pajak 1

A. Sejarah Pajak Sebelum Masehi.

Percayakah Anda bahwa sejarah pajak sebagai momok 

semua orang sudah dimulai sejak Zaman Fir’aun? Tentu saja ini 

berarti sejarah pajak juga berangkat dari masa yang sama. Sejarah 

umat manusia, sangat kental dengan masalah perpajakan. Konon 

kabarnya sejarah pajak tercipta karena kebutuhan manusia untuk 

hidup berkelompok karena ketergantungan satu sama lain. Cara 

hidup seperti ini menciptakan negara dan karenanya dibutuhkan 

sumber-sumber untuk membiayai pengeluaran bersama terutama 

pada waktu perang. Sebab, waktu itu mereka memang senang 

sekali berperang. Sedang sejarah perpajakan dari berbagai masa 

kemasa, sebagai berikut :

SEJARAH PERPAJAKAN

a. Mesir

Sepanjang yang diketahui oleh manusia modern, sejarah pajak 

dimulai dari Mesir. Selama beberapa periode pemerintahan Fir’aun, 

pemungut pajak dikenal dengan nama Scribes. Selama periode 

Scribe mengenakan pajak atas minyak goreng. Untuk memastikan 

bahwa warga masyarakat tidak berusaha menghindari pajak 

minyak goreng, Scribe akan melakukan “audit” terhadap rumah 

tangga untuk memastikan jumlah minyak goreng yang dikonsumsi 

dan pajak tidak dikenakan terhadap minyak goreng yan g bekas 

pakai. Jangan berharap bahwa proses audit yang dilakukan sama 

seperti yang kita kenal sekarang. Pastinya  hanya antropolog dan 

sejarawan yang tahu situasi pemungutan pajak pada waktu itu.

b. Yunani

Pada masa-masa perang bangsa Athena dikenai pajak Eisphora 

yang digunakan untuk membiayai perang. Tak ada seorangpun 

yang lolos alias memperoleh fasilitas pembebasan dari pajak ini. 

Warga bisa meminta pengembalian pajak (restitusi) pada saat 

perang usai yang dananya dicari fi skus dari sumber tambahan lain. 

Tidak ada informasi resmi yang menyebutkan apakah restitusi juga 

berlaku jika perang diakhiri dengan kekalahan bangsa Athena 

sendiri. Selain itu bangsa Athena juga dikenai Pajak Suara atau toll 

tax setiap bulan yang dikenal dengan nama metoikion. Pajak ini wajib 

dikenakan terhadap wajib pajak luar negeri, yaitu mereka yang ibu 

dan bapaknya bukan orang Athena, besarnya satu Drachma (mata 

uang mereka) untuk laki-laki dan setengah Drachma untuk wanita.

c. Romawi

Pajak yang pertama diperkenalkan di Roma adalah Bea Pabean 

atas impor dan ekspor yang disebut portoria. Kaisar Augustus 

dianggap sebagai ahli strategi pajak dalam kekaisaran Roma. Dalam 

masa pemerintahannya, jabatan Publicani pemungut pajak, sebagai 

pemungut pajak pemerintah pusat dihapuskan. Selama periode 

ini kota Roma diberi kekuasaan untuk memungut pajak. Kaisar 

Augustus menetapkan pajak warisan untuk menyediakan dana 

pensiun bagi militer. Pajak ini besarnya 5% atas semua warisan 

kecuali atas pemberian untuk anak-anak dan pasangan. Inggris 

dan Belanda mengacu kepada pajak warisan ciptaan Augustus 

ini dalam rangka upaya/usaha mengembangkan pajak warisan.

Selama zaman Julius Caesar ada pajak penjualan yang dikenakan 

sebesar 1 (satu) persen atas penjualan. Khusus untuk penjualan 

budak dikenai 4 (empat) persen.Pada tahun 60 SM, Boadicea, Ratu 

Anglia Timur memimpin revolusi terhadap korupsi yang dilakukan 

pemungut pajak di British Isles. Revolusi ini menyebabkan 

terbunuhnya semua tentara Romawi dalam radius 100 mil yang 

ditangkapi di London. Lebih dari 80.000 orang terbunuh selama 

revolusi ini. Ratu Boadicea mengerahkan tentara sebanyak 230.000 

orang. Revolusi ini berhasil dipatahkan oleh Kaisar Nero dan 

menyebabkan penunjukan pemerintahan untuk British Isles. Jika 

Anda adalah penggemar game Age of Empires: Age of Kings atau 

Caesar 3, beberapa istilah di bawah ini sudah tidak asing lagi Dalam 

sejarah pajak dikenal beberapa istilah perpajakan kuno seperti: (a). 

Aid; (b).Danegeld; (c). Scutage; (d).Tallage; (e). Carucate; (f). Tax 

Farming. Uraian selanjutnya dari masing-masing istilah perpajakan 

ini, sebagai berikut :

1) Aid.

Pada zaman feodal, Aids adalah sejenis pajak yang dibayarkan 

kepada Tuan Tanah atau Raja kecil. Di Inggris, Aids disebut-sebut 

dalam piagam Magna Carta (1215 M). Aids hanya dibayarkan pada 

saat anak lelaki tertua dari Tuan Tanah menjadi ksatria ( knight ) 

atau anak perempuan tertua dari Tuan Tanah melangsungkan 

perkawinan. Aids juga dibayarkan untuk tebusan bagi majikan 

yang tertawan oleh pihak musuh.

2) Danegeld

Danegeld adalah pajak atas tanah pada abad pertengahan 

yang dipungut untuk membiayai serangan terhadap Denmark 

yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran militer. 

Tribute pertama kali dikenakan di Inggris pada tahun 868 M dan 

kemudian pada tahun 871 M. Di bawah kepemimpinan Aethelred 

(978-1016 M) Tribute menjadi pajak rutin sampai diganti lagi pada 

masa William the Conqueror. Tarif pajaknya dua Shilling untuk 

setiap tanah simpanan yang luasnya 100-120 are.

3) Scutage

Pajak feodal dibayar di tempat pemberian jasa angkatan darat. 

Magna Carta (1215) pasal 12 khususnya menyatakan bahwa tidak 

ada scutage atau bantuan yang dikenakan atas kerajaan kecuali oleh 

persetujuan umum. Pengecualian meliputi uang pembebasan bagi 

raja yang melawan anak laki-laki tertua raja dan menikahi anak 

perempuan tertua raja. Dalam semua hal scutage atau bantuan 

adalah beralasan.

4) Tallage

Mirip dengan Aids. Di Inggris pajak ini menggantikan 

Danegeld. Pajak ini dipungut Raja dan Tuan tanah. Zaman Raja 

Edward III sekitar tahun 1340 M pajak ini dihapuskan. Di Perancis 

kalangan atas masyarakat yang disebut dengan Taille dibebaskan 

dari pajak ini. Subyek pemungutan dijatuhkan ke petani.

5) Carucate

Menggantikan Danegeld dan hanya dikenakan terhadap tanah 

pertanian yang dibajak.

6) TaxFarming.  

Adalah prinsip pelimpahan tanggung jawab pemungutan 

pajak kepada sekelompok masyarakat. Cara ini diterapkan di 

banyak peradaban seperti Mesir, Romawi, Inggris, dan Yunani. 

Dalam prakteknya, kelompok ini lebih banyak menyengsarakan 

rakyat banyak. Salah satu yang paling parah adalah pejabat 

Publicani di Romawi. Pada masa itu pemungutan pajak di Mesir 

sebenarnya sudah cukup efektif. Akan tetapi hal ini berubah sejak 

diterapkannya konsep aturan Ptolemies yang berasal dari Yunani. 

Aturan ini diterapkan dalam rangka mengawasi pembayar dan 

pemungut pajak pemerintah, agar para Scribes tidak meringankan 

pajak yang harus ditanggung oleh orang miskin dan kaum lemah. 

Inilah ciri-ciri dari suatu zaman yang disebut dengan zaman feodal.

d. Inggris

Pajak pertama kali dikenakan di Inggris pada waktu 

pendudukan Kekaisaran Roma. Pada masa itu ada Lady Godiva 

yang sangat terkenal. Ia adalah seorang wanita Anglo-Saxon yang 

tinggal di Inggris pada abad ke 11 Masehi. Menurut cerita, suaminya, 

Earl of Mercia, berjanji untuk mengurangi pajak yang tinggi 

terhadap penduduk kota Coventry karena tekanan Lady Godiva 

yang mengancam akan berkeliling kota tanpa sehelai benangpun 

di tubuhnya. Selanjutnya, karena hal inilah Lady Godiva terkenal 

sampai sekarang. Pada saat Roma runtuh raja-raja wilayah Saxon 

mengenakan pajak Danegeld atas tanah dan bangunan disamping 

Bea Cukai. Selama abad pertengahan sejarah mencatat adanya Perang 

100 tahun antara Inggris dan Prancis yang dimulai pada tahun 1337 M 

dan berakhir pada tahun 1453 M. Salah satu faktor kunci yang memicu 

perang adalah pemberontakan para bangsawan Aquitaine terhadap 

kebijakan pajak Pangeran Edward yang keterlaluan. Pemberontakan 

ini terjadi pada tahun 1369 M. Pajak-pajak pada abad ke-14 dikenal 

sangat progresif. Pajak Suara tahun 1377 M menunjukkan bahwa 

pajak Duke of Lancaster adalah 520 kali atas pajak petani biasa.  Pada 

masa-masa itu juga dikenal adanya Pajak Penghasilan atas kekayaan 

pemilik kantor dan pendeta. Pajak atas Barang Bergerak dikenakan 

terhadap setiap pedagang. Orang miskin membayar sedikit atau 

tidak bayar pajak sama sekali. Raja Charles mengenakan pajak 

atas pelanggar kejahatan. Selama masa pemerintahannya timbul 

masalah dengan Parlemen yang menyebabkan perpecahan pada 

tahun 1629 M. Sumbernya perpecahan itu adalah pembagian antara 

hak pemajakan oleh Raja dan hak pemajakan oleh Parlemen. Di 

kemudian hari Raja Writ menyatakan bahwa individu harus dipajaki 

sesuai dengan status dan kekayaannya. Dari sinilah berkembang ide 

pajak progresif atas mereka yang sanggup membayar pajak. Pajak-

pajak lain yang penting selama periode ini adalah Pajak Tanah dan 

Pajak Properti lain. Untuk membiayai angkatan darat yang dipimpin 

oleh Oliver Cromwell, Parlemen mengenakan pajak atas komoditi 

utama seperti gandum, daging, dan lain-lain pada tahun 1643 M. 

