Blok Ambalat yang secara geografis langsung berbatasan langsung dengan negara
Malaysia dan kaya akan potensi sumber daya alam menjadikan Blok Ambalat
menjadi rawan konflik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dasar hukum
Malaysia untuk melakukan klaim atas sengketa kepemilikan terhadap Blok
Ambalat, kesesuaian kalim Malaysia terhadap perbatasan Ambalat sesuai dengan
UNCLOS 1982, cara penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia di
perbatasan wilayah Ambalat menurut UNCLOS 1982 dan untuk mengetahui
langkah-langkah hukum yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi klaim
Malaysia atas perbatasan Ambalat. Metode dalam penelitian ini berupa penelitian
yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan latar
belakang sejarah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Ambalat
yang di klaim Malaysia adalah milik Indonesia berdasarkan ketentuan konvensi
hukum laut Internasional tahun 1982 karena indonesia adalah negara kepulauan.
Malaysia hanyalah negara pantai biasa yang hanya dibenarkan menarik garis
pangkal normal (biasa) dan garis pangkal lurus apabila memenuhi persyaratan-
persyaratan
Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki batas wilayah laut
berdasarkan pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea)
82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah
menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506
pulau dengan luas 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Dari pulau-pulau ini
ada beberapa pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Berdasarkan survei Base Point yang dilakukan DISHIDROS TNI AL, dalam
menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, saat ini ada 183 titik dasar
yang berada di 92 pulau terluar, sedangkan lainnya ada di tanjung tanjung terluar
dan di wilayah pantai. Pada umumnya keberadaan kepulauan merupakan potensi
Sumber Daya Alam bagi Negara.
Dari berbagai potensi sumber daya alam ini adalah Blok Ambalat.
Ambalat terletak di laut Sulawesi atau Selat Makasar milik dengan luas 15.235
kilometer persegi, diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang
dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan.1 Wilayah Blok Ambalat
merupakan milik Indonesia, hal ini berdasarkan bukti penandatanganan Perjanjian
Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, yang
ditandatangani di Kuala Lumpur yang kemudian diratifikasi pada tanggal 7
November 1969.2 Hal inilah yang menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat
berada di bawah kepemilikan Indonesia.
Penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia,
menurut hukum internasional harus dilakukan secara damai. Penyelesaian
sengketa perbatasan di wilayah perairan berbeda dengan daratan yang lebih
mudah menentukan batas-batas wilayah. Namun sengketa ini harus
diselesaikan dan tidak berlarut-larut sehingga menjadikan masalah sengketa Blok
Ambalat makin sulit diselesaikan secara damai.
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) latar
belakang sejarah, yaitu sebuah penelitian yang memakai konsepsi legistis
positivis dengan mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma-norma
tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.
3Dan berdasarkan sejarah kepemilikan wilayah ini apakah ada fakta-fakta
yang mendukung kepemilikannya.
Rumusan masalah dalam penenelitian sebagai berikut:
1. Apakah dasar hukum Malaysia untuk melakukan klaim atas sengketa
kepemilikan terhadap Blok Ambalat?
2. Apakah klaim yang diajukan Malaysia terhadap Blok Ambalat sudah sesuai
dengan Ketentuan UNCLOS 1982?
3. Bagaimana penyelesaian klaim Malaysia dalam sengketa Blok Ambalat
antara Indonesia dan Malaysia menurut UNCLOS 1982?
4. Apakah langkah-langkah hukum yang dilakukan Indonesia dalam
menghadapi klaim Malaysia atas perbatasan wilayah Ambalat?
Dalam hukum internasiononal publik, dikenal dua macam sengketa
internasional, yaitu sengketa hukum (legal or judical disputes) dan sengketa
politik (political or nonjusticiable disputes).4Sengketa internasional secara teoritis
pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit
apapun seuatu sengketa, sekalipun tidak ada pengaturannya. Pengadilan
internsional tampaknya bisa memutuskannya dengan bergantung pada prinsip
kepatutan dan kelayakan (exaequo et bono). Berdasarkan Pasal 33 Konvensi Den
Haag 1899 pada intinya penyelesaian sengketa secara damai dibagi dalam dua
kelompok. Penyelesaian secara diplomatik (Negosiasi, penyidikan , mediasi
Konsiliasi). Dan penyelesaian secara hukum (Arbritase, Pengadilan ).
A. Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai
1. Negosiasi
Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang
paling tua dipakai oleh manusia. Cara penyelesaian melalui negosiasi
merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa yang diselesaikan melalui
cara ini tanpa publisitas atau perhatian publik.6 Alasannya dengan cara ini, para
pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap
penyelesaian didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak.
2. Pencarian fakta
Sengketa seringkali berawal dari mempersoalkan sengketa mengenai suatu
fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, akan tetapi
sering kali suat permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak
terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban ini . Penyelesaian
sengketa demikian bergantung pada penguraian fakta para pihak yang tidak
disepakati. Oleh sebab itu, pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap
sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian
para pihak yang bersengketa dapat memperkecil masalah sengketanya dengan
menyelesaikannya sengketa melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan
persengketaan.
3. Jasa-jasa baik
Jasa-jasa baik merupakan cara penyelesaian sengketa melelui atau dengan
bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak menyelesaikan
sengketanya dengan negosiasi. Jadi fungsi utama jasa baik ini adalah
mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga para pihak mau duduk
bersama, dan bernegosiasi.
4. Mediasi
Mediasi merupakan cara atau metode penyelesaian melalui pihak ketiga.
Pihak ketiga ini sering disebut dengan mediator. Mediator dalam hal ini bisa
negara, organisasi internasional atau individu, mediator ikut serta secara aktif
dalam setiap proses negosiasi. Biasanya mediator dengan kapasitasnya sebagai
pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran
penyelesaian sengketa.
