya 

mengacu pada prinsip-prinsip UNIDROIT. 

Menurut Richard G. Limpsey31setiap jenis sistem 

perekonomian terdiri atas ribuan pasar individual, 

seperti pasar komoditi pertanian, industry barang dan 

jasa, pasar barang antara seperti baja, yang yaitu  

output bagi industry tertentu sekaligus input bagi 

industry lainnya, pasar bagi bahan baku, seperti bijih 

besi, pohon, bauksit, dan tembaga, pasar bagi tanah dan 

ribuan jenis tenaga kerja. Ada pasar yang yaitu  

tempat uang dipinjam dan surat berharga dijual. 

Perekonomian bukanlah serangkaian pasar yang 

berfungsi terpisah, namun   yaitu  sistem yang 

saling mengait, yaitu kejadian dalam satu pasar akan 

berdampak pada pasar lainnya. Salah satu aspek hukum 

yang terpengaruh atau terkait dengan perkembangan 

ekonomi dan bisnis yaitu  bidang hukum kontrak 

sebagai akibat berlakunya kebebasan berkontrak. 

Pengaruh perkembangan ekonomi dan bisnis terhadap 

praktik perdagangan internasional sudah membentuk 

kebiasaan-kebiasaan internasional. 

Misalnya, akibat dari praktik bisnis perusahaan 

multinasional yang berusaha menanam modal atau 

memasarkan produk barang dan jasanya di pasar 

domestic, memicu  kontrak kmersial mengikuti 

standar internasional.

bahwa sepanjang hukum nasional dari suatu Negara 

mengaturnya serta pengadilan dapat mengakui dan 

melaksanakan putusan itu maka hukum komersial 

internasional dapat berguna bagi pengembangan 

hukum perdata. Hal ini terjadi sebab adanya dorongan 

penyeragaman, prediktibilitas, dan transparansi hukum 

yang berlaku di berbagai Negara. Di samping itu, 

mendorong para ahli hukum untuk menggunakan 

seperangkat ketentuan hukum kontrak yang relative 

seragam. 

Sesudah perang dunia II, terjadi pertumbuhan 

ekonomi yang cukup konstan, ekspansi perdagangan, 

revolusi teknologi komunikasi dan pemrosesan data, 

serta terjadinya merger dan akuisisi transnasional 

terutama sesudah tahun 1980-an. Kebanyakan transaksi 

dilakukan secara cepat yang mendorong diperlukannya 

lebih banyak konsultan hukum dan pengacara untuk 

mengamankan transaksi ini  dan menyelesaikan 

berbagai perselisihan. 

Orientasi dari organisasi bisnis sudah mengubah 

sistem yang semula tertutup menekankan pada batas-

batas yang jelas antara perusahaan di suatu Negara 

dengan dunia lainnya ke arah bentuk terbuka yang 

menghilangkan batas-batas ini . ssebagai contoh, 

negara kita  saat ini berusaha melakukan privatisasi 

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) melalui penjualan 

saham di pasar modal baik bagi investor local maupun 

asing. Maka muncul kebutuhan berbagai aturan baru 

seperti akuisisi, joint venture, franchise, job shop, 

perusahaan cabang (subsidiary), spin-off, kontrak 

pemasokan jangka panjang, patent pool, pembiayaan 

sindikasi bank (bank coordinated interlocking financing), 

dan sebagainya. 

Dalam sistem ekonomi pasar, peraturan 

perusahaan secara esensial yaitu  perjanjian. 

Keputusan perusahaan tidak dalam bentuk perintah 

internal, tetapi lebih berupa persetujuan yang sudah 

dinegosiasikan. Walaupun posisi kekuatan mungkin 

tidak sepadan, namun   sebagian paling tidak memiliki 

kedudukan yang seimbang. 

Saat ini hampir di seluruh dunia diterapkan sistem 

ekonomi campuran antara ekonomi pasar dengan 

ekonomi komando untuk memenuhi harapan kebutuhan 

warga . Sistem ekonomi campuran pada dasarnya 

yaitu  pelaksanaan sistem pasar bebas yang 

dibatasi oleh peraturan hukum public. Sebaliknya tanpa 

ada aturan dan penegakan pasar bebas yang jelas maka 

mekanisme pasar bebas tidak akan berfungsi. 

Seperti dikatakan oleh Klaus Peter Berger34 bahwa 

lex mercatoria sejalan dengan perkembangan bisnis itu 

sendiri. Perkembangan tersbut dimulai dari adanya 

kebiasaan warga  pada umumnya (ius commune) 

yang tidak terkodifikasi dan tidak tertulis namun   

dianggap sebagai hukum (communis opinion doctorum). 

Norma-norma kebiasaan itu terformulasi ketika 

dilakukan penyelesaian sengketa oleh arbitrator. 

Perkembangan selanjutnya dalam kebiasaan itu 

terbentuk secara khusus oleh warga  pedagang yang 

membentuk hukum kebiasaan di antara para pelaku 

bisnis. Lambat laun, atas usaha para pakar hukum 

komersial, dan oleh kebutuhan praktis, prakti-praktik 

itu kemudian dikodifikasikan. 

Dewasa ini banyak lembaga yang mengusaha kan 

harmonisasi hukum komersial, misalnya UNCITRAL 

(United Nations Conference on Trade Law) sebagai 

organ subside dari Majelis Umum PBB (Perserikatan 

Bangsa-Bangsa) atau lembaga mandiri seperti 

UNIDROIT (International Institute for the Unification 

of Private Law) atau lembaga swasta seperti ICC 

(International Chamber of Commerce) atau perdagangan 

dan perbankan dan FIDIC (Federation Internationale 

Des Ingenieurs Conceils) untuk bidang konstruksi. 

FIDIC sudah mengeluarkan Conditions Contract for 

Work of Civil Engineering Construction tahun 1987. 

Contoh lain ICC sudah membuat UCP (Uniform 

Customs and Practices for Documentary Credit) yang 

menurut Rolf Eberth35dengan mengambil pendapat 

dari Jacoby bahwa: 

The UCP have evolved through a gradual process of 

crystallization of standard procedures. Soon after the 

ICC’s founding in 1919, this development began to 

show itself in a tendency towards harmonization of 

domestic banking practice, with attempts by a 

number of banks to formulate a set of uniform rules 

designed to put an end to the theoretical uncertainty 

existing in legal assessments of documentary credit 

operations and the wide differences in their actual 

implementation. 

Akibat perdagangan bebas, negara kita  dituntut 

untuk meningkatkan volume dan kualitas barang dan 

jasa untuk bersaing dengan produk sejenis lainnya. Hal 

ini berarti akan meningkatkan frekuansi ekspor atau 

impor.                                      

Prosedur dan persyaratan yang dicantumkan dalam 

perjanjian ekspor atau impor menjadi sangat kompleks, 

sebab para pihak berasal dari Negara yang berbeda 

memiliki perbedaan tradisi hukum. Misalnya dalam 

transaksi ekspor atau impor melibatkan banyak pihak, 

seperti eksportir produsen, eksportir merchant (agen 

penjual), confirming house, bank, buying agent, asuransi, 

freight forwarder, consignment agent, surveyor, maskapai 

pelayaran, bea cukai, konsulat, dan kedutaan. Demikian 

pula halnya dari pihak importer ada banyak pihak 

yang terkait. Perjanjian ekspor-impor akan melibatkan 

perjanjian credit (Letter of Credit) yang mengacu pada 

ketentuan UCP. 

namun  , penulisan ini tidak akan membahas 

ketentuan dari ICC atau FIDIC, sebab pada prinsipnya 

UNIDROIT menggunakan model-model kontrak 

ini  sebagai rujukan, bahkan prinsip hukum 

kontrak yang berlaku di Negara tertentu juga sudah 

dijadikan bahan perbandingan. Demikian pula 

ketentuan dari CISG dijadikan rujukan pula, terutama 

pada bagian umumnya, sedang pada bagian lainnya 

khusus mengatur tentang kontrak jual beli barang. 

berdasar  prinsip kebebasan berkontrak, para 

pihak bebas menentukan dengan siapa akan 

mengikatkan dirinya dan hukum apa yang akan 

dipilihnya. Akan tetapi, adakalanya para pihak mem-

biarkan hal tertentu tidak diatur maka dalam meng-

hadapi masalah ini biasanya diserahkan pada penafsiran 

hakim atau arbitrator yang biasanya merujuk pada Rule 

of Law atau  general principles of law atau dikenal 

dengan lex mercatoria. 