Pajak-pajak yang dikenakan oleh Parlemen menghasilkan lebih 

banyak pemasukan dari pada pajak yang dikenakan oleh Charles I, 

khususnya pajak yang ditarik dari rakyat miskin. Pajak Properti yang 

dikenakan bersifat sangat regresif. Kenaikan pajak atas kaum miskin 

menimbulkan huru hara di wilayah Smithfi elds pada tahun 1647 M. 

Huru hara ini timbul karena pajak-pajak baru membuat rakyat kecil 

tidak mampu membeli gandum. Selain itu, tanah biasa yang dipakai 

untuk berburu oleh para petani ditutup dan perburuan oleh petani 

dilarang. Menurut cerita hal ini menyengsarakan sebuah keluarga 

yang beranggotakan empat orang. Salah satu anggota keluarga itu 

adalah Robin Hood.

e. Amerika.

Bicara tentang sejarah pajak modern, kita tidak bisa lepas dari 

sejarah pajak di Amerika. Rakyat pada abad 17-an membayar pajak 

berdasarkan Molasses Act. Tahun 1764 M peraturan ini diubah dengan 

memasukkan bea import atas gula sirup, gula, bir dan komoditi lain. 

Peraturan baru ini dikenal sebagai Sugar Act. Karena Sugar Act tidak 

menaikkan jumlah penerimaan, maka diberlakukanlah Stamp Act 

pada tahun 1765 M. Stamp Act mengenakan pajak langsung yang 

sasarannya adalah atas surat kabar – surat kabar, dokumen-dokumen 

hukum maupun hal-hal yang berhubungan dengan komersial.

Pada tahun 1794 M penduduk Allegeni Barat melancarkan 

pemberontakan whiskey sebagai perlawanan terhadap pajak 

properti yang diperkenalkan oleh Alexander Hamilton tahun 

1791 M. Pajak properti dianggap sebagai perlakuan diskriminatif. 

Presiden Washington mengirimkan tentaranya untuk menumpas 

pemberontakan ini. Para pelaku kedua pemberontakan ini 

dihukum, tapi kemudian diampuni. Pada tahun 1798 M Kongres 

menerapkan pajak properti federal untuk kepentingan angkatan 

darat dan angkatan laut dalam menghadapi kemungkinan perang 

dengan Perancis. Pada tahun yang sama, John Fries melakukan 

perlawanan terhadap pajak baru itu. Pemberontakan ini dikenal 

dengan nama Pemberontakan Fries. Tidak ada yang terluka 

maupun terbunuh, tetapi Fries ditahan dan kemudian diampuni 

oleh Presiden Adam tahun 1800 M. Fries adalah pemimpin unit 

militer yang diperintahkan untuk menumpas atau menghentikan  

segala bentuk kegiatan yang berkaitan  pemberontakan wiskhey.

Pajak Penghasilan diusulkan pertama kali pada masa Perang Sipil 

tahun 1812 M. Pajak ini didasarkan atas British Tax Act 1798 dan 

menggunakan tarif progresif. Tarifnya 0.08% atas penghasilan di 

atas 60 pound dan 10 % atas penghasilan di atas 200 pound. Pajak ini 

dirumuskan tahun 1814 M tetapi tidak pernah diberlakukan karena 

penandatanganan Ghent Treaty tahun 1815 M yang mengakhiri 

kesewenang-wenangan. Tax Act 1861 M menentukan bahwa pajak 

dikenakan, ditagih dan dibayar atas penghasilan tahunan setiap 

orang yang tinggal di Amerika baik yang didapat dari properti, 

perdagangan profesional, pekerjaan, atau magang yang dilakukan 

di Amerika atau tempat lain dari sumber apapun. Tarif menurut 

Act ini adalah 3% atas penghasilan di atas 800 dolar dan 5% atas 

penghasilan yang diperoleh individu-individu yang bertempat 

tinggal (berdomisili) di luar Amerika.Tax Act 1862 M diberlakukan 

dan ditandatangani oleh Presiden Lincoln pada tanggal 1 Juli 1862. 

Tarifnya adalah 3% untuk penghasilan di atas 600 dolar dan 5% atas 

penghasilan di atas 10.000 dolar. Sewa rumah bisa saja dikurangkan 

dari penghasilan. Walaupun rakyat menerima dengan senang hati, 

kepatuhannya tidak terlalu tinggi. Angka-angka setelah Perang Sipil 

menunjukkan bahwa 276.661 orang melaporkan pajaknya pada tahun 

1870 M yaitu tahun tertinggi untuk angka penyampaian SPT. Padahal 

waktu itu jumlah penduduk belum banyak tetapi diperkirakan baru 

kira-kira 38 juta orang.Tax Act 1864 M diberlakukan untuk menaikkan 

penerimaan tambahan guna menyokong Perang Sipil. Senator 

Garret Davis, dalam kaitannya dengan Act ini menyampaikan 

usulan agar pajak dibayar sesuai dengan kemampuan seseorang 

untuk membayar. Tarif pajak untuk Tax Act 1864 M adalah 5% 

atas penghasilan antara 600 dan 5.000 dolar 7,5% atas penghasilan 

antara 5001 dan 10.000 dolar dan 10% untuk penghasilan di atas 

10.000 dolar. Pengurangan nilai sewa dibatasi sampai 200 dolar. 

Aturan yang membolehkan pengurangan untuk perbaikan atau 

reparasi juga ditambahkan. Dengan berakhirnya Perang Sipil 

penerimaan pajak menurun. Tax Act 1864 dirubah setelah Perang 

Sipil berakhir. Sehubungan dengan tersebut selanjutnya tarifnya 

berubah menjadi tarif fl at 5 % dengan pembebasan pajak atas 

penghasilan sampai dengan jumlah penghasilannya 1.000   dolar. 

Dari tahun 1870 sampai 1872 tarif fl at-nya 2,5  % dan pembebasan 

diberikan untuk penghasilan sampai dengan 2.000 dolar. Pajak ini 

diberlakukan pada tahun 1872 dengan mengadakan pembatasan 

tarif yang jelas dan berlaku sebagai sumber penerimaan penting 

bagi Amerika sampai tahun 1913. Pada tahun 1913 Perubahan ke 

16  diterbitkan yang memperbolehkan kekuasaan kongres untuk 

memajaki warga atas penghasilan yang didapat atau diperolehnya 

yang bias berasal dari berbagai tempat atau dari manapun.

Sehubungan dengan hal itu, berarti bagaimanapun, kita memang 

tidak boleh meninggalkan sejarah. Berbagai hal yang berkaitan 

dengan pajak yang kita kenal sekarang, seperti Pajak Penghasilan, 

Bea Cukai, Tax Treaty, Pajak Penjualan, Bea Materai, Restitusi, dan 

bahkan Tax Audit adalah warisan dari sejarah masa lalu. Dengan 

perjalanan panjang yang penuh luka dan peperangan, pajak telah 

mengantarkan kita ke saat ini di mana pajak bisa menjadi alat yang 

efektif dan efi sien untuk membiayai pengeluaran bersama. Karena 

itu biarkanlah luka dan peperangan tetap menjadi masa lalu. Di 

masa sekarang: “Orang Bijak Taat Pajak dan Aparat Pajak Harus Bijak “ 1

B. Perkembangan Pajak Di Indonesia.

Sejarah pajak di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya 

‘huistaks’ yaitu pada tahun 1816.Huistaks adalah  pajak yang dikena-

kan bagi suatu warga negara yang mendiami suatu wilayah atau 

tempat tertentu di atas bumi. Seperti sewa tanah,bangunanatau 

yang sekarang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan.Tetapi 

saat itu, kita (rakyat Indonesia) harus menyetornya ke pemerintah 

Belanda. Berikutnya menunjukkan bahwa jenis - jenis pajak 

bertambah lagi, yaitu :

a. Tahun 1920 ada Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting alias 

Pajak Penghasilan.

b. Tahun 1925 ada Ordonantie op de Vennootschapbelasting alias 

Pajak Perseroan atau sekarang dikenal dengan nama Pajak 

Penghasilan  Badan.

Zaman Belanda dan saat penjajahan Jepang, mereka  memungut 

pajak dari berbagai hasil bumi yang ada di Indonesia. Jauh sebelum itu, 

kerajaan - kerajaan yang ada di Nusantara ini juga sudah menerapkan 

pajak pada masyarakatnya untuk keberlangsungan kerajaan. Hingga 

saat ini, pajak sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal 

ini dapat kita liat dari banyaknya jenis pajak yang ada. Dan,sebagai 

warga Negara yang baik, tentunya kita akan membayar pajak 

yang sudah menjadi kewajiban kita. Karena semuanya juga untuk 

kesejahteraan kita bersama.2 Atau sejarah lain menerangkan bahwa 

Pajak pertama kalinya di Indonesia di awali dengan Pajak Bumi dan 

Bangunan atau lebih kita kenal dengan PBB.3

Pada waktu itu lebih dikenal sebagai pajak pertanahan. 

Pungutan ini diberlakukan kepada tanah atau lahan yang dimiliki 

oleh rakyat. Pajak atas tanah ini dimulai sejak Vereenigde Oostindische 

Compagnie (VOC) masuk dan menduduki Hindia Belanda. Untuk 

lebih jelasnya mengenai sejarah pajak di Indonesia terdapat pada 

buku karangan Profesor Tobias Subekti yang berjudul “Perpajakan 

di Indonesia”.4 Profesor Tobias Subekti adalah seorang profesor 

pajak pertama di Indonesia dan buku ini adalah disertasi beliau.

Pada waktu dulu, Inspektur Liefrinch dari VOC mengadakan 

survey atau penelitian di daerah Parahyangan. Hasil dari penelitian 

tersebut membuat VOC memutuskan untuk memberlakukan 

pajak  pertanahan yang  disebut dengan landrente.5 Rakyat setuju 

atas keputusan Pemerintah Hindia Belanda ini. Rakyat harus 

membayar uang sebesar 80 (delapan puluh) % dari harga besaran 

tanah atau hasil lahan yang dimilikinya. Daendels, seorang Jendral 

yang terkenal akan kekejamannya menyatakan bahwa tanah di 

Hindia Belanda adalah milik dari Belanda. Kependudukan Inggris 

yang dipimpin oleh Raffl es kebijakan landrente berubah. Raffl es 

mengenakan tarif sebesar 2,5 (dua koma lima) % untuk golongan 

pribumi dan tarif 5 (lima) % untuk tanah yang dimiliki oleh bangsa 

lain. Selain itu, Raffl es juga mengeluarkan Surat Tanah sebagai 

Sertifi kat Tanah Internasional bagi penduduk yang dikenal dengan 

nama girik dalam bahasa Jawa.