5. Konsiliasi
Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal
dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak
ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi ini disebut
dengan komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau ad
hoc yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima
oleh para pihak, namun putusannya tidak mengikat para pihak.
6. Arbitrase
Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase merupakan penyerahan sengketa
secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan
bersifat final dan mengikat. Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer
dan semakin banyak dipakai dala penyelesaian sengketa-sengketa
internasional. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan
pembuatan suatu compromis, yaitu penyerahan kepada arbritrase suatu sengketa
yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbritrase dalam suatu
perjanjian, sebelum sengketa lahir, orang yang dipilih melakukan arbitrase disebut
arbitrator atau arbiter.
7. Pengadilan internasional
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional merupakan
alternative penyelesaian sengketa selain cara-cara di atas adalah melalui
pengadilan. pemakaian cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara
penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi dalam dua
katagori, yaitu pengadilan permanen (International Court of Justice) dan
pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus.
B. Penyelesaian Sengketa Blok Ambalat Antara Indonesia dengan Malaysia
1. Dasar hukum Malaysia untuk melakukan klaim atas Blok Ambalat
Berdasarkan undang-undang Essensial Powers Ordonance yang di sahkan
pada bulan Agustus 1969, Malaysia menetapkan luas territorial laut sejauh 12 mil
laut yang diukur dari garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut
ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 mengenai Laut Teritorial dan Contiguous
Zone. Berdasarkan undang-undang ini selanjutnya Malaysia
mendeklarasikan secara sepihak Peta Malaysia 1979 pada tanggal 21 Desember
1979. Selanjutnya Pada bulan Desember 1979 Malaysia mengeluarkan Peta Baru
dengan batas terluar klaim maritim yang sangat eksesif di Laut Sulawesi. Peta
ini secara jelas memasukkan kawasan dasar laut sebagai bagian dari
Malaysia yang kemudian disebut Blok Ambalat oleh Indonesia. Hanya Malaysia
sendiri yang mengetahui garis pangkal dan titik pangkal untuk menentukan batas
wilayahnya. Dalam pergaulan internasional suatu negara harus memberitahukan
titik-titik pangkal dan garis pangkal laut teritorialnya agar negara lain dapat
mengetahuinya.
Peta 1979 yang dikeluarkan pemerintah Malaysia ini tidak hanya
mendapat protes Indonesia saja tetapi juga dari Filipina, Singapura, Thailand,
Tiongkok, Vietnam, karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah
negara lain. 13 Filipina dan Tiongkok misalnya mengajukan protes terkait Spratly
Island. Pada bulan April tahun 1980, Singapura mengirimkan protesnya terkait
dengan Pedra Branca (Pulau Batu Puteh). Protes juga dilayangkan oleh Vietnam,
Taiwan, Thailand dan United Kingdom atas nama Brunei Darussalam. Dengan
demikian klaim Malaysia terhadap wilayah territorial berdasarkan Peta 1979 tidak
mendapat pengakuan dari negara-negara tetangga dan dunia internasional. Namun
Malaysia tetap menjadikan Peta 1979 tetap menjadi peta resmi yang berlaku
hingga saat ini.
Ditinjau dari hukum laut internasional, Malaysia bukanlah negara
Kepulauan oleh karena itu tidak dibenarkan menarik garis pangkal demikian
sebagai penentuan batas laut wilayah dan landas kontinennya. Malaysia hanyalah
negara pantai biasa yang hanya dibenarkan menarik garis pangkal normal (biasa)
dan garis pangkal lurus apabila memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu ada
deretan pulau atau karang di hadapan daratan pantainya dan harus mempunyai
ikatan kedekatan dengan wilayah daratan Sabah untuk tunduk pada rezim hukum
perairan pedalaman sesuai dengan pasal 5 KHL 1958 tentang Laut Teritorial dan
Contiguous Zone dan sesuai dengan pasal 7 KHL 1982.14 Pendapat Arif Havas
oegroseno, direktur perjanjian politik, keamanan, dan kewilayahan Indonesia
mengatakan, dalam hukum kebiasaan Internasional jika klaim suatu negara
merupakan tindakan sepihak dari negara ini (unilateral action) tidak
mendapat protes dari negara-negara terutama negara tetangganya, maka setelah 2
(dua) tahun klaim ini dinyatakan sah. Sehubungan dengan Peta Malaysia
1979 yang mendapat banyak protes dari negara-negara tetangga dan negara
lainnya sesungguhnya peta ini tidak mempunyai kekuatan hukum.15
Jika Malaysia berpendapat bawah ‘tiap pulau berhak mempunyai laut
territorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya sendiri’, maka hal
ini menyalahi UNCLOS pasal 121, hal itu dapat dibenarkan. Namun rezim
penetapan batas landas kontinen mempunyai specific rule yang membuktikan
keberadaan pulau-pulau yang relatively small, socially and economically
insignificant tidak akan dianggap sebagai special circumtation dalam penentuan
garis batas landas kontinen. Malaysia bukanlah negara kepulauan sehingga tidak
berhak mengklaim Ambalat. Menurut Konvensi hukum laut, sebuah negara pantai
(negara yang wilayah daratannya secara langsung bersentuhan dengan laut)
berhak atas zona maritim laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen sepanjang
syarat-syarat (jarak dan geologis) memungkinkan.
Berikut proses klaim yang diajukan Malaysia terhadap Blok Ambalat:
1. Tahun 1979, Malaysia memakai Peta Wilayah Malaysia 1979 yang
secara unilateral memasukkan wilayah Ambalat sebagai wilayahnya sebagai
dasar klaim ini . Padahal peta ini sudah diprotes, tidak hanya negara
Indonesia tetapi juga seperti Filipinan dan Singapore.
2. Klaim Malaysia yaitu 12 mil laut yang berada di sekitar Pulau Karang
Ambalat, hal ini jika dari Pulau Sipadan dan Ligitan sudah sejauh 70
mil.
