Permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimanakah penyelesaian sengketa perceraian
melalui mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kabupaten Kampar? Kedua, bagaimanakah
penyelesaian sengketa perceraian secara mediasi di luar pengadilan di Kabupaten Kampar? Ketiga,
apakah kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa secara mediasi di luar dan di dalam
pengadilan di Kabupaten Kampar? Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama: penyelesaian sengketa perceraian secara mediasi
di Pengadilan Agama Bangkinang belum berjalan maksimal. Kedua, penyelesaian sengketa perceraian
secara mediasi di luar pengadilan di Kabupaten Kampar dapat terjadi karena secara emosional para
pihak terikat hubungan yang baik dengan para mediator. Ketiga, kelebihan proses mediasi dalam
kasus perceraian di Kabupaten Kampar, yaitu bersifat rahasia, tidak memakan biaya yang besar, serta
adanya rasa kekeluargaan. Sedangkan kekurangannya karena rasa segan ke ninik mamak dan paman,
tidak menukik pada akar masalah, Lebih dominan ninik mamak dalam mengemukakan pendapat,
relatif tidak ada kepastian hari untuk bertemu karena harus menyesuaikan dengan jadwal ninik mamak
dan paman masing-masing pihak. Notulensi tidak tercatat secara sistematis bahkan ada yang secara
lisan.
Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam warga .
Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-
laki dengan seorang wanita1. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan
lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan
Yang Maha Esa.2
Dalam kepustakaan mengartikan perkawinan sebagai aqad yang menghalalkan
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang
laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.3 Esensi pengertian
perkawinan yang dikemukakan pakar di atas adalah bahwa perkawinan sebagai
lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang
terdapat di dalamnya.4 Oleh karena itu perkawinan juga merupakan salah satu
hubungan hukum yang terjadi dalam warga .
Dari sudut pandang lain yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha
Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu berlangsung seumur hidup; cerai diperlukan
syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir; suami istri membantu untuk
mengembangkan diri.5
Akan tetapi dalam kenyataannya terkadang tujuan dari perkawinan tidak sesuai
dengan yang diharapkan. Dengan berjalannya waktu perbedaan pendapat antara
suami dan istri terkadang dapat memunculkan pertengkaran dalam rumah tangga.
Pertengkaran tersebut bisa terjadi karena masalah ekonomi, suami tidak memberi
nafkah lagi kepada istri, istri tidak patuh pada suami, adanya perselingkuhan, adanya
kekerasan dalam rumah tangga. Ada kalanya persoalan-persoalan tersebut dapat
diselesaikan secara damai antara suami istri sehingga perkawinan dapat
dipertahankan. Akan tetapi, jika persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara
damai maka itulah yang menyebabkan perceraian antara suami istri.
Upaya damai yang dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga dapat
dilakukan dengan musyawarah bersama antara suami dan istri, namun bisa juga
melalui bantuan pihak ketiga untuk mendamaikannya, inilah yang dikenal dengan
mediasi.
Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang
memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam
situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif
dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi, tidak ada mediasi.6 Di
samping itu, mediator juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang
bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari
para pihak yang bersengketa7.
Penyelesaian sengketa secara mediasi telah dikenal di Indonesia sejak zaman
dahulu kala. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam
warga , maka forum lembaga adat biasanya menyelesaikan sengketa yang
terjadi diantara anggota warga yang mereka pimpin. Apabila sengketa yang
terjadi tersebut tidak dapat lagi diselesaikan secara mediasi oleh forum lembaga
adatnya, maka sengketa akan dibawa ke pengadilan. Salah satu contoh peran pihak
ketiga dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah yang biasa dipakai oleh
ninik mamak (para tetua adat) yang ada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Provinsi Riau. Pada 2012 terdapat 7 (tujuh) kasus perceraian yang diajukan ke ninik
mamak, 5 diantaranya dapat diselesaikan melalui mediasi oleh ninik mamak, dan
hanya 2 perkara masuk ke Pengadilan Agama Bangkinang, karena tidak bisa
diselesaikan oleh ninik mamak lagi.8
Secara yuridis keberadaan mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Pada Pasal 6 ayat (3), disebutkan bahwa mediasi merupakan
proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para
pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan
adanya Undang-undang ini eksistensi tentang mediasi di Indonesia semakin kuat.
Perkembangan saat ini mediasi juga dikenal di pengadilan, sebagaimana
ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, mediasi menjadi terkoneksi dengan lembaga peradilan di
Indonesia. Dalam ketentuan Perma tersebut dijelaskan bahwa mediasi wajib
dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang
dilakukan pada hari sidang pertama. Tujuan dilaksanakannya prosedur mediasi di
pengadilan ini adalah untuk menciptakan perdamaian di antara para pihak yang
sedang bersengketa. Bahkan, di setiap tingkatan peradilan upaya mediasi harus
ditempuh dalam menyelesaikan sengketa keperdataan.
Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Perbandingan
Penyelesaian Sengketa Perceraian secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar
Pengadilan di Kabupaten Kampar”.
Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimanakah
penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang
Kabupaten Kampar? Kedua, bagaimanakah penyelesaian sengketa perceraian secara
mediasi di luar pengadilan di Kabupaten Kampar? Ketiga, apakah kelebihan dan
kekurangan penyelesaian sengketa secara mediasi di luar dan di dalam pengadilan
di Kabupaten Kampar?
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mempelajari penyelesaian sengketa
perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kabupaten Kampar.
Kedua, untuk mengetahui penyelesaian sengketa perceraian secara mediasi di luar
pengadilan di Kabupaten Kampar. Ketiga, untuk menelaah kelebihan dan
kekurangan penyelesaian sengketa secara mediasi di luar dan di dalam pengadilan
di Kabupaten Kampar.
Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu
melihat proses bekerjanya hukum dalam warga 9 berdasar Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan.
Lokasi Penelitian berada di Kabupaten Kampar dan di Pengadilan Agama
Bangkinang. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni para Ninik
Mamak di Kabupaten Kampar, Mediator di Pengadilan Agama Bangkinang. Data
yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-
buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian.
Dalam penelitian ini, analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif, yaitu
uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak memakai
angka-angka tetapi berdasar peraturan perundang-undangan dan pendapat
pakar hukum, selanjutnya peneliti menerangkan dengan jelas dan rinci melalui
interprestasi data dengan menghubungkan keterkaitan data yang satu dengan yang
lainnya dan dianalisa berdasar teori hukum maupun ketentuan hukum yang
berlaku dan pendapat para ahli, untuk kemudian menarik kesimpulan dengan cara
induktif yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-
hal yang bersifat umum.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Beberapa cara Penyelesian Sengketa
Penyelesaian di Pengadilan
Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam
warga . Setiap negara mendambakan adanya ketenteraman dan keseimbangan
tatanan di dalam warga , yang sekarang lebih populer disebut “stabilitas
nasional’. Kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, karena
selalu terancam oleh bahaya-bahaya di sekelilingnya, memerlukan perlindungan
dan harus dilindungi. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila warga nya
tertib dan warga nya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di
dalam warga . Setiap saat keseimbangan tatanan dalam warga dapat
terganggu oleh bahaya-bahaya di sekelilingnya11.
warga berkepentingan bahwa keseimbangan yang terganggu itu
dipulihkan kembali. Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan
keseimbangan tatanan di dalam warga adalah penegakan hukum atau
peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau
menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran
hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan. Bebas/mandiri dalam
mengadili dan bebas/mandiri dari campur tangan pihak ekstra yudisiil. Kebebasan
pengadilan, hakim atau peradilan merupakan asas universal yang terdapat di mana-
mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara. Di
mana-mana pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi atau nilai
kebebasannya yang berbeda. Isi atau nilai kebebasan peradilan di negara-negara
Eropa Timur dengan Amerika berbeda, isi dan nilai kebebasan peradilan di Belanda
dengan di Indonesia tidak sama, walaupun, semuanya mengenal asas kebebasan
peradilan; tidak ada negara yang rela dikatakan bahwa negaranya tidak mengenal
kebebasan peradilan atau tidak ada kebebasan peradilan di negaranya. Tidak ada
bedanya dengan pengertian hak asasi manusia, yang sekarang sedang banyak
disoroti; hak asasi bersifat universal, semua negara “mengklaim” menghormati hak-
hak asasi manusia, tetapi nilai dan pelaksanaannya berbeda satu sama lain.12
Adil, tidak hanya bagi pencari keadilan saja tetapi juga bagi warga , tidak
memihak, objektif, tidak a priori serta konsisten, ajeg dalam memutuskan, dalam
arti perkara yang sama (serupa, sejenis) harus diputus sama (serupa, sejenis) pula.
Tidak ada dua perkara yang sama. Setiap perkara harus ditangani secara individual
(to each his own), secara kasuistis dengan mengingat bahwa motivasi, situasi, kondisi
dan waktu terjadinya tidak sama. Akan tetapi kalau ada dua perkara yang sejenis
atau serupa maka harus diputus sejenis atau serupa pula. Ini merupakan “postulaat
keadilan”: perkara yang serupa diputus sama.
Kalau perkara yang serupa diputus berbeda maka akan dipertanyakan:
dimanakah kepastian hukumnya, apa yang lalu dapat dijadikan pegangan bagi para
pencari keadilan, dimana keadilannya?
Oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan
adanya “predictability”.14 Akan tetapi sebuah keputusan yang ditetapkan atau
diputuskan oleh hakim tidak saja memperhatikan aspek kepastian hukum semata,
tetapi juga memperhatikan asas kemanfaatan dan asas keadilan.
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Secara Mediasi
Pengertian mediasi yang agak luas diberikan oleh The National Alternative
Pengertian mediasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang
saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa: ciri mediasi, peran
me-diator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi
berbeda dengan berbagai ben-tuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan
al-ternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi,
seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan
melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan,
dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk
men-capai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki
kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam
mengupa-yakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan
peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga
bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan
(agreement) dari para pihak.
Dalam Black’s Law Dictionary, dikatakan bahwa: “Mediation is private, informal
dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps, disputing parties
to reach an agreement”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti
sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan
sebagai penasihat.18 Dari rumusan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam
mediasi ada keterlibatan pihak ketiga atau pihak lain dalam menyelesaikan perkara
di antara para pihak yang bersengketa. Kemudian pihak ketiga itu hanya sebagai
penasehat tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu masalah yang
sedang dipersengketakan.
Dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa: “Dalam hal sengketa atau beda
pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka
atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui
bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator”. Dalam
undang-undang ini tidak secara tegas memberikan pengertian mediasi, hanya
menyebutkan apabila ada sengketa maka dapat dibantu oleh pihak ketiga atau
mediator.
Pengertian mediasi yang diberikan dua ahli di atas, lebih menggambarkan
esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Bolle menekankan
bah-wa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak
dengan dibantu pihak ketiga se-bagai mediator. Pernyataan Bolle menunjukkan
bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para
pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan
keputusan tersebut. Kehadiran mediator menjadi amat penting karena ia dapat
membantu dan mengupayakan proses pengam-bilan keputusan menjadi lebih baik,
sehingga menghasilkan outcome yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.
J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang
dilakukan mediator dalam men-jalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini
menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara
bersama-sama oleh pihak yang bersengke-ta dan dibantu oleh pihak yang netral.
Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa,
dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu
alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian
yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan
para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai
kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau hak-hak yang kalah (win-win
solution).
Beberapa Model mediasi
Lawrence Boulle, seorang profesor dalam ilmu hukum dan Direktur Dispute
Resolution Centre-Bond University, membagi mediasi dalam sejumlah model yang
tujuannya untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan
peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle menyebutkan ada
empat model mediasi, yaitu settlement mediation, facilitative mediation, trans-formative
mediation dan evaluative mediation,
Settlement mediation dikenal sebagai mediasi komp-romi merupakan mediasi
yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari
tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipe
mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu
ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang dapat dimainkan
oleh mediator adalah menentukan “bottom lines” dari disputan dan secara persuasif
mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi
mereka ke titik kompromi.
Model settlement mediation mengandung sejumlah prinsip antara lain:
Mediasi
dimaksudkan untuk mendekatkan perbeda-an nilai tawar atas suatu kesepakatan;
2. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para
pihak; 3. Posisi mediator adalah menentukan posisi “bottom line” para pihak dan
melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik
kompromi; 4. Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi
dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.
Facilitative mediation, yang juga disebut sebagai me-diasi yang berbasis
kepentingan (interest-based) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan
para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan
dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku.24 Dalam model
ini mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi,
meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu
penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan
mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak yang bersengketa, serta
meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan.
Model facilitative mediation, mengandung sejumlah prinsip antara lain:
Prosesnya lebih terstruktur; 2. Penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan
dan kepentingan para pihak yang berselisih; 3. Mediator mengarahkan para pihak
dari positional negotiation ke interest based negotiation yang mengarahkan kepada
penyelesaian yang saling menguntungkan; 4. Mediator mengarahkan para pihak
untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian; 5. Mediator perlu
memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang
diperselisihkan.
Transformative mediation, juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi.
Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari
munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan
pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan
dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.26 Dalam
model ini sang mediator harus dapat mengguna-kan terapi dan teknik profesional
sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui
pemberdayaan dan pengakuan.
Model transformatif atau lebih dikenal dengan theu-rapic model mengandung
sejumlah prinsip antara lain. fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif
dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara
para pihak; 2. proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan
tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih
belum diselesaikan; 3. fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik
dan menanganinya berdasar aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak
yang berse-lisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka;
4. mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam “counseling” dan juga proses
serta teknik mediasi; 5. penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau
kelanjutannya dalam proses mediasi.
Evaluative mediation, yang juga dikenal sebagai mediasi normatif merupakan
model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasar hak-hak
legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh
pengadilan.28 Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah
memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans dan
memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan dida-patkan.