Ketika, pemerintahan Hindia Belanda kembali, timbul gagasan 

untuk mengenakan pajak penghasilan. Pada tahun 1920-1921 

sudah ada pajak penghasilan terhadap hasil bumi atau hasil lahan 

penduduk. Isitlahnya dikenal dengan nama Versponding Warde yang 

berupa pajak untuk kebun-kebun teh, kelapa, jati, dan tembakau. 

Pengenaan tarifnya sebesar 7,5 (tujuh koma lima) % dari hasil. 

Pada tahun 1934 sudah ada Pajak Kendaraan Bermotor. Setelah 

itu, lahirlah jenis pajak-pajak yang lain yang berkembang hingga 

zaman kemerdekaan hingga sekarang. Oleh karena itulah, kita dapat 

menyebut bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan cikal bakal 

dari pajak di Indonesia.

Pajak secara teratur dan permanen sudah dilakukan sejak 

zaman colonial. Akan tetapi perlu juga diingat bahwa ketika wilayah 

nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan pun sudah ada 

pungutan semacam pajak. Ungkapan semacam itu tercermin dalam 

kata-kata bahasa jawa, misalnya :“asok glondhong pengare-areng, peni-

peni rojo peni, guru bakal guru dadi, ngaturaken putrid tondho lintuning 

sih katresnan.“7 Persembahan itu disampaikan kepada raja dengan 

maksud sebagai wujud rasa hormat dan upeti, yang disampaikan 

oleh rakyat di wilayah kekuasaan kerajaan maupun wilayah 

jajahan. Kiranya perlu diingat bahwa pada masa kerajaan-kerajaan 

di tanah air, fi gure raja dalam hal tertentu dapat dipandang sebagai 

manifestasi dari kekuasaan tunggal kerajaan (Negara). Pemberian 

sukarela (upeti) dari rakyat kepada raja / penguasa, upeti 

berupa barang (natura): padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya 

seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Awalnya upeti hanya untuk 

kepentingan pribadi penguasa karena tidak ada imbal balik kepada 

rakyat, sehingga pembayaran upeti dikarenakan ada tekanan 

(psikologis) karena raja berkedudukan lebih tinggi dari rakyat.

Pergeseran paradigma upeti dalam perkembangannya, upeti 

tidak hanya untuk kepentingan raja tetapi juga untuk rakyat. Upeti 

mulai digunakan untuk kepentingan umum seperti: keamanan, 

pembangunan jalan, saluran air, fasilitas sosial, dan lain-lain setelah 

ada perubahan sifat upeti, kemudian dibuatlah peraturan agar tetap 

ada sifat memaksa yang melibatkan rakyat untuk memenuhi rasa 

keadilan. Pembuatan aturan – aturan ini dimulai sejak kedatangan 

Belanda ke Indonesia, dan sejak saat itulah dikenal istilah pajak. 

Peraturan pajak zaman Belanda : aturan bea meterai; ordonansi 

pajak rumah tangga; ordonansi pajak kekayaan; ordonansi bea balik 

nama; ordonansi pajak upah; ordonansi pajak kendaraan bermotor; 

ordonansi pajak potong; ordonansi pajak pendapatan; dan lain-lain..

Pengenaan pajak secara sistematis dan permanen dimulai 

dengan pengenaan pajak terhadap tanah. Pengenaan pajak 

terhadap tanah atau sesuatu yang berhubungan dengan tanah 

sudah ada sejak jaman colonial. Seperti Contingenten dan Verplichte 

Laverantieen yang lebih dikenal dengan namaTanam Paksa, yang 

menimbulkan perang Jawa pada tahun 1825-1830. Oleh Gubernur 

Jenderal Raffl es, pajak atas tanah tersebut disebut Landrent yang 

arti sebenarnya adalah “sewa tanah”.

Setelah penjajahan Inggris berakhir maka kemudian Indonesia 

dijajah kembali oleh Belanda. Pjak tersebut kemudian diganti 

menjadi Landrente dengan system atau cara pengenaan yang sama. 

Untuk penertiban pemungutannya, menurut Munawir, pemerintah 

Belanda mengadakan pemetaan desa untuk keperluan klasiran 

dan pengukuran tanah milik perorangan yang disebut rincikan. 

Peraturan tentang Landrente dikeluarkan tahun 1907 yang kemudian 

diubah dan ditambah dengan Ordonansi Landrente tahun 1939.

Pada jaman penjajahan Jepang namanya diganti dengan Pajak 

Tanah, dan setelah Indonesia merdeka namanya diubah menjadi 

Pajak Bumi. Istilah Pajak Bumi inipun diubah menjadi “Pajak Hasil 

Bumi”.Yang dikenakan pajak tidak lagi nilai tanah, melainkan hasil 

yang keluar dari tanah, sehingga timbul frustasi karena hasil yang 

keluar dari tanah merupakan objek dari Pajak Penghasilan, yang 

pada saat itu namanya Pajak Peralihan. Oleh karena itu Pajak Hasil 

Bumi ini kemudian dihapuskan pada tahun 1952 sampai tahun 

1959. Rupanya pemerintah sadar akan kekeliruannya sehingga 

sejak tahun 1959 dipungut lagi pajak hasil bumi atas nilai tanah, 

bukan atas hasil yang keluar dari tanah dan bangunan, dengan 

mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Prp 1959, yang 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah ditetapkan 

menjadi undang-undang, 

Disamping pengenaan pajak terhadap tanah, pada masa 

penjajahan Belanda juga dikeluarkan berbagai peraturan 

dibidang pajak. Pada tahun 1908 keluar Inkomsten Belasting, yang 

digunakan sebagi dasar untuk mengenakan pajak pendapatan. 

Setelah keluarnya Ordonasi Pajak Perseroan (PPs) tahun  1925 

maka terhadap pendapatan yang berupa laba bersih perusahaan 

dikenakan Pajak Perseroan (PPs). Ordonasi tersebut mengalami 

perubahan beberapa kali dan terakhir diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968. Sementara itu pada tahun 

1944 keluar Ordonasi Pajak Pendapatan (PPd) yang digunakan 

sebagai dasar untuk mengenakan pajak terhadap pendapatan 

yang diperoleh oleh orang pribadi. Tahun 1959, dengan Lembaran 

Negara 1959 No 109 disisipkan pasal baru, yaitu Pasal 2a sehingga 

membuka kesempatan bagi pengenaan pajak pendapatan terhadap 

wajib pajak badan. Namun, pengenaan pajak pendapatan terhadap 

badan ini sejak tahun 1966 telah dihapuskan.

Pada masa penjajahan, tepatnya pada tahun 1932, dikeluarkan 

Ordonasi Pajak Kekayaan (PKk) yang beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1964.Yang menjadi subyek 

pajak dari pajak kekayaan ini pada prinsipnya adalah orang pribadi, 

buka badan. Akan tetapi menurut Pasal 3 Ordonasi Pajak Kekayaan itu 

ada kemungkinan perseroan, persekutuan, atau pengkongsian dikenai 

PKk untuk menggantikan kedudukan perseronya yang tidak dikenal 

atau diragukan. Obyek pajaknya adalah seluruh kekayaan wajib pajak 

dikurangi hutang-hutang dan kewajiban pada awal tahun pajak.

Pada masa-masa awal kemerdekaan juga pernah dikeluarkan 

peraturan dibidang pajak. Pada tahun 1950 dikeluarkan Undang-

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar 

bagi Pajak Peredaran (Barang), yang dalam tahun 1951 diganti 

dengan Pajak Penjualan (PPn) 1951.Pajak ini dikenakan terhadap 

pemakaian umum yang dapat menjadi Pajak Penjualan Dalam 

Negari dan Pajak Penjualan Impor. Sebagai subyek pajaknya 

adalah pihak pabrikan dan pengusaha jasa. Dalam hal pemungutan 

pajak, oleh UUD RI  1945 pada awalnya menetapkan Pasal 23 ayat 2 

: “Segala pajak untuk Negara berdasarkan undang-undang”. Selanjutnya 

Pasal 23 ayat (2) UUD RI 1945 diamandemen dengan  Pasal 23A 

Undang Undang Dasar RI 1945 yang ,menyebutkan bahwa: ”Pajak 

dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 

dengan undang-undang”,. Adapun ketentuan - ketentuan undang-

undang dibidang perpajakan yang “dilahirkan” sesuai apa yang 

dikehendaki oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945, diantaranya beberapa undang-undang :

1). Undang-Undang  RI  Nomor  28  Tahun 2007 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang  RI  Nomor  6 Tahun 1983 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2). Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang 

Pajak Penghasilan. 

3).  Undang-Undang RI  Nomor  42  Tahun  2009  Tentang Peubahan 

Ketiga Atas Undang Undang RI No. 8 Tahun 1983 Tentang  Pajak 

Pertambahan Nilai  atas Barang dan jasa serta Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah.

4).  Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan 

ketiga Atas Undang Undang RI No. 12 Tahun 1985 Tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan.

5).  Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.

6). Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan 

Penyelesaian Sengketa Pajak (sudah tidak belaku lagi karena 

sudah  dicabut berlakunya)

7). Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8). Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa.

9). Undang-Undang RI Nomor  20 Tahun  2000 Tentang  Bea  

Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan.

C. Penerimaan Pajak Dibeberapa Negara.

  Dewasa ini, diperbagai Negara (leave reply), pajak merupakan 

sumber penghasilan Negara dan semangkin tinggi nilai pajak yang 

di tetapkan pemerintah maka semangkin besar pendapatan atau 

penerimaan  yang akan di dapatkan oleh  Negara. Dan pajak yang 

di dapatkan negara tersebut akan digunakan untuk pembangunan 

negara agar supaya rakyat menjadi lebih sejahtera kehidupannya. 

