ekonomi internasional 2

harus pula berdasar  atau 

revisi terhadap muatan kesepakatan harus pula 

berdasar  pada kesepakatan kedua belah pihak. 

2.  Prinsip kebebasan memilih cara–cara penyelesaian 

sengketa. 

Principle of free choice of means, prinsip ini termuat 

antara lain dalam pasal 7 THE UNCITRAL Model Law 

on International Commercial Arbitration. Pasal ini 

memuat definisi mengenai perjajian arbitrase, yaitu 

perjanjian penyerahan sengketa kepada arbitrase. 

Menurut pasal ini, penyerahan sengketa kepada 

arbitrase yaitu  kesepakatan atau perjanjian para 

pihak. Artinya, penyerahan suatu sengketa kebadan 

arbitrase haruslah berdasar  pada kebebasan para 

pihak untuk memilihnya. 

3.  Prinsip kebebasan memilih Hukum 

Prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan 

sendiri hukum apa yang akan diterapakan. Kebebasan 

para pihak untuk menetukan hukum ini termasuk 

kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (ex 

aequo et bono). Prinsip yang terakhir ini yaitu  sumber 

dimana pengadilan akan memutus sengketa 

berdasar  prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan 

suatu penyelesaian sengketa. Contoh kebebasan 

memilih ini yang harus dihormati oleh badan peradilan 

yaitu  pasal 28 ayat (1) UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Arbitration. 

4.  Prinsip Iktikad Baik (Good Faith) 

Dalam penyelesaikan sengketa, prinsip ini 

tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip iktikad 

baik diisyratkan untuk mencegah timbulnya sengketa 

yang dapat memengaruhi hubungan–hubungan baik 

diantara negara. Kedua, prinsip ini diisyaratkan harus 

ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya 

melalui cara–cara penyelesaian sengketa yang dikenal 

dalam hukum (perdagangan) internasional, yakni 

negoisasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau 

cara–cara pilihan para pihak lainnya. 

5.  Prinsip Exhaustion of local remedies 

Komisi Hukum Internasional PBB. (International 

Law Commision) memuat aturan khusus mengenai 

prinsip ini dalam pasal 22 mengenai ILC Draft Articles 

on State Responsibility. Menurut prinsip ini, hukum 

kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum 

para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan 

internasional, langkah–langkah penyelesaian sengketa 

yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu 

negara harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted), 

contoh sengketa the Interhandel Case (1959), 

Mahkamah Internasional. 

 

D.  FORUM PENYELESAIAN SENGKETA 

1.  Negosasi 

Kohona mengatakan bahwa negoisasi yaitu  “an 

Efficacious Means of Settling Disputes Relating to an 

Agreement Because They Enable Parties to Arrive at 

Conclusions Having Regard to the Wishes of All 

Disputans“ Kelemahan utama dalam pemakaian cara 

ini dalam menyelesaikan sengketa : 

1. Ketika Para pihak berkedudukan tidak seimbang. 

2. Bahwa proses berlangsungnya negoisasi acap kali 

lambat bisa memakan waktu lama 

3. Ketika suatu pihak terlalu keras dengan 

pendiriannya. 

Prosedur – prosedur negoisasi : 

a. Negoisasi dipakai  dipakai  ketika sengketa 

belum lahir (disebut pula sebagai konsultasi). 

b. Negoisasi dipakai  ketika suatu sengketa sudah 

lahir. 

Prosedur negoisasi ini yaitu  proses 

penyelesaian sengketa oleh pihak (dalam arti negoisasi). 

2. Mediasi 

Mediasi yaitu  suatu cara penyelesaian melalui 

pihak ketiga. Pihak ketiga ini  bisa individu 

(pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau 

dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses 

negoisasi. Biasanya ia, dengan kapasitasnya sebagai 

pihak yang netral, berusaha  mendamaikan para pihak 

dengan memberi  saran penyelesaian sengketa. 

Usulan – usulan penyelesaian melalui mediasi 

dibuat agak tidak resmi (informal). Salah satu fungsi 

utama mediator yaitu  mencari berbagai solusi 

(penyelesaian), mengidentiikasi hal–hal yang dapat 

disepakati para pihak serta membuat usulan–usulan 

yang dapat mengakhiri sengketa. 

3.  Konsiliasi 

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. 

Kedua cara ini yaitu  melibatkan pihak ketiga untuk 

menyelesaikan sengketanya secara damai. Menurut 

Behrens, ada perbedaan antara kedua istilah yaitu 

konsiliasi lebih format daripada mediasi. Konsiliasi bisa 

juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu 

badan yang disebut dengan badan atau komisi 

konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga 

atau ad hoc (sementara) yang berfungsi untuk 

menetapakan persyaratan–persyaratan penyelesaian 

yang diterima oleh para pihak. namun   putusannya 

tidak mengikat para pihak. 

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya 

terdiri dari dua tahap yaitu tahap tertulis dan lisan. 

Pertama sengketa (yang diuraikan secara tertulis) 

diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian, badan 

ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para 

pihak. Para pihak. Sekali lagi usulan ini sifatnya tidaklah 

mengikat. Oleh sebab itu, diterima tidaknya usulan 

ini  bergantung sepenuhnya kepada para pihak. 

4.  Arbitrase 

Arbitrase yaitu  penyerahan sengketa secara 

sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga 

ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase 

sementara (ad hoc). Kelebihan penyelesaian sengketa 

melalui arbitrase yang pertama dan terpenting yaitu  

penyelesaiannya yang relatif lebih cepat daripada proses 

berpekara melalui pengadilan. Keuntungan lainnya dari 

cara ini yaitu  sifat kerahasiaannya dan dimungkinkan 

para arbiter untuk menerapkan sengketanya 

berdasar  kelayakan dan kepatutan (jika  memang 

para pihak menghendaki). 

Dalam penyelesaiaan arbitrase ini para pihak 

memiliki kebebasan untuk memilih hakimnya (arbiter) 

yang menurut mereka netral dan ahli atau spesialis 

mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi. Dalam 

hal arbitrase internasional, putusan arbitrasenya relatif 

lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibandingkan 

jika  sengketa ini  diselesaikan melalui misalnya 

pengadilan. 

Jenis arbitrase terdiri dari dua macam yaitu : 

1. Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer, 

yaitu  arbitrase yang dibentuk secara khusus 

untuk menyelesaikan atau memutuskan 

perselisihan tertentu. 

2. arbitrase institusional, yaitu  suatu lembaga 

atau badan arbitrase yang berifat permanent 

sehingga arbitrase institusional tetap berdiri untuk 

selamanya dan tidak bubar, meskipun perselisihan 

yang yang ditangani sudah selesai diputus. 

Perjanjian Arbitrase 

Terkadang judul klausul menggunakan istilah 

“Choice of Forum atau Choice of Jurisdiction“ Kedua 

istilah ini mengandung pengertian agak berbeda. Istilah 

Choice of Forum berarti pilihan cara untuk mengadili 

sengketa, dalam hal pengadilan atau badan arbitrase. 

Istilah Choice of Jurisdiction berarti pilihan tempat 

dimana pengadilan memiliki kewenangan untuk 

menangani sengketa. Tempat yang dimaksud misalnya 

Inggris, Belanda, negara kita , dan lain  lain. 

Penyerahan sutau sengketa kepada arbitrase dapat 

dilakukan dengan pembuatan Submission Clause, yaitu 

penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang sudah 

lahir. Alternatif lainnya, atau melalui pembuatan suatu 

klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum 

sengketanya lahir ( klausul arbitrase atau arbitration 

clause ). 

Dalam hukum nasional kita, syarat tertuang dalam 

pasal 1 (3) UU Nomor 3 tahun 1999 tentang arbitrase 

dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam instrument 

hukum Internasional, termuat dalam pasal 7 ayat (2) 

UNCITRAL Model Law On Intenational Commercial 

Arbitration 1985 atau pasal II konvensi New York 1958.  

Lembaga – lembaga arbitrase 

Peran arbitrase difasilitasi oleh adanya lembaga–

lembaga internasional terkemuka. Badan–badan 

ini  misalnya yaitu  the London Court of 

International Arbitration (LCIA), the Court of 

Arbitration of the International Chamber of Commerce 

(ICC) dan the Arbitration Institute of the Stockholm 

Chamber of Commerce (SCC). 

Di samping kelembagaan, pengaturan arbitrase 

sekarang ini ditunjang pula oleh adanya suatu aturaan 

berabrbitrase yang menjadi acuan bagi banyak Negara 

didunia, yaitu Model Law on International Commercial 

Arbitration yang dibuat oleh United Nations 

Commisions on Internatioanal Trade Law 

(UNCITRAL). 

5.  Pengadilan ( Nasional dan Internasional ) 

Penyelesaiaan sengketa dagang melalui badan 

peradilan biasanya hanya dipakai  ketika para pihak 

sepakat. Kesepakatan ini tertuang dalam klausul 

penyelesaiaan sengketa dalam kontrak dagang para 

pihak. Dalam klausul ini  biasanya ditegaskan 

bahwa jika timbul sengketa dari hubungan dagang 

mereka, mereka sepakat untuk menyerahkan 

sengketanya kepada suatu pengadilan (negeri) suatu 

negara tertentu. 

Kemungkinan kedua, para pihak dapat 

menyerahkan sengketanya kepada badan pengadilan 

Internasional. namun  , penyerahan sengketa ke 

Mahkamah Internasional, menurut hasil pengamatan 

beberapa sarjana, kurang begitu diminati oleh negara – 

negara. 

 

E.  HUKUM YANG BERLAKU  

Perlu ditegaskan disini bahwa pilihan hukum 

(choice of Law, Proper law atau applicable Law) suatu 

hukum nasional dari suatu negara tertentu tidak berarti 

bahwa badan peradilan negara ini  secara otomatis 

yang berwenang menyelesaikan sengketanya. Yang 

terakhir ini disebut juga choice of forum (pembahasan 

diatas). Artinya, choice of Law tidak sama dengan choice 

of forum. 

Peran Choice of law disini yaitu  hukum  yang 

akan dipakai  oleh badan peradilan (pengadilaan atau 

arbitrase) untuk : 

a. Menentukan keabsahan suatu kontrak dagang. 

b. Menafsirkan suatu kesepakatan – kesepakatan 

dalam kontrak. 

c. Menentukan sudah dilaksanakan atau tidaka 

dilaksanakannya suatu prestasi (pelaksanaan suatu 

kontrak dagang) dan, 

d. Menetukan akibat–akibat hukum dari adanya 

pelanggaran terhadap kontrak. 

Hukum yang akan berlaku ini dapat mencakup 

beberapa macam hukum. Hukum–hukum ini  

yaitu  : 

1. Hukum yang akan diterapakan terhadap pokok 

sengketa (applicable substantive law lex causae) 

2. Hukum yang akan berlaku untuk persidangan 

(procedural law) 

2.  Kebebasan Para Pihak. 

Kebebasan dalam memilih hukum yang berlaku ini 

(lex causae) sudah barang tentu ada batas–batasnya. Hal 

yang paling umum dikenal yaitu  bahwa kebebasan 

memilih hukum ini  yaitu  :  

1. Tidak bertentangan dengan UU atau ketertiban 

umum. 