3. Malaysia mengklaim wilayah di sebelah timur Kalimantan Timur itu
miliknya dan menyebut wilayah Ambalat sebagai Blok XYZ berdasarkan
peta yang dibuatnya pada 1979. Sedangkan Indonesia menyebut blok yang
sama sebagai Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Di Ambalat, Indonesia
telah memberikan konsesi eksplorasi kepada ENI (Italia) pada 1999.
Sementara itu, Blok East Ambalat diberikan kepada Unocal (Amerika
Serikat) pada 2004.
4. Malaysia belum siap untuk melakukan dialog dengan Indonesia pada bulan
Juli 2004, karena sedang melakukan survei titik dasar (precise location) dari
peta 1979.
5. Tahun 1961 Indonesia mulai memberikan konsesi eksplorasi kepada berbagai
perusahaan minyak, dan sampai sekarang konsesi terus berjalan. Masalah
muncul ketika Malaysia membuat peta secara sepihak pada 1979. Ditambah
lagi bahwa, Malaysia merasa lebih berperan dalam proses pembangunan
Ambalat.
6. Garis dasar adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar, apabila
tarik dari garis lurus itu, maka Ambalat masuk di dalamnya dan bahkan lebih
jauh ke luar lagi. Sikap itu sudah dicantumkan Indonesia dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1960, yang kemudian diakui dalam Konvensi
Hukum Laut 1982.
7. Keberhasilan Indonesia memperjuangkan konsep hukum negara kepulauan
(archipelagic state) hingga diakui secara internasional. Pengakuan itu
terabadikan dengan pemuatan ketentuan mengenai asas dan rezim hukum
negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Konvensi ini
ditetapkan dalam Konferensi Ketiga PBB tentang Hukum Laut di Montego
Bay, Jamaica, pada 10 Desember 1982.
8. Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini terkait dengan kasus Sipadan dan
Ligitan. Masalahnya, pada saat berseteru dengan Malaysia dalam kasus
Sipadan dan Ligitan, Indonesia tidak meminta Mahkamah Internasional
memutuskan garis perbatasan laut sekaligus. Indonesia tidak pernah
merundingkannya.Dalam kelaziman hukum internasional, karena Malaysia
tidak memprotes, itu berarti pengakuan terhadap sikap Indonesia sebagaimana
tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1960. Malaysia, baru mulai mengajukan
nota protes pada 2004 setelah menang dalam kasus Pulau Sipadan-Ligitan.
9. Pada 1998 Indonesia memberikan konsesi kepada Shell untuk melakukan
eksplorasi minyak. Malaysia tahu itu, tapi tidak memprotes. Akhir 2004, saat
Indonesia menawarkan konsesi blok baru di Ambalat, namun hal ini
mendapat protes dari Malaysia.
C. Klaim Malaysia Menurut Ketentuan UNCLOS 1982
Klaim Malaysia atas kepemilikan blok Ambalat berdasarkan Peta 1979
dan berdasarkan kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan yang diberikan kepada
Malaysia. Dalam peta 1979 Malaysia ini diumumkan lebar laut teritorialnya
12 mil laut yang diukur dengan garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus
menurut hukum laut 1958 dengan tindakan ini Malaysia merugikan negara
disekitarnya karena garis pangkal dan titik pangkal untuk menentukan batas
wilayahnya hanya diketahui oleh Malaysia sendiri. Dalam pergaulan Internasional
suatu negara harus memberitahukan titik-titik pangkal dan garis laut teritorialnya
agar negara-negara lain dapat mengetahuinya.
Sebagai negara pantai biasa oleh pengaturan dalam United Nations
Convention on the Law Of the Sea 1982 dinyatakan bahwa Malaysia hanya
diperbolehkan menarik garis pangkal biasa (normal baselines) atau garis pangkal
lurus (Straight Baselines), karena alasan ini seharusnya Malaysia tidak
diperbolehkan menarik garis pangkal lautnya dari pulau sipadan legitan karena
malaysia bukan merupakan negara pantai. namun dilain pihak Malaysia
memakai pasal 121 UNCLOS yang menyatakan bahwa setiap pulau berhak
mendapatkan laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas kontinennya
sendiri-sendiri hal ini dapat dibenarkan namun dalam penetapan landas kontinen
antar negara juga harus memperhatikan apakah daratan dasar laut itu merupakan
kelannjutan tanah alamiah tanah diatasnya sehingga itu merupakan daerah landas
kontinen suatau negara dan juga harus diperhatikan perjanjian batas landas
kontinen yang telah ditetapkan oleh Indonesia dan Malaysia.
Berdasarkan kelaziman hukum Internasional karena Malaysia tidak
melakukan Klaim atas tidakan Indonesia atas kegiatan penambangan dan
eksploitasi di wilayah Blok Ambalat sejak Tahun 1960 hingga pasca keluarnya
peta Malaysia tahun 1979 itu merupakan bukti pengakuan Malaysia terhadap
wilayah Blok Ambalat dan Indonesia memiliki Hak berdaulat di wilayah ini .
Disampingitu berdasarkan sejarah wilayah ini sejak zaman penjajah Belanda.
Indonesia adalah negara Kepulauan (archipelagic state). Deklarasi Negara
Kepulauan Indonesia telah dimulai ketika diterbitkan Deklarasi Djuanda tahun
1957, lalu diikuti Prp No. 4/1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Negara
Kepulauan ini juga telah disahkan oleh The United Nations Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 Bagian IV. Isi deklarasi UNCLOS 1982
antara lain di antara pulau-pulau Indonesia tidak ada laut bebas, dan sebagai
Negara Kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (baselines) dari titik-
titik terluar pulau-pulau terluar.
D. Penyelesaian Sengketa Blok Ambalat Antara Indonesia dan Malaysia
Menurut UNCLOS 1982
Menurut Hukum Laut Internasional, Malaysia dan Indonesia telah
meratifikasi UNCLOS 1982 maka idealnya penyelesaian sengketa berdasarkan
pada UNCLOS 1982 bukan pada ketentuan yang berlaku sepihak. Menurut
UNCLOS, Pulau Borneo (yang padanya ada Indonesia, Malaysia dan Brunei
Darussalam) berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen.