Para pihak dapat menentukan mekanisme arbitrase 

atau menunjuk pengadilan tertentu, atau keduanya, 

untuk menyelesaikan perselisihan kontrak mereka. 

Biasanya mereka menentukan hukum kontrak atau 

hukum komersial dari beberapa Negara tertentu sebagai 

hukum yang berlaku, yang akan menjadi dasar bila 

terjadi perselisihan. 

Baik putusan pengadilan atau arbitrase, putusannya 

tetap sama sebab lex mercatoria memang diakui 

sebagai pilihan hukum bagi para pihak dalam 

penyelesaian sengketa mereka, bahkan Putusan arbitrase 

juga dianggap sebagai sumber dari lex mercatoria, yaitu 

Putusan tribunal arbitrase yang memuat pertimbangan 

hukum yang diterima di dalam warga  perdagangan 

internasional. Untuk mendorong agar sumber ini 

menjadi lex mercatoria, diperlukan publikasi dari 

putusan arbitrase ini . Julian Lew36menyarankan 

agar: 

… the publication of arbitration awards would 

facilitate the development of the lex mercatoria into 

a coherent body of rules which, through the arbitral 

case-law, would make it easier for arbitrators and 

parties to identify the relevant commercial rules for 

the different aspects of international trade. 

Publikasi putusan arbitrase sangat penting bagi 

pengembangan lex mercatoria. Dari putusan ini  

para pelaku bisnis atau para ahli hukum dapat 

mempelajari aspek hukum komersial yang berkembang 

dalam praktik penyelesaian perselisihan yang ditangani 

oleh arbitrase. 

Seperti dikatakan oleh Thomas Carbonneu37bahwa 

saat ini sudah terbentuk seperangkat prinsip hukum yang 

dikembangkan dari putusan arbitrase. Penarikan prinsip 

ini  didasarkan pada hasil penelitian atas pertim-

bangan hukum dari putusan Arbitrase ICC selama 10 

(sepuluh) tahun. Prinsip-prinsip hukum yang 

dikembangkan oleh Arbitrase dalam kurun waktu 

tertentu meliputi prinsip-prinsip iktikad baik (good 

faith), kewajiban untuk mengurangi kerugian, 

kewajiban untuk merenegosiasi, pacta sunt servanda, 

rebus sic stantibus, dan aturan keadaan memaksa (force 

majeure). 

Ada kesulitan dalam menggunakan prinsip-prinsip 

yang diambil dari putusan arbitrase sebagai sumber lex 

mercatoria berdasar  hasil penelitian Carbonneu. 

sebab norma-normanya sangat umum, sehingga 

kesulitannya sama seperti ketika menerapkan prinsip 

hukum umum. Oleh sebab itu, prinsip itu hanya 

berguna untuk dijadikan pedoman umum saja ketika 

menyelesaikan perselisihan komersial intersional. 

negara kita  sebagai salah satu negara yang terletak di 

kawasan asia tenggara dan yaitu  negara yang sedang 

berkembang baik di bidang ekonomi, pendidikan, dan 

teknologi tentunya menjalin hubungan-hubungan yang 

bersifat internasional yang baik dengan negara-negara lain 

yang juga berada di kawasan asia tenggara dan menjalin 

kerjasama yang baik yang nantinya diharapkan menghasil-

kan sesuatu yang mempunyai tujuan yang menguntungkan. 

Disamping itu, negara kita  juga membutuhkan suatu wadah 

organisasi yang dapat mengatur, menjaga, dan memelihara 

hubungan-hubungan yang terjalin dengan baik itu. 

Kerjasama internasional yaitu  elemen penting dalam 

pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri. Melalui 

kerjasama-kerjasama internasional, negara kita  dapat meman-

faatkan peluang-peluang untuk menunjang dan melak-

sanakan pembangunan nasionalnya 38. Salah satu bentuk 

kerjasama negara kita  dengan negara- negara yang terletak di 

kawasan asia tenggara yaitu  dengan dibentuknya ASEAN 

(Association South East Asia Nation) oleh 5 (lima) negara, 

yaitu negara kita , Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. 

Kerjasama ASEAN memegang peranan penting dalam 

pelaksanaan kerjasama internasional negara kita  sebab 

ASEAN yaitu  lingkaran konsentris pertama kawasan 

terdekat negara kita  dan pilar utama pelaksanaan politik luar 

negeri negara kita

Organisasi internasional regional ASEAN didirikan 

pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok melalui 

penandatanganan atau sering juga disebut Deklarasi 

Bangkok atau sering juga disebut ASEAN Declaration oleh 

negara kita , Malaysia, Singapura, Thailand, dan Philipina40. 

Pembentukan ASEAN salah satunya didasarkan pada 

persamaan nasib, yaitu sama- sama pernah dijajah oleh 

bangsa asing, maka kelima negara pendiri ini  merasa 

perlu mendirikan suatu organisasi yang nantinya dapat 

dijadikan sebagai pedoman bagi negara-negara lain yang 

dianggap lemah dan mudah dijajah agar bisa memperoleh 

perlindungan baik secara hukum maupun perlindungan 

dengan cara lain. Kelima negara pendiri ini  yakin 

bahwa peningkatan solidaritas dan kerjasama diantara 

negara- negara di kawasan asia tenggara akan mempercepat 

tujuan untuk pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan 

perkembangan kebudayaan, meningkatkan perdamaian dan 

stabilitas regional dan meningkatkan kerjasama didalam 

berbagai bidang kecuali kerjasama pertahanan dan militer 

secara regional. Dalam bidang keamanan, disepakati konsep 

kawasan asia tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, 

dan netral atau Zone of Peace Freedom and Neurality ( 

ZOPFAN )

Negara- negara anggota ASEAN menyadari perlunya 

meningkatkan kekompakan, kohesivitas, dan efektivitas 

kerjasama. Kerjasama- kerjasama dalam ASEAN tidak lagi 

hanya terfokus pada kerjasama- kerjasama ekonomi, namun   

juga harus didukung oleh kerjasama lain dibidang keamanan 

dan sosial budaya42. Secara formal, ASEAN yaitu  

kerjasama dalam bidang EKOSOSBUD. Aspirasi politik yang 

mendasari Deklarasi Bangkok pada hakikatnya yaitu  

usaha -usaha  untuk mewujudkan stabilitas nasional yang 

dapat menunjang pembangunan nasional negara anggota di 

segala bidang. Dan dalam perkembangan selanjutnya 

kerjasama ASEAN dapat saling melengkapi dan konsisten 

kepada anggota- anggota lainnya yang membutuhkan untuk 

menggali berbagai masalah yang dihadapinya43.Selain itu, 

kehadiran ASEAN sebagai salah satu organisasi internasional 

di dunia dapat diharapkan membawa pencerahan bagi 

negara- negara, yang tidak hanya berada dikawasan asia 

tenggara saja, tetapi saja juga diseluruh dunia. Disamping itu 

ASEAN juga diharapkan sebagai organisasi internasional 

yang membawa perdamaian dan sebagai tempat berlindung 

bagi bagi negara- negara kecil, mengingat negara anggota 

ASEAN yaitu  bekas negara jajahan bangsa asing yang 

kebanyakan berasal dari benua Eropa dan Amerika. 

Bila ditinjau dari motivasi itu, ASEAN yaitu  

organisasi regional yang didirikan dengan pendekatan yang 

pragmatis. Para pendirinya sudah tidak menetapkan  suatu  

political ideal sebagai target, melainkan hendak berusaha 

menjawab berbagai tantangan dengan mulai dari basic drive 

                                                

manusia, yaitu kebutuhan akan kesejahteraan. Itulah 

sebabnya Deklarasi Bangkok 1967 menitikberatkan kerja-

sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya44. Salah satu 

kerjasama antara negara- negara anggota ASEAN yaitu  

kerjasama di bidang perekonomian. sebab perekonomian 

yaitu  salah satu peranan penting di dalam suatu negara. 

Apalagi kebanyakan negara anggota ASEAN yaitu  negara- 

negara yang sedang maju dan berkembang di bidang 

perekonomian. Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan 

disahkannya Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 yang 

bertujuan untuk mempercepat prtumbuhan ekonomi, 

kemajuan sosial, dan pengenbangan budaya. Dalam perkem-

bangannya, kerjasama ekonomi ASEAN mengarah pada 

pembentukan komunitas ekonomi ASEAN yang pelak-

sanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan 

kerjasama di bidang politik, keamanan, dan sosial budaya45. 