2. Kebebasan tersebur harus dilaksanakan dengan 

iktikad baik 

3. Hanya berlaku untuk hubungan dagang 

6 5  

4. Hanya berlaku dalam hukum bidang hukum 

kontrak (dagang) 

5. Tidak berlaku untuk menyelesaikan sengketa tanah 

dan 

6. Tidak untuk menyelundupkan hukum. 

 

F.  PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA DAGANG 

1.  Pelaksanaan Putusan APS 

Penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (APS) memiliki resiko yang cukup tinggi 

dalam hal pihak yang kalah tidak mau melaksanakan 

putusan yang dikeluarkan. 

2.  Pelaksanaan putusan Arbitrase (asing) 

Masalah ini pula yang menjadi kelemahan utama 

dari cara penyelesaian melalui pengadilan atau hakim 

partikelir ini. Seperti sudah ini  dimuka, umumnya 

yang menjadi kendala dalam masalah ini yaitu  

pelaksanaan (eksekusi) putusan oleh pihak yang kalah. 

3.  Pelaksanaan putusan pengadilan  

Pengadilan yaitu  refleksi kedaulatan negara 

dalam mengadili suatu sengketa. Oleh sebab itu, 

utusan pengadilan tidak secara otomatis dapat 

dilaksanakan di wilayah kedaulatan negara lain. 

a. Konvensi Brussel 

The Convention on Jurisdiction and the 

Enforcement of Judgment in Civil and Commercial 

Matters (kon – vensi Brussel) 27 september 1968. 

konvensi Brussel ini beranggotakan Belgia, 

Belanda, Luksemburg, perancis, Jerman, Italia). 

Selanjutnya, negara – negara yang bergabung 

yaitu  Inggris, Irlandia, dan Denmark (1978), 

Spanyol dan Portugal (26 mei 1989) 

Konvensi Brussel bertujuan :  

1. Mengatur yuridiksi pengadilan dinegara – 

negara anggotanya. 

2. Memperkenalkan prosedur sederhana untuk 

pengakuan dan pelaksanaan putusan dan 

3. Mengatur pengakuan terhadap dokumen – 

dokumen otentik dari negara–negara 

anggotanya. 

b. Konvensi Lugano 1988 

The Convention on Jurisdiction and the 

Enforcement of Judgment in Civil and Commercial 

Matters ( Konvensi Lugano) ditandatangani di 

Lugano, 16 september 1988. Negara anggota 

konvensi ini yaitu  dua belas negara warga  

Eropa dan enam negara anggota European Free 

Trade Area (EFTA) yaitu Finlandia, Islandia, 

Norwegia, Austria, Swedia, dan Swiss. 

Tujuan Konvensi ini yaitu  sama dengan 

Konvensi Brussel, yaitu mendorong pengakuan dan 

pelaksanaan putusan pengadilan diantara negara 

anggotanya. Fungsi ini umumnya berkaitan dengan 

hal – hal yang tidak diatur dalam Konvensi Brussel. 

Kontrak (perjanjian) yaitu  suatu "peristiwa di mana 

seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang 

itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal." (Subekti, 

1983:1). Melalui kontrak terciptalah perikatan atau 

hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban 

pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan 

kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang 

sudah mereka buat ini . Dalam hal ini fungsi kontrak 

sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku 

khusus terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum, 

kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. 

Hukum memberi  sanksi terhadap pelaku pelanggaran 

kontrak atau ingkar janji (wanprestasi). 

Pengaturan tentang kontrak diatur terutama di dalam 

KUH Perdata (BW), tepatnya dalam Buku III, di samping 

mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, 

juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang 

misalnya tentang perbuatan melawan hukum. Dalam KUH 

Perdata ada aturan umum yang berlaku untuk semua 

perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk 

perjanjian tertentu saja (perjanjian khusus) yang namanya 

sudah diberikan undang-undang. 

Contoh perjanjian khusus: jual beli, sewa menyewa, 

tukar-menukar, pinjam-meminjam, pemborongan, 

pemberian kuasa dan perburuhan. Selain KUH Perdata, 

masih ada sumber hukum kontrak lainnya di dalam berbagai 

produk hukum. Misalnya : Undang-undang Perbankan dan 

Keputusan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan. Di 

samping itu, juga dalam jurisprudensi misalnya tentang sewa 

beli, dan sumber hukum lainnya. 

Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya 

kontrak yaitu  asas kebebasan berkontrak. Artinya pihak-

pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang 

sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada 

pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. 

namun  , kebebasan ini  tidak mutlak sebab ada 

pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. 

Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 

KUH Perdata (BW), yang menyiratkan adanya 3 (tiga asas) 

yang seyogyanya dalam perjanjian : 

1. Mengenai terjadinya perjanjian 

Asas yang disebut konsensualisme, artinya menurut BW 

perjanijan hanya terjadi jika  sudah adanya 

persetujuan kehendak antara para pihak (consensus, 

consensualisme). 

2. Tentang akibat perjanjian 

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat 

antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan 

dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menegaskan bahwa 

perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku 

sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang 

melakukan perjanjian ini . 

3. Tentang isi perjanjian 

Sepenuhnya diserahkan kepada para pihak 

(contractsvrijheid atau partijautonomie) yang 

bersangkutan.Dengan kata lain selama perjanjian itu 

tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, 

kesusilaan, mengikat kepentingan umum dan 

ketertiban, maka perjanjian itu diperbolehkan. 

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dijamin oleh 

oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan 

bahwa: "setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". 

Jadi, semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, 

asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para 

pembuatnya,sama seperti perundang-undangan. Pihak-pihak 

bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan 

apa saja di dalam isi sebuah kontrak. 

 

B. Syarat Sahnya Kontrak 

Dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) jelas bahwa perjanjian 

yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Susaha  sah 

pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUH 

Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat 

sahnya perjanjian yaitu harus ada kesepakatan, kecakapan, 

hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan. 

1. Kesepakatan 

 Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini yaitu  

adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima 

atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat 

perjanjian ini . Kesepakatan tidak ada jika  

kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau 

kekhilafan. 

2. Kecakapan 

 Kecakapan di sini artinya para pihak yang membuat 

kontrak haruslah orang- orang yang oleh hukum 

dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya 

semua orang menurut hukum cakap untuk membuat 

kontrak. Yang tidak cakap yaitu  orang-orang yang 

ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang 

ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang 

sakit jiwa. Anak-anak yaitu  mereka yang belum 

dewasa yang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun, jika  seseorang sudah atau pernah kawin 

dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat 

perjanjian. 

3. Hal tertentu 

Hal tertentu maksudnya objek yang diatur kontrak 

ini  harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. 

Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk 

memberi  jaminan atau kepastian kepada pihak-

pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. Misalnya 

jual beli sebuah mobil, harus jelas merk apa, buatan 

tahun berapa, warna apa, nomor mesinnya berapa, dan 

sebagainya. Semakin jelas semakin baik. Tidak boleh 

misalnya jual beli sebuah mobil saja, tanpa penjelasan 

lebih lanjut. 

4. Sebab yang dibolehkan 

Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan 

perundang-undangan yang sifatnya memaksa, 

ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misalnya jual 

beli bayi yaitu  tidak sah sebab bertentangan dengan 

norma-norma ini . KUH Perdata memberi  

kebebasan berkontrak kepada pihak-pihak membuat 

kontrak secara tertulis maupun secara lisan. Baik tertulis 

maupun lisan mengikat, asalkan memenuhi syarat-

syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KHU Perdata. Jadi, 

kontrak tidak harus dibuat secara tertulis. 

 

C. PENYUSUNAN KONTRAK  

Untuk menyusun suatu kontrak bisnis yang baik 

diperlukan adanya persiapan atau perencanaan terlebih 

dahulu. Idealnya sejak negosiasi bisnis persiapan ini  

sudah dimulai. Penyusunan suatu kontrak bisnis meliputi 

bebrapa tahapan sejak persiapan atau perencanaan sampai 

dengan pelaksanaan isi kontrak. 

Tahapan-tahapan ini  yaitu  sebagai berikut : 

1.  Prakontrak 

a. Negosiasi; 

b. Memorandum of Undersatnding (MoU); 

c. Studi kelayakan; 

d. Negosiasi (lanjutan). 

2.  Kontrak  

a. Penulisan naskah awal; 

b. Perbaikan naskah; 

c. Penulisan naskah akhir; 

d. Penandatanganan. 

3.  Pascakontrak  

a. Pelaksanaan; 

b. Penafsiran; 

c. Penyelesaian sengketa. 

Sebelum kontrak disusun atau sebelum transaksi bisnis 

berlangsung, biasanya terlebih dahulu dilakukan negosiasi 

awal. Negosiasi yaitu  suatu proses usaha  untuk 

mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Dalam negosiasi 

inilah proses tawar menawar berlangsung.  Tahapan 

berikutnya pembuatan Memorandum of Understanding 

(MoU). MoU yaitu  pencatatan atau 

pendokumentasian hasil negosiasi awal ini  dalam 

bentuk tertulis. 

MoU walaupun belum yaitu  kontrak, penting 

sebagai pegangan untuk dipakai  lebih lanjut di dalam 

negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi 

kelayakan atau pembuatan kontrak. 

Sesudah pihak-pihak memperoleh MoU sebagai pegangan 

atau pedoman sementara, baru dilanjutkan dengan tahapan 

studi kelayakan (feasibility study, due diligent) untuk melihat 

tingkat kelayakan dan prospek transaksi bisnis ini  dari 

berbagai sudut pandang yang diperlukan misalnya ekonomi, 

keuangan, pemasaran, teknik, lingkungan, sosial budaya dan 

hukum. Hasil studi kelayakan ini diperlukan dalam menilai 

apakah perlu atau tidaknya melanjutkan transaksi atau 

negosiasi lanjutan. jika  diperlukan, akan diadakan 

negosiasi lanjutan dan hasilnya dituangkan dalam kontrak. 

Dalam penulisan naskah kontrak di samping diperlukan 

kejelian dalam menangkap berbagai keinginan pihak-pihak, 

juga memahami aspek hukum, dan bahasa kontrak. 

Penulisan kontrak perlu mempergunakan bahasa yang baik 

dan benar dengan berpegang pada aturan tata bahasa yang 

berlaku. Dalam pemakaian bahasa, baik bahasa negara kita  

maupun bahasa asing harus tepat, singkat, jelas dan 

sistematis. 

Walaupun tidak ditentukan suatu format baku di dalam 

perundang-undangan, dalam praktek biasanya penulisan 

kontrak bisnis mengikuti suatu pola umum yang yaitu  

anatomi dari sebuah kontrak, sebagai berikut : 

(1)  Judul; 

(2)  Pembukaan; 

(3)  Pihak-pihak; 

(4)  Latar belakang kesepakatan (Recital); 

(5)  Isi;  

(6)  Penutupan. 