Di sebelah timur Borneo, bisa ditentukan batas terluar laut teritorial yang berjarak
12 mil dari garis pangkal, kemudian garis berjarak 200 mil yang merupakan batas
ZEE demikian seterusnya untuk landas kontinen. Zona-zona yang terbentuk ini
adalah hak dari daratan Borneo. Maka secara sederhana bisa dikatakan bahwa
yang di bagian selatan adalah hak Indonesia dan di utara adalah hak Malaysia.
Tentu saja, dalam hal ini, perlu ditetapkan garis batas yang membagi kawasan
perairan ini .
Sedangkan untuk, garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di
Borneo memang sudah ditetapkan. Garis itu melalui Pulau Sebatik, sebuah pulau
kecil di ujung timur Borneo, pada lokasi lintang 4° 10’ (empat derajat 10 menit)
lintang utara. Garis ini berhenti di ujung timur Pulau Sebatik. Idealnya, titik
akhir dari batas darat ini menjadi titik awal dari garis batas maritim. Meski
demikian, ini tidak berarti bahwa garis batas maritim harus berupa garis lurus
mengikuti garis 4° 10’ lintang utara. Garis batas maritim ini harus sedemikian
rupa sehingga membagi kawasan maritim di Laut Sulawesi secara adil. Garis
inilah yang akan menentukan “pembagian” kedaulatan dan hak berdaulat
Indonesia dan Malaysia atas kawasan maritim di Laut Sulawesi, termasuk Blok
Ambalat. Hingga kini, garis ini ni belum ada/disepakati dan sedang
dirundingkan. Menurut UNCLOS, proses penentuan garis batas landas kontinen
mengacu pada Pasal 83 yang mensyaratkan dicapainya solusi yang adil atau
“equitable solution” (Ayat 1). Untuk mencapai solusi yang adil inilah kedua
negara dituntut untuk berkreativitas sehingga diperlukan tim negosiasi yang
berkapasitas memadai. Perlu diperhatikan bahwa ’adil’ tidak selalu berarti sama
jarak atau equidistance.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa status hak berdaulat atas Ambalat
belum sepenuhnya jelas. Belum ada garis batas maritim yang
menetapkan/membagi kewenangan kedua negara. Meski demikian, pada landas
kontinen (dasar laut) Laut Sulawesi memang sudah terjadi eksplorasi sumber daya
laut berupa pemberian konsesi oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1960an
kepada perusahaan asing yang tidak pernah diprotes secara langsung oleh
Malaysia sampai dengan tahun 2002. Sejalan dengan itu, Malaysia juga telah
menyatakan klaimnya atas kawasan tertentu di Laut Sulawesi melalui Peta 1979
meskipun kenyataannya peta itu diprotes tidak saja oleh Indonesia tetapi juga
negara tetangga lainnya dan dunia internasional. Klaim oleh Indonesia dalam
bentuk pemberian blok konsesi sejak tahun 1960an dan klaim terkait oleh
Malaysia tentu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan delimitasi
batas maritim di Laut Sulawesi, selain mengacu pada UNCLOS yang lahir
belakangan. Bagi Indonesia, batas-batas blok konsesi yang sudah ada sejak tahun
1960an dan tidak ditolak oleh Malaysia tentu akan menjadi pegangan atau acuan
utama dalam menetapkan batas maritim di Laut Sulawesi.
Sementara itu, Malaysia yang kini menjadi pemilik sah Sipadan dan
Ligitan bukan tidak mungkin akan mengambil keuntungan dari posisi kedua pulau
ini . Meski Malaysia bukan negara kepulauan seperti Indonesia, secara
teoritis Sipadan dan Ligitan tetap berhak atas kawasan maritim seperti dinyatakan
dalam UNCLOS, Pasal 121. Namun demikian, tetap ada kemungkinan Indonesia
menolak memberikan peran penuh (full effect) kepada kedua pulau ini
sehingga tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap klaim Malaysia. Ada
kemungkinan Indonesia akan berargumentasi bahwa pulau berukuran kecil seperti
Sipadan dan Ligitan semestinya tidak memberikan efek yang tidak proporsional
(disproportionate effect) pada garis batas maritim antara Indonesia dan Malaysia.
Dalam negosiasi, hal seperti ini sangat penting dan tentu sudah menjadi
pertimbangan tim Indonesia.
Seperti dikemukakan sebelumnya, Ambalat hanya terkait dengan dasar
laut (landas kontinen) saja, tidak ada hubungannya dengan tubuh air. Opsi garis
yang dibicarakan dalam seksi ini adalah garis batas maritim untuk dasar laut.
Sementara itu, Indonesia dan Malaysia juga perlu menyelesaikan batas maritim
untuk perairannya, yang dalam hal ini termasuk dalam rejim ZEE. Jika Malaysia
dan Indonesia memilih menetapkan garis batas tunggal maka satu garis akan
membagi dasar laut sekaligus airnya. Secara praktis, garis semacam ini akan
menentukan batas kewenangan untuk eksploitasi minyak/gas di dasar laut
sekaligus ikan di perairannya. Opsi seperti ini sangat menguntungkan ditinjau dari
segi kepraktisan pengelolaan sumberdaya alam dan telah diadopsi di banyak kasus
yang melibatkan delimitasi multi zona.16
Sementara itu, jika delimitasi untuk masing-masing rejim (dasar laut dan
tubuh air) dilakukan secara terpisah maka ada kemungkinan akan dihasilkan garis
yang berbeda untuk dasar laut (landas kontinen) dan tubuh airnya (ZEE). Solusi
seperti ini akan menimbulkan suatu situasi yang dalam hal ini ada kawasan
maritim yang dasar lautnya menjadi kewenangan Indonesia sementara airnya
adalah kewenangan Malaysia atau sebaliknya. Secara praktis, ikan di kawasan
tertentu akan menjadi hak Malaysia sementara minyak dan gas di dasar lautnya
menjadi kewenangan Indonesia atau sebaliknya. Meskipun menimbulkan
kompleksitas yang tinggi, opsi seperti ini telah diadopsi dibeberapa kasus
sebelumnya. Batas maritim antara Indonesia dan Australia di Laut Timor,
misalnya, menganut prinsip ini. Batas landas kontinen (dasar laut) yang disepakati
tahun 1971 dan 1972 antara Indonesia dengan Australia berbeda dengan batas
ZEE (tubuh air) yang ditetapkan tahun 199717 . Akibatnya, di suatu kawasan
tertentu, dasar lautnya adalah kewenangan Australia sedangkan airnya menjadi
kewenangan Indonesia.