Momen penting pengembangan kerjasama di bidang 

ekonomi dicapai pada tahun 1992 ketika ASEAN 

menyepakati kerangka persetujuan mengenai peingkatan 

kerjasama ekonomi ASEAN (Framework Agreement on 

Enhancing ASEAN Economic Cooperation) yang berfungsi 

sebagai payung bagi semua bentuk kerjasama ekonomi 

ASEAN di masa mendatang. Pada tahun yang sama, ASEAN 

juga menyepakati pembentukan kawasan perdagangan bebas 

ASEAN AFTA (ASEAN Free Trade Area). Pembentukan 

AFTA dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik ASEAN 

sebagai basis produksi melalui pengembangan pasar regional. 

AFTA diwujudkan dengan cara menghilangkan hambatan- 

hambatan perdagangan berupa tarif maupun non-tarif dalam 

waktu 15 tahun kedepan terhitung tanggal 1 Januari 1993 

dengan menggunakan skema Common Effective Preferential 

Tariff (CEPT) sebagai mekanisme utamanya. Pembentukan 

AFTA sebagai kelompok ekonomi regional tidak 

bertentangan dengan sistem perdagangan global (sistem 

GATT) yang ada, tetapi justru akan menunjang secara kom-

plementer sistem global ini . berdasar  pasal XXIV 

GATT, negara anggota GATT diperkenankan membentuk 

suatu wilayah perdagangan bebas (Free Trade Area) dan 

suatu customs union atas dasar aturan- aturan khusus yang 

tidak merugikan negara- negara diluar wilayah ini 46. 

Di tingkat regional, pelaksanaan CEPT-AFTA diawasi, 

dikoordinir dan dikaji ulang oleh Dewan AFTA (AFTA 

Council) yang anggotanya terdiri dari para menteri 

perdagangan ASEAN yang dalam tugasnya dibantu oleh 

pejabat senior ekonomi ASEAN (SEOM). Dewan AFTA 

diserahi tugas untuk membantu mencari penyelesaian ter-

hadap berbagai sengketa perdagangan yang terjadi diantara 

negara-negara ASEAN dan bertanggung jawab kepada 

penentuan ASEAN Economic Minister (AEM). 

Di tingkat nasional, unit AFTA dipegang oleh Dirjen 

Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen 

Perdagangan RI yang mempunyai fungsi : 

1. mempersiapkan produk- produk yang akan dimasukkan 

dalam Inclusion List (IL), Temporary Exclusion List 

(TEL), Sensitive List (SL), dan General Exception List 

(GEL), jadwal penurunan tarif dan penyusunan CCEM 

(CEPT Concessions Exchange Manual) dalam rangkan 

implementasi CEPT-AFTA. Dalam rangka 

implementasi CEPT- AFTA. Unit ini juga menjamin 

pelaksanaan langkah – langkah yang diperlukan untuk 

pengesahan dan implementasi penurunan tarif. 

2. menampung pertanyaan dan keluhan yang muncul dari 

warga  terutama kalangan swasta dan sebagai 

saluran komunikasi dengan lembaga- lembaga 

pemerintah di masing- masing negara. 

Dalam perkembangannya, pelaksanaan AFTA sudah 

mengalami beberapa kali percepatan, pelaksanaan AFTA 

sudah mengalami beberapa kali percepatan. Pada tahun 1995 

disepakati Agenda Of Greater Economic Integration yang 

antara lain berisi komitmen untuk mempercepat pember-

lakuan AFTA dari 15 tahun menjadi 10 tahun, atau yang 

semula tahun 2008 menjadi 2003. Pada KTT ke- 6 ASEAN di 

Hanoi, para pemimpin ASEAN menetapkan Statement of 

Bold Measures yang juga berisikan komitmen mereka 

terhadap AFTA dan kesepakatan untuk mempercepat 

pemberlakuan AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002 

bagi 6 negara penandatangan Skema CEPT, yaitu Brunei 

Darussalam, negara kita , Malaysia, Filipina, Singapura, dan 

Thailand47. 

Di  bidang fasilitasi perdagangan, pada tahun 2005 

ASEAN menyepakati beberapa kebijakan, yaitu harmonisasi 

“tariff nomenclature” dengan penyeragaman sistem 

klasifikasi tarif, penyederhanaan dan penyelarasan prosedur 

pemeriksaan kepabeanan melalui ASEAN e-custom, ASEAN 

single window, peng-implementasian Green Lane System 

untuk produk- produk CEPT yang akan dilaksanakan pada 

tahun 2006 dan 2007, serta persetujuan ASEAN Customs 

Declaration Documents ; dan perkembangan terakhir 

pelaksanaan AFTA ditandai dengan konversi dari ASEAN 

Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 2002 ke AHTN 

tahun 2007, yang untuk sementara prosesnya sudah 

diselesaikan oleh negara kita  dan Thailand

Sejalan dengan perkembangan konstelasi global, 

ASEAN pun mengalami perkembangan pesat yang belum 

pernah terjadi sebelumnya. Pada awal berdirinya, ASEAN 

mencurahkan sebagian besar perhatiannya untuk mem-

bangun rasa saling percaya (confidence building measures), 

iktikad baik dan mengembangkan kebiasaan untuk 

bekerjasama secara terbuka dan dinamis diantara sesama 

anggotanya. Menjelang usianya yang ke-40, ASEAN sudah 

mencapai tingkat kohesivitas dan memiliki rasa saling 

percaya yang cukup tinggi diantara para anggotanya serta 

mulai menyentuh kerjasama di bidang-bidang yang 

sebelumnya dianggap sensitif. 

Perkembangan ASEAN yang pesat itu tidak lepas dari 

pengaruh baik di dalam maupun diluar kawasan yang turut 

membentuk dan memperkaya pola-pola kerjasama diantara 

negara anggota ASEAN. Pengalaman kawasan Asia Tenggara 

semasa krisis keuangan dan ekonomi pada tahun 1997-1998 

memicu kesadaran ASEAN mengenai pentingnya pening-

katan dan penguatan kerjasama intra kawasan

Gejala lain yang berkembang dalam liberalisasi dan 

integrasi ekonomi dunia yaitu  munculnya beberapa 

regionalisme. Beberapa negara yang terletak pada kawasan 

tertentu bersekutu. Mereka membentuk komunitas terpadu 

dalam blok-blok perdagangan secara bilateral, regional, 

maupun multilateral dengan menghapus seluruh hambatan 

bagi arus modal, barang atau jasa. Beberapa diantaranya yang 

paling terkenal yaitu  Uni Eropa atau Eurpoean Union, 

Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau North 

American Free Trade Agreement (NAFTA), Pasar Bersama 

Afrika Selatan dan Timur atau Common Market for Eastern 

and Southern Africa (COMESA) dan Kerja Sama Ekonomi 

Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation 

(APEC)50 

Masalah perekonomian yaitu  masalah yang 

dianggap paling utama dan paling penting di antara negara-

negara anggota ASEAN. sebab seperti yang kita ketahui, 

bahwa kebanyakan negara-negara anggota ASEAN yaitu  

negara dengan keadaan perekonomian yang sedang maju 

dan berkembang menuju arah yang lebih baik. Selama ini 

negara-negara anggota ASEAN hanya mampu mengimpor 

barang-barang produk dari luar kawasan ASEAN saja, 

disebabkan belum tersedianya Sumbe Daya Manusia dan 

juga peralatan yang diperlukan untuk memproduksi suatu 

barang. Padahal negara-negara anggota ASEAN dikenal 

sebagai negara yang kaya akan produksi Sumber Daya Alam. 

Oleh sebab itulah maka negara-negara anggota ASEAN 

sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama 

dibidang ekonomi dan perdagangan.                         

Di lingkup Asia Tenggara, era pasar bebas regional juga 

sudah berjalan. Dengan derajat kesiapan masing-masing 

negara kita  bersama lima negara anggota ASEAN lainnya: 

Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan 

Thailand sudah bersenyawa dalam Kawasan Perdagangan 

Bebas ASEAN (AFTA) yang diberlakukan sejak 1Januari 

2002. empat negara anggota lainnya :Kamboja, Laos, 

Myanmar dan Vietnam dengan mengingat tingkat pertum-

buhan ekonomi masing-masing dan keikutsertaan mereka 

sebagai anggota ASEAN yang diresmikan belakangan, akan 

menyusuk kemudian.