Model evaluasi (evaluative model) juga mengandung sejumlah prinsip: 1. Para
pihak berharap bahwa mediator akan memakai keahlian dan pengalamannya
untuk mengarah-kan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan
terhadap masalah tersebut; 2. Fokusnya lebih tertuju kepada hak (rights) melalui
standar penyelesaian atas kasus yang serupa; 3. Mediator harus seorang ahli dalam
bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terkualifikasi secara legal. Mediator
tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi; 4. Kecenderungan
mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para
pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.
Mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang
Laju perkembangan dunia dan era globalisasi mengharuskan adanya suatu
sistem/lembaga penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju
perkembangan permasalahan dalam warga yang semakin kompleks. Hal ini
berkaitan langsung dengan munculnya tuntutan untuk menyelesaikan setiap
sengketa tidak hanya dalam dunia usaha tetapi juga dalam permasalahan yang
bersinggungan dengan penegakan hukum di berbagai bidang secara cepat, efektif,
dan efisien. Harus ada lembaga yang dapat diterima sekaligus memiliki kemampuan
sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya murah serta sejalan dengan
tuntutan yang tengah berkembang di warga . Pengintegrasian mediasi ke dalam
proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi
masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan
memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di
samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
Mahkamah Agung mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan
keberhasilan perdamaian melalui mediasi di pengadilan sebagai implementasi dari
Pasal 130 HIR dan Pasal 158 RBG. Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan
merupakan fenomena global yang terjadi di seluruh pengadilan di dunia dan
mempunyai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi di beberapa negara antara lain
Jepang, Amerika Serikat, Australia, Philipina dan Singapore.
Dari hasil evaluasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada 31 Juli 2008 Mahkamah Agung telah
mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan peraturan
sebelumnya yang diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan mediasi di
dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sambil menunggu lahirnya undang-
undang tentang mediasi.
Dilihat dari sejarahnya pengaturan tentang mediasi ini telah tercermin dari
ketentuan HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian.
Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum
perkaranya diperiksa. Setelah itu lahir SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg. PERMA Nomor
02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA Nomor 01 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian dalam Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Di samping peraturan perundang-undangan di atas terdapat beberapa peraturan
perundang-undangan yang lain yang mengatur tentang mediasi yaitu: Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merk, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan
Industrial, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor
40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 85 ayat (3)
tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 29 tentang
Kesehatan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 40 tentang Keterbukaan
Informasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan
B.I. Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan.
Dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
disebutkan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh
mediator (Pasal 1 ayat (7)). Sedangkan yang dimaksud dengan Mediator adalah
pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memakai cara memutus
atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 ayat (6)).
Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasar Perma ini merupakan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan
putusan batal demi hukum (ayat (3)). Hakim dalam pertimbangan putusannya wajib
menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian
melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator yang bersangkutan (ayat (4)).
Dilihat jumlah kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama31 adalah
sebagai berikut:
Jika dilihat dari jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang
semakin menurun dari 2012 berjumlah 733 perkara, menurun menjadi 563 perkara.
Walaupun jumlah kasus perceraian sudah menurun pada tahun 2013 akan tetapi
angka perceraian yang terjadi dalam warga tergolong masih cukup tinggi. Oleh
sebab itu upaya-upaya penurunan angka perceraian melalui berbagai cara seperti
penyuluhan dan mediasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah.
berdasar hasil wawancara dengan salah satu hakim mediator bersertifikat,
menyatakan bahwa tidak semua sengketa diselesaikan dengan mediasi, mediasi hanya
dilaksanakan apabila hadir kedua belah pihak yang bersengketa, apabila tidak hadir
salah satu pihak langsung diambil keputusan verstek terkait mediasinya, yang menjadi
sengketa biasanya terkait sengketa harta bersama, waris dan lain-lain.
Dari hasil wawancara tersebut upaya untuk dilakukannya mediasi selalu
diupayakan oleh Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, akan tetapi apabila salah
satu pihak tidak hadir tentu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Memang
jika dilihat dari penyelesaian perkara perceraian, adakalanya salah satu pihak tidak
hadir ke persidangan untuk mengikuti proses pemeriksaan perkara. Hal ini bisa
saja diakibatkan oleh keinginan yang kuat dari masing-masing pihak untuk bercerai
dan tidak dimungkinkan untuk bersatu kembali. Walaupun demikian supaya
keputusan hakim tidak batal demi hukum sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka haruslah disebutkan dalam
keputusannya bahwa telah dilakukan upaya mediasi tetapi upaya tersebut gagal
karena ketidakhadiran salah satu pihak.
Tabel 1
Banyak Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang
No
1
2
Perkara
Perkara Cerai Talak 225 Perkara;
Perkara Cerai Gugat 508 Perkara; +
Jumlah Perkara 733 Perkara
Perkara Cerai Talak 167 Perkara;
Perkara Cerai Gugat 396 Perkara; +
Jumlah Perkara 563 Perkara.