Konvensi Hukum Laut 1982 menyediakan berbagai metode dalam rangka
penyelesaian sengketa hukum laut. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan
internasional, mekanisme Konvensi ini merupakan yang pertama kali dapat
mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa
(compulsory procedures), dengan sistem Konvensi maka tidak ada lagi ruang bagi
negara-negara pihak Konvensi untuk menunda-nunda sengketa hukum lautnya
dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan negara, karena Konvensi
secara prinsip mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan
sengketanya melalui mekanisme Konvensi.18
Penyelesaian sengketa diatur dalam Bab XV tentang Settlement of
Disputes, Pasal 279 pada intinya menyebutkan bahwa negara-negara pihak diberi
kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu
disepakati bersama. Pasal ini mengarahkan penyelesaian sengketa seperti yang
dianjurkan dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB. Pasal 33 (1) Piagam PBB
menyebutkan jika terjadi persengketaan hendaknya diselesaikan dengan cara
negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement
resort to regional agencies or arranggements or other peaceful means on their
own choice.19 Hubungannya dengan persengketaan yang terjadi antara Indonesia-
Malaysia, kedua negara memilih untuk memakai metode negotiation atau
perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan
mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh
perwakilan kedua negara. Penyelesaian kasus batas maritim dapat dilakukan
dengan negosiasi atau dengan bantuan pihak ketiga. Sejauh ini Indonesia dan
Malaysia memilih negosiasi sebagai jalan penyelesaian sengketa.
Sejarah membuktikan banyak sengketa antara Indonesia-Malaysia yang
upaya penyelesaiannya ditempuh dengan cara perundingan. Permasalahan TKI
ditempuh dengan cara perundingan, penyelesaian sengketa perebutan Pulau
Sipadan dan Pulau Ligitan pada awalnya ditempuh dengan cara perundingan, baik
perundingan antar kepala negara, tingkat menteri pembentukan kelompok kerja
sampai pada tingkat perundingan antar wakil-wakil khusus (special
representative), walau pada akhirnya upaya perundingan ini tidak berhasil
dan penyelesaian akhir sengketa dilakukan melalui Mahkamah Internasional.
Pada dasarnya metode penyelesaian sengketa melalui mekanisme
perundingan ini adalah cara konvensional yang selalu dipakai dalam rangka
upaya penyelesaian sengketa oleh pihak manapun yang bersengketa. Cara ini
terkadang memerlukan waktu yang sangat lama, sebagai contoh perundingan
sengketa Pulau Sipadan-Ligitan memerlukan waktu lebih dari 10 tahun. Hal ini
bisa terjadi karena dalam perundingan dimungkinka para pihak tetap bersikeras
dengan pendapatnya dan berusaha untuk mematahkan argumentasi-argumentasi
yang diberikan pihak lawan kadang hal ini dilakukan sebagai implementasi dari
kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga susah untuk
mencari titk temu penyelesaian. Waktu yang lama adalah resiko yang harus
diterima oleh para pihak jika menempuh cara ini, akan tetapi metode negosiasi
atau perundingan mempunyai sisi positif, kedaulatan dari para pihak tetap terjaga.
Metode penyelesaian sengketa melalui perundingan ini termasuk metode
penyelesaian non-yurisdiksional, dimana tidak mengikat para pihak yang
bersengketa.
Berdasarkan sengketa ini , cara damai seperti negosiasi telah berulang
kali dilakukan tetapi belum menemukan titik temu. Sejak isu Ambalat muncul,
negosiasi sudah dilakukan 14 kali secara bergantian di kedua negara. Memang
harus dipahami bahwa delimitasi batas maritim bukanlah sesuatu yang mudah.
Negosiasi batas maritim dengan Vietnam, misalnya, berlangsung selama 25 tahun
sebelum berakhir tahun 2003. Sementara dengan Malaysia, perundingan batas
maritim sudah berlangsung sejak tahun 1960an dengan perjanjian pertama
ditandatangani tahun 1969. Pilihan memanfaatkan jalur negosiasi dipandang lebih
baik dibandingkan menyerahkan kepada pihak ketiga seperti ICJ. Pertama, kedua
belah pihak bisa memegang kendali penuh terhadap penyelesaian kasus dan tidak
menyerahkannya kepada pihak ketiga. Dengan demikian, semua kepentingan
masing-masing pihak dapat diperjuangkan dengan optimal. Kedua, penyelesaian
kasus melalui ICJ misalnya memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit.
Kasus Sipadan dan Ligitan, misalnya menelan dana tidak kurang dari Rp. 16
miliar seperti yang dinyatakan oleh Mentri Luar Negeri Hassan Wirajuda.
Kenyataannya, Indonesia dan Malaysia memang bersepakat untuk
menyelesaiakan sengketa Ambalat ini melalui jalur negosiasi dan tidak akan
membawanya ke ICJ.