Judul harus dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas 

misalnya Jual Beli Sewa, Sewa Menyewa, Joint Venture 

Agreement atau License Agreement. Berikutnya pembukaan 

terdiri dari kata-kata pembuka, misalnya dirumuskan sebagai 

berikut : 

Yang bertanda tangan di bawah ini atau Pada hari ini 

Senin tanggal dua Januari tahun dua ribu, kami yang 

bertanda tangan di bawah ini.  

Sesudah itu dijelaskan identitas lengkap pihak-pihak. 

Sebutkan nama pekerjaan atau jabatan, tempat tinggal, dan 

bertindak untuk siapa. Bagi perusahaan/badan hukum 

sebutkan tempat kedudukannya sebagai pengganti tempat 

tinggal. Contoh penulisan identitas pihak-pihak pada 

perjanjian jual beli sebagai berikut : 

1. Nama ....; Pekerjaan ....; Bertempat tinggal di .... dalam 

hal ini bertindak untuk diri sendiri/untuk dan atas nama 

.... berkedudukan di .... selanjutnya disebut penjual; 

2. Nama ....; Pekerjaan ....; Bertempat tinggal di .... dalam 

hal ini bertindak untuk diri sendiri/selaku kuasa dari 

dan oleh sebabnya bertindak untuk atas nama .... 

berkedudukan di .... selanjutnya disebut pembeli. 

Pada bagian berikutnya diuraikan secara ringkas latar 

belakang terjadinya kesepakatan (recital). Contoh 

perumusannya seperti ini : dengan menerangkan penjual 

sudah menjual kepada pembeli dan pembeli sudah membeli 

dari penjual sebuah mobil/sepeda motor baru merek .... tipe 

.... dengan ciri-ciri berikut ini : Engine No. .... Chasis ...., 

Tahun Pembuatan .... dan Faktur Kendaraan tertulis atas 

nama .... alamat .... dengan syarat-syarat yang sudah disepakati 

oleh penjual dan pembeli seperti berikut ini. 

Pada bagian inti dari sebuah kontrak diuraikan panjang 

lebar isi kontrak yang dapat dibuat dalam bentuk pasal-pasal, 

ayat-ayat, huruf-huruf, angka-angka tertentu. Isi kontrak 

paling banyak mengatur secara detail hak dan kewajiban 

pihak-pihak, dan bebagai janji atau ketentuan atau klausula 

yang disepakati bersama. 

Jika semua hal yang diperlukan sudah tertampung di 

dalam bagian isi ini , baru dirimuskan penutupan 

dengan menuliskan kata-kata penutup, misalnya: 

Demikianlah perjanjian ini dibuat untuk dipergunakan 

seperlunya atau kalau pada pembukaan tidak diberikan 

tanggal, maka ditulis pada penutupan. Misalnya : 

Dibuat dan ditandatangani di .... pada hari ini .... tanggal 

.... Di bagian bawah kontrak dibubuhkan tanda tangan kedua 

belah pihak dan para saksi (kalau ada). Dan akhirnya 

diberikan materai. Untuk perusahaan/badan hukum 

memakai cap lembaga masing-masing. 

Jika kontrak sudah ditandatangani berarti penyusunan 

sudah selesai tinggal pelaksanaannya di lapangan yang 

kadangkala isinya kurang jelas sehingga memerlukan 

penafsiran-penafsiran. 

 

PERJANJIAN PEMESANAN SURAT SANGGUP 

Perjanjian Pemesanan Surat Sanggup ini (selanjutnya 

disebut “Perjanjian Pemesanan”) ditandatangani pada hari 

Senin, tanggal 21 Mei 2003 oleh dan antara: 

1. PT GUNUNG SEWU KENCANA, suatu perseroan 

terbatas yang didirikan berdasar  hukum negara 

Republik negara kita , yang berkedudukan di Jakarta dan 

berkantor pusat di Plaza Chase Lantai 22, Jl. Jend. 

Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 (“Penerbit”), yang 

dalam hal ini diwakili oleh Husodo Angkosubroto dan 

Wong Steffania dalam kedudukannya, secara berturut-

turut, sebagai Wakil Presiden Direktur dan Direktur 

dari, dan oleh sebabnya mempunyai wewenang untuk 

bertindak untuk dan atas nama Penerbit dan untuk 

penandatanganan ini sudah memperoleh persetujuan 

Komisaris Penerbit tanggal 6 Mei 2003; dan 

2. PT MANDIRI SEKURITAS, suatu perseroan terbatas 

yang didirikan berdasar  hukum negara Republik 

negara kita , yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor 

pusat di Plaza Mandiri Lantai 28, Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav. 36-38, Jakarta 12190 (“Pemegang Surat Sanggup”), 

yang dalam hal ini diwakili oleh Heru Djojo 

Adhiningrat dalam kedudukannya sebagai Direktur 

Utama dari, dan oleh sebabnya mempunyai wewenang 

untuk bertindak untuk dan atas nama Pemegang Surat 

Sanggup. 

Penerbit dan Pemegang Surat Sanggup secara bersama-sama 

selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”. 

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai 

berikut: 

B. Bahwa, Penerbit membutuhkan dana untuk Transaksi 

Pembelian (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) 

dan untuk keperluan ini  Penerbit bermaksud 

untuk menerbitkan Surat Sanggup (sebagaimana 

didefinisikan di bawah ini) kepada Pemegang Surat 

Sanggup dan Pemegang Surat Sanggup bermaksud 

untuk membeli Surat Sanggup dari Penerbit, yang 

mempunyai nilai nominal US$17,141,667.00 (tujuhbelas 

juta seratus empatpuluh satu ribu enamratus 

enampuluh tujuh Dollar), dengan harga beberapa Harga 

Pembelian (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). 

bahwa, para pihak bermaksud untuk mengatur 

mengenai persyaratan dan ketentuan surat sanggup 

termasuk, antara lain, ketentuan mengenai jaminan 

yang akan diberikan oleh penerbit untuk menjamin 

pembayaran kembali dana yang sudah dikeluarkan 

Pemegang Surat Sanggup atas pembelian Surat Sanggup. 

berdasar  hal-hal ini  di atas, Para Pihak sepakat 

untuk melangsungkan rencana penerbitan dan pemesanan 

Surat Sanggup sesuai dengan persyaratan dan ketentuan 

yang diatur di dalam Perjanjian Pemesanan ini. 

Pasal 1 

Definisi dan Penafsiran 

1.1 Kecuali ditentukan lain menurut konteksnya, istilah-

istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut: 

 “Biaya Provisi” memiliki arti sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9.2 Perjanjian Pemesanan ini. 

 “Biaya Komitmen” memiliki arti sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9.3.1 Perjanjian Pemesanan ini. 

 “Dokumen Jaminan” berarti dokumen-dokumen 

jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1 

Perjanjian Pemesanan ini. 

 “Dokumen Transaksi” berarti Perjanjian Pemesanan ini, 

Surat Sanggup, Syarat dan Ketentuan, Dokumen 

Jaminan dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait. 

 “Dollar” atau “US$” berarti mata uang yang berlaku 

secara sah di Amerika Serikat.  

 “GGP” berarti PT GREAT GIANT PINEAPPLE, suatu 

perusahaan yang didirikan berdasar  hukum negara 

Republik negara kita .  

 “Harga Pembelian” memiliki arti sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2.1 Perjanjian Pemesanan ini. 

 “Hari Kerja” berarti hari (selain hari Sabtu, Minggu dan 

hari libur nasional) dimana bank-bank beroperasi di 

Jakarta. 

 “Nilai Nominal” berarti nilai nominal Surat Sanggup 

yang diterbitkan oleh Penerbit dan dipesan serta dibeli 

oleh Pemegang Surat Sanggup berdasar  Perjanjian 

Pemesanan ini, yaitu sebesar US$17,141,667.00 

(tujuhbelas juta seratus empatpuluh satu ribu enamratus 

enampuluh tujuh Dollar). 

 “NYLI” berarti NEW YORK LIFE INTERNATIONAL, 

INC., suatu perusahaan yang didirikan berdasar  

hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat. 

 “Richburg” berarti RICHBURG INVESTMENTS 

LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan 

berdasar  hukum negara British Virgin Islands. 

 “Surat Sanggup” berarti satu atau lebih instrumen atas 

nama yang diterbitkan oleh Penerbit yang berjangka 

waktu 1 (satu) bulan beberapa Nilai Nominal dengan 

syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Perjanjian Pemesanan ini dan Syarat dan Ketentuan, 

dalam bentuk dan dengan substansi sebagaimana 

diuraikan dalam Lampiran 1 Perjanjian Pemesanan ini. 

 “Syarat dan Ketentuan” berarti syarat dan ketentuan 

Surat Sanggup yang dilampirkan pada Surat Sanggup, 

yang berlaku dari waktu ke waktu beserta segala 

perubahan dan penambahannya. 

 “SNYL” berarti PT ASURANSI JIWA SEWU NEW 

YORK LIFE, suatu perusahaan yang didirikan 

berdasar  hukum negara Republik negara kita , dimana 

Penerbit, baik secara langsung maupun tak langsung, 

akan menjadi pemegang 4.902 (empat ribu sembilan 

ratus dua) saham yang mewakili 100% (seratus persen) 

dari jumlah seluruh saham yang sudah disetor dalam 

SNYL. 

 “Tanggal Jatuh Tempo” memiliki arti sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4.1 Perjanjian Pemesanan ini. 

 “Transaksi Pembelian” memiliki arti sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2.3 Perjanjian Pemesanan ini. 

 “WKP” berarti PT WIRALAKSANA KENCANA 

PUTRA, suatu perusahaan yang didirikan berdasar  

hukum negara Republik negara kita , dimana Penerbit, 

baik secara langsung maupun tak langsung, menjadi 

pemegang 15.000 (lima belas ribu) saham yang mewakili 

100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang 

sudah disetor dalam WKP. 

1.2 Definisi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian 

Pemesanan ini mencakup pula penerus, pengganti dan 

wakilnya sah sesuai dengan ketentuan Dokumen 

Transaksi. 

1.3 Judul-judul yang ada dalam Perjanjian Pemesanan ini 

dibuat untuk kemudahan dalam membaca Perjanjian 

Pemesanan ini dan tidak dimaksudkan untuk ikut 

menentukan penafsiran atas Perjanjian Pemesanan ini. 

Rujukan terhadap Pasal dan Lampiran yaitu  

rujukan terhadap Pasal dan Lampiran dalam Perjanjian 

Pemesanan ini kecuali bila dinyatakan lain. Istilah 

“hari”, “bulan” atau “tahun” dalam Perjanjian 

Pemesanan ini berarti hari, bulan atau tahun takwim, 

kecuali bila secara tegas dinyatakan lain. 