Tahun
2012
(Januari–November ) 2013
Sumber Data: Pengadilan Agama Bangkinang 2012-2013
32 Wawancara dengan Drs. Sulem Ahmad, SH., MA, Hakim Mediator bersertifikat, pada 18 November 2013.
Rika Lestari. Perbandingan Penyelesaian... 323
Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan salah satu hakim di atas dimana
beliau menyatakan bahwa semua putusan Pengadilan Agama tentang kasus
perceraian memakai mediasi sebelum memeriksa perkara. Karena wajib bagi
hakim untuk menyampaikan penyelesaian mediasi, dan ini diatur dalam PERMA
No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, dan semua kasus perceraian di Pengadilan Agama
yang masuk disampaikan untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan jalur
mediasi, hanya saja tidak semua perkara yang kemudian menjalankan proses
mediasi, karena pengetahuan para pihak yang berkeinginan keras untuk bercerai,
selain itu ketidakhadiran para pihak dalam sidang pertama dalam penyampaian
penyelesaian melalui mediasi.
Ketika ditanya tentang apakah dalam putusan dijelaskan tentang proses
mediasi, Sulem Ahmad menjawab ada dijelaskan tentang proses mediasi, proses
mediasi dimuat di dalam duduk perkara, dan bagian pertimbangan hukum dari
putusan Perkara.
Lebih lanjut ditanyakan tentang tanggapan hakim tentang ketentuan PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang menyebutkan bahwa apabila
putusan hakim tidak menempuh jalur mediasi maka putusan Batal Demi Hukum,
Sulem Ahmad menyatakan bahwa sangat baik adanya penyelesaian secara mediasi
guna menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama, hanya saja dalam
pelaksanaannya sering dijumpai kegagalan dikarenakan kurangnya pengetahuan
warga akan proses dalam Pengadilan yang masih mengupayakan perdamaian
melalui mediasi, dan kurang aktifnya para pihak mengikuti proses persidangan
perkara di pengadilan.
Kemudian Sulem Ahmad menambahkan, bahwa hasil mediasi yang mencapai
kata sepakat dituangkan dalam kesepakatan perdamaian.34 Yang dimaksud dengan
kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang
disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari
upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasar
Peraturan ini.35 Kesepakatan perdamaian inilah menjadi dasar untuk pembuatan
akta kompromis (perdamaian). Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi
kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan
perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar
biasa.
Dari hasil wawancara tersebut dapat kita analisis bahwa keinginan dan upaya
yang dilakukan para hakim di Pengadilan Agama untuk mengintegrasikan upaya
mediasi di Pengadilan sudah cukup baik, namun tidak sepenuhnya berhasil dengan
baik karena kendala-kendala yang terdapat di lapangan seperti ketidakhadiran
kedua belah pihak dalam proses persidangan menjadi faktor utama tidak dapat
dilakukannya mediasi oleh hakim. Faktor lainnya adalah kesadaran hukum para
pihak terhadap arti penting dilakukannya proses mediasi sebelum masuk ke pokok
perkara juga masih kurang. Oleh sebab itu perlu terus ditingkatkan upaya-upaya
pengenalan cara penyelesaian secara mediasi ini kepada warga secara luas,
bisa melalui penyuluhan hukum ataupun mengikutsertakan warga dalam
pelatihan-pelatihan mediasi.
Untuk mendukung terlaksananya mediasi di Pengadilan tentu harus didukung
oleh adanya sarana dan prasarana yang baik serta ketersediaan mediator yang
bersertifikat dalam menyelesaikan kasus tersebut. berdasar hasil wawancara
dengan hakim di atas, beliau menjelaskan bahwa mediator yang ada di Pengadilan
Agama Bangkinang yaitu semua Hakim yang ada di lingkungan Pengadilan Agama
saja. Jumlah Mediator 8 Hakim Mediator, diantaranya 2 Hakim Mediator yang
bersertifikat; dan 6 Hakim Mediator yang belum bersertifikat.
Dalam Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dapat
menjadi mediator di Pengadilan adalah: 1) Hakim bukan pemeriksa perkara; 2)
Advokat atau akademisi hukum; 3) Profesi non hukum; 4) Hakim Majelis pemeriksa
perkara.
Jadi dapat kita lihat mediator di Pengadilan Agama hanya berasal dari kalangan
hakim, belum ada dari kalangan advokat, profesi non hukum dan akademisi. Untuk
lancarnya proses mediasi di Pengadilan Agama maka perlu kiranya Pengadilan
Agama mensosialisasikan tentang keberadaan mediasi di Pengadilan supaya pihak-
pihak yang bukan dari kalangan hakim dapat berpartisipasi untuk menjadi media-
tor di Pengadilan Agama Bangkinang.