Terkait dengan hal dimuka berikut ini ada 10 negara dengan nilai 

pajak tertinggi di dunia, yang meliputi :

a. Irlandia.

Rasio pajak penghasilan: 48%  Penghasilan rata-rata 2010: US$ 

50.400. Tingkat pajak Irlandia merupakan yang tertinggi dibanding 

negara Eropa Utara lainnya. Faktanya, Eropa Utara termasuk area 

dengan pajak penghasilan pribadi tertinggi kedua di dunia.

b. Finlandia.

Rasio pajak penghasilan: 49,2%. Penghasilan rata-rata 2010: 

US$ 49.000. Tingkat marjinal rata-rata Finlandia saat ini 49.2% dan 

berlaku untuk penghasilan US$ 91.000. Pada 2004, Finlandia sempat 

menetapkan pajak 53,5% untuk melawan efek infl asi.

c. Inggris.

Rasio pajak penghasilan: 50% Penghasilan rata-rata 2010: US$ 

52.320 Inggris menaikkan 10% tingkat pajak tertingginya jadi 50% 

pada 2010. Maret lalu, pemerintah Inggris menurunkan tingkat 

pajak untuk warga berpenghasilan tertinggi menjadi 45% dan 

mulai efektif berlaku April 2013.

d. Jepang.

Rasio pajak penghasilan: 50% Penghasilan rata-rata 2010: US$ 

52.200 Jepang satu-satunya negara Asia yang masuk daftar 10 besar. 

Rata-rata tingkat pajak negara di Asia 23%.Tingkat pajak penghasilan 

tertinggi Jepang dikenakan untuk warga berpenghasilan US$ 217.000.

e. Belgia.

Rasio pajak penghasilan: 50% Penghasilan rata-rata 2010: 

US$ 52.700 Tingkat pajak Belgia lebih tinggi 5% dari rata-rata 

negara Eropa Barat lainnya yang dikenal sebagai area berpajak 

tertinggi nomor satu di dunia. Pajak 50% dikenakan bagi warga 

berpenghasilan mulai dari US$ 46.900.

f. Austria.

Rasio pajak penghasilan: 50%. Penghasilan rata-rata 2010: US$ 

50.700. Austria kerap duduk di posisi pertama negara yang paling 

nyaman ditinggali di dunia. Namun pajak yang dikenakan kepada 

warganya termasuk paling tinggi di Eropa.Tingkat pajak tertinggi 

dikenakan untuk warga berpenghasilan US$ 80.000.

g. Belanda.

Rasio pajak penghasilan: 52%Penghasilan rata-rata 2010: US$ 

57.Tingkat pajak Belanda termasuk tinggi dibanding negara Eropa 

Barat yang rata-rata mematok 45,7%. Penghasilan tertinggi yang 

dikenai pajak 52% adalah US$ 74.500.

h. Denmark.

Rasio pajak penghasilan: 55,4%. Penghasilan rata-rata 2010: 

US$ 64.000 Denmark pernah menerapkan tingkat pajak tertingginya 

yaitu 62,3% pada tahun 2008. Penghasilan tertinggi yang dikenai 

pajak paling mahal adalah US$ 76.000.

i. Swedia.

Rasio pajak penghasilan: 56,6% Penghasilan rata-rata 2010: 

US$ 48.800 Tingkat pajak tertinggi dikenakan pada penghasilan 

US$ 81.000. Seluruh penghasilan dari pajak dialokasikan untuk 

keamanan sosial. Menurut OECD, Swedia menghabiskan sebagian 

besar PDB-nya pada pelayanan sosial paling banyak dari negara 

lain di dunia. Warga Swedia menerima pendidikan gratis, fasilitas 

kesehatan bersubsidi, transportasi publik dan pensiun dasar, 

semuanya ditanggung pemerintah.

j. Aruba.

Rasio pajak penghasilan: 58,95% Penghasilan rata-rata 2010: 

Negara yang dikuasai Belanda ini punya tingkat pajak tertinggi di 

dunia sekaligus jadi satu-satunya negara di Amerika yang masuk 

daftar 10 besar. Pada tahun 2007, tingkat pajak Aruba sempat 

mencapai 60%. Warga yang dikenai pajak 58,95% adalah kaum 

lajang dan berpenghasilan USD 165.000. Sementara bagi yang sudah 

menikah ‘hanya’ dikenai pajak 55,85%.Pulau kecil di Kepulauan 

Karibia ini memiliki tingkat pajak tertinggi dari rata-rata 26,7%. 

Bahama, Bermuda dan Cayman Islands bahkan tidak mengenakan 

pajak penghasilan pribadi. Aruba memang dikenal memiliki 

standar hidup paling tinggi dibanding negara Kepulauan Karibia 

lainnya. Pemasukan dari pajak sudah direncanakan dialokasikan 

untuk asuransi kesehatan, pensiun dan kecelakaan premium.

D. Penafsiran Peraturan Pajak.

Masalah penafsiran peraturan perpajakan tidak dapat 

dihindari, terutama jika menghadapi permasalahan yang belum 

atau sudah ada aturan pajaknya, tetapi tidak atau kurang jelas. Lalu 

tafsiran pihak mana yang paling kuat?  Dalam hal terjadi perbedaan 

penafsiran peraturan perpajakan yang mengakibatkan sengketa 

perpajakan, maka hakim badan peradilan pajaklah yang akan 

memutuskan. Oleh karena itu seharusnya putusan-putusan badan 

peradilan pajak seharusnya dapat digunakan sebagai yurisprudensi 

di lapangan. Untuk menafsirkan peraturan perpajakan seseorang 

tidak dapat hanya memperhatikan redaksinya saja. Peraturan yang 

kredibel adalah peraturan yang tidak menimbulkan multi tafsir 

sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Berikut ini cara - 

cara penafsiran peraturan perpajakan yang disusun berdasarkan 

kekuatan hukumnya.

a. Penafsiran Otentik.

Penafsiran peraturan dengan melihat maksud si perumus 

undang - undang atau peraturan itu sendiri. Dalam hal ini peraturan 

sudah memberikan defi nisi - defi nisi yang biasanya dijelaskan 

pada pasal 1 yang berkaitan dengan pengertian-pengertian. Istilah 

- istilah tertentu yang dianggap penting sering diberikan defi nisi 

secara khusus, namun demikian dalam praktek tidak semua 

peraturan menjelaskan mengenai istilah - istilah yang digunakan 

dalam peraturan itu sendiri.Tafsiran yang ada di dalam memori 

penjelasan undang - undang seringkali masih bisa diperdebatkan 

di muka pengadilan. Demikian juga tafsiran yang dilakukan oleh 

fi skus maupun Wajib Pajak tidak mengikat bagi pihak lainnya.

b. Tafsiran Sistematis. 

Penafsiran peraturan perpajakan dengan memperhatikan 

peraturan-peraturan lain yang terkait dan masih berhubungan. 

Hukum perpajakan yang terdiri dari undang-undang sampai dengan 

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya merupakan satu 

kesatuan yang saling berhubungan secara logis sehingga penafsirannya 

harus dikaitkan antara peraturan yang satu dengan lainnya. Oleh 

karena itu pemahaman seorang fi skus atau Wajib Pajak akan sangat 

ditentukan oleh penguasaannya di bidang perpajakan. Pengetahuan 

mengenai ilmu akuntansi dan ilmu hukum akan sangat membantu 

dalam melakukan penafsiran undang-undang.

c. Tafsiran Historis

Penafsiran undang-undang dengan melihat pada kronologis 

atau sejarah dibuatkan undang-undang tersebut dikaitkan dengan 

perkembangan hukum secara umum atau yang masih ada 

hubungannya. Akan lebih baik lagi kalau dalam menafsirkan secara 

historis diperoleh juga draft Rancangan Undang – Undang (RUU), 

risalah rapat para pembuat undang-undang, memori penjelasan umum 

dan pasal perpasal, jawaban pemerintah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), notulen sidang komisi dan sebagainya. Dengan 

memahami dokumen-dokumen tersebut, maka akan diketahui asbabun 

nuzul dari suatu aturan perpajakan. Hukum pajak memiliki kontinuitas 

yang memiliki sejarah perkembangannya dan tidak datang sekonyong-

konyong. Oleh karena itu suatu aturan perpajakan seharusnya dapat [ 

bisa dipahami sejarah perkembangannya sampai saat ini.

d. TafsiranSosiologis

Penafsiran aturan perpajakan yang dikaitkan perkembangan dan 

dinamika yang terjadi di masyarakat. Seperti kita ketahui bersama 

bahwa masyarakat akan mengalami perkembangan yang sangat 

dinamis, sementara hukum tertulis tidak bisa berubah setiap saat. Oleh 

karena itu hakim sebagai pelaksana undang-undang perlu melakukan 

penyesuaian antara undang-undang dengan perkembangan 

masyarakat. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk lebih memberikan 

rasa keadilan bagi masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisinya.

Penafsiran sosiologis diharapkan dapat membentuk perilaku tertentu 

di masyarakat. Namun demikian jangan sampai hakim badan peradilan 

pajak menafsirkan undang-undang secara subyektif sehingga justru 

menimbulkan ketidakadilan.

e. Tafsiran Gramatikal.