Pasal 2  

Pemesanan dan Penerbitan Surat Sanggup 

2.1 Pemegang Surat Sanggup dengan ini setuju untuk 

memesan dan membeli Surat Sanggup yang diterbitkan 

oleh Penerbit dengan Nilai Nominal keseluruhan 

beberapa US$17,141,667.00 (tujuhbelas juta seratus 

empatpuluh satu ribu enamratus enampuluh tujuh 

Dollar) dengan harga pembelian beberapa 

US$17,000,000.00 (tujuh belas juta Dollar) (“Harga 

Pembelian”). Atas pemesanan dan pembelian Surat 

Sanggup ini , Pemegang Surat Sanggup harus 

melakukan pembayaran Harga Pembelian Surat 

Sanggup ini  selambat-lambatnya 1 (satu) Hari 

Kerja sesudah Perjanjian Pemesanan ini ditandatangani 

dan seluruh Kondisi Prasyarat sebagaimana tercantum 

pada Pasal 2.4 sudah terpenuhi, pembayaran mana harus 

dilakukan melalui transfer ke rekening bank yang akan 

ditentukan oleh Penerbit atau dalam bentuk lain yang 

disepakati oleh Para Pihak. 

2.2 Atas pemesanan Surat Sanggup sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Pasal 2.1 di atas, Penerbit akan 

menerbitkan Surat Sanggup atas nama Pemegang Surat 

Sanggup beberapa Nilai Nominal, pada tanggal 

penerbitan yang sama dengan tanggal pembayaran 

Harga Pembelian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.1 

di atas (“Tanggal Penerbitan”). 

2.3 Para Pihak menyetujui bahwa dana yang diperoleh dari 

penerbitan Surat Sanggup akan dipakai  oleh Penerbit 

atau pihak lain yang ditunjuknya khusus untuk membeli 

kepemilikan NYLI atas: (i) 3.753 (tiga ribu tujuh ratus 

lima puluh tiga) saham yang mewakili 76,56% (tujuh 

puluh enam koma lima puluh enam persen) dari jumlah 

seluruh saham yang sudah disetor dalam SNYL, (ii) 

subordinated debt SNYL, dan (iii) capital paid in 

advance SNYL (“Transaksi Pembelian”). Tanpa 

mengesampingkan ketentuan Pasal 4.1 Perjanjian 

Pemesanan ini, Penerbit mengakui bahwa terlaksananya 

Transaksi Pembelian diperlukan untuk mendukung 

pembayaran kembali Surat Sanggup kepada Pemegang 

Surat Sanggup, sehingga pemakaian dana diluar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini wajib 

memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 

Pemegang Surat Sanggup. 

2.4 Pembayaran Harga Pembelian oleh Pemegang Surat 

Sanggup kepada Penerbit sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 2.1 di atas akan dilakukan jika  seluruh Kondisi 

Prasyarat di bawah ini sudah terpenuhi: 

2.4.1  Penerbit dan Pemegang Surat Sanggup sudah 

membuat dan menandatangani seluruh 

Dokumen Jaminan. 

2.4.2  Penerbit sudah memperlihatkan kepada Pemegang 

Surat Sanggup perjanjian jual beli sehubungan 

dengan Transaksi Pembelian (“Perjanjian Jual 

Beli”) yang sudah ditandatangani oleh WKP, NYLI 

dan SNYL, dan seluruh kondisi prasyarat dalam 

Perjanjian Jual Beli ini  (kecuali kewajiban 

pembayaran) sudah dipenuhi. 

2.4.3    Penerbit sudah membayar kepada Pemegang Surat 

Sanggup Biaya Provisi dan Biaya Komitmen, 

jika  ada. 

2.4.4    Penerbit sudah menunjukkan kepada Pemegang 

Surat Sanggup bahwa Penerbit sudah menyediakan 

sisa dana yang diperlukan sehubungan dengan 

Transaksi Pembelian, diluar dana yang diperoleh 

Penerbit melalui penerbitan Surat Sanggup. 

2.4.5    Penerbit sudah menyerahkan kepada Pemegang 

Surat Sanggup sertipikat saham yang dijaminkan 

sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Jaminan 

yang tercantum pada Pasal 5.1 dan 5.3. 

2.4.6    Pemegang Surat Sanggup sudah memperoleh 

persetujuan internal yang diperlukan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 3  

Syarat-syarat Pokok Surat Sanggup 

3.1 Selama jangka waktu berlakunya Surat Sanggup, berlaku 

ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan, 

Perjanjian Pemesanan ini dan Dokumen Jaminan.  

3.2 Salinan dokumen yang berisikan Syarat dan Ketentuan, 

Perjanjian Pemesanan ini dan Dokumen Jaminan 

tersedia bagi Pemegang Surat Sanggup atau kuasanya 

yang meminta di kantor Penerbit. 

 Pengalihan. 

 Pengalihan Surat Sanggup dilakukan sesuai 

dengan ketentuan Pasal 176 jo. Pasal 110 Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang negara kita  

(KUHD) yaitu dengan cara endosemen.  

 Dalam hal terjadinya pengalihan Surat Sanggup, 

Syarat dan Ketentuan wajib diberikan oleh pihak 

yang mengalihkan Surat Sanggup kepada pihak 

yang menerima pengalihan Surat Sanggup 

ini ; dan Syarat dan Ketentuan ini  

selanjutnya berlaku sepenuhnya terhadap pihak 

penerima pengalihan Surat Sanggup. Terhadap 

penerima pengalihan Surat Sanggup ini  

berlaku pula seluruh ketentuan dalam Perjanjian 

Pemesanan ini dan Dokumen Jaminan. 

Pasal 4 

Pelunasan Surat Sanggup 

 Penerbit wajib membayar kembali seluruh Nilai 

Nominal kepada Pemegang Surat Sanggup 30 (tiga 

puluh) hari sejak Tanggal Penerbitan (Tanggal Jatuh 

Tempo). jika  Tanggal Jatuh Tempo ini  jatuh 

pada hari libur atau hari lain dimana bank komersial 

tidak beroperasi, maka Penerbit berkewajiban untuk 

melakukan pembayaran dan Pemegang Surat Sanggup 

berhak untuk menerima pembayaran, pada Hari Kerja 

berikutnya, dengan ketentuan bahwa Penerbit wajib 

membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per 

tahun yang dihitung secara harian sejak Tanggal Jatuh 

Tempo sampai dengan tanggal pembayaran seluruh 

Nilai Nominal ini . 

 Untuk keperluan pembayaran seluruh Nilai Nominal 

dan segala kewajiban Penerbit berdasar  Perjanjian 

Pemesanan ini, Pemegang Surat Sanggup harus 

menunjukkan dan menyerahkan asli Surat Sanggup 

kepada Penerbit pada Tanggal Jatuh Tempo. Penerbit 

selanjutnya wajib memberi  kepada Pemegang Surat 

Sanggup bukti tanda terima atas penyerahan asli Surat 

Sanggup ini  dan pada saat yang sama melakukan 

pembayaran seluruh Nilai Nominal dan segala 

kewajiban Penerbit berdasar  Perjanjian Pemesanan 

ini kepada Pemegang Surat Sanggup.  

4.3 jika  Penerbit tidak sanggup melakukan pelunasan 

dan pembayaran kepada Pemegang Surat Sanggup pada 

saat Surat Sanggup sudah diunjukkan oleh Pemegang 

Surat Sanggup kepada Penerbit berdasar  ketentuan 

Pasal 4.2 di atas, maka tanpa mengesampingkan hak-

hak Pemegang Surat Sanggup berdasar  Perjanjian 

Pemesanan ini serta Dokumen Transaksi lainnya, 

maupun berdasar  hukum yang berlaku untuk 

menuntut pembayaran atas Surat Sanggup, Penerbit 

wajib membayar bunga keterlambatan sebesar 13% (tiga 

belas persen) per tahun terhadap Nilai Nominal 

ditambah jumlah-jumlah lain yang terhutang untuk 

setiap hari keterlambatan pembayarannya, terhitung 

sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan, namun  

tidak termasuk, tanggal pembayaran seluruh Nilai 

Nominal dan jumlah-jumlah lain yang terhutang 

ini . 

 jika  Penerbit bermaksud melakukan pelunasan dan 

pembayaran lebih awal seluruh Nilai Nominal sebelum 

Tanggal Jatuh Tempo, maka Penerbit wajib 

menyampaikan kepada Pemegang Surat Sanggup 

pemberitahuan tertulis terlebih dahulu mengenai 

maksudnya ini , selambat-lambatnya 2 (dua) Hari 

Kerja sebelum tanggal pembayaran dimaksud. Dalam 

hal ini, Penerbit wajib membayar denda pembayaran 

lebih awal sebesar US$15,000.00 (lima belas ribu 

Dollar). 

Pasal 5  

Jaminan 

Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh Nilai 

Nominal dan segala kewajiban Penerbit berdasar  

Perjanjian Pemesanan ini, Surat Sanggup, dan Syarat dan 

Ketentuan, Penerbit memberi  jaminan kepada Pemegang 

Surat Sanggup sebagaimana dimaksud dalam dokumen 

jaminan sebagai berikut: 

 Perjanjian Gadai Saham atas 1.149 (seribu seratus empat 

puluh sembilan) saham dalam SNYL; 

 Perjanjian Gadai Saham atas 3.753 (tiga ribu tujuh ratus 

lima puluh tiga) saham dalam SNYL; 

 Pledge of Shares Agreement atas 30.600.000 (tiga puluh 

juta enam ratus ribu) saham dalam GGP; 

 Jaminan Pribadi dari Husodo Angkosubroto; dan 

 Jaminan Perusahaan dari WKP. 

(Seluruh dokumen jaminan di atas disebut sebagai 

“Dokumen Jaminan”). 

Pasal 6 

Pernyataan dan Jaminan 

 Penerbit dengan ini menyatakan dan menjamin kepada 

Pemegang Surat Sanggup hal-hal sebagai berikut: 

(a) Penerbit yaitu  perseroan terbatas yang sudah 

didirikan berdasar  hukum negara Republik 

negara kita .   

(b) Penerbit akan melakukan kegiatan usaha sesuai 

dengan ruang lingkup usaha yang sudah diijinkan. 

(c) (i) Penerbit berwenang membuat, melangsungkan 

dan melaksanakan Dokumen Transaksi serta 

membuat dan menerbitkan Surat Sanggup; dan (ii) 

Penerbit juga sudah melaksanakan semua tindakan 

dan persyaratan yang disyaratkan berdasar  

anggaran dasar Penerbit, peraturan perundang-

undangan yang berlaku di negara Republik 

negara kita  serta perjanjian-perjanjian lainnya 

dimana Penerbit menjadi pihak di dalamnya, untuk 

sahnya pembuatan, penandatanganan dan 

pelaksanaan Dokumen Transaksi serta untuk 

menerbitkan Surat Sanggup menurut dan 

berdasar  ketentuan dalam Perjanjian 

Pemesanan ini. 

(d) Semua dan setiap Dokumen Transaksi yaitu  sah, 

berlaku dan mengikat secara sah dan menimbulkan 

kewajiban hukum terhadap orang atau pihak yang 

membuat, menandatangani, menyerahkan atau 

menerbitkan Dokumen Transaksi ini , sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang tercantum 

dalam masing-masing Dokumen Transaksi. 

(e) Individu yang membuat dan menandatangani 

Dokumen Transaksi dan Surat Sanggup berwenang 

untuk membuat dan menandatangani Dokumen 

Transaksi dan Surat Sanggup untuk dan atas nama 

Penerbit. 