Terkait dengan sarana dan prasarana mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang
berdasar hasil wawancara, Sulem Ahmad menyatakan bahwa sarana dan
prasarana masih belum memadai, karena Kantor Pengadilan Agama Bangkinang
masih dibangun ulang, dan seharusnya ada ruang mediasi. Sekarang kantor
Pengadilan Agama Bangkinang berada menumpang bangunan di dinas koperasi
yang memanfaatkan ruangan yang ada, baik ruangan hakim dan ruang pertemuan
biasa.
Dari keterangan yang telah disampaikan dapat disimpulkan tentang kendala-
kendala yang terjadi di lapangan terkait dengan mediasi perceraian di Pengadilan
Agama: 1. mediasi tidak berjalan dengan baik karena hadirnya salah satu pihak
dalam proses perkara di Pengadilan; 2. pengetahuan para pihak tentang mediasi di
pengadilan masih kurang; 3. jumlah mediator hanya dari kalangan hakim; 4. sarana
dan prasarana ruang yang tidak memadai; 5. sarana dan prasarana peralatan kantor
untuk proses mediasi tidak memadai; 6. masih kurang mediator bersertifikat di
Pengadilan Agama Bangkinang.
Kendala-kendala yang terjadi tentu saja menyebabkan tingkat keberhasilan
penyelesaian sengketa secara mediasi menjadi belum maksimal, oleh sebab itu Ketua
Pengadilan Agama Bangkinang perlu segera menginventaris kendala tersebut, serta
melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada melalui pro-
gram kerja yang akan direncanakan setiap tahunnya.
Sebagai data pendukung berikut terdapat mengenai gambaran umum tentang
perkara yang dilakukan dengan mediasi, adalah sebagai berikut:
Dari tabel di atas memang tidak semuanya kasus tentang keberhasilan mediasi
terkait masalah perceraian. Akan tetapi secara umum proses mediasi yang
dilaksanakan dengan kehadiran para pihak tingkat keberhasilannya cukup baik.
Hal ini tentu perlu ditingkatkan oleh para mediator di Pengadilan Agama
Bangkinang.
Model mediasi yang biasa di lakukan di Pengadilan Agama Bangkinang adalah
Evaluative mediation, hal ini terjadi karena mediator adalah para hakim yang berada
di lingkungan Pengadilan Agama Bangkinang. Supaya model mediasi yang
dipakai dapat beragam, maka keberadaan mediator bersertifikat dari kalangan
lainnya perlu ditingkatkan.
Mediasi di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar
Penelitian ini dilakukan di dua Kecamatan di Kabupaten Kampar, yaitu di
Kecamatan Tambang dan Kecamatan Kampar. Proses mediasi dibagi ke dalam tiga
tahap, yaitu ta-hap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir
implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh
oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.
Tahap pramediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah
langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi
merupakan tahap amat penting, karena akan menentu-kan berjalan tidaknya proses
mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara
lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan
memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan
pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir,
menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan
rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan
mereka.
Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai
setelah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini,
terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator,
presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan
permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-
opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan
menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.
Terakhir tahap akhir implementasi hasil mediasi yang merupakan tahap di mana
para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka
tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil
kesepakatan berdasar komitmen yang telah mereka tunjukan selama dalam
proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak
sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk
mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan hak lain disini
hanyalah sekadar membantu menjalani hasil kesepakatan tertulis, setelah ia
mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.
Pada Kecamatan Kampar, berdasar hasil wawancara dengan Datuk Haji
Jasmiran,40 menyatakan bahwa pernah melakukan mediasi perceraian pada 2012
sejumlah 2 perkara. Permasalahannya adalah adanya campur tangan mertua dalam
rumah tangga yang bersangkutan dan terkait masalah kenakalan anak-anak mereka.
Yang terlibat dalam proses mediasi adalah paman dari masing-masing pihak beserta
ninik mamak dari suku tersebut. Mediasi dilakukan dengan memanggil para pihak
beserta pamannya, kemudian diundang untuk mediasi di rumah ninik mamak atau
kepala suku tersebut. Proses mediasi dilakukan dengan: 1. Pada pertemuan pertama
kepala suku memanggil mamak atau paman masing-masing pihak karena para pihak
sudah menjelaskan kepada pamannya untuk menyelesaikan. Dalam istilah adat
“kemenakan yang berbuat, pamanlah harus bertanggung jawab untuk
menyelesaikannya”; 2. Pertemuan kedua memanggil para pihak yang bersengketa
untuk dinasehati tentang hukum perkawinan dan diminta untuk berdamai. Apabila
para pihak sepakat untuk berdamai maka dilanjutkan untuk pertemuan ketiga; 3.
Pada pertemuan ketiga acara silaturahmi atau acara duduk bersama antara seluruh
keluarga dan ninik mamak untuk mendoa atas kelangsungan dan kebaikan rumah
tangga mereka di kemudian hari.