Cara lain seperti mediasi (mediation) juga dapat ditempuh oleh Indonesia
dan Malaysia dalam menyelesaikan persengketaan mereka. Mediasi ini adalah
cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk ikut membantu
menyelesaikan persengketaan. Sejarah menyebutkan bahwa Indonesia pernah
menempuh cara ini dalam menyelesaikan sengketanya. Mediasi Komisi Tiga
Negara (Australia, Belgia dan USA) yang dibentuk PBB bulan Agustus 1997
sangat efektif dalam rangka mencari penyelesaian sengketa antara Indonesia dan
Belanda, bahkan juga ikut membantu perumusan Perjanjian Renville. Mediasi
juga banyak dipakai negara-negara lain sebagai salah satu upaya dalam
menyelesaikan persengketaan yang mereka hadapi.
Dalam hal tidak tercapainya suatu penyelesaian dengan cara yang ini
diatas, Konvensi Hukum Laut 1982 mempunyai metode penyelesaian sengketa
yang tidak mengikat (non-yurisdiksional) lainnya, yaitu dengan metode konsiliasi
(conciliation) seperti yang diatur dalam Pasal 284 dan teknisnya diatur dalam
Lampiran V Konvensi Hukum Laut 1982. Cara penyelesaian perselisihan menurut
prosedur konsiliasi ini dimulai dengan pemberitahuan dari salah satu pihak yang
berselisih kepada pihak lainnya (pasal 1 Annex V UNCLOS ’82). Sekjen PBB
akan memegang nama-nama dari konsiliator (juru damai) yang ditunjuk negara-
negara peserta Konvensi dimana setiap negara dapat menunjuk 4 konsiliator
dengan persyaratan bahwa orang-orang ini mempunyai reputasi tinggi,
kompeten dan memiliki integritas (pasal 2 Annex V UNCLOS ’82).
Komisi konsiliasi terdiri dari 5 (lima) anggota, 2 dipilih oleh masing-
masing pihak (sebaiknya dari nama-nama yang ada dalam daftar) dan yang kelima
dipilih dari daftar oleh keempat anggota dan akan menjadi ketua Komisi
(Chairman). Jika penunjukan ini tak dapat terlaksana, maka Sekjen PBB akan
menunjuknya dari dalam daftar setelah yang bersangkutan (pasal 3 Annex V
UNCLOS ’82). Keputusan-keputusan tentang masalah prosedural, laporan-
laporan dan rekomendasi dari Komisi, dilaksanakan dengan pemungutan suara
terbanyak (pasal 4 Annex V UNCLOS ’82). Komisi akan mendengar pihak-pihak
yang berselisih, memeriksa klaim mereka, serta keberatan-keberatan yang
diajukan dan menyiapkan usul-usul untuk penyelesaian secara damai (pasal 6
Annex V UNCLOS ’82). Komisi akan memberikan suatu hasil telahan (report) di
dalam waktu 12 bulan sejak komisi terbentuk. Report akan mencatat setiap
persetujuan yang dicapai, persetujuan yang gagal, kesimpulan-kesimpulan atas
semua fakta dan hukumnya, yang penting bagi masalah yang diperselisihkan dan
rekomendasi yang dipandang komisi bermanfaat untuk penyelesaian perdamaian.
Report akan disimpan dikantor Sekjen PBB dan akan segera diteruskan ke
masing-masing pihak. Report ini tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan
(pasal 7 Annex V UNCLOS ’82). Konsiliasi akan berakhir apabila penyelesaian
telah tercapai, pada waktu pihak-pihak yang bersangkutan menerima atau salah
satu pihak pihak menolak report dengan nota tertulis yang dialamatkan ke Sekjen
PBB atau apabila jangka waktu 3 bulan telah lewat sejak report disampaikan
kepada para pihak (pasal 8 Annex V UNCLOS ’82). Uang jasa dan pengeluaran-
pengeluaran Komisi dibebankan pada pihak yang berselisih (pasal 9 Annex V
UNCLOS ’82).
Akhirnya jika melalui prosedur yang telah ini kan diatas, para pihak
belum dapat menyelesaikan sengketanya, maka diterapkan prosedur selanjutnya
yaitu menyampaikan ke salah satu badan peradilan yang disediakan oleh konvensi
sesuai dengan Pasal 287 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu:
a. Mahkamah / Tribunal Internasional Hukum Laut;
b. Mahkamah Internasional;
c. Tribunal Arbitrase;
d. Tribunal Arbitrasi khusus.
Lembaga-lembaga ini mempunyai yurisdiksi atas perselisihan yang
diajukan kepadanya tentang interpretasi dan penerapan ketentuan-ketentuan
Konvensi ini. Khusus untuk Arbitrase Khusus, prosedurnya ditentukan dalam
Annex VIII serta diperuntukkan bagi perselisihan tentang:
a. Perikanan;
b. Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan kelautan;
c. Riset ilmiah lautan;
d. Navigasi termasuk polusi kapal dari dumping.
Adapun lembaga-lembaga yang ini diatas adalah lembaga yang
mempunyai keputusan mengikat (binding decisions). Setiap keputusan yang
dikeluarkan oleh lembaga ini merupakan putusan akhir (final decisions).
Indonesia dan Malaysia pernah memakai metode penyelesaian sengketa
mengikat ini (melalui Mahkamah Internasional) sewaktu menyelesaikan sengketa
perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.
Secara de jure dan de facto, kasus Ambalat begitu sulit untuk dicarikan
penyelesaiannya. Hal ini disebabkan, begitu rumitnya konfigurasi geografis dari
wilayah Ambalat. Artinya, setidaknya untuk sekarang ini, sangat sulit untuk
membagi wilayah ini menjadi dua bagian, baik milik Indonesia maupun
Malaysia. Cara yang paling efektif bagi penyelesian sengketa Ambalat dapat
ditempuh melalui tiga metode, yaitu pertama, dengan cara adanya zona
pembangunan bersama (joint development zone), kedua, prinsip yang adil
(equitable principles), dan ketiga, berdasarkan “Semangat ASEAN”.25
E. Langkah Hukum Negara Indonesia dalam Menghadapi Klaim
Malaysia Atas Blok Ambalat
Kebijakan pemerintah Indonesia sebelum terjadi konflik Ambalat memang
dapat dikategorikan masih belum optimal dan belum tepat sasaran. Bila saja
Indonesia sejak dahulu lebih memperhatikan masalah perbatasan Indonesia
mungkin kejadian konflik Ambalat tidak perlu terjadi. Saat ini pemerintah
Indonesia yang mencakup instansi-instansi terkait berkoordinasi bersama,
membuat kebijakan yang terkait untuk menyelesaikan konflik Ambalat dan untuk
mencegah konflik yang sarna terulang.