(f) Pada Tanggal Penerbitan, Penerbit yaitu  pemilik 

yang sah, baik secara langsung maupun tak 

langsung, atas 4.902 (empat ribu sembilan ratus 

dua) saham yang mewakili 100% (seratus persen) 

dari jumlah seluruh saham yang sudah disetor 

dalam SNYL. 

(g) Penerbit yaitu  pemilik yang sah, baik secara 

langsung maupun tak langsung, atas 15.000 (lima 

belas ribu) saham yang mewakili 100% (seratus 

persen) dari jumlah seluruh saham yang sudah 

disetor dalam WKP. 

(h) Richburg yaitu  pemilik yang sah atas 30.600.000 

(tiga puluh juta enam ratus ribu) lembar saham 

yang mewakili 7,65% (tujuh koma enam puluh lima 

persen) dari jumlah seluruh saham yang sudah 

disetor dalam GGP. 

6.2 Pemegang Surat Sanggup dengan ini menyatakan dan 

menjamin kepada Penerbit hal-hal sebagai berikut: 

(a) Pemegang Surat Sanggup yaitu  badan 

hukum yang sudah didirikan secara sah dan 

memiliki ijin-ijin atau persetujuan-persetujuan 

yang disyaratkan sehubungan dengan kegiatan 

usahanya.  

(b) Untuk keperluan pembelian Surat Sanggup ini, 

Pemegang Surat Sanggup sudah memperoleh 

persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran 

dasar atau dokumen lain yang setara. 

Pasal 7  

Kewajiban dan Pembatasan Penerbit 

Penerbit berjanji kepada Pemegang Surat Sanggup bahwa 

selama kewajiban pembayaran yang timbul berdasar  

Dokumen Transaksi belum dipenuhi oleh Penerbit, maka 

Penerbit: 

 wajib mematuhi dan melaksanakan semua janji serta 

memenuhi semua kewajibannya berdasar  Dokumen 

Transaksi. 

 wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang 

Surat Sanggup mengenai: 

(a) terjadinya atau kemungkinan terjadinya suatu 

Peristiwa Cidera Janji; 

(b) terjadinya perubahan dalam lingkup bidang usaha 

Penerbit yang akan mempengaruhi secara material 

terhadap kewajiban-kewajiban Penerbit  berdasar-

kan Dokumen Transaksi. 

7.3 wajib memelihara dan mempertahankan agar semua 

ijin, lisensi dan persetujuan yang diperlukan untuk 

menjalankan usaha Penerbit atau untuk sahnya serta 

berlakunya Dokumen Transaksi tetap sah dan berlaku 

sesuai dengan syarat yang termaktub didalamnya. 

7.4 wajib menjamin agar seluruh dana yang diperoleh dari 

segala transaksi yang dilakukan oleh Penerbit, WKP, 

SNYL, dan/atau Richburg langsung dipakai  untuk 

pelunasan seluruh Nilai Nominal dan segala kewajiban 

Penerbit berdasar  Dokumen Transaksi. 

7.5 tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu 

dari Pemegang Surat Sanggup, tidak akan melakukan 

suatu transaksi pinjaman baru yang dijamin oleh harta 

Penerbit terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian 

Pemesanan ini, diluar transaksi sehari-hari atau yang 

berkenaan dengan usaha Penerbit, kecuali untuk 

fasilitas pinjaman yang akan dipakai  untuk 

membayar secara penuh Transaksi Pembelian, melunasi 

seluruh Nilai Nominal dan segala kewajiban Penerbit 

berdasar  Dokumen Transaksi. 

 tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu 

dari Pemegang Surat Sanggup, tidak akan mengubah 

susunan pemegang saham, Direksi, dan Komisaris 

Penerbit. 

 tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu 

dari Pemegang Surat Sanggup, tidak akan menjaminkan   

atau mengijinkan untuk menjaminkan seluruh atau 

sebagian dari usaha dan asset-asetnya, kecuali untuk 

penjaminan atas fasilitas pinjaman yang akan dipakai  

untuk membayar secara penuh Transaksi Pembelian, 

melunasi seluruh Nilai Nominal dan segala kewajiban 

Penerbit berdasar  Dokumen Transaksi. 

7.8 tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu 

dari Pemegang Surat Sanggup, tidak akan menjual, 

menyewakan, mengalihkan atau bahkan mengeluarkan 

seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Penerbit 

dalam jumlah yang melebihi US$1,000,000.00 (satu juta 

Dollar), kecuali dalam hubungannya dengan kegiatan 

usaha Penerbit sehari-hari. 

7.9 tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu 

dari Pemegang Surat Sanggup, tidak akan membeli atau 

memperoleh harta kekayaan tetap yang bukan 

yaitu  faktor produksi dalam kegiatan usaha utama 

Penerbit. 

7.10 tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu 

dari Pemegang Surat Sanggup, tidak akan melaksanakan 

penggabungan, pengambilalihan atau peleburan, 

reorganisasi dan tindakan-tindakan hukum lainnya 

yang sejenis. 

7.11 tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu 

dari Pemegang Surat Sanggup, tidak akan melakukan 

pembayaran hutang kepada pemegang saham Penerbit. 

Pasal 8  

Peristiwa Cidera Janji 

8.1 Salah satu atau seluruh dari kejadian-kejadian yang 

disebutkan dibawah ini, yaitu  Peristiwa Cidera 

Janji berdasar  Dokumen Transaksi: 

8.1.1 Penerbit tidak atau lalai membayar kepada 

Pemegang Surat Sanggup suatu jumlah uang yang 

wajib dibayarnya berdasar  Dokumen 

8 8  

Transaksi, baik Nilai Nominal, bunga 

keterlambatan, denda, upah atau lain jumlah 

uang yang wajib dibayar pada tanggal yang sudah 

ditetapkan. 

8.1.2 Penerbit melanggar suatu ketentuan atau lalai 

melaksanakan suatu kewajiban berdasar  

Dokumen Transaksi (diluar kelalaian membayar 

suatu jumlah yang sebagaimana diuraikan dalam 

Pasal 8.1.1 di atas). 

8.1.3 Setiap tindakan, pernyataan dan jaminan yang 

dibuat atau diberikan oleh Penerbit dalam 

Dokumen Transaksi ternyata atau terbukti tidak 

benar atau tidak sesuai dengan kenyataan 

sebenarnya. 

8.1.4 Penerbit sudah lalai atau menolak atau tidak 

mampu membayar hutang-hutangnya dan/atau 

melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain 

pada saat jatuh tempo hutang atau kewajibannya 

ini . 

8.1.5 Penerbit dalam keadaan pailit atau dibubarkan 

atau likuidasi. 

8.1.6 seorang pemegang hak jaminan mengambil alih 

hak kepemilikan sebagai pelaksanaan atas hak-

hak jaminan atau gadai yang dimilikinya atas 

seluruh atau sebagian dari usaha-usaha, barang-

barang, harta-harta atau pendapatan-pendapatan 

Penerbit. 

8.1.7 suatu peristiwa atau gugatan terjadi atas Penerbit 

atau perintah pengadilan sudah dikeluarkan yang 

akan berakibat terjadinya peristiwa-peristiwa 

ini  dalam Pasal 8.1.5 dan 8.1.6 diatas. 

8.1.8 Penerbit berhenti atau bermaksud menghentikan 

usaha-usahanya atau sebagian dari usaha-

usahanya, atau barang-barang atau harta-harta 

Penerbit dalam jumlah yang melebihi 

US$1,000,000.00 (satu juta Dollar) disita. 

8.2 Atas terjadinya salah satu Peristiwa Cidera Janji ini  

diatas, maka Pemegang Surat Sanggup dapat meminta 

Penerbit untuk melunasi dan membayarkan seluruh 

kewajiban Penerbit berdasar  Dokumen Transaksi 

kepada Pemegang Surat Sanggup. Penerbit dengan ini 

melepaskan semua hak-haknya yang diberikan oleh 

hukum yang berlaku untuk melakukan keberatan, 

tuntutan, gugatan, klaim dan sanggahan, atau tindakan 

hukum sejenis lainnya atas dilaksanakannya hak-hak 

Pemegang Surat Sanggup berdasar  Dokumen 

Transaksi. 

Pasal 9  

Biaya-Biaya 

9.1 Segala biaya yang timbul sehubungan dengan 

pembuatan, pelaksanaan dan akibat dari pelaksanaan 

Perjanjian Pemesanan ini, termasuk namun  tidak 

terbatas pada biaya notaris dan konsultan hukum, akan 

menjadi beban dan tanggung jawab serta wajib dibayar 

oleh Penerbit. 

9.2 Biaya Provisi. 

 Penerbit wajib membayar kepada Pemegang Surat 

Sanggup biaya provisi sebesar 0,6% (nol koma enam 

persen) dari Harga Pembelian (“Biaya Provisi”). 

9.3 Biaya Komitmen. 

9.3.1 jika  sampai dengan 3 (tiga) hari sejak, akan 

tetapi tidak termasuk, tanggal penandatanganan 

Perjanjian Pemesanan ini (Tanggal Komitmen), 

WKP, NYLI dan SNYL belum menandatangani 

Perjanjian Jual Beli dan seluruh kondisi prasyarat 

dalam Perjanjian Jual Beli ini  (kecuali 

kewajiban pembayaran) belum dipenuhi, maka 

Penerbit wajib membayar kepada Pemegang 

Surat Sanggup biaya komitmen sebesar 2,5% (dua 

koma lima persen) per tahun terhadap Harga 

Pembelian (Biaya Komitmen) untuk periode 

yang dimulai sejak Tanggal Komitmen sampai 

dengan (i) tanggal penandatanganan Perjanjian 

Jual Beli dan terpenuhinya seluruh kondisi 

prasyarat dalam Perjanjian Jual Beli ini  

(kecuali kewajiban pembayaran), atau (ii) batas 

waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.3.2 di 

bawah ini. 

9.3.2 jika  sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak, 

namun  tidak termasuk, tanggal 

penandatanganan Perjanjian Pemesanan ini, 

WKP, NYLI dan SNYL belum menandatangani 

Perjanjian Jual Beli dan seluruh kondisi prasyarat 

dalam Perjanjian Jual Beli ini  (kecuali 

kewajiban pembayaran) belum dipenuhi, maka 

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian 

Pemesanan ini, tanpa mengesampingkan 

kewajiban Penerbit untuk membayar segala biaya 

yang diwajibkan terhadapnya berdasar  

Perjanjian Pemesanan ini. 

Pasal 10  

Ketentuan Umum 

10.1 Pengubahan. 

 Ketentuan dalam Perjanjian Pemesanan ini dapat 

diubah hanya dengan persetujuan tertulis oleh dan 

antara Penerbit dan Pemegang Surat Sanggup dan atau 

pihak yang secara sah mewakilinya.  

10.2 Hukum yang Berlaku. 

 Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut 

hukum yang berlaku di negara Republik negara kita . 