Merupakan cara penafsiran undang-undang yang didasarkan 

pada tata bahasa yang terdiri dari rangkaian kata yang membentuk 

kalimat yang disusun oleh pembuat undang-undang. Tafsiran ini 

lebih didasarkan pada arti dari masing-masing kata yang membentuk 

kalimat dalam undang-undang. Pandangan para ahli hukum 

atas tafsiran gramatikal ini cukup bervariasi. Sebagian ahli hukum 

mengatakan bahwa tafsiran gramatikal ini merupakan tafsiran yang 

paling utama, artinya jika kata-kata undang-undang sudah cukup jelas, 

maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata undang-undang, 

meskipun maksud dari para pembuat undang-undang tidak sama 

dengan arti kata-kata tersebut. Sebagian ahli hukum lain menyatakan 

bahwa penafsiran gramatikal memiliki kedudukan yang lemah karena 

arti kata-kata dalam undang-undang bisa berbeda antara orang yang 

satu dengan lainnya. Oleh karena itu penafsiran peraturan perpajakan 

sebaiknya dicari cara penafsiran mana yang paling tepat.

g. Tafsiran Analogis

Penafsiran atas suatu peraturan dengan cara memperluas 

cakupan peraturan tersebut ke permasalahan yang sejenis atau setara 

atau analog yang tidak ada aturannya secara spesifi k. Penafsiran cara 

ini akan cenderung bersifat ekstensif karena akan memperluas arti 

suatu peraturan. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH dalam 

bukunya Asas dan Dasar Perpajakan, cara penafsiran analog ini dalam 

hukum pajak tidak bisa diterapkan karena bila cara ini diterapkan, 

maka akan memberi suatu akibat yang berbahaya yaitu pajak akan 

diperluas hingga obyek yang semula tidak kena pajak. Akibatnya wajib 

pajak dirugikan dan menjadikan tidak adanya kepastian hukum.

h. Tafsirana Contrario

Merupakan penafsiran suatu peraturan perpajakan dengan 

mendasarkan pada kebalikan atau perlawanan pengertian suatu 

masalah yang belum diatur dengan persoalan yang diatur secara tegas 

dalam ketentuan perpajakan. Cara berpikir yang digunakan adalah 

secara terbalik. Misalnya dalam menentukan perlakuan perpajakan 

atas iuran pensiun kepada dana pensiun yang belum disetujui oleh 

Menteri Keuangan. Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 

KEP-545/PJ./2000 jo PER-15/PJ/2006 diatur mengenai perlakuan 

iuran pensiun kepada dana pensiun yang sudah disahkan oleh Menteri 

Keuangan, tetapi tidak diatur mengenai perlakuan perpajakan iuran 

pensiun kepada dana pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan. 

Jika menggunakan penafsiran secara a contrario, maka perlakuan 

perpajakan iuran pensiun kepada dana pensiun yang belum atau 

tidak disahkan oleh Menteri Keuangan adalah sama dengan perlakuan 

perpajakan atas premi asuransi. Penafsiran peraturan perpajakan 

sebenarnya boleh dilakukan oleh siapapun, tetapi penafsiran tersebut 

bersifat tidak mengikat. Penafsiran yang mengikat adalah penafsiran 

otentik menurut undang-undang dan tafsiran hakim peradilan pajak 

dalam hal terjadi sengketa pajak antara wajib pajak dengan fi skus.

E. Beberapa Sektor Penerimaan Negara.

Dalam penyelenggaraan organisasi negara,  pemerintahan 

negara memiliki beberapa fungsi, antara lain ialah : (a). Melaksanakan 

penertiban (law and order), (b). Mengusahakan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat, (c).Pertahanan (d).Menegakkan keadilan. 

Untuk merealisasi fungsi negara, maka negara memerlukan 

berbagai macam penerimaan yang berasal dari berbagai sektor.  

Sebagai contoh, sumber – sumber  penerimaan  negara berasal dari 

sektor pajak, denda, kekayaan alam, bea dan cukai, kontribusi, 

royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik 

Negara / Daerah  dan sumber-sumber lainnya yang halal. Adapun 

masing-masing pengertian penerimaan Negara, sebagai berikut :

a. Kontribusi, pungutan yang dilakukan pemerintah kepada 

sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah 

disediakan oleh pemerintah.

b. Bea cukai, pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Bea Cukai berdasarkan Undang Undang  Kepabeanan 

yang berlaku (UU No.10/1995).

c. Kepabeanan, segala sesuatu yang behubungan dengan peng-

awasan dan pemungutan Bea Masuk atas lalu lintas barang 

yang masuk atau keluar daerah pabean.

d. Retribusi, pungutan yang dilakukan secara langsung oleh 

negara sehubungan dengan penggunaan jasa yang disediakan 

oleh negara, baik berupa Jasa umum, Jasa usaha, maupun 

perizinan tertentu tanpa mendapat kontraprestasi dari negara.

e. Iuran, pungutan yang dilakukan Negara sehubungan dengan 

peng  gunaan jasa yang disediakan oleh negara  untuk kepentingan 

se kelompok orang, seperti iuran TV, air, Listrik, telpon, dan lain-

lain.

f. Sumbangan, pungutan yang dilakukan oleh Negara bagi 

golongan penduduk tertentu saja, karena prestasi itu tidak 

ditujukan kepada penduduk seluruhnya sehingga biaya-biaya 

yang dikerluarkan dari kas umum untuk prestasi pemerintah 

tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum.

g. Laba BUMN, pendapatan  negara yang didapatkan dari penghasilan 

BUMN baik , Perusahaan umum dan Perusahaan jawatan, dan 

hasilnya akan dimasukan kembali ke dalam APBN.

Perkembangan terkait dengan defi nisi pajak yang sudah 

berkembang saat ini lebih luas karena dilakukan  oleh para pakar 

di bidang hukum, ekonomi maupun administrasi. Jika dilihat kembali 

pengertian pajak yang terdapat di Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 

1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan pun 

lebih dekat pengertian pajak dari paradigma hukum. Pendapat 

Bruno Peter, bahwa konsep pajak tidak bisa hanya dilihat semata-

mata hanya sebagai metode untuk mengumpulkan penerimaan 

negara guna membiayai pemerintahan. Pajak sebagai tujuan 

demokratis, yaitu mengalokasikan beban pajak secara adil bagi seluruh 

masyarakat dan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong 

terciptanya kesejahteraan

Lebih lanjut lagi pendapat serupa juga diungkapkan oleh 

Irianto dalam desertasinya pajak dalam perspektif politik. Pajak 

adalah Saham Politik  rakyat atas negara sehingga rakyat memiliki 

hak-hak istimewa dalam setiap politik untuk menentukan kebijakan 

negara. Menurut Irianto, saham politik sebagai bukti setoran 

modal dari rakyat kepada negara guna berdirinya sebuah negara 

sehingga menjadi bukti kepemilikan rakyat atas negara yang 

direpresentasikan dengan kepemilikan hak suara dalam penentuan 

keputusan politik. 

   Sedangkan hak-hak istimewa dalam proses politik disini adalah 

untuk mendapatkan prioritas dipilih dan memilih penyelenggara 

negara termasuk melakukan penilaian atas perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyelengaaan Negara. 

Dengan landasan itu maka dapat dibangun suatu argumen yang 

melegitimasi bahwa pajak sebagai realitas politik menjadi kuat 

dan jelas. Pajak tidak bisa dipahami sebagai instrumen ekonomi 

pemerintah yang digunakan hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter (pembiayaan penyelenggaran pemerintahan). 

Pajak telah menjadi instrumen politik ketika digunakan oleh 

sebuah pemerintah saat menjalankan fungsinya sebagai regulator, 

yaitu memainkan peran untuk membatasi kepemilikan kaum kaya 

serta melindungi dan mendorong kaum yang lemah secara ekonomi 

melalui pembagian penghasilan10 . 

Adanya hubungan timbal balik antara negara dengan rakyat 

disini bersifat mutual (saling menguntungkan) sesuai dgn slogan 

demo-krasi, pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. 

Sebuah keniscayaan dalam berdemokrasi dan iklim politik terbuka 

pelaksanaan pengeloaan pajak membutuhkan keterlibatan rakyat. 

Pertanyaannya sudah sejauh manakah keterlibatan rakyat 

dalam pengelolaan pajak? Partisipasi rakyat tidak bisa diabaikan 

dalam berdemokrasi, begitu pula asas-asas politik demokrasi harus 

tercermin dalam setiap proses-proses  perpajakan. 

Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan 

kebijakan perpajakan, rakyat harus terlibat didalamnya. Menurut 

Irianto, rakyat merupakan pemegang mandat tertinggi dalam sistem 

politik Indonesia sehingga perlu dibuka akses bagi rakyat untuk 

mengkontrol kebijakan perpajakan. Kesetaraan antara rakyat selaku 

wajib pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak dirasa masih 

kurang. Karena tingkat partisipasi dan sekaligus akses masyarakat 

terhadap proses perpajakan masih rendah, hal ini  menunjukan 

bahwa masyarakat hanya sekedar menunaikan kewajibannya yang 

menandakan sekaligus menegaskan bahwa tingkat demokratisasi dalam 

bidang perpajakan masih rendah. 

Diperlukan adanya instrumen-instrumen yang mampu untuk 

menjembatani komunikasi antara negara dengan rakyat sehingga 

hak yang melekat di rakyat selaku wajin pajak dapat terpenuhi. 

Komunikasi disini diartikan adanya keterwakilan rakyat dalam 

proses pengambilan kebijakan perpajakan. Seperti hal layaknya 

pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, karena  Dewan 

Perwakilan Rakyat  berhak menolak RUU-APBN.

Kebijakan perpajakan yang hak prerogatifnya milik 

pemerintah (seperti PP,PMK,SE) sama krusialnya dengan RAPBN 

dimana besaran tarif pajak yang diberlakukan akan menyangkut 

masyaakat selaku wajib pajak dan bahkan akan mempengaruhi 

perekonomian maupun dunia usaha. Bahkan Ikatan Konsultan 

Pajak, saat ini tidak bisa dikatakan sebagai keterwakilan rakyat tapi 

bisa dikatakan sebagai keterwakilan para konsultan pajak. Seperti 

layaknya HKTI yang memiliki peran besar dalam melindungi dan 

membela masyarakat petani Indonesia. Untuk itu perlu diciptakan 

instrument-instrumen formal yang dapat dijadikan jembatan antara 

negara dan masyarakat dalam perumusan kebijakan perpajakan. 

A. Posisi Pajak Dalam Pembangunan.

Pajak semakin penting dalam pembangunan nasional. Konklusi 

ini tampak pada  keputusan pemerintah untuk menaikkan target 

penerimaan pajak setiap tahun.Seperti diketahui, dalam RUU-

APBN 2012, penerimaan pajak direncanakan mencapai Rp1.019,3 

triliun. Jumlah ini hampir 79 (tujuh puluh Sembilan)  % dari total 

pendapatan negara atau naik Rp140,6 triliun atau sekitar 16 (enam 

belas) % dari target APBN-P 2011. Dari total target penerimaan 

pajak tahun 2012 sebagai berikut :

      >PPh    =Rp 512,8 triliun, 

      >PPN dan PPnBM) =Rp 350,3 triliun, 

      >PBB                      =Rp   35,6 triliun, 

      >Cukai              =Rp   72,4 triliun, 

      >perpajakan lainnya  =Rp     5,6 triliun.

      >bea masuk   =Rp   23,5 triliun 

      >bea keluar   =Rp   18,9 triliun.