Secara yuridis, Indonesia diuntungkan oleh adanya pasal 47 UNCLOS
bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menarik garis di pulau-pulau
terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Paling tidak,
ada empat langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa wilayah
Ambalat ini . Pertama, melalui perundingan bilateral, yaitu memberi
kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasinya tentang
wilayah yang disengketakan dalam forum bilateral.
Indonesia dan Malaysia harus secara jelas menyampaikan mana batas
wilayah yang diklaim dan apa landasan yuridisnya. Dalam hal ini, Malaysia
tampaknya akan memakai peta 1979 yang kontroversial itu. Sementara
Indonesia mendasarkan klaimnya pada UNCLOS 1982. Jika gagal, maka perlu
dilakukan cooling down dan selanjutnya masuk langkah kedua dengan
menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu.
Pada tahap ini, bisa saja dilakukan eksplorasi di Blok Ambalat sebagai sarana
untuk menumbuhkan rasa saling percaya kedua belah pihak (confidence building
measures). Pola ini pernah dijalankan Indonesia-Australia dalam mengelola
Celah Timor.
Langkah ketiga bisa memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana
resolusi konflik, misalnya, melalui ASEAN dengan memanfaatkan High Council
seperti termaktub dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas
dalam Deklarasi Bali 1976. Malaysia akan enggan memakai jalur ini karena
takut dikeroyok negara-negara ASEAN lainnya. Sebab, mereka memiliki
persoalan perbatasan dengan Malaysia akibat ditetapkannya klaim unilateral
Malaysia berdasarkan peta 1979, seperti Filipina, Thailand, dan Singapura. Di
samping itu, kedua negara juga bisa memanfaatkan jasa baik (good office) negara
yang menjadi ketua ARF (ASEAN Regional Forum) untuk menengahi sengketa
ini.
19
Jika langkah ketiga ini tidak juga berjalan, masih ada cara lain.
Membawa kasus itu ke Mahkamah Internasional (MI) sebagai langkah
nonpolitical legal solution. Mungkin, ada keengganan Indonesia untuk membawa
kasus ini ke MI karena pengalaman pahit atas lepasnya Sipadan dan Ligitan.
Tetapi, jika Indonesia mampu menunjukkan bukti yuridis dan fakta-fakta lain
yang kuat, peluang untuk memenangkan sengketa itu cukup besar. Pasal-pasal
yang ada pada UNCLOS 1982 cukup menguntungkan Indonesia, bukti ilmiah
posisi Ambalat yang merupakan kepanjangan alamiah wilayah Kalimantan Timur,
bukti sejarah bahwa wilayah itu merupakan bagian dari Kerajaan Bulungan, dan
penempatan kapal-kapal patroli TNI-AL adalah modal bangsa Indonesia untuk
memenangkan sengketa ini .
Simpulan
Dari uraian yang telah sampaikan dalam penulisan tesis ini, maka dapat penulis
simpulkan dalam uraian yang lebih singkat dalam bab ini sebagai berikut:
1. Dasar hukum Malaysia dalam mengklaim kepemilikan Blok Ambalat yaitu
peta yang dibuat Tahun 1979 oleh Malaysia dan meletakkan batas terluar
maritim secara eksesif di daerah Laut Sulawesi karena Malaysia
memakai pulau Sipadan-Ligitan untuk menarik garis pangkal terluar
negaranya sedangkan Malaysia bukan merupakan negara kepulauan.
Selanjutnya Malaysia memakai pasal 121 UNCLOS’82 yang
menyatakan bahwa “ tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona
ekonomi eksklusif dan landas kontinennya”. Dengan Peta baru Malaysia ini
Malaysia mengumumkan lebar laut teritorialnya 12 mil laut yang diukur
dengan garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut hukum laut
1958.
2. Klaim yang diajukan malaysia terhadap blok ambalat sudah sesuai dengan
ketentuan Hukum Laut Internasional, dan memakai mementum
kepemilikan atas pulau Sipadan dan Ligitan yang sebelumnya memang
disengketakan. Hal ini berbeda dengan blok Ambalat yang sebelumnya tidak
ada sengketa dengan Malaysia karena Malaysia belum memiliki landasan
hukum yang kuat. Bila memakai Peta Tahun 1979 maka klaim ini
20
lemah karena peta ini dibuat secara sepihak dan mendapat penolakan
dari Indonesia dan negara lainnya namun bila memakai dasar
kepemilikian Pulau Sipadan dan Ligitan termasuk wilayah lautnya sesuai
dengan Unclos Pasal 12 hal ini bisa dimungkinkan dijadikan alasan
untuk mengajukan klaim terhadap Blok Ambalat dari Indonesia.
3. Penyelesaian klaim Malaysia dalam sengketa Blok Ambalat antara Indonesia
dan Malaysia menurut Hukum Laut Internasional yaitu dengan memberikan
kebebasan bagi kedua negara untuk memilih prosedur yang diinginkan
sepanjang itu disepakati bersama. Dalam piagam PPB Pasal 33 (1)
menyebutkan jika terjadi persengketaan hendaknya diselesaikan dengan cara
negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement
resort to regional agencies or arranggements or other peaceful means on their
own choice. Malaysia dan Indonesia sepakat untuk metode negotiation atau
perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan
persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah
dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Penyelesaian kasus batas maritim
dapat dilakukan dengan negosiasi atau dengan bantuan pihak ketiga. Sejauh
ini Indonesia dan Malaysia memilih negosiasi sebagai jalan penyelesaian
sengketa.