Disadari atau tidak, bahwa negara-negara di kawasan 

ASEAN memerlukan bantuan dar negara-negara di luar 

kawasan ASEAN itu sendiri. Bukan hanya bantuan 

dana,namun  juga bantuan berupa tenaga ahli yang 

berpengalaman. Masing- masing negara sepakat untuk 

mengadakan kerjasama dengan negara mitra wicara (China, 

Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand, India, 

Kanada, Amerika Serikat dan Uni Eropa serta Rusia), 

disebabkan negara kita  sebagai salah satu negara ASEAN, 

maka mau tidak mau negara kita  harus ikut berpartisipasi 

aktif dalam rangka kerjasama di bidang ekonomi52. 

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional 

pada tahun 1967, negara-negara anggota ASEAN sudah 

meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda 

utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama 

ekonomi lebih difokuskan pada program-program 

pemberian preferensi perdagangan, usaha patungan, dan 

skema saling melengkapi antar pemerintah negara anggota  

maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN          

Industrial Projects Plan (1976), Preferential Trading 

Agreement (1977), ASEAN Industrial Complementation 

Scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Venture scheme 

(1983) dan Enhanced Preferntial Trading arrangement 

(1987). Pada decade 80-an dan 90-an, ketika negara negara di 

berbagai belahan dunia mulai melakukan usaha -usaha  untuk 

menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-

negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk 

bekerjasama yaitu  dengan saling membuka perekonomian 

mereka, guna mencipta integrasi ekonomi kawasan53. 

ASEAN menempatkan integrasi ekonomi pada prioritas 

pertama sebagai arah kebijakan baru menuju 2020. Dasar 

pijakannya : strategi pembangunan ekonomi berupa 

peningkatan kerjasama khusunya di bidang ekonomi dengan 

mengutamakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan 

ketahanan regional. Untuk menciptakan kawasan ekonomi 

ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing, ASEAN 

sepakat maju bersama menuju intrgrasi ekonomi, 

mempersempit kesenjangan tingkat perkembangan ekonomi 

di tiap negara anggota, menjamin pelaksanaan system 

perdagangan multilateral secara jujur dan terbuka, dan 

meningkatkan daya saing produk ASEAN untuk memasuki 

pasar bebas dunia. 

Kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan 

berdaya saing tinggi juga harus diwujudkan melalui 

pemberlakuan libralisasi perdagangan barang, jasa, investasi. 

Pembangunan ekonomi yang seimbang dilakukan dengan 

mengurangi tingkat kesenjangan social-ekonomi dan 

kemiskinan di tiap negara anggota. Untuk mewujudkan 

semua itu, ASEAN sudah melakukan serangkaian program 

kerja sama di berbagai bidang seperti pemberdayaan 

pengusaha kecil dan menengah, pengembangan teknologi 

dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, 

peningkatan keamanan dan pangan, dan peningkatan daya 

saing hasil-hasil hutan dan pertanian. 

Salah satu kebijakan ASEAN yang paling popular dalam 

rangka mewujudkan libralisasi dan integrasi ekonomi yaitu  

dengan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN 

(AFTA) yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 200254 

Disamping berusaha  mewujudkan integrasi ekonomi 

ASEAN, negara anggota juga tetap mempertahankan sifat 

terbuka terhadap negara-negara lain dengan menjalin 

kerjasama di berbagai bidang. KTT ASEAN+3 (China, 

Jepang,Korea) yang diselenggarakan bersamaan dengan 

penyelenggaraan KTT informal ke 3 ASEAN di Manila 

tanggal 27-28 Nopember 1999 menghasilkan Joint Statement 

on Coperation In East Asia sebagai hasil wujud komitmen 

ASEAN dalam mengembangkan kerjasama dengan mitra 

wicara 

usaha  untuk tetap mempertahankan sifat terbuka 

ini  dilakukan ASEAN dengan negara-negara 

mitrawicara yang mengarah pada usaha  pembentukan suatu 

Free Trade Area (FTA). Beberapa kesepakatan pembentukan 

FTA antara ASEAN dengan mitrawicara sudah dicapai. 

Sejauh ini ASEAN sudah menandatangani beberapa 

perjanjian perdagangan bebas dengan mitrawicaranya dalam 

bentuk perjanjian kemitraan ekonomi yang komperhensif, 

yaitu : 

a. Perjanjian dengan China ditandatangani di Phnom 

Penh pada bulan  November 2002 yaitu Framework 

Agreement on Comprehensive Economic Co-operation 

Between ASEAN and the People’s Republic of China. 

b.  Perjanjian dengan Jepang ditandantangani di Bali pada 

bulan Oktober 2005, berupa Framework for 

Comprehensive Economic Partnership Between the 

Association of South East Asian Nations and Japan 

c.  Perjanjian dengan India ditandantangani di Bali pada 

bulan Oktober 2003 berupa Framework Agreement on 

Comprehensive Economic Cooperation Between the 

Republic of India and the Association of South East Asian 

Nations. 

d.  Perjanjian dengan Korea ditandatangani di Vientiane 

bulan November 2004 berupa Joint Declaration on 

Comprehensive Cooperation Partnership Between the 

Association of South East Asian Nations and the Republic 

Of Korea. 

e. Perjanjian dengan CER (Australia dan Selandia Baru) 

ditandatangani di Bandar Seri Begawan pada bulan 

September 2002 dalam bentuk Ministerial Declaration 

on the AFTA-CER Closer Economic Partnership 

f.  Perjanjian dengan US berupa USTR-TIFA (Trade and 

Investment Framework Agreement) ditandatangani 

pada AEM ke-38 di Kuala Lumpur, Agustus 2006. 

Jadwal pencapaian FTA masing-masing negara yaitu : 

dengan China (ASEAN-6 tahun 2010, CLMV tahun 2015), 

India (Brunei, negara kita , Malaysia, Singapura,dan Thailand 

tahun 2011, CLMV dan Philipina tahun 2016), Jepang 

(2012), Korea (ASEAN-6 tahun 2010, Vietnam tahun 2016 

dan CLM tahun 201855. 

Saat ini ASEAN memiliki 11 mitrawicara (dialogue 

partners) yakni Australia, Kanada, China, Uni Eropa, India, 

Jepang,Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, AS dan UNDP. 

Selain itu ASEAN juga memiliki satu negara mitrawicara 

sektoral, yaitu Pakistan. ASEAN juga melakukan hubungan 

terbatas dengan berbagai organisasi regional dan 

internasional. 

Dalam melaksanakan hubungan dengan mitra wicara, 

ASEAN menghadapi berbagai hal yang perlu mendapat 

perhatian, yaitu : 

1.  bertambahnya pertemuan dengan mitra wicara 

peningkatan kerjasama ASEAN dengan negara 

mitrawicara beimplikasi pada bertambahnya jumlah 

pertemuan dari tingkat tinggi sampai tingkat kelompok 

kerja (working group). Pertambahan jumlah pertemuan 

menjadi kendala bagi ASEAN mengingat proses 

perampingan pertemuan (streamlining ASEAN 

meetings) sedang diusaha kan. Oleh sebab itu, ASEAN 

harus tetap mempertahankan bobot kerjasama dengan 

mitrawicara melalui mekanisme pertemuan yang lebih 

efektif 

sebagai langkah awal, saat ini ASEAN tengah berusaha  

meyederhanakan mekanisme pertemuan-pertemuan 

khususnya pada level pertemuan tingkat tinggi. Hal ini 

juga akan berkembang ke tingkat pertemuan yang lebih 

rendah. 

2.  sentralitas ASEAN 

salah satu prinsip kerjasama ASEAN dengan 

mitrawicara yaitu  terjaganya sentralitas ASEAN, 

sehingga ASEAN dapat berperan sebagai prime mover 

dalam hubungannya dengan mitrawicara. 

Implementasi kerjasama dengan mitrawicara hen-

daknya menempatkan kepentingan ASEAN sebagai 

prioritas. Selain itu, proyek yang disepakati hendaknya 

dapat dilaksanakan di negara anggota ASEAN. Pada 

saat ini, proyek-proyek kerjasama ASEAN dengan 

mitrawicara lebih banyak yaitu  inisiatif negara 

mitrawicara serta dilaksanakan di negara mitawicara 

ini . Tantangan untuk menjaga prinsip sentralitas 

ASEAN akan semakin penting seiring berkembangnya 

arsitektur kerjasama di asia timur melalui proses EAS. 

3. Pendanaan proyek kerjasama ASEAN dengan 

mitrawicara 

 guna memperkuat posisi ASEAN sebagai prime mover 

dalam kerjasama pembangunan, ASEAN perlu lebih 

mandiri dalam pendanaan proyek-proyek kerjasama. 

usaha  ASEAN untuk mengatasi hal ini, yaitu  dengan 

mendirikan ASEAN Development Fund. Kemandirian 

ASEAN yaitu  untuk mendanai proyek kerjasama 

dengan negara mitrawicara juga diperlukan untuk 

mengantisipasi kecenderungan semakin berkurangnya 

bantuan pembangunan dari negara mitra wicara. 