Muncul tanggapan sejumlah kalangan yang menyoal rencana 

pemerintah menaikkan target penerimaan pajak. Tanggapan itu 

pada umumnya mengatakan bahwa target tersebut tidak realistis 

bahkan dianggap mencederai rasa keadilan rakyat yang selama 

ini taat membayar pajak. Alasannya, RUU-APBN 2012 itu minim 

stimulus untuk membuka kesempatan rakyat meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan.Padahal, target kenaikan pajak yang 

ideal harus dibarengi dengan upaya serius negara menaikkan taraf 

hidup masyarakat. Dalam kaitan ini, pengamat ekonomi Universitas 

Indonesia Jakarta, Aris Yunanto secara tegas mengatakan bahwa 

rencana pemerintah yang menaikkan target pajak namun minim 

stimulus, pertumbuhan hanya akan menekan wajib pajak lama yang 

potensial atau intensifi kasi tanpa ekstensifi kasi. Aris Yunanto, lalu 

menunjuk RUU-APBN 2012 yang dia sebut tidak atraktif. 

Apalagi, kata Aris Yunanto, penerimaan pajak selama ini 

terkesan hanya untuk kepentingan pemerintah dan mengabaikan 

konsekuensi memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan 

akuntabel.11 Pendapat tersebut di atas ada benarnya. Tengoklah 

keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai pada tahun 

2012 sebesar rata-rata 10 (sepuluh) persen. Konsekuensinya, belanja 

pegawai dalam RUU-APBN 2012 ini meningkat Rp 32,8 (tiga puluh 

dua koma delapan) triliun dari alokasi belanja pegawai dalam 

RUU-APBN-P 2011 yang besarnya Rp182,9 (seratus delapan puluh 

dua koma sembilan) triliun. Menurut pemerintah, alokasi belanja 

pegawai yang ditetapkan sebesar Rp 215,72 triliun di dalam RUU-

APBN 2012 tidak dapat dihindari, sebab merupakan kelanjutan 

dari rencana pemerintah untuk meneruskan program reformasi 

birokrasi di Kementerian/Lembaga yang masih akan berjalan 

selama tahun 2011-2012. 

Pajak ,sebuah instrumen yang menandai relasi negara dengan 

warga negara dan segenap subyek hukum yang dikenai kewajiban 

pajak menurut undang-undang. Sebagai instrumen relasional, di 

sana ada soal hak, kewajiban, dan keadilan. Kebijakan perpajakan yang 

lebih condong kepada pendulum kewajiban tentu akan dirasakan 

tidak adil oleh wajib pajak, jika aspek pemenuhan hak wajib pajak 

atau rakyat yang harus dilakukan oleh negara terabaikan.

B. Sisi Keadilan Pajak.

Dalam kondisi inilah pajak lalu dipertanyakan sisi keadilannya. 

Sementara peningkatan kesejahteraan   tertatih - tatih, target 

penerimaan pajak justru melaju setiap tahunnya. Rasa keadilan 

pun makin terusik tatkala rakyat menyaksikan belanja pegawai 

yang terus melaju dengan menggunakan sandaran pada reformasi 

birokrasi.Akibat eformasi birokrasi,bahwa reformasi birokasi telah 

menguras anggaran yang tidak sedikit. Namun, manfaatnya bagi 

rakyat masih dipertanyakan.

Korupsi yang melilit tubuh birokrasi pemerintah bahkan belum 

dapat diatasi dengan reformasi birokrasi. Maka,wajar jika muncul 

tudingan bahwa pajak hanya melayani kepentingan pemerintah. 

Penting diingatkan, bahwa semakin tinggi target penerimaan 

pajak, maka semakin gencar pula aparat pajak (pemerintah) 

dalam menagih pajak kepada masyarakat (warga). Hal ini tampak 

dikelurahan- kelurahan yang secara terang-terangan mengatakan 

tidak akan melayani warga yang belum membayar pajak, terutama 

Pajak Bumi dan Bangunan. Problematika selanjutnya adalah apakah 

membayar pajak itu suatu kewajiban?. Benar bahwa membayar 

pajak adalah merupakan suatu kewajiban. Tetapi, pada saat yang 

sama, pemerintah juga berkewajiban membantu warga dalam 

meningkatkan kesejahteraan mereka. Maka, peningkatan target 

penerimaan pajak mutlak harus diikuti peningkatan kesejahteraan 

rakyat. Agar supaya rakyat dapat merasakan langsung manfaat 

pajak yang telah dibayar olehnya. 

A. Alasan Pembenar Negara Memungut Pajak.

Pada dasarnya setiap masyarakat yang  mendirikan organisasi 

(termasuk organisasi yang dinamakan negara) bukan merupakan 

tujuan akhir; tetapi merupakan tujuan awal untuk mewujudkan 

tujuan selanjutnya.Demikian pula, negara Indonesia yang didirikan 

pada 17 Agustus 1945 bukan juga merupakan tujuan akhir.Karena 

Indonesia sebagai negara, memiliki tujuan yang telah ditetapkan 

dalam alenia ke IV Pembukaan Undang Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 yang harus diwujudkan. Tujuan negara Indonesia 

meliputi: 

1. melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,

2. mencerdaskan kehidupan bangsa,

3.  memajukan kesejahteraan umum, dan 

4.  ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.

Guna mewujudkan tujuan negara, pada setiap pemerintahan 

negara memerlukan berbagai macam unsur pendudukung, 

meliputi :Struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) , 

Peraturan perundang-undangan, Program-pogram  kerja, maupun 

Sumber-sumber penerimaan negara. Contoh, sumber-sumber 

menerimaan negara di Indonesia :pajak, Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP), dan Hibah. Meskipun sektor pajak zaman dahulu, 

masa sekarang maupun masa yang akan datang merupakan 

salah satu sumber pendapatan negara,  tetapi dalam dalam 

perkembangannya diperlukan alasan mengapa negara memiliki 

kewenangan memungut pajak dari warganya?. Adapun teori-teori 

pembenar negara memungut pajak, sebagai berikut :

1. Teori asuransi.

Negara mempunyai tugas melindungi orang dan segala 

ke pentingan atau keselamata atau keamanan jiwa dan harta 

bendanya sebagai mana pada perjanjian asuransi  untuk keperluan 

perlindungan diperlukan pembayaran premi. Dalam hal ini pajak 

diibaratkan pembayaran premi kepada negara. Akan tetapi dalam 

perkembangan saat ini Negara tidak bisa diibartakan dengan sektor 

asuransi. Karena, kewajiban Negara memberikan perlindungan 

kepada warga negaranya tidak didasarkan atas pembayaran pajak. 

Tetapi didasarkan atas tugas kewajiban Negara melindingan semua 

warga negaranya yang membayar pajak atau yang tidak membayar 

pajak karena belum memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Baik 

warga Negara yang berada di dalam negeri maupun yang berada 

di Negara lain. Sedang lembaga asuransi tugas kewajibannya hanya 

terbatas memberi perlindungan khusus bagi anggota masyarakat 

yang terdaftar sebagai nasabahnya dan yang telah memenuhi 

kewajiban membayar premi yang telah disepakati.

2. Teori bhakti.

Teori ini berdasar atas paham “ organische Staatsleer” sehingga 

diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat negara inilah maka 

timbul hak mutlak untuk memungut pajak.Semenjak berabad-

abad hak ini telah diakui dan orang selalu menginsafi nya sebagai 

kewajiban asli untuk membuktikan tanda bhaktinya terhadap 

negara dalam bentuk pembayaran pajak. Sedang diabad yang 

“melahirkan” Negara modern sama dengan Negara hukum. Maka 

Negara  modern (hukum) dalam membuat kebijakan pemungutan 

pajak tentu ada keharusan didasarkan atas peraturan perundang-

undangan. Seperti halnya di Indonesia yang merupakan Negara 

modern sekaligus sebagai Negara hukum, kebijakan pemungutan 

pajak didasarkan pada Pasal 23 A Undang Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 : “Segala pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa 

untuk keperluan Negara berdasar peraturan perundang-undangan”. Hal 

tersebut menunjukan bahwa siapapun (termasuk Negara) tidak 

berhak dan berwenang memungut pajak kecuali sudah dibuatkan 

dan diberlakukan peraturan perundang-undangnya.

2. Teori kepentingan.

Pada awalnya teori ini hanya memperhatikan pembagian 

beban pajak harus dipungut dari penduduk. Pembagian beban 

terkait dengan kepentingan masing-masing orang, dan kepentingan 

satu dengan lainnya bisa berbeda.Berdasarkan paham organische 

staatsleer karena sifat yang dimiliki oleh negara, maka timbul hak 

mutlak memungut pajak yang dimiliki negara.Pajak yang dipungut 

oleh Negara akan dikelola untuk tujuan kepentingan umum. 

3. Teori gaya beli.

Menurut teori ini, lembaga penyelenggara kepentingan 

masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan  pemungutan 

pajak, bukan untuk kepentingan individu maupun negara tetapi 

untuk kepentingan keduannya

4. Teori gaya pikul.

Teori ini menjelaskan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak 

30  Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia

pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya berupa 

perlindungan jiwa dan harta bendanya.Untuk tugas itu diperlukan 

biaya maka selayaknya masyarakat yang mendapat perlindungan 

negara membayar pajak.

6. Berdasarkan hukum. 

Dalam Undang Undang Dasar  RI 1945, bahwa pengenaan 

dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan 

negara hanya boleh dilakukan apabila berdasarkan undang- undang 

(Pasal 23 ayat 2 sudah diamandemen menjadi Pasal 23A UUD RI 1945). 

Hal itu mengandung makna bahwa siapapun (termasuk Negara) 

tidak memiliki hak memungut pajak apabila tidak dibuatkan lebih 

dahulu undang-undang sebagai landasan hukumnya. Keberadaan 

hukum pajak di setiap Negara harus dapat memberi jaminan 

hukum untuk menyatakan ataumewujudkan keadilan yang tegas 

baik untuk Negara sebagai pihak yang memungut pajak maupun 

untuk masyarakat sebagai pembayar pajak. 