10.3 Penyelesaian Perselisihan. 

10.3.1 Segala perselisihan yang timbul sehubungan 

dengan Perjanjian Pemesanan ini akan 

diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 

10.3.2 jika  dengan cara musyawarah tidak tercapai 

kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk 

membawanya ke Badan Arbitrase Nasional 

negara kita  (BANI), berdasar  acara arbitrase 

BANI, dengan tempat arbitrase di Jakarta, 

negara kita , dan oleh sebabnya Para Pihak sepakat 

untuk mengesampingkan hak-haknya untuk 

mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. 

Arbitrase akan dilaksanakan dalam bahasa 

negara kita  dan keputusan arbitrase yaitu  

keputusan yang final dan mengikat.  

10.5 Pemberitahuan. 

 Segala pemberitahuan, penagihan dan komunikasi 

lainnya yang harus diberikan oleh Para Pihak 

berdasar  Perjanjian Pemesanan ini wajib dilakukan 

secara tertulis dan dikirimkan dengan cara (i) 

pengiriman per kurir; atau (ii) melalui pos kilat tercatat; 

atau (iii) melalui faksimili ke alamat sebagai berikut: 

Kepada Penerbit: 

PT Gunung Sewu Kencana  

Plaza Chase Lantai 22 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 

Jakarta 12920 

Faksimili : (62-21) 5208370 / 5706370 

Telepon : (62-21) 5706388 

U.P. : Husodo Angkosubroto 

Kepada Pemegang Surat Sanggup: 

PT Mandiri Sekuritas 

Plaza Mandiri Lantai 28 

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 

Jakarta 12190 

Faksimili : (62-21) 5263507  

Telepon : (62-21) 5263445 

U.P. : Heru Djojo Adhiningrat 

atau ke alamat lainnya yang diberitahukan secara 

tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dari 

waktu ke waktu. Suatu komunikasi yang dikirim per 

kurir dianggap diterima pada tanggal pengiriman 

(dengan ketentuan bahwa harus ada tanda terima atas 

pengiriman ini ); yang dikirim dengan pos kilat 

tercatat dianggap diterima 5 (lima) hari sesudah tanggal 

pengirimannya; yang dikirim melalui faksimili dianggap 

diterima pada saat dikirimkan (dengan ketentuan 

bahwa kode balik harus ada); bila dikirimkan dengan 

lebih dari satu cara diatas maka komunikasi dianggap 

diterima pada saat diterimanya komunikasi yang 

terdahulu dari cara pengiriman ini . 

10.6 Ketidakberlakuan Sebagian. 

10.6.1 Dalam hal suatu ketentuan yang ada dalam 

Perjanjian Pemesanan ini dinyatakan sebagai 

tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara 

hukum baik secara keseluruhan maupun 

sebagian, maka ketidaksahan atau 

ketidakberlakuan ini  hanya berkaitan pada 

ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. 

sedang ketentuan lainnya dari Perjanjian 

Pemesanan ini akan tetap berlaku dan 

mempunyai kekuatan hukum secara penuh. 

10.6.2 Para Pihak selanjutnya setuju bahwa terhadap 

ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat 

diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10.6.1 akan diganti dengan ketentuan yang sah 

menurut hukum dan sejauh serta sedapat 

mungkin mencerminkan maksud dan tujuan 

9 3  

komersial dibuatnya ketentuan ini  oleh Para 

Pihak.  

10.7 Perubahan dalam Peraturan Perundang-

undangan. 

 Dalam hal sesudah ditandatanganinya Perjanjian 

Pemesanan ini terjadi suatu perubahan dalam 

peraturan perundang-undangan yang secara 

material dapat mendatangkan kerugian kepada 

Pemegang Surat Sanggup, maka Para Pihak 

sepakat untuk mengadakan perundingan kembali 

sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil 

kerugian yang diderita oleh Pemegang Surat 

Sanggup. 

10.8 Kerahasiaan. 

10.8.1 Masing-masing Pihak mengetahui bahwa 

setiap informasi yang diperolehnya dari 

pelaksanaan Perjanjian Pemesanan ini 

mengenai atau terkait dengan kegiatan 

usaha Pihak lainnya yaitu  yaitu  

informasi rahasia atau informasi yang 

mungkin dianggap Pihak lainnya sebagai 

informasi rahasia.  

10.8.2 Masing-masing Pihak wajib menjaga 

kerahasiaan informasi ini  dan tidak 

akan, tanpa persetujuan tertulis 

sebelumnya terlebih dahulu dari Pihak 

lainnya, membukanya kepada pihak ketiga 

lainnya untuk maksud apapun selain dalam 

rangka melaksanakan Perjanjian 

Pemesanan ini. Kewajiban ini akan terus 

mengikat bagi Para Pihak.  

10.8.3 Kewajiban kerahasiaan ini tidak berlaku 

bagi informasi yang sudah diketahui oleh 

umum bukan sebab pelanggaran 

kerahasiaan oleh Pihak penerima 

informasi, atau sudah diketahui oleh Pihak 

penerima informasi dari pihak ketiga yang 

tidak ada kewajiban mengenai kerahasiaan, 

atau diperintahkan untuk diungkapkan 

oleh undang-undang, pengadilan atau oleh 

perintah pemerintah atau otoritas publik 

yang berwenang. 

10.8.4 Tidak ada pengumuman, pemberitahuan 

atau edaran (selain yang diperintahkan 

oleh undang-undang dan peraturan) 

mengenai Perjanjian Pemesanan ini yang 

akan dilakukan oleh masing-masing Pihak 

tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak 

lainnya. Persetujuan ini tidak boleh 

ditunda-tunda atau ditolak tanpa alasan 

yang wajar. 

10.9 Pengakhiran.  

 Para Pihak setuju untuk mengenyampingkan 

ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer) yang mensyaratkan 

keputusan hakim untuk pembatalan atau 

penghentian lebih awal perjanjian-perjanjian 

yang dibuat sehubungan dengan penerbitan dan 

pemesanan Surat Sanggup, dan terhadap 

ketentuan pasal 1267 KUHPer sehubungan 

dengan interpretasi atas penghentian perjanjian-

perjanjian termaksud. 

Demikianlah, Perjanjian Pemesanan ini ditandatangani di 

Jakarta pada tanggal sebagaimana ini  pada bagian awal 

Perjanjian Pemesanan ini. 

Penerbit, 

PT Gunung Sewu Kencana 

 

 

Oleh___________________

Nama : 

Jabatan : 

Pemegang Surat Sanggup, 

PT Mandiri Sekuritas 

 

 

Oleh___________________ 

Nama : 

Jabatan : 

 

Lampiran 1 

SURAT SANGGUP 

No. : _______ 

[LOGO] 

PT GUNUNG SEWU KENCANA (“PENERBIT”) 

SURAT SANGGUP  

Pemegang Surat Sanggup : PT Mandiri Sekuritas 

Nilai Nominal : US$17,141,667.00 (tujuhbelas 

juta seratus empatpuluh satu 

ribu enamratus enampuluh 

tujuh Dollar Amerika Serikat) 

Tanggal Jatuh Tempo : ___________ 2003 

Surat Sanggup ini diterbitkan dengan atas nama dan 

pengalihannya dapat dilakukan dengan menandatangani 

kolom andosemen yang tercantum di balik Surat Sanggup 

ini. 

Pembayaran kembali Surat Sanggup ini akan dilakukan 

dengan menunjukkan asli Surat Sanggup ini di kantor pusat 

Penerbit di Plaza Chase Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, 

Jakarta, terhitung sejak tanggal jatuh tempo di atas. 

Pembayaran kembali Surat Sanggup ini dijamin dengan 

jaminan-jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian 

Pemesanan Surat Sanggupdan Dokumen Jaminan. 

Surat Sanggup ini diterbitkan dengan klausul “tanpa 

biaya” atau “tanpa protes non-pembayaran” menurut Pasal 

176 jo. Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

negara kita . 

Surat Sanggup ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 

_______ 2003 dengan syarat dan ketentuan sebagaimana 

dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan dan terikat pada 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian 

Pemesanan Surat Sanggup. 

PT Gunung Sewu Kencana 

 

 

_____________________ 

Nama  : 

Jabatan : 

 

 

 

_____________________ 

Nama  : 

Jabatan : 

 

Penting Untuk Diperhatikan oleh Pemegang Surat Sanggup: 

Salinan Syarat dan Ketentuan, Perjanjian Pemesanan Surat 

Sanggup dan Dokumen Jaminan tersedia bagi Pemegang 

Surat Sanggup atau wakilnya yang sah yang memerlukan di 

kantor Penerbit.  

[untuk dicetak di balik Surat Sanggup (Lampiran 1)] 

Andosemen/Endorsement  

1 sudah dialihkan kepada ________ untuk seluruh 

Nilai Nominal yang tercantum di Surat Sanggup ini. 

Tanggal : _______ 

Tandatangan : 

  

  materai 

 

Nama Jelas : 

Jabatan : 

9 7  

2 sudah dialihkan kepada ________ untuk seluruh 

Nilai Nominal yang tercantum di Surat Sanggup ini. 

Tanggal : _______ 

Tandatangan : 

  

  materai 

 

Nama Jelas : 

Jabatan : 

3 sudah dialihkan kepada ________ untuk seluruh 

Nilai Nominal yang tercantum di Surat Sanggup ini. 

Tanggal : _______ 

Tandatangan : 

  

  materai 

 

Nama Jelas : 

Jabatan : 

4 sudah dialihkan kepada ________ untuk seluruh 

Nilai Nominal yang tercantum di Surat Sanggup ini. 

Tanggal : _______ 

Tandatangan : 

  

  materai 

 

Nama Jelas : 

Jabatan : 

 

Perkembangan teknologi di dunia ini sudah membuat 

suatu batas-batas negara sudah menjadi hal yang tidak 

diperhitungkan lagi. Kecanggihan teknologi ini dapat kita 

lihat pada tehnologi informasi yang memudahkan orang 

untuk dapat mengetahui sesuatu hanya dengan melalui 

komputer yaitu dengan menggunakan sarana internet. Tidak 

hanya untuk mengetahui informasi tetapi internet ini juga 

sudah menjadi sedemikian pentingnya sebab membawa 

berbagai dampak pada berbagai segi kehidupan, yaitu 

pendidikan (E-Commerce), kesehatan (telemedicine), 

perdagangan (E-Commerce) bahkan sudah ada pula sektor 

pemerintahan yaitu e-government. 

Perkembangan perdagangan internasionalpun tidak 

dapat terlepas dari perkembangan teknologi ini. Oleh sebab 

itu dalam usaha  bangsa-bangsa mencapai kemakmuran, 

teknologi tidak terlepas dari usaha  ini .1 

Perkembangan aturan-aturan perdagangan juga tidak 

terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Pengaruh 

ini  dewasa ini semakin nyata dengan lahirnya e-

commerce atau electronik commerce. Perkembangan ini 

sangat signifikan antara lain tampak dari kuantitas transaksi 

melalui sarana ini.