4.  Aksesi negara-negara mitrawicara ke dalam TAC 

TAC yaitu  instrument utama guna melibatkan 

negara-negara mitarwicara untuk berpartsipasi dalam 

menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. 

ASEAN perlu mendorong negara mitrawicara, AS, dan 

Kanada untuk mengaksesi TAC sebagai bentuk 

dukungan politis terhadap perdamaian dan stabilitas 

kawasan. 

5. Tantangan FTA dengan mitrawicara 

 Dengan terbentuknya komunitas ASEAN pada 2015 

mendatang, maka secara ekonomi ASEAN akan 

menjadi sebuah pasar yang besar dan menjanjikan. Hal 

ini menjadi peluang bagi pengembangan kerjasama di 

bidang ekonomi antara ASEAN dan negara mitrawicara. 

Dalam membentuk kesepakatan pasar bebas dengan 

negara-negara mitrawicara, ASEAN masih harus 

menempuh proses negosiasi yang panjang. Hal ini  

antara lain disebabkan sulitnya menetukan Rules of 

Origin atau adanya konsoliditas yang diterapkan oleh 

negara-negara mitrawicara 

6.  Perbedaan prioritas kerjasama antara ASEAN dengan 

negara mitrawicara 

Dalam berbagai proyek kerjasama pembangunan antara 

ASEAN dan negara mitrawicara, masih terlihat adanya 

perbedaan prioritas. Untuk itu, ASEAN lebih perlu 

mendorong pencapain mutual benefit. ASEAN juga 

perlu untuk menjaga agar proyek kerjasama pem-

bangunan dengan negara mitrawicara tetap relevan 

dengan VAP56 

Dalam menjalin kerjasama dengan negara mitrawicara 

menetapkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut : 

a.  Kerjasama ASEAN dengan negara mitarwicara harus 

memperkuat ketahanan nasional negara anggota 

ASEAN yang selanjutnya dapat meningkatkan 

ketahanan regional ASEAN 

b. Kerjasama ASEAN dengan mitrawicara tidak 

dimaksudkan untuk menggantikan kerjasama bilateral 

yang sudah ada 

c. Kerjasama ASEAN dengan negara mitrawicara tidak 

boleh mengandung ikatan-ikatan politik yang 

merugikan kepentingan nasional 

d. Kerjasama ASEAN dengan negara motrawicara tidak 

boleh merugikan salah satu negara ASEAN 

e. Proyek-proyek kerjasama sebaiknya dilaksanakan di 

kawasan ASEAN           

Keberadaaan mitra wicara ikut berperan penting dalam 

proses pembangunan kawasan ASEAN yang diharapkan 

dapat terbentuk menjadi sebuah komunitas yang solid pada 

tahun 2015. menyikapi hal ini , ASEAN terus berusaha  

mengelola keberadaaan mitra wicarany agar dapat secara 

maksimal berpartisipasi aktif membantu tercapainya 

pembentukan komunitas ini . Hal ini sejalan dengan 

salah satu prinsip dasar kerjasama eksternal ASEAN yaitu 

kerjasama ASEAN harus dapat meningkatkan ketahanan 

regional ASEAN58 

Keberadaan masalah eknomi di antara negara-negara di 

kawasan ASEAN dirasa semakin mendesak. Apalagi 

sekarang ini, nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang 

negara anggota ASEAN sangat berbanding terbalik. Malah 

bisa dikatakan, mata uang negara ASEAN kalah bersaing 

dengan mata uang asing seperti dollar Amerika. Oleh sebab 

itulah, barang-barang komoditi yang diekspor dari luar 

negara-negara anggota ASEAN yang kebanyakan dinilai 

dengan mata uang asing, harganya bisa sangat mahal. Itu 

disebabkan nilai tukar mata uangnya yang sangat tidak 

menguntungkan bagi negara di kawasan ASEAN itu sendiri. 

Perjanjian AFTA ditandatangani pada tahun 1992 oleh 

6 negara anggota ASEAN untuk menjalin kerjasama 

ekonomi diantara mereka. Negara anggota ASEAN 

merencanakan untuk menekan tariff antar regional pada 

semua barang manufaktur, termasuk barang capital dan 

barang pertanian dan memindahkan no tariff diatas periode 

15 tahun dimulai sejak tahun 1993. Pada tahun 2008, pasar 

manufaktur ASEAN seharusnya berubah menjadi pasar 

bebas dengan tariff 0-5 %. Dan anggota ASEAN akan punya 

tariff umum masing-masing di AFTA59. 

AFTA dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 1994 

dengan tujuan meliberalisasikan perdagangan 15 tahun, 

dimana tariff ditekan sampai 0 atau tidak boleh melebihi 5 

persen. Mekanisme tujuan ini yaitu  Common Efective 

Preferential Tariff (CEPT). Semua barang quantitative 

dibawah skema CEPT akan dihapus, jadi akan ada dasar non 

tariff selama periode 5 tahun. Waktunya sudah dipersingkat 

menjadi 10 tahun60. Produk pertanian juga dimasukkan ke 

dalam skema, tapi sejak 1995 pada pertemuan menteri di 

Brunei Darussalam, sudah diputuskan untuk tidak lagi 

memasukkan produk makanan ke dalam skema61. 

AFTA saat ini sudah terbentuk secara virtual, dimana 

negara-negara anggota ASEAN sudah membuat langkah-

langkah maju dalam menurunkan tariff intra regional 

melalui mekanisme CEPT for AFTA. Sampai saat ini tercatat 

lebih dari 99 persen produk yang masuk dalam daftar IL 

untuk negara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, negara kita , 

Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) sudah 

diturunkan menjadi sekitar 0-5 %. Negara-negara CLMV 

juga tidak ketinggalan jauh dalam pelaksanaan komitmen 

CEPT dimana hamper 80% produk mereka sudah masuk 

daftar IL dan 66 % dari produk mereka sudah memiliki tariff 

antara 0-5 %. Hingga tahun 2006, rata-rata CEPT ASEAN

Untuk memperbaiki dan memperkuat aturan-aturan 

pelaksanaan skema CEPT menjadi lebih menarik bagi 

pebisnis dan investor potensial di kawasan, CEPT Rules of 

Origin serta Operational Certification Procedures sudah 

direvisi dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2004. 

hal-hal yang disempurnakan yaitu  : 

a. Metode standar penghitungan local/ASEAN content 

b. Prinsip-prinsip penentuan biaya dari ASEAN serta 

pedoman untuk metodologi penghitungan biaya 

c. Perlakuan terhadap barang-barang atau material local 

(locally procured) 

d. Perbaikan terhadap proses verifikasi, termasuk verifikasi 

langsung (on-site verification) 

Sidang AEM ke-38 bulan Agustus 2006 sudah 

menyepakati untuk memberlakukan penghapusan hambatan 

non-tarif mulai tanggal 1 Januari 2008 bagi ASEAN-5 ( 

Brunei Darussalam, negara kita , Malaysia,Singapura, dan 

Thailand) dan mulai tanggal 1 Januari 2010 bagi Filipina, 

serta tanggal 1 Januari 2013 bagi negara CLMV (Kamboja, 

Laos, Myanmar,dan Vietnam) 

Di bidang fasilitasi perdagangan, pada tahun 2006 

ASEAN menyepakati beberapa kebijakan, yaitu : harmonisasi 

“tariff nomenclature” dengan penyeragaman system 

klarifikasi tariff ; penyederhanaan dan penyelarasan prosedur 

pemeriksaan kepabeanan melalui ASEAN e-custom, ASEAN 

Single Window, peng-implementasian Green Lane System 

untuk produk-produk CEPT yang akan dilaksanakan pada 

tahun 2006 dan 2007, serta persetujuan ASEAN Customs 

Declaration Documents ; dan perkembangan terakhir 

pelaksanaan AFTA ditandai dengan konversi dari ASEAN 

Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 2002 ke AHTN 

tahun 2007 yang untuk smentara prosesnya sudah dise-

lesaikan oleh negara kita  dan Thailand62 

Mulai berlakunya tarif bea masuk preferensial (CEPT)  

dalam rangka ASEAN Free Trade Area (AFTA) awal 2003 

menimbulkan kekhawatiran mengenai belum siapnya 

negara kita  melaksanakan kesepakatan ini . 