B. Defi nisi Pajak Dan Hukum Pajak.

1. Defi nisi Pajak.

a. Pajak, iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari 

sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-

undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa 

timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke-

uitgaven) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau 

pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang 

keuangan.12 Dalam perkembangannya di sektor perpajakan 

dewasa ini ternyata tidak melulu dalam pembayaran pajak 

hanya terbatas beralihnya kekayaan sector partikelir ke sektor 

pemerintah, karena dalam UU Pajak Penghasilan di Indonesia 

yang menjadi subyek pajak bukan terbatas sektor swasta tetapi 

12 Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar HukumPajak Dan PajakPendapatan 1944, 

Eresco, Jakarta-Bandung, 1979,h.23

ada juga subyek pajak yang berasal dari sektor non-swasta ( 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD).  

b. Pajak menurut Andriani, merupakan iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang membayarnya 

menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi 

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

c. Pajak menurut defi nsi Prancis, bahwa pajak merupakan 

bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan 

oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk 

menutup belanja pemerintah

d. Pajak menurut Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919), 

bahwa pajak bantuan uang secara insidental atau secara periodik 

(dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan 

yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, 

dimana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan) yang karena 

undang-undang telah menimbulkan hutang pajak.

e. Pajak menurut Edwin, bahwa uang pajak digunakan untuk 

produksi barang dan jasa, jadi benefi t diberikan kepada 

masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkannya apalagi secara 

perorangan. 

f. Pajak menurut Feldman, bahwa pajak merupakan prestasi 

yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa 

(menurut norma-norma  yang ditetapkan secara umum) tanpa 

adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk 

menutupi pengeluaran umum. 

g. Pajak menurut Smeets, bahwa pajak adalah prestasi kepada 

pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan 

yang dapat dipaksakan tanpa ada kontraprestasi yang dapat 

ditunjukkan.

h. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock 

Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor 

swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, 

namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang 

ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung 

dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-

tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

i. Pajak menurut Soeparman, bahwa pajak iuran wajib berupa 

uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan 

norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-

barang  dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 

umum. 

j. Menurut Rohmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Defi nisi tersebut kemudian 

dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah 

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk 

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai 

public investment.

k. Pajak, adalah pungutan yang dilakukan oleh Negara, untuk 

kepentingan pembiayaan Negara, berdasarkan undang-undang, 

pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan kepada pembayar pajak 

tidak mendapat jasa balik secara langsung.

l. Pajak, merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah 

terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang 

yang ada tanpa harus memberikan imbalan langsung.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan 

pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara 

untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan.Di Negara hukum, kebijakan pemungutan pajak 

harus dibuatkan landasan hukum, apabila  tidak dibuatkan landasan 

hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan 

masuk katagori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan 

liar (pungli). Keberadaan pajak diakibatkan karena fungsi pajak 

yang dibutuhkan oleh setiap Negara (fungsi kas Negara dan fungsi 

mengatur), karena Negara harus memberikan perlindungan dan 

pelayanan bagi rakyatnya, sehingga Negara menciptakan pajak untuk 

mengumpulkan dana, supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya. 

Bahwa posisi pajak merupakan pilar (penopang) Negara.Sehingga 

Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Papua memiliki potensi yang 

besar sebagai penopang ekonomi Negara melalui pemungutan 

pajak.

Filosofi  pajak klasik mengatakan bahwa « Taxes are the sinews 

of the State”. Filosofi  kontemporer  “ Taxes are the blood of the state “, 

untuk membangun infrastruktur umum itu berasal dari pemerintah 

bukan dari rakyat. 

Manfaat pajak adalah untuk membiayai pembangunan. Seperti 

:Pajak Bumi dan Bangunan, kita wajib membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan karena kita menempati wilayah Negara. Membiayai 

belanja Modal : yaitu belanja pegawai, barang, membangun sarana 

publik.  Pajak yang didapat oleh pemerintah pusat juga di transfer 

ke daerah untuk kelangsungan pergerakan pembangunan di daerah 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

2. Defi nisi Hukum Pajak. 

Hukum Pajak, adalah kumpulan peraturan-peraturan yang 

dipergunakan untuk mengatur hubungan hukum antara Negara 

(Fiscus) sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar 

pajak. Hal itu, menunjukan bahwa di bidang perpajakan akan  

berhadapan dua subyek hukum, ialah Negara dengan masyarakat 

sebagai wajib pajak . Karena keduanya berstatus sebagai subyek 

hukum, maka secara yuridis memiliki hak dan kewajiban yang 

harus diadopsi dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Apabila berkeinginan untuk mengetahui tujuan hukum pajak, 

maka sebelumnya perlu diketahui tujuan hukum secara umum 

sebagai landasan bagi hukum pajak. Secara umum, tujuan hukum 

telah banyak dikemukakan oleh para ahli, seperti Aristototeles dalam 

bukunya Rhetorica, yang menganggap bahwa hukum bertujuan 

untuk menciptakan keadilan. Selain untuk mencapai keadilan, 

menurut para ahli lainnya, hukum bertujuan untuk menciptakan 

ketertiban, kepastian hingga untuk mencapai kebahagian

Sedangkan tujuan hukum pajak secara umum, adalah 

menciptakan keadilan di dalam pemungutan pajak yang dilakukan 

oleh penguasa (Negara) kepada masyarakat sebagai wajib pajak. 

Bahwa nilai adil di setiap Negara dalam pemungutan pajak berbeda, 

di Jepang pegawai negeri dibebaskan dari pajak pendapatan karena di 

pandang adil, sebab pegawai negeri telah langsung menyumbangkan 

tenaga dan pikiran kepada pemerintah. Di dalam melakukan 

pemungutan pajak, keadilan merupakan hal yang  sangat sulit  

dalam praktek pelaksanaannya, tetapi dengan adanya azas - azas  

yang menjiwai setiap hukum pajak, diharapkan pemungutan pajak 

dapat dilakukan secara baik dan tepat (proposional). Adil menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

(1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; 

(2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan 

(3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Dan menurut Ahmad Azhar Basjir, MA, konsep adil, adalah 

sangat simple ialah : menempatkan sesuatu pada tempatnya. 

Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang 

adil. Jadi keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) 

yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem 

perpajakan yang berlaku. Lalu, bagaimana dengan keadilan 

membayar pajak? Ketika seseorang tidak bayar pajak padahal 

menikmati fasilitas umum yang dananya dari pajak, tentu menjadi 

tidak adil.  Orang yang tidak bayar pajak pastinya akan melukai 

rasa keadilan. Sehingga aspek keadilan pajak tentu menjadi 

pekerjaan rumah pemerintah untuk memberikan pemahaman dan 

menanamkan dalam hati sanubari setiap orang. 

Kesadaran dan kepedulian memahami aspek keadilan pajak 

menjadi penting untuk terus disosialisasikan ke berbagai lapisan 

masyarakat. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan kebijakan 

pemungutan pajak yang didasarkan atas peraturan perundang-

undangan. Karena seseorang berkewajiban membayar pajak 

apabila telah memenuhi isi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Semisal, seseorang memiliki kewajiban membayar pajak 

penghasilan apabila ia memiliki penghasilan. Demikian sebaliknya, 

jika tidak memilki penghasilan maka secara hukum  ia tidak memiliki 

kewajiban membayar pajak penghasilan. Hal ini merupakan juga 

suatu bentuk keadilan dalam pemungutan pajak.  

Keadilan pajak menjadi harga mahal yang harus diperjuangkan 

menuju keadilan dan kesejahteraan bersama. Seperti diketahui, 

undang-undang pajak di mana pun pasti memiliki aspek keadilan, 

baik dari sisi materi maupun cara penerapannya. Aspek penegakan 

hukum merupakan salah satu cara dalam menerapkan undang-

undang guna mewujudkan keadilan pajak. Ketika keadilan pajak 

tidak mampu dilakukan melalui pendekatan persuasif, tentunya 

aspek penegakan hukum melalui pemeriksaan maupun penyidikan 

adalah cara tepat mewujudkan keadilan pajak. Selain soal keadilan 

pajak, aplikasi moral mejadi bagian penting yang harus dilakukan 

oleh setiap pemangku kepentingan (stakeholders) pajak. Aplikasi 

moral itu sendiri pada hakekatnya adalah aplikasi melakukan 

kewajiban bayar pajak dengan cara benar. 

Sedangkan aplikasi moral bagi pejabat dan pengguna pajak 

adalah aplikasi dalam hal mengelola dan/atau menggunakan 

pajak agar supaya sesuai kebutuhannya. Transparan dan akuntabel 

adalah merupakan bagian penting yang tidak bisa diabaikan begitu 

saja. Dalam konteks moral,  bahwa awalnya Tuhan Yang Maha Esa 

sudah memberikan moral baik bagi setiap orang. Artinya, setiap 

orang pasti punya kerinduan untuk menolong sesamanya.Namun, 

ketika unsur kepentingan dan keuntungan pribadi mendominasi 

perasaan, mulailah moral menjadi kendur atau luntur. Aplikasi 

moral yang awalnya baik, menjadi melemah saat pikiran 

kepentingan dan keuntungan pribadi lebih mendominasi.

Aplikasi moral dalam beberapa hal, seperti memenuhi 

kesadaran, kepedulian, pengelolaan dan penggunaan pajak 

nampaknya perlu dibangkitkan.Terlebih setelah terjadi beberapa 

kasus pajak yang mencoreng citra pemerintah, patut kiranya 

aplikasi moral diberikan suntikan kekuatan untuk menjalaninya. 

Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pajak hendaknya 

bisa mewujudkan aplikasi moral dalam mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan bersama.

Mengaplikasikan moral adalah modal dasar yang harus 

dipegang teguh. Tanpa itu, berbagai program pemerintah yang 

telah dicanangkan, tidak akan ada artinya. Tanpa aplikasi moral 

pajak, semua akan sia-sia. Aplikasi moral harus menjadi lawan 

dari kecenderungan berpikir dan bertindak sebatas verbal belaka. 

Aplikasi moral harus memberikan warna cerah dibandingkan 

warna hari-hari sebelumnya.Tekad kuat memberikan warna 

cerah yang diinginkan semua pihak, wajib untuk diciptakan dan 

dijaga keberlanjutannya. Warna cerah yang dicerminkan seluruh 

pemangku kepentingan kiranya akan memberikan nadi kehidupan 

reformasi pajak menjadi lebih lancar berjalan. Dengan kesadaran 

melakukan aplikasi moral perpajakan secara baik, diharapkan 

tidak lagi terjadi kerumunan masyarakat mendapatkan sedikit 

uang untuk menambah belanja.