                                                

Muhammad Aulia Adnan3 mendefinisi e-commerce 

sebagai suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik 

yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis 

individu dengan menggunakan internet sebagai medium 

pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah 

perusahaan (Business to Business/B2B) maupun antara 

(Business to consumer = B2C) dan sebagai suatu 

perdagangan yang berbasis tehnologi canggih, perdagangan 

secara elektronik sudah mereformasi perdagangan 

konvensional dimana interaksi antara konsumen dan 

perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung 

menjadi interaksi yang tidak langsung. Oleh sebab itulah 

informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan 

perusahaan perdagangan yaitu  suatu persyaratan yang 

mutlak (a condition sine qua non).4 

Di negara kita , fenomena E-Commerce ini sudah dikenal 

sejak tahun 1996 dengan munculnya situs 

http://www.sanur.com sebagai toko buku online pertama di 

negara kita . Pada tahun 1996 itu juga kemudian muncul 

alamat-alamat situs yang lain, namun  tidak terlalu 

diperhatikan disebabkan negara kita  sedang mengalami 

krisis ekonomi. namun  kemudian pada tahun 1999 

perhatian terhadap media elektronik ini kembali menjadi 

menarik bagi kalangan pebisnis negara kita  walaupun masih 

terbatas bagi penduduk yang mengenal tehnologi saja. 

Sistem Perdagangan dengan menggunakan sarana 

internet ini (interconnection Networking), selanjutnya disebut 

E-Commerce, sudah membuka mata para pelaku bisnis di 

negara kita . Disadari bahwa perkembangan dari tehnologi ini 

juga yaitu  tuntutan warga  terhadap pelayanan 

yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet 

warga  memilih ruang gerak yang lebih dalam memilih 

produk-produk (barang atau jasa) yang akan dipergunakan 

tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai 

dengan yang diinginkannya. 

E-Commerce memungkinkan transaksi dengan cepat 

dan biaya murah, tanpa pergi ketempat perusahaan yang 

menjual produk barang atau jasanya. Para pembeli yang 

berminat dapat melihat katalog-katalog melalui internet dan 

bertanya melalui email kepada penjual, bahkan ada yang 

membuka forum untuk chatting pada E-Commerce ini. 

Transaksi E-Commerce diproses secara elektronik, kalau 

kita membayar transaksi ini  dengan kartu kredit maka 

nomor kartu kredit diketik dan disandikan (encryption), 

untuk mencegah pemakaian yang tidak sah oleh orang lain 

tanpa sepengetahuan pemilik kartu kredit. Proses pemesanan 

untuk produk barang atau jasa melalui internet hanya 

memerlukan waktu beberapa menit saja, dan bisa dilakukan 

dimana saja bahkan dirumahpun bisa asalkan memiliki 

fasilitas internet. 

Berbelanja melalui E-Commerce, untuk memilih barang 

yang dibeli ada semacam formulir yang harus diisi dalam 

web tempat kita melakukan transaksi. Formulir pengisian 

barang disebut shopping cart yang berfungsi  sebagai kereta 

belanja. Berbelanja di E-Commerce ini dapat dibatalkan atau 

diteruskan. Jadi kita memilih barang yang kita butuhkan 

untuk dimasukkan dalam shopping cart dan masih bisa 

dibatalkan sebelum melakukan transaksi. Jika sudah selesai 

memilih barang langkah selanjutnya yaitu  mengisi formulir 

transaksi yang isinya berupa data indentitas pembeli dan 

nomor kartu kredit (Jika kia memilih untuk membayar 

melalui kartu kredit) atau tergantung permintaan bagaimana 

cara pembayarannya. 

Ketika kita berbelanja melalui E-Commerce ini, maka 

sebelum pemesanan diterima, biasanya ada kontrak 

antara penjual dan pembeli. Umumnya penjual di E-

Commerce sudah membuat kontrak dan kontrak ini harus 

disetujui oleh pembeli dengan meng ”klik” kotak yang 

menyatakan kita setuju terhadap konrak ini .5 Jika tidak 

maka pembelian tidak dapat diterima. 

Seringkali para pembeli tidak meneliti terlebih dahulu 

kontrak dalam E-Commerce ini.  Ketika melihat barang 

dalam katalog yang ada dan agar transaksi dapat berjalan 

dengan cepat dan juga kurangnya pengertian dari pembeli 

terhadap kontrak ini mereka langsung menyetujui kontrak 

yang ada ini . Dan yang akan menjadi permasalahan 

yaitu  disebabkan metode transaksi elektronik ini tidak 

mempertemukan pelaku usahan an pembeli (konsumen) 

secara langsung dan konsumen juga tidak secara langsung 

dapat melihat barang yang ditawarkan, kadangkala 

menimbulkan masalah yang merugikan konsumen seperti 

barang tidak sesuai dengan katalog atau pengiriman barang 

sudah mengakibatkan barang menjadi rusak. Dan jika ini 

terjadi maka bagaimanakah dengan transaksi ini, apakah 

pembeli dapat menuntut penjual, bagaimana dengan kontrak 

yang sudah disetujui apakah dapat dibatalkan, dan apakah 

peraturan hukum perdagangan internasional sekarang dapat 

memberi  perlindungan atau keseimbangan pengaturan 

antara pengusaha, konsumen dan pemerintah. 

 

B. Pengertian E-Commerce 

E-Commerce mulai berkembang secara signifikan ketika 

internet mulai diperkenalkan. Perkembangan internet ini 

mendorong transaksi-transaksi perdagangan  internasional 

semakin cepat. Dengan internet, batas-batas wilayah negara 

dalam melakukan transaksi dagang menjadi tidak lagi 

signifikan. Praktek perdagangan melalui internet 

digambarkan juga sebagai “final frontiers of commerce” pada 

abad 21 ini.6 

Menurut Assafa Endashaw definisi dari E-Commerce 

yaitu  transaksi-transaksi dalam perdagangan internasional 

yang dilakukan melalui pertukaran data elektronik dan cara-

cara komunikasi lainnya.7  Pertukaran data elektronik 

ini  dilakukan melalui berbagai tehnologi. Salah satunya 

yaitu  melalui elektronik data interchange (EDI). 

 

C. Ciri-ciri Transaksi Melalui E-Commerce dan 

Keuntungannya 

Transaksi melalui E-Commerce ini memiliki beberapa 

ciri yaitu : 

a. Transaksi secara e-commerce memungkinkan para 

pihak memasuki pasar global secara cepat tanpa 

dirintangi oleh batas-batas negara. 

b. Transaksi secara e-commerce memungkinkan para 

pihak berhubungan tanpa mengenal satu sama lainnya.  

c. Transaksi secara e-commerce sangat bergantung pada 

sarana (tehnologi) yang kendalanya kurang dijamin. 

Transaksi melalui e-commerce memiliki beberapa 

keuntungan yaitu : 

a. Tarnsaksi dagang menjadi lebih efektif dan cepat ; 

b. Transaksi dagang menjadi lebih efisien, produktif dan 

bersaing ; 

c. Lebih memberi  kecepatan dan ketepatan pada 

konsumen ; 

d. Mengurangi biaya administrasi ; 

e. Memeperkecil masalah-masalah sebagai akibat 

perbedaan budaya, bahasa dan praktik perdagangan ; 

f. Meningkatkan pendistribusian logistik ; dan 

g. Memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk 

menjual produknya secara global. 

 

D.  Perangkat Hukum 

Bentuk realisasi e-commerce yang dapat kita temui 

sehari-hari antara lain; kita membeli baju di toko dengan 

menggesekkan kartu kredit, pada hakekatnya yaitu  salah 

satu bentuk realisasi e-commerce. Kemudian kita mengambil 

uang dari mesin atm juga yaitu  tarnsaksi e-commerce. 

Dan seandainya kita membeli buku melalui situs 

http://www.amazon.com, mengisi form pembelian, 

memasukkan nomor kartu kredit, mengklik tombol submit 

atau buy dari internet. Jadi pada dasarnya e-commerce 

yaitu  bentuk tarnsaksi ekonomi yang dilakukan secara 

digital. 

Sementara itu dalam kehidupan sehari-hari, hukum 

kontrak tampak semakin penting (urgent) terutama sebab 

piranti teknologi moderan sudah memungkinkan terbukanya 

pintu-pintu dunia atau yang lebih populer dengan sebutan 

globalisasi. Dewasa ini, informasi dapat ditukarkan secara 

instant, demikian pula perdagangan dapat dilakukan secara 

terbuka dan tanpa dibatasi oleh batas-batas negara 

(borderless) kehendak pihak tertentu.8 Maka dalam keadaan 

yang demikian itu diperlukan suatu aturan yang jelas 

menjadi acuan aktor ekonomi agar segala macam transaksi 

atau kontrak yang dilaksanakan dapat memperoleh suatu 

kepastian hukum. Pada saat ini belum banyak hukum yang 

mengatur mengenai e-commerce dan internet ini, yang ada 

pada saat ini yaitu  UNCITRAL The Model Law. 

Sesuai dengan namanya UNCITRAL The Model Law, 

aturan-aturannya tidak mengikat negara. Negara-negara 

bebas untuk mengikuti sepenuhnya atau mengikuti sebagian 

atau bahkan menolak The Model Law. Kemudian pada tahun 

1996, UNCITRAL berhasil merumuskan suatu aturan 

hukum, yang penting bagi e-commerce yaitu UNCITRAL 

The Model Law on Elektronic Commrece. Tujuan dari The 

Model Law ini yaitu  menggalakkan aturan-aturan hukum 

yang seragam dalam pemakaian jaringan komputer guna 

transaksi-transaksi komersial. 

Alasan utama dipakai  Instrumen Model Law tampak 

dalam resolusi No. 51/162 Tahun 1999 yang menyatakan 

sebagai berikut. ‘Convince that the establishment of a model 

law facilitating the use of electronic commerce that is 

acceptable to states with different legal, social and economic 

system, could contribute significantly to the development of the 

harmonization international economic relations, Nothing that 

the Model Law on Electronic Commerce was adopted by the 

commission at its twenty-ninth session after consideration of 

the observation of governments and intrested organization. 

Believing that adoption of the Model Law on electronic 

Commerce by the Commission will assist all states significantly 

in enhancing their legislation governing the use of alternatives 

to paper based methods of communication and storage of 

information and in formulating such legislation where none 

currently exist,…”10       

Dari bunyi resolusi ini ada 3 (tiga) alasan mengapa kita 

memilih Model Law yaitu : 

a. Model Law yang sifatnya dapat diterima oleh negara-

negara dengan sistem hukum, sosial dan ekonomi yang 

berbeda. Model Law dapat pula memberi 

                                                

perkembangan hubungan-hubungan ekonomi 

internasional yang dinamis. 

b. Model Law dipilih sebab negara-negra yang 

berkepentingan mengusulkan dipakai nya instrumen 

ini. 

c. Model Law dapat membantu negara-negara di dalam 

membuat perundangan nasionalnya dibidang e-

commerce. 

Sebenarnya organisasi internasional yang memberi  

perhatian E-Commerce ini tidak hanya UNCITRAL. Bagi 

organisasi internasional lain seperti WTO (World 

International Telecomunication Union). WIPO (World 

Intelectual Property Organization). Kamar Dagang 

Internasional (ICC-International Chamber of Commerce) 

dan lain-lain.  