Di negara kita  sendiri, Politik luar negeri yaitu  

serangkaian atau seperangkat kebijaksanaan dari suatu 

negara dalam interaksinya dengan negara lain atau dalam 

konteks pergaulan internasional yang kesemuanya di 

dasarkan serta untuk memenuhi kepentingan nasional. 

Interaksi dalam sistem internasional mengatakan bahwa 

hubungan internasional pada dasarnya yaitu  studi 

mengenai interaksi antar aktor atau kesatuan sosial tertentu, 

termasuk segala sesuatu di seputar interaksi ini . 

Interaksi yang dimaksud yaitu  yang berlangsung dalam 

sistem internasional dimana negara yaitu  aktor utama 

yang melakukan transaksi yang terbentuk oleh adanya 

tuntutan serta tanggapan yang terjadi sewaktu interaksi 

berlangsung. Tuntutan dan tanggapan ini  bermula dari 

kepentingan nasional suatu negara dan politik luar negeri 

yaitu  alat untuk mencapainya dalam hubungan 

internasional.           

Perumusan pelaksanaan politik luar negeri dipengaruhi 

oleh perkembangan situasi politik internasional pada 

khususnya dan situasi hubungan internasional pada 

umumnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Cecil V. Crabb 

Jr, yaitu jika dilihat dari unsur-unsur fundamentalnya, 

politik luar negeri terdiri dari dua elemen, yaitu tujuan 

nasional yang akan dicapai dan alat-alat untuk mencapainya. 

Interaksi antara tujuan nasional dengan sumber-sumber 

untuk mencapainya yaitu  subjek kenegaraan yang 

abadi. Dalam unsur-unsurnya itu ada politik luar negeri 

suatu negara, besar atau kecil semuanya sama.Dalam 

merumuskan kebijakan luar negerinya, pemerintah 

negara kita  selalu mempertimbangkan keadaan-keadaan 

disekitarnya, baik lingkungan internal maupun lingkungan 

eksternalnya. Hal-hal ini  masuk sebagai bahan 

pertimbangan atau input yang berpengaruh dalam 

perumusan kebijakan luar negeri negara kita . 

Begitu juga dengan kebijakan luar negeri negara kita  

dalam menghadapi AFTA pada 2002, yaitu juga yaitu  

suatu antisipasi terhadap lingkungannya, baik internal 

maupun eksternal. Hal ini secara umum akan berlaku bagi 

negara manapun dalam mempertimbangkan kebijakan luar 

negerinya. Ada semacam kalkulasi (perhitungan untung 

rugi), strategi, maupun implementasinya. Pada perspektif 

inilah akan terlihat kepentingan negara kita , khususnya di 

kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan GBHN-GBHN 

terdahulu, negara kita  selalu memprioritaskan hubungan luar 

negerinya ke kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dengan 

pendekatan peranan sebagai regional leader. Pada masa ini, 

meskipun tetap memprioritaskan hubungan luar negeri di 

kawasan, tetapi lebih menekankan pada sapek ekonomi 

untuk mendorong perekonomian nasional. Kepentingan 

negara kita  dalam kaitan ini yaitu  umemposisikan negara kita  

sejajar dengan negara-negara ASEAN dalam kerjasama 

multilateral dan menghadapi lingkungan internasinal yang 

berubah dengan cepat, terutama globalisasi ekonomi. 

Kebijakan luar negeri negara kita  dalam menghadapi 

AFTA 2002 yaitu  output dari pembuatan kebijakan 

luar negeri negara kita , khususnya bidang ekonomi, pada 

peringkat strategi. Kebijakan luar negeri negara kita  dalam 

menghadapi realisasi AFTA, sebagai suatu kecenderungan 

regionalisme di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama 

ekonomi integrasi. Perancangan AFTA yang dimulai sejak 1 

Januari 1993 secara bertahap dalam kurun waktu 15 tahun 

(2008), ternyata mengalami percepatan menjadi 1 Januari 

2002.63 

Pada tahun 1992 negara kita  ikut dalam kesepakatan 

ini  bukan tanpa persiapan sebelumnya. Berbagai studi 

dilakukan, selain untuk mempersiapkan kerjasama ASEAN 

juga berkaitan dengan negosiasi perjanjian multilateral 

dalam Putaran Uruguay. Sebagaimana diingat, negara-

negara ASEAN mendasarkan pembangunan ekonominya 

dengan mengandalkan pertumbuhan ekspor dan masuknya 

modal asing, sering disebut sebagai model pembangunan 

ekonomi Asia Timur. Liberalisasi  secara unilateral 

 dilaksanakan banyak negara Asia Timur, termasuk negara-

negara ASEAN.

Menurut pengamat politik ekonomi internasional UI, 

Beginda Pakpahan, di Jakarta, Infrastruktur dan sumber daya 

manusia (SDM) negara kita  dinilai belum siap menghadapi 

ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau pasar bebas ASEAN 

mulai 2015. Ia mengatakan pada dasarnya FTA (Free Trade 

Area) sangat potensial untuk memperluas jejaring pasar 

sekaligus menambah insentif, sebab tidak adanya lagi 

pembatasan kuota produk. 

Memang sudah muncul kekhwatiran bahwa kalau kita 

tidak mengubah pola industrialisasi, sektor industrinya akan 

segera kehilangan daya saing. Keunggulan komparatif yang 

dibanggakan seperti lahan yang luas, upah buruh yang 

murah serta kekayaan alam yang melimpah ruah akan segera 

sirna. Kita harus segera meningkatkan nilai tambah industri, 

melalui penguasaan teknologi dan peningkatan Sumber Daya 

Manusia65 

namun  , bagi negara kita  bukan melulu keuntungan, 

sebab FTA juga bisa menjadi ancaman bila pemerintah RI 

tidak mempersiapkan SDM dan infrastruktur dalam negeri. 

Dampak terburuk justru mengancam warga  lapisan 

paling bawah, seperti petani gurem dan pedagang kecil. 

Contoh akibat FTA, negara kita  bisa jadi kebanjiran beras 

impor berharga murah, sehingga beras lokal tidak lagi laku 

memicu  petani dalam negeri bangkrut. Selain SDM, 

infrastruktur di tanah air juga belum mendukung untuk 

menghadapi AFTA. Segala sesuatu itu baik dari Kalimantan, 

Sulawesi, dan dari mana saja harus lebih dulu melewati 

Jakarta, sebab infrastruktur belum merata di seluruh tanah 

air. Agenda terdekat menjelang era pasar bebas, negara kita  

harus bisa membenahi dan menyelesaikan kepemimpinan 

nasional, mewujudkan "good corporate governance", dan 

membenahi birokrasi sekaligus memberantas korupsi. 

Selain itu, DPR juga harus sejalan dengan pemerintah dalam 

masa-masa krisis dan membenahi jajaran TNI/POLRI.66 

 

C. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN 

negara kita  DALAM MENYONGSONG AFTA 2010 

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh indonesi 

dalam berbagai kerjasama ini tidak hanya menyangkut aspek 

perdagangan saja, tetapi juga berbagai aspek lain. 

Permasalahan perdagangan juga tidak hanya masalah tarif. 

Bahkan meskipun sudah dirasakan berat dalam 

pelaksanaannya, tarif yaitu  masalah yang relatif tidak 

berbelit. Tetapi bagaimana dengan berbagai masalah lain, 

seperti rules of origin, standar, anti dumping, aturan 

persaingan, dan masalah-masalah di luar ekonomi, seperti 

lingkungan, tenaga kerja, demokrasi dan akhir-akhir ini 

terorisme. 

Sebagai bangsa yang besar, kita sudah menyatakan siap 

ikut terjun  ke pasar bebas yang kelahirannya dicita-citakan 

                                                 

bangsa-bangsa di dunia. Kita aktif pada forum negosiasi 

perdagangan multilateral (MTN =  Multilateral Trade 

Negotiation) Putaran Uruguay yang melahirkan 

WTO (World Trade Organization). 

Visi APEC pada tahun 1994 kita kongkretkan dengan 

Deklarasi Bogor,  berupa pernyataan sikap pemimpin 

ekonomi APEC tentang kehadiran sebuah  Kawasan Perda-

gangan Bebas Asia Pasifik di awal abad ke-21. Sementara  di 

kawasan yang lebih dekat, ASEAN, Skema CEPT (The 

Common Effective Preferential Tariffs) yang diusulkan 

negara kita , menjadi kunci ke arah pembentukan Kawasan 

Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) mulai tahun 200367.    