  Dalam abad ke-18, Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya 

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (terkenal 

dengan nama Wealth of Nations) melancarkan ajarannya sebagai azas 

pemungutan pajak yang dinamainya “The Four Maximx” uraiannya 

sebagai berikut :

1. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing 

hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu 

seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing - 

masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/ 

asas kepentingan). Dalam asas «equality» ini tidak diperbolehkan 

suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib 

pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan 

pajak yang sama pula. 

2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (certain) 

dan tidak mengenal kompromis (not-arbitary). Dalam asas 

«certainty» ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah 

mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai 

waktu pembayarannya.

3. «Every taxt ought to be levied at the time, or ini the manner, in which 

it is most likely to be con-venient for the contributor to pay it.» Teknik 

pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut 

«convenience of payment», menetapkan bahwa pajak hendaknya 

dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak , yaitu 

saat sedekat-dekatnya dengan detik atau saat diterimanya 

penghasilan yang bersangkutan.

4. «Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep 

out of the pockets of the people as little as possible over and above 

what it brings into the public treasury of the State». Asas efi siensi ini 

menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan 

atau dilakukan sehemat - hematnya, sehinggadapat dihindari 

terjadinya biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya. 

Perlu diketahui bahwa asas yuridis , asas ekonomis, dan asas 

fi nansial telah dimiliki oleh “The Four Maxims” diatas, seperti asas 

keadilan dalam maxim pertama (1), asas yuridis dalam maxim kedua 

(2), dan asas ekonomis dan fi nansial dianut di dalam maxim ketiga 

(3) dan Keempat (4). Hofstra, dalam mengemukakan pendapat 

mengenai : “The Four Maxims” dari Adam Smith ini mengatakan 

bahwa dalam “formulasi klasik dari teori tentang pajak” itu terlihat 

adanya kepincangan dalam tubuh asas-asas tersebut, disamping 

kenyataan, bahwa cara perumusan Maxim pertama dirasakannya 

kurang tandas dan tuntas (exact). Misalnya :Oleh Adam Smith 

diwariskan kepada generasi penerusnya suatu persoalan penting 

, yaitu : Apa sajakah yang dapat dipakai sebagai ukuran untuk 

mengukur “equality” tersebut?. 

Namun demikian, ungkapan (Adam Smith) itu merupakan 

sesuatu yang merumuskan suatu asas pemungutan pajak yang 

dalam prinsip diikuti oleh para sarjana pengikutnya. Menurut 

John Stuart Mill, sekitar tahun 1830 ditemukan formulasi yang 

lebih konkret, yaitu bahwa dalam pajak atas pendapatan bukanlah 

pendapatan itu sendiri yang dipakai sebagai ukuran pengenaan 

pajak pendapatan, yang dikenal dengan sebutan “gaya pikul” atau  

ability to pay taxes. 

C. Fungsi Pajak.

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk 

membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Untuk menjalankan 

tugas - tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, 

negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari 

penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan 

rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, 

dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang 

dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam 

negeri dikurangi pengeluaran rutin.Tabungan pemerintah ini dari 

tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan 

pebangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan 

dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (regulerend).

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 

kebijaksanaan  pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa diguna-

kan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dalam rangka 

menggiring penanaman modal, baik Dalan Negeri  maupun Luar 

Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. 

Dalam rangka melindungi produksi Dalam Negeri, pemerintah 

menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas.

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga 

infl asi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan 

jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, 

penggunaan pajak yang efektif dan efesien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan 

untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk 

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan 

kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat.

D. Syarat Pemungutan Pajak.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. 

Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. 

Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan 

karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai 

masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan 

yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil.

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan 

untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil 

dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, 

seperti:

a.   Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak; 

b.  Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi 

syarat sebagai wajib pajak;

c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai 

dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Pemungutan pajak harus undang-undang.

Di Indoneseia pemunutan pajak  sesuai dengan Pasal 23A UUD 

1945 yang berbunyi: «Pajak dan pungutan lain  yang bersifat memaksa 

untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang», ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang  

tentang pajak, yaitu:

a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan 

undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya. 

b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan 

secara umum.

c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib 

pajak .

3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar 

tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, 

perdagangan, maupun jasa.Pemungutan pajak jangan sampai 

merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya 

usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan 

menengah.

4. Pemungutan pajak harus efi sien.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan 

pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima 

lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh 

karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah 

dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak  tidak akan mengalami 

kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi penghitungan 

maupun waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana .

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan 

keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan 

memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang 

harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi 

wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran 

pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang 

semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

1. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 

(dua) macam tarif (di Indonesia Bea Meterai dua macam nilai 

Rp 3.000; dan Rp 6.000;). 

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang beragam disederhanakan 

menjadi hanya dua tarif ( di Indonesia  0% dan 10%).

3. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk 

perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) 

yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi). 

E. Asas Pemungutan Pajak.

Menurut  para ahli, untuk mencapai tujuan dari pemungutan 

pajak, ialah dengan mengemukakan tentang asas pemungutan 

pajak, antara lain=

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan 

ajaran yang terkenal «The Four Maxims», asas pemungutan pajak 

adalah sebagai berikut =

a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan/ atau 

keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus 

sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara 

tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 

b. Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis): biaya 

pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan 

sampai terjadi adanya biaya pemungutan pajak lebih besar dari 

hasil pajak. 

2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak sebagai berikut =

a. Asas daya pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus 

berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin 

tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. 

b. Asas manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan 

untuk kegiatan - kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan 

umum.

c. Asas kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

d.  Asas kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak 

satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah 

yang sama (diperlakukan sama).

e.  Asas beban yang sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan 

sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan 

nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak, sebagai berikut: 

a. Asas politik fi nalsial, pajak yang dipungut oleh negara jumlahnya 

memadai sehingga dapat untuk membiayai atau mendorong  

kegiatan negara.

b. Asas ekonomis: penentuan obyek pajak harus tepat. Misal: pajak 

pendapatan, pajak barang-barang mewah, dan sebagainya.

c. Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa 

diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

d.  Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan 

(kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan 

(bagaimana cara membayar) dan besar biaya pajak.

e. Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan undang 

- undang.

f. Asas pemungutan pajak menurut domisili, sumber, dan kebangsaan.

4. Pendapat lain.

Selain pendapat ketiga ahli di atas, ada juga pendapat bahwa 

asas pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga asas, 

yaitu :

a. Asas domisili, adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan 

oleh negara berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Menurut 

asas ini, wajib pajak  yang bertempat tinggal di Indonesia akan 

dikenakan pajak atas segala penghasilan baik yang didapat di 

Indonesia maupun didapat dari luar negeri. 

b. Asas sumber, adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan 

oleh negara berdasarkan sumber pendapatan tanpa melihat 

tempat tinggal. wajib pajak menurut asas ini adalah siapapun 

yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan 

pajak sekalipun tempat tinggalnya di luar negeri. Contoh: 

Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan 

sektor apapun yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak 

juga oleh pemerintah Indonesia. 

c. Asas kebangsaan, adalah pemungutan pajak yang dilakukan 

oleh negara berdasarkan atas hubungan kebangsaan wajib pajak. 

Contoh: setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia harus membayar pajak kepada negara asalnya. 

F. Syarat-Syarat Pembuatan Hukum Pajak.

a. Syarat yuridis, menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak 

harus dijamin adanya kepastian hukum (semisal: kepastian 

subyek pajak, obyek pajak maupun pelanggaran-pelanggaran 

yang terjadi, dan sebagainya). 

b. Syarat keadilan, dalam arti bahwa pemungutan pajak harus 

bersifat umum, merata dan menurut kekuatan.

c. Syarat ekonomis, bahwa secara ekonomis dapat diterima dalam 

arti pemungutan pajak tidak akan merusak sumber - sumber 

kemakmuran masyarakat. 

d. Syarat fi nansiil, bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh 

lebih banyak jumlahnya dibanding dengan jumlah penerimaan 

pajak.

A. Peristilahan Dalam Hukum Pajak.

1. Dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) disebutkan pula 

tentang Wajib Pajak. Yang dimaksud Wajib Pajak, adalah orang 

pribadi atau badan yang tugasnya  meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perturan perundang-

undangan perpajakan  ( UU KUP, Pasal 1 ayat 2). Adapun 

yang dimaksud Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau 

modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha meliputi: perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 

milik Negara (BUMN)  atau badan usaha milik daerah (BUMD)  

dengan nama dan dalam bentuk apapun, fi rma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi 

massa,organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap ( UU KUP, Pasal 1 ayat 3). 

2. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk 

apapun yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya 

menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, 

melakukan usaha perdagangan memanfaatkan barang tidak 

berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau 

memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean ( UU KUP, Pasal 1 

ayat 4).

3. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan 

penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang 

dikenai pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan 

Nilai 1984 dan perubahannya (Pasal 1 ayat 5). 

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif 

dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

- undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor 

Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

tinggal atau tempat  kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberi 

Nomor Pokok Wajib Pajak / NPWP (UU KUP, Pasal 2 ayat 1).

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai dan 

perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 

tempat kedudukan pengusaha, dan tempat usaha dilakukan untuk 

dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak ( UU KUP, Pasal 2 

ayat 2). Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dan  atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak 

secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak 

tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada  

UU KUP, Pasal 2 ayat (1) dan / atau ayat (2).

B. Surat Pemberitahuan Pajak.

Setiap wajib pajak, wajib mengisi Surat Pemberitahuan 

(SPT) dengan benar, lengkap dan jelas, dengan bahasa Indonesia 

dan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang 

Rupiah, serta menanda tangani selanjutnya  menyampaikannya 

ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar 

atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak ( UU KUP, Pasal 3 ayat 1). Untuk keperluan 

menyampaikan Surat Pemberitahuan, wajib pajak mengambil 

sendiri Surat pemberitahuan (SPT)  di tempat yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata 

cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 

adalah :

(a). Surat Pemberitahuan Masa Pajak, paling lama 20 hari setelah 

akhir Masa Pajak;

(b). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak 

orang pribadi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir  tahun 

pajak, atau

     (c) Surat Pemberitahuan  Pajak Penghasilan wajib pajak badan, 

paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak (UU 

KUP. Pasal 3 ayat 3).

Wajib Pajak

Read More