4. Langkah-langkah hukum yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi klaim
Malaysia atas perbatasan wilayah Ambalat terdiri dari strategi diplomasi luar
negeri dan pengaturan perundang-undangan. Kementerian Luar negeri
menekankan pada soft diplomacy yaitu cara penyelesaian masalah secara
halus tetapi tetap mempertahankan misi dengan kuat tanpa merendahkan
harga diri bangsa Indonesia. Strategi yang dilakukan oleh TNI AL yaitu
menggelar operasi yang dikategorikan sebagai tindakan preventif (stabilitas
keamanan dilaut, melindungi sumber daya alam dari berbagai pencegahan)
dan represif (tindakan). Yang dapat dilakukan KKP sebagai badan yang
mengatur mengenai pengelolaan pulau-pulau Indonesia yaitu tertib
administrasi pemerintahan dan memberikan nama pada smeua pulau di
Indonesia. Sedangkan pada Perundang-Undangan Nasional dianggap masih
perlu pengkajian lebih dalam dan perlunya perbaikan.
21
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Achmad, Ali, 2003, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta.
Adolf Huala, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar
Grafika, Jakarta.
Anthony Csabafi, 1971, The Concept of State Jurisdiction in International
Space Law, The Hague.
Baylis, John, Smith, S. P. Owens (4ed), 2008, The Globalization of World
Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press,
New York.
Buzan, Barry, 1991, People, State, and Fear, Harvester Wheatsheaf, New
York.
Boer Mauna, 2008, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi
dalam Era Dinamika Global), Alumni, Bandung.
Csabafi, 1971, Anthony The Concept of State Jurisdiction in International
Space Law, The Hague.
Fox JJ, 2009, Legal and Illegal Indonesian Fishing in Australian Waters,
dalam Cribb, R. dan Ford, M. (eds), Indonesia Beyond the Water’s Edge -
Managing an Archipelagic State, ISEAS, Singapore.
Holsti, K.J., 1992, The Interaction of States: Conflict and Conflict Resolution,
Prentice Hall, New jersey.
Istanto, F. Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.
Kantaatmadja, Komar, dkk., 1991, Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa
tentang Hukum Laut, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
Kelsen, Hans, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan
Pertama, Nuansa dan Nusamedia, Bandung,.
Mauna, Boer, 2008, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi
dalam Era Dinamika Global), Alumni, Bandung,.
Moelong, Lexy J., 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,
Bandung.
22
Mohamad Sodik Dikdik, 2011, Hukum Laut Internasional, Refika Aditama,
Bandung.
Papanicolopulu, 2007, A Note on Maritime Delimitation in a Multizonal
Context: The Case of The Mediteranian, Ocean Development and International
Law.
R. Haller Trost, 1998, The Contested Maritime and Territorial Boundaries of
Malaysia An International Law Perspective, Kluwer Law International.
Ronny Hanintijo Soemitro, 1983, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia
Indonesia, Jakarta.
Soehino, 2005, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta.
Sefriani, 2009, Hukum Internasional Suatu Pengatar, Rajawali Press,
Yogyakarta.
Stean Jill and Pettiford, Lloyd, 2001, International Relations: Perspectives and
Themes, Pearson Education Limited, London.
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta.
Bandung.
Waltz, 1979, Kenneth, Theory of International Politics, Reading, Addison-
Wesley Publishing Company, MA.
W. Poeggel and E. Oeser, 1991, Methods of Diplomatic Settlement, dalam
Mohammed Bedjaoui (ed.), International Law: Achievements and Prospects,
Dordrescht: Martinus Nijhoff and UNESCO.
Jurnal
V. Prescott, 1997, The completion of marine boundary delimitation between
Australia and Indonesia, Geopolitics, Volume 2 No. 2.
Thomas Merilin L. I., 2013, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tentang
Penetapan Batas Wilayah Laut Negara, Jurnal Lex et Societatis, Volume I No.
2, April – Juni 2013.
Booth, Ken, Security in Anarchy: Utopian Realism in Theory and Practice,
International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944), Volume 67
No. 3, July 1991.
Gallo Giorgio dan Marzono, Arturo, The Dynamic of Assymetric Conflict: The
Israeli-Palestinian Case, Volume 29.
23
Makalah
Havas Oegrosewu, Arif, 2004, Delimitasi Batas Maritim dalam Kebijakan
Border Diplomacy Indonesia, 12-15 Desember 2004, Lokakarya Hukum Laut
Internasional, Yogyakarta.
Arofah Siti, 2011, Sengketa Internasional Batas Wilayah (Ambalat) Antara
Indonesia dengan Malaysia, Makalah Universitas Negeri Makassar, Makasar.
Peraturan Perundang-undangan
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
1997 tentang Rencana: Tata Ruang Wilayah Nasional.
Deplu, 2002, Proses Ligitasi Masalah Pulau Sipadan dan Ligitan Pada
Mahkamah Internasional (ICJ), Den Haag.
Piagam ASEAN tentang Tujuan dan Prinsip ASEAN.
Piagam PBB tentang Persengketaan.
UNCLOS 1982 tentang Hukum Laut Internasional.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara Batas Wilayah.
Surat Kabar
Kahar, 3 Januari 2004, Jounil, Penyelesaian Batas Maritim NKRI, Pikiran
Rakyat.
Naskah Internet
Analisis Ambalat, http://letbrain-answer.blogspot.com/2008/01/analisis-
ambalat.html.
Kamus
Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi
ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
Buletin
Tim Redaksi, 2004, Pulau-pulau Terluar Indonesia, Buletin DISHIDROS TNI
AL edisi 1/ III.