Mengenai ketidaksiapan dalam menghadapi AFTA 2003, 

mungkin perlu diperhatikan bahwa kesepakatan ini sudah 

dilakukan sepuluh tahun lalu. Untuk mengatakan kita belum 

siap dan perlu sepuluh tahun lagi rasanya juga janggal. Ini 

dapat  menimbulkan pertanyaan apakah alasan ini -- bahwa 

industri kita masih belum dewasa (infant industry argument) 

– bukan yaitu  salah satu penyakit dari proteksi? Dalam 

dunia keuangan dikenal ‘moral hazard’. Jangan-jangan 

proteksi ini juga menimbulkan penyakit serupa moral 

hazard; tujuan proteksi untuk mendewasakan industri tidak 

tercapai, sementara penyakit lain seperti ekonomi biaya 

tinggi dan rendahnya efiisiensi justru menjadi dan tuntutan 

proteksi terus bertahan. 

                                                 

Gambaran yang jelas dari potensi dan kelemahan serta 

peluang atau tantangan yang ada harus jelas lebih dahulu. 

Ini, meskipun klise, memang perlu studi yang mendalam. 

Semua ini harus diketahui dan dicermati, meskipun sumber 

pembiayaan, tenaga ahli dan waktu semuanya membatasi 

ruang gerak negara kita . 

Dari segi negosiasi saja jelas ini tantangan yang luar 

biasa bagi pemerintah. Bagaimana menggunakan tenaga 

yang terbatas dalam arti jumlah maupun tingkat keahliannya 

untuk menghadapi masalah yang sangat banyak dan 

kompleks dan nampaknya semua perlu dan prioritas ini? 

Mereka yang berkecimpung dalam bidang ini harus ahli yang 

mengenali  bidangnya seperti seorang peneliti menguasai 

masalah yang diteliti. Dan ini harus dikombinasikan dengan 

kemampuan berdiplomasi dalam negosiasi dan akhirnya 

keahlian merumuskan permasalahan ekonomi, perdagangan, 

investasi, dan lain-lain topik kesepakatan, di dalam bahasa 

kesepakatan yang pada dasarnya yaitu  dokumen 

hukum (legal document). Kombinnasi kehlian seorang 

peneliti dengan deplomat dan ahli hukum. Mereka yang 

menangani peprmasalahan ini harus mengkombinansikan 

aspek-aspek ini dalam diri sendiri atau kerjasama yang rapi 

dan serasi dari berbagai ahli.68 

Terkait pelaksanaan AFTA, di satu sisi sebagian besar 

sektor usaha tidak siap. namun  , di sisi lain, perjanjian yang 

sudah ditandatangani kepala negara ini sulit dibatalkan, jika 

terpaksa ditunda, Pemerintah negara kita  harus siap bekerja 

keras dengan menerapkan kebijakan hambatan nontarif serta 

antidumping. Ini dilakukan demi menyelamatkan industri 

manufaktur di dalam negeri. 

B.1. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah 

Pemerintah negara kita  menyongsong pelaksanaan 

kesepakatan perdagangan bebas negara-negara ASEAN 

(AFTA), serta antara China dan ASEAN atau CAFTA 

(China-ASEAN Free Trade Agreement), Januari 2010. 

negara kita  akan memberi semacam notifikasi dalam 

negosiasi69 

Menurut Sekjen Depperin, Agus Tjahajana, 

“rekomendasi Depperin akan diperjuangkan dalam 

forum negosiasi CAFTA. Ada dua opsi yang 

diajukan, meliputi penundaan penerapan skema 

CAFTA atau modifikasi beberapa 

ketentuan.Delapan sektor industri yang diajukan 

untuk ditundadalam CAFTA meliputi industri besi 

dan baja (189 pos tarif), industri tekstil dan produk 

tekstil (87 pos tarif), industri kimia anorganik (7 

pos tarif), industri elektronik (7 pos tarif), industri 

furnitur/mebel (5 pos tarif), industri alas kaki (5 

pos tarif), industri petrokimia (2 pos tarif), serta 

industri makanan dan minuman (1 pos tarif) 

negara kita  akan mengajukan notifikasi resmi 

kepada Dewan AFTA, 180 hari sebelum berlakunya 

modifikasi atau suspensi sementara. Negosiasi 

                                                

untuk memperolehpersetu-juan Dewan AFTA 

butuh waktu satu semester (180 hari)”. 

AFTA akan membuat 1.597 pos bebas tariff 

menjadi 0% dan hingga Januari 2010 sudah ada 7.306 

pos yang bertarif 0%. Pemerintah menilai ada 228 pos 

tariff yang memerlukan pembicaraan ulang sebab 

berpotensi melemahkan industri dalam negeri70. 

Menurut Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa dan 

Menteri Perindustrian, MS Hidayat  ketika ditemui 

seusai menghadiri Evaluasi Kinerja Ekonomi negara kita  

2009 di Jakarta mengatakan, 

“draf penundaan 228 pos tariff dalam rangka 

implementasi AFTA sudah disetujui di level menteri 

dan akan segera disampaikan ke forum ASEAN. 

Pemerintah juga akan segera membentuk tim 

penyelesaian hambatan industri dan perdagangan 

yang beranggotakan kementrian lintas departemen 

dan perwakilan dunia usaha. Tim itu diharapkan 

dapat meningkatkan efektifitas pengamanan pasar 

dalam negeri dari penyelundupan, sekaligus 

mengambil pengamanan dan pengawasan pere-

daran barang dalam negeri”. 

1. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa 

bersama dunia usaha dandepartemen terkait duduk 

bersama serta secara terbuka mencari solusi untuk 

menghadapi AFTA. Menurut pendapat Ketua 

Umum Asosiasi Pengusaha negara kita  (Apindo) 

Sofjan Wanandi, 

                                                

“ketidaksiapan dunia usaha sebenarnya dipicu oleh 

lambannya pemerintah mengerjakan tugas-

tugasnya. Padahal, AFTA sudah ditandatangani 

sejak lima tahun lalu. Pekerjaan rumah (PR) utama 

yang tidak cepat dituntaskan antara lain reformasi 

birokrasi yang memicu  ekonomi biaya tinggi. 

Ini harus ditanggung oleh kalangan industri, 

seperti banyaknya pungutan liar di lapangan dan 

pungutan retribusi. Belum lagi masalah 

infrastruktur untuk distribusi yang tidak memadai, 

ketidakpastian pasokan energi hingga suku bunga 

perbankan yang masih tinggi. Kita tidak perlu 

proteksi yang berlebihan, tapi pemerintah 

seharusnya sudah lebih tahu untuk menyelesaikan 

tugasnya dalam rangka mendukung industri 

nasional. Akibatnya, di dalam negeri sendiri, 

produk negara kita  kalah bersaing dengan produk 

China yang lebih efisien dan disubsidi 

pemerintahnya kredibilitas Pemerintah negara kita  

dipastikan merosot jika menunda keikutsertan 

dalam AFTA. Dalam hal ini, Pemerintah negara kita  

diminta konsisten untuk ikut serta secara aktif. 

Meski demikian, saat ini Pemerintah negara kita  

justru menghadapi permintaan dari beberapa 

pelaku industri untuk menunda implementasi 

AFTA. Sekitar 16 sektor usaha menyatakan belum 

siap memasuki pasar bebas yang dijadwalkan mulai 

1 Januari 2010. Sektor yang keberatan atas 

dibukanya pasar bebas AFTA, antara lain tekstil, 

baja, ban, mebel, pengolahan kakao, industri alat 

kesehatan, kosmetik, aluminium, elektronik, 

petrokimia hulu, kaca lembaran, sepatu, mesin 

perkakas. Saya bertemu dengan beberapa asosiasi 

dan mereka betul-betul menyatakan kesulitan.” 

2. Oleh Menteri Perindustrian (Menperin) MS 

Hidayat mengatakan, sejalan dengan usaha  

penundaan pemberlakuan pembebasan tarif untuk 

beberapa sektor dalam kerangka AFTA, 

pemerintah akan merumuskan beberapa langkah 

guna meningkatkan daya saing industri, yakni 

penurunan tingkat suku bunga kredit serta 

program restrukturisasi mesin di beberapa sektor 

industri. Diyakini, program restrukturisasi mesin, 

khususnya untuk industri tekstil dan produk 

tekstil, bisa berjalan cepat sebab sudah 

dianggarkan pemerintah., sesuai kesepakatan, 

implementasi AFTA berlaku pada 1 Januari 2010. 