Dalam mediasi memang bersifat rahasia dari warga , namun pihak
keluarga, terutama paman dari masing-masing pihak harus mengetahui persoalan
kemenakannya supaya bisa diberi nasehat yang baik. Dalam proses mediasi tidak
dibuat notulensi secara tertulis. Hasil kesepakatan para pihak adalah perdamaian
dan tidak melanjutkan perkara ke pengadilan.
Sedangkan di Kecamatan Tambang pada 2011 sampai dengan akhir 2012, data
perkara yang diterima atau di proses oleh ninik mamak Desa Kualu Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar, menyebutkan, untuk 2012 periode Januari - November,
gugat cerai yang masuk mencapai 7 perkara, 5 diantaranya di selesaikan secara
mediasi oleh ninik mamak sehingga bisa Rujuk kembali, dan 2 diantaranya masuk
ke Pengadilan Agama Kampar. Jumlah di 2012 ini jauh meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya (2011), di mana jumlah gugat cerai yang masuk atau diproses
oleh ninik mamak masih berkisar 3 atau 4 perkara. Dari hasil evaluasi oleh ninik
mamak Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, menurut H. Anwar.
HS, Datuk Panglimo Rajo, mengatakan dominasi gugat cerai masih berada pada
pihak wanita. Sementara untuk kasus rumah tangganya, kebanyakan disebabkan
oleh perekonomian keluarga yang lemah serta mentalitas moral yang masih belum
begitu siap untuk membentuk rumah tangga.
Dari pelaksanaan proses mediasi yang dilakukan oleh ninik mamak di
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berjalan dengan cukup baik. Tahapan
proses mediasi dilakukan, pada tahap persiapan mediasi paman dari masing-masing
pihak melapor kepada ninik mamak, kemudian ninik mamak menentukan waktu
dan tempat mediasi, setelah itu barulah mengundang para pihak untuk hadir dalam
proses mediasi.
Dalam tahap pelaksanaan ninik mamak membuka acara mediasi, kemudian
para pihak memaparkan persoalan yang terjadi di antara mereka, barulah ninik
mamak memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan meminta kepada para pihak
untuk berdamai. Dalam tahap akhir mediasi ninik mamak membuat notulensi hasil
mediasi tetapi dalam bahasa daerah (bahasa Ocu). Dari hasil mediasi yang telah
dilakukan biasanya para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian, sehingga
tidak terjadi perceraian.42
Jika dianalis model mediasi yang dipakai dalam penyelesaian di luar
pengadilan ini adalah model settlement mediation. model ini dikenal sebagai mediasi
komp-romi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong
terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.
Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus
tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun
peran yang dapat dimainkan oleh mediator adalah menentukan “bottom lines” dari
disputan dan secara persuasif mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-
sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi. Dalam hal ini mediator yang
dimaksud adalah ninik mamak atau kepala suku adat, yang memiliki peran yang
sangat besar dalam mengatur kehidupan warga di persukuannya.
Ninik mamak memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dalam
warga , dan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan
perkara di luar pengadilan salah satunya melalui mediasi ini, maka peran ini tentu
perlu ditingkatkan. Peningkatan peran ninik mamak ini dapat dilakukan dengan
memberikan pendidikan mediasi kepada para ninik mamak. Karena pelatihan
mediasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, maka kerja sama pemerintah
daerah dalam membina dan mengembangkan peran ninik mamak dalam warga
terutama dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam warga melalui
mediasi perlu dilakukan.
Kelebihan dan Kekurangan Mediasi
Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa secara
mediasi untuk kasus perceraian di Kabupaten Kampar baik di Pengadilan Agama
maupun di luar pengadilan, responden menjawab bahwa kelebihan mediasi adalah
sebagai berikut: 1. bersifat rahasia; tidak diketahui secara luas oleh warga ,
baik mediasi di Pengadilan maupun di luar pengadilan. Karena kasus perceraian
adalah kasus yang sangat dirahasiakan oleh para pihak supaya persoalan rumah
tangga mereka tidak diketahui khalayak umum; 2. tidak memakan biaya yang besar;
dalam proses mediasi di luar pengadilan, para pihak hanya menyediakan makanan
ala kadarnya untuk menjamu ninik mamak dalam proses mediasi. Itupun tidak
ada kewajiban untuk menjamu para ninik mamak tersebut, dan ninik mamak sebagai
mediator tidak dibayar untuk menyelesaikan masalah tersebut; 3. rasa kekeluargaan
dapat tumbuh kembali; karena dalam proses mediasi dengan menghadirkan mamak
atau paman masing-masing pihak dan ninik mamak sebagai mediator biasanya para
pihak dapat berbaikan kembali karena rasa segan dan menghormati para tetua adat
dan untuk menjaga nama baik keluarga besar kedua belah pihak; 4. mediasi
memberikan kesempatan pada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan
secara informal dalam menyelesaikan sengketa; dalam mediasi para pihak selalu
diminta untuk mengemukakan pendapat dan menjelaskan apa yang menjadi
persoalan di antara mereka; 5. mediasi dapat mengubah hasil, dengan suatu
kepastian melalui consensus; kesepakatan yang dihasilkan biasanya adalah
perdamaian, sehingga pihak yang tadinya ingin bercerai dapat mengurungkan
--
niatnya untuk bercerai; 6. mediasi mampu menghilangkan konflik; dengan nasehat-
nasehat perkawinan yang diberikan oleh mediator, membuat para pihak menyadari
kesalahan dan kekurangan masing-masing dan berjanji untuk tidak mengulangi
lagi.