Hanya saja, negara kita  akan mengajukan surat 

permintaan negosiasi ulang untuk penundaan 

waktu pemberlakuan terhadap beberapa sektor. 

Permintaan waktu penundaan akan berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan setiap sektor. 

3. Adanya kesepakatan para Menteri Pariwisata 

ASEAN pada ASEAN Tourism Forum (ATF) di 

Davao bulan Januari 2006 untuk mengedepankan 

usaha  mendorong promosi wisata intra dan antar 

negara ASEAN serta pentingnya usaha  menarik 

wisatawan muda sebagai segmen pasar yang 

potensial. Dalam hal ini, diperlukan strategi dan 

mekanisme yang efektif untuk mendorong promosi 

bersama ASEAN sebagai suatu tujuan tunggal, 

termasuk pendirian pusat-pusat pariwisata ASEAN 

di pasar internasional. usaha  yang dimaksud 

dilaksanakan dalam rangka Visit ASEAN Campaign 

(VAC).

4. Antara pemerintah dengan melaksanakan hasil 

kesepakatan yang belum dinegosiasikan 

berdasar  framework. Lalu mengundang privat 

sector (swasta) atau dalam hal ini pelaku bisnis dan 

usaha yang membawahi komoditi masing-masing 

untuk mencari bahan masukan yang hasilny nanti 

akan dinegosiasikan dalam rangka kerjasama 

ekonomi di bidang perdagangan barang, jasa, legal 

institusi, pertanian dan kehutanan dan sektor-

sektor lainnya. 

5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar 

dapat bersaing dengan negara negara lainnya dan 

pemberdayaan Usaha Kecil Menengah serta 

melakukan penerapan perlindungan hukum bagi 

Usaha Kecil Menengah 

B.2. Langkah-Langkah yang di Tempuh Pelaku Bisnis 

Bagi para pelaku bisnis sendiri, masuknya AFTA ke 

negara kita  seperti  dua sisi mata uang yang berbeda. Di 

satu sisi, masuknya AFTA ke negara kita  membawa 

dampak positif, dimana barang-barang produksi yang 

berasal dari luar mengalami penurunan nilai tariff pajak. 

namun  disisi lain, masuknya AFTA membawa 

dampak yang sangat merugikan, terutama bagi dunia 

industri di negara kita . usaha  yang dilakukannya yaitu : 

1. Bagi para pelaku bisnis, mereka menyerahkan dan 

bergantung kepada privat sektor, dimana mereka 

tinggal melaksanakan hasil kesepakatan yang sudah 

ditetapkan berdasar framework yang nantinya akan 

dinegosiasikan bersama. sebab pada dasarnya 

AFTA diberlakukan berdasar framework 

agreement yang sudah dinegosiasikan oleh anggota 

ASEAN dan mitrawicara, tergantung hasil kesepa-

katannya dan tergantung bidang apa saja yang 

disepakati.

2. Antara pelaku bisnis dan pemerintah ada 

kesepakatan bahwa pemerintah akan 

mengusaha kan agar barang-barang yang nantinya 

akan masuk ke negara kita  harus sudah melewati 

serangkaian tes-tes atau ujian-ujian sehingga 

barang ini  layak dan dapat masuk ke 

negara kita . sebab berdasar  framework 

ini , sudah mengklasifikasikan beberepa jenis 

kategori produk, sehingga mudah untuk diiden-

tifikasikan. Penggolongan ini diharapkan nantinya 

akan mempermudah mengelompokkan nilai pajak 

barangnya, sebab tiap kategori itu akan 

mengalami perbedaan untuk nilai pajaknya. 

tariff masuknya ke negara kita 

KATEGORI BARANG JADWAL PENURUNAN 

TARIF BEA MASUK 

A Tariff bea masuk menjadi 

0% pada tanggal 

implementasi 

B3 Tariff bea masuk menjadi 

0% dalam 4 tahap dengan 

tingkat penurunan yang 

sama setiap tahun. 

Penurunan tahap pertama 

dimulai pada tanggal 

implementasi 

B5 Tariff bea masuk menjadi 

0% dalam 6 tahap dengan 

tingkat penurunan yang 

sama setiap tahun. 

Penurunan tahap pertama 

dimulai pada tanggal 

implementasi 

B7 Tariff bea masuk menjadi 

0% dalam 8 tahap dengan 

tingkat penurunan yang 

sama setiap tahun. 

Penurunan tahap pertama 

dimulai pada tanggal 

implementasi 

B10 Tariff bea masuk menjadi 

0% dalam 11 tahap dengan 

tingkat penurunan yang 

sama setiap tahun. 

Penurunan tahap pertama 

                                                

dimulai pada tanggal 

implementasi 

B15 Tariff bea masuk menjadi 

0% dalam 16 tahap dengan 

tingkat penurunan yang 

sama setiap tahun. 

Penurunan tahap pertama 

dimulai pada tanggal 

implementasi 

X  

 

P 

Dikecualikan dari 

penurunan tariff bea masuk, 

berlaku tariff MFN 

Tariff bea masuk diturunkan 

dengan mengikuti catatan 

sebagaimana tercantum 

dalam penjelasan 

3. Menekan biaya produksi serendah mungkin agar 

dapat bersaing dengan harga yg beredar di pasaran 

saat ini. namun  walaupun biaya produksi 

dibuat serendah mungkin, namun  diharapkan 

nilai jualny dapat meningkat sehingga dapat 

meningkatkan nilai jual di pasaran 

 

B.3. Langkah-Langkah yang di Tempuh warga  

Bagi warga  umum yang sampai saat ini masih 

belum paham akan arti dari AFTA sebenarnya, 

diharapkan agar lebih mengenal apa itu AFTA. 

Pemerintah pusat bekerja sama dengan para pelaku 

bisnis berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana 

mempromosikan AFTA di kalangan warga . 

sebab mau tidak mau, warga  juga akan ikut 

merasakan dampak positif dan negatif dari perdagangan 

bebas. Pemerintah juga mengharapkan agar warga  

mengerti bagaimana kinerja dari AFTA itu sndiri. 

sebab warga  memiliki peranan penting dalam 

pelaksanaan AFTA di negara kita . Contohnya para petani 

di negara kita , jika  mereka tidak mengerti dan tidak 

paham akan AFTA tentunya hasil pertanian mereka 

akan jauh tertinggal dengan produk impor dari luar, 

sebab nilai pajaknya akan dikurangi. namun   jika  

mereka bisa mengelolanya dengan baik, tentu mereka 

tahu bagaimana caranya agar hasil tani mereka tidak 

kalah dengan produk tani dari luar negeri74. 

Bagi warga  itu sendiri diharapkan agar lebih 

mampu meningkatkan mutu kualitas barang yang 

dihasilkan agar tidak kalah bersaing dengan kualitas 

barang dari negara lain. sebab seperti yang kita ketahui 

bersama, didalam AFTA semua negara-negara yang 

berpartisipasi di dalamnya saling bersaing dalam 

kualitas barang produksi yang dihasilkan dengan tujuan 

agar barang produksi mereka lebih diminati dari negara 

lainnya. 

Sebelumnya banyak pihak yang sangsi apakah 

negara kita  akan mampu menghadapi AFTA, sebab 

banyak yang mengira bahwa jika  AFTA masuk ke 

negara kita , maka pemasukan atau devisa negara kita  

dikhawatirkan akan berkurang. sebab seperti yang kita 

ketahui bahwa sumber pemasukan bagi negara kita  salah 

satunya berasal dari pajak. warga  awam selama ini 

salah persepsi tentang AFTA. Mereka mengira nilai 

pajak akan dihapuskan sama sekali, padahal pajak tidak 

akan dihapuskan, namun  akan dikurangi nilainya 

seminimal mungkin sampai nilai 0-5 % jadi tidak 

mengurangi pemasukan dari pajak ini . 

Sebenarnya pemasukan atau devisa bagi negara kita  

bukan hanya dari pajak. namun  masih banyak 

sektor-sektor yang dapat diandalkan sebagai 

pemasukan. Seperti kita ketahui dari sektor pariwisata, 

negara kita  memiliki banyak objek pariwisata yang 

mempunyai nilai jual. Bisa diambil contoh Bali. Setiap 

tahunnya Bali didatangi banyak turis dari mancanegara, 

yang secara tidak langsung maka pemasukan pun 

mengalir ke dalam keuangan negara. Dan itu sangat 

menguntungkan bagi negara kita  sendiri, sebab selain 

pemasukan bagi kas negara, secara otomatis dapat 

mempromosikan pariwisata ke dunia internasional.