Sedangkan kekurangan dalam proses mediasi adalah: 1. karena rasa segan ke
ninik mamak dan paman, tidak menukik pada akar masalah; 2. lebih dominan ninik
mamak dalam mengemukakan pendapat; 3. relatif tidak ada kepastian hari untuk
bertemu karena harus menyesuaikan dengan jadwal ninik mamak dan paman
masing-masing pihak; 4. notulensi tidak tercatat secara sistematis bahkan bersifat
lisan.
Penelitian ini menyimpulkan, pertama, penyelesaian sengketa perceraian secara
mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang belum berjalan maksimal dimana dalam
setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bangkinang memang diupayakan
proses mediasi terlebih dahulu. Akan tetapi masih terdapat kendala-kendala di
lapangan seperti: Mediasi tidak dapat berjalan jika tidak hadirnya salah satu pihak
dalam proses perkara di Pengadilan, Pengetahuan para pihak tentang mediasi di
pengadilan masih kurang, Jumlah mediator hanya dari kalangan hakim, sarana, dan
prasarana ruang yang tidak memadai, Sarana dan prasarana peralatan kantor untuk
proses mediasi tidak memadai, Masih kurang mediator bersertifikat di Pengadilan
Agama bangkinang.
Kedua, penyelesaian sengketa perceraian secara mediasi di luar pengadilan di
Kabupaten Kampar sudah cukup baik karena mediatornya adalah ninik mamak
dari persukuan para pihak ditambah dengan mamak atau paman dari masing-
masing pihak. Secara emosional mereka terikat hubungan yang baik dengan para
mediator, dan rasa segan kepada para mediator membuat para pihak dapat
menurunkan emosi dan mendengarkan nasehat mediator atas persoalan rumah
tangga yang mereka hadapi.
Ketiga, kelebihan dan kekurangan dalam proses mediasi dalam kasus perceraian
di Kabupaten kampar adalah sebagai berikut. Untuk kelebihan antara lain: proses
mediasi bersifat rahasia, tidak memakan biaya yang besar, rasa kekeluargaan dapat
tumbuh kembali, mediasi memberikan kesempatan pada para pihak untuk
berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan sengketa,
Mediasi dapat mengubah hasil, dengan suatu kepastian melalui consensus, mediasi
mampu menghilangkan konflik. Sedangkan kekurangan dalam proses mediasi
adalah: Karena rasa segan ke ninik mamak dan paman, tidak menukik pada akar
masalah. Lebih dominan ninik mamak dalam mengemukakan pendapat, relatif tidak
ada kepastian hari untuk bertemu karena harus menyesuaikan dengan jadwal ninik
mamak dan paman masing-masing pihak. Notulensi tidak tercatat secara sistematis
bahkan ada yang secara lisan.
Oleh sebab itu diharapkan Pengadilan Agama Bangkinang di samping
melakukan sosialisasi terhadap proses penyelesaian sengketa secara mediasi di
Pengadilan Agama Bangkinang supaya para pihak yang berperkara akan menempuh
jalur mediasi terlebih dahulu sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, di
samping itu diharapkan peran mediator bersertifikat selain dari hakim Pengadilan
Agama Bangkinang untuk mendaftarkan diri sebagai mediator di Pengadilan Agama
Bangkinang, melengkapi sarana dan prasarana mediasi di Pengadilan Agama
Bangkinang.
Proses penyelesaian secara mediasi di luar pengadilan perlu digalakkan karena
dengan adanya penyelesaian sengketa perceraian secara mediasi di luar pengadilan
tentu saja akan menurunkan tingkat perceraian dalam warga . Mediator di luar
Pengadilan diharapkan membuat notulensi secara sistematis dan terjadwal dengan
baik, dan apabila memungkinkan para mediator atau ninik mamak dapat mengikuti
pelatihan tentang mediasi yang diadakan oleh perguruan tinggi ataupun lembaga-
lembaga negara lainnya.