 

 

A.   pemakaian Lex Mercatoria dalam Sengketa Internasional  

ketidakpuasan terhadap sebagai bidang 

hukum yang seharusnya menentukan hukum apa 

yang berlaku dalam transaksi-transaksi  perda-

gangan internasional di atas, mendorong orang 

untuk melihat kearah aturan-aturan hukum subs-

tantif (jadi bukan aturan hpi) yang memang 

dibuat  untuk menyelesaikan transaksi- transaksi  

yang bersi fat  transnasional. kaidah-kaidah sema-

cam ini semula tumbuh sebagai hokum kebiasaan 

dalarrr perdagangan internasional, tetapi lambat 

laun memperolehpengakuan sebagai sekumpulan 

aturan hukum di bidang perdagangan yang khusus 

dibuat  untuk aktivitas  perdagangan yang bersifat  

internasional/ transnasional. aturan-aturan hu-

kum semacam ini sebenarnya pernah subur 

berkembang pada abad ke-17 di eropa dan dikenal 

dengan sebutanlex mercatoria 13 serta menjadi 

somber kaidah hukum utama parapedagang di  eropa 

data  menyelesaikan persel isihan-persel is ihan di-

antara. mereka. baru ketika semangat dan ajaran 

nasionalisme tumbuhsubur di eropa, kaidah-kaidah 

lex mercatoria seakan-akan tenggelam sebab 

kaidah-kaidahnya diresap ke dalam sistem-sistem 

hukum negaranegara. nasional (eropa pada abad ke-18). 

dalam praktik perdagangan dan bisnis modern, 

lambat laun tumbuh aturan-aturan main dalam 

bidang perdagangan internasional  yang mengi-

ngatkan kita pada pertumbuhan lex mercatoria di 

eropa pada mesalampau. demi alasan praktis dan 

untuk menghindar dari penyelesaian perkara-

perkara di pengadilan berdasar  aturan-aturan 

hukum nasional dari salah satu pihak yang tidak dikenal 

oleh pihak yang lain, make dalamtransaksi-transaksi 

perdagangan dan bisnis internasional kemudian 

diciptakan dan tumbuh sekumpulankaidah dan asas 

kebiasaan dalam perdagangan internasional (inter-

national trade usages) yang menjadi semacam 

"aturan main" para pedagang internasional dan 

lambat laun diterima sebagaihukum kebiasaan.  

asas dan kaidah-kaidah yang tidakberafiliasi same 

sekali pada suatu sistem hukum nasional negara 

tertentu,lama kelamaan dianggap sebagai suatu 

sistem hukum (tidak tertulis) yangindependen dan 

berdiri sendiri.perkembangan inilah yang men-

dorong kecenderungan di kaiangan para. pelaku 

bisnis internasional untuk menyelesaikan perkara-

perkara di antara mereka melaluiarbitrase perda-

gangan  internasional (international commercial arbi-

tration), dan membentuk forum arbitrase sebagai 

amiable compositeurs yang berwe-nang untuk menye-

lesaikan perkara atas dasar keadilan, itikad balk, 

dan tidak harus mendasarkan putusannya pada 

suatu sistem hokum nasional tertentu. sebabitu, 

forum-forum arbitrase perdagangan internasional 

adakalanya dia n g g a p  s e b a g a i  l e m b a g a  y a n g  

m e m p e r t ah a n k a n  d a n  m e n g u a t k a n eksistensi  

"hukumnya para pedagang" (law of merchants) 

atau lex mercatoria itu.14 

sa lah satu  keberatan yang dianggap melekat  

pada penerimaan l ex  mercatoria sebagai sebuah sistem 

hukum yang otonom dan independen terletak pada 

kenyataan bahwaasas-asas dan kaidah-kaidahnya 

tidakdapat dijumpai di dalam sumber-sumber hukum 

yang pasti dan tradisionalada (konvensi-konvensi ,  

peraturan perundang-undangan, dan sebagainya)  

Pada hakikatnya pembuatan kontrak yaitu  salah 

satu sistem pembuatan hukum dalam hubungan 

keperdataan. Kontrak akan berlaku sebagai undang-undang 

bagi para pembuatnya,11 pada pembuatan kontrak ada 

unsur proses seperti pada pembuatan undang-undang.12 L.J. 

Van Apeldoorn13 menyatakan bahwa perjajian atau kontrak 

dikelompokkan ke dalam faktor yang membantu pemben-

tukan hukum. Oleh sebab itu, dalam beberapa hal tertentu 

pembentukan hukum atau undang-undang dapat diana-

logikan dengan perjanjian atau kontrak sebab kedua-

duanya memiliki sifat yang sama, yaitu mengikat (lihat pasal 

1338 KUH Perdata). Hingga batas-batas tertentu, para pihak 

dalam suatu perjanjian atau kontrak bertindak seperti 

pembentuk undang-undang, yaitu untuk mengikatkan diri di 

antara mereka sendiri.14 

Perbedaannya yaitu  jika perjanjian yang akan terikat, 

yaitu para pihak yang membuatnya sedang dalam 

undang-undang yang terikat yaitu  semua warga Negara. 

Oleh sebab itu, Pasal 1338 muncul kalimat yang 

menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Dalam mengadakan perjanjian, para pihak melakukan 

perikatan secara konkret, sedang apa yang dilakukan oleh 

pembuat undang-undang pada umumnya mengatur per-

buatan yang bersifat abstrak. 

Diktrin Lex Mercatoria sangat berkaitan juga  dengan 

hukum kontrak, khususnya kontrak komersial, yaitu hukum 

                                                 

11   P a s a l  133 8  K UH  P e r d a t a .  

12   Misaln y a   P a s a l   13 38   KUH   P e r d a t a   m e n y a t a ka n   b a h w a   P e r j a n jian   me rupa kan   u n d a n g ‐

u n d a n g   b a gi   para   p e m b u a t n y a   y a n g   berarti   pros es   p e m b u a t a n   k on t ra k   d a p a t  

diana l o gikan   d e n ga n   proses   p e m b u a t a n   u n d a n g ‐ u n d a ng   w a l a u p u n   d a l a m   p e n g e r tian  

mikr o.  

13   L.J.   Apeldoorn ,  Pengantar Ilmu Hukum,   Ja ka rt a :   P r a d n y a   P a r a mita,   cet .   Ke ‐ 2 8,   19 96 ,  

h l m .  15 5.  

14   D a l a m   P a s a l   13 74   B. W.   B e l a n d a   dika t a ka n:  Alle Wettiglijk gemaakte oveernkomsten 

strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet .  

1 09  

kebiasaan dalam warga  bisnis dalam proses pembuatan 

dan pelaksanaan kontrak bisnis. Dilihat dari tahapannya, 

semua kontrak melewati 3 (tiga) tahap, yaitu tahap negosiasi 

(negotiation), pembuatan kontrak (formation of contract), 

dan tahap pelaksanaan (performance of contract). Sebelum 

melakukan negosiasi, kedua belah pihak harus memenuhi 

syarat untuk menjamin validitas (keabsahan) dalam 

menutup suatu kontrak. Ketentuan yang membatasi validitas 

kontrak seperti masalah kedewasaan, immoralitas, dan 

kepentingan umum. Hal itu dianggap sebagai urusan hukum 

nasional masing-masing Negara, sehingga UNIDROIT tidak 

mengatur secara khusus masalah ini.  

Dalam pembuatan kontrak ada dua pihak atau lebih 

yang bernegosiasi untuk membuat seperangkat aturan yang 

mengatur hubungan hukum di kemudian hari.15 

Negosiasi ini  dapat dilakukan oleh mereka yang 

tinggal dalam suatu Negara atau antara pihak yang tinggal di 

suatu Negara dengan pihak yang tinggal di Negara lain, 

sehingga terjadi negosiasi yang bersifat transnasional. 

namun  , tidak selalu kaidah hukum yang mengatur 

hubungan antarpihak bersifat transnasional dapat dikate-

gorikan sebagai lex mercatoria. sebab faktor yang sangat 

penting yang harus dipenuhi, yaitu  kaidah itu harus 

menjadi kebiasaan di dalam praktik yang diakui secara 

internasional. 

                                                 

15   P e r b e d a a n   p e m b u a t a n   kont ra k   d e n g a n   p e m b u a t a n   u n d a n g ‐ u n d a n g   a da l a h   kont ra k  

didasar k a n   p a d a   h a sil   n e g o siasi   a n t a r a   para   pihak   berdasa rkan   p er timban g a n  

ekon omi   a t a u   bisnis   y a n g   h a silnya   h a n y a   m e n gikat   para   pihak   s a j a .   A da p u n   d a l a m  

p e m b u a t a n   u n d a n g ‐ u n d a n g   s e b a g ai   h a sil   p e r d e b a t a n   p o litik   d a n   k e p u t u s a n   p o litik  

y a n g   h a silnya   b e r u p a   u n d a n g ‐ u n d a n g   y a n g   a ka n   m e n gikat   semua   w a r g a .   N a m u n  

d e mikian   p a d a   h a kikat nya   a d a   p e r s a m a a n ‐ p e r s a m a a n   p e n ting,   y aitu   a d a n y a   (a)  

kehenda k   dari   b er b a g ai   pihak   ya ng   h a r u s   diperte mu k a n   mel a l ui   a r g u m e n t a si ‐

a r g u m e n t a si;   (b)   proses   m emp ert e mukan   keh endak   itu   y a n g   a ka n   ditua n g ka n   k e  

d a l a m   a t u r a n ‐ a t u r a n ;  out‐put  b e r u p a   a t u r a n   y a n g   m e n gikat ;   (c)   a d a n y a   a kibat   huku m  

a p a bila   para   pihak   y a n g   t u n d u k   d a l am   “ a t u ra n ”  itu.   S e b a g ai   p e r b a n dingan   lihat   M o h .  

M a c h f u d  M D ,  Politik Hukum di negara kita ,  Ja ka rt a :  LP3E S,  1 99 8,  hl m.  7.  

1 10  

Hal itu dapat dicapai dengan cara sebagai berikut : 

a. Meratifikasi konvensi internasional dan substansi 

konvensi ini  sudah diterima dan dipraktikkan di 

dalam hukum nasional Negara peserta. 

b. Jika tidak ada konvensi intersional yang diratifikasi, 

praktik hukum di negara ini  sudah menerapkan 

prinsip-prinsip yang sama untuk substansi hukum 

tertentu bagi warga negaranya. Negara dapat 

menerapkan prinsip-prinsip yang seragam dengan 

berbagai cara penyusunan peraturan nasional yang 

berpedoman pada Model Law, Legal Guide, atau 

menerapkan prinsip-prinsip UNIDROIT. 

Seorang pakar Jerman, Klaus Peter Berger di dalam 

bukunya yang berjudul The Creeping Codification of Lex 

Mercatoria16 menyatakan bahwa prinsip lex mercatoria 

berkembang dari praktik hukum komersial sejak awal abad 

XVII (tahun 1622) yang kemudian berkembang sampai 

sekarang. Pendapat ini  diperkuatoleh Calvin W. 

Corman17yang menekankan bahwa pratik hukum ini  

yaitu  refleksi dari kondisi cara penyelesaian konflik 

social ekonomi para pedagang yang diterapkan oleh hakim 

atau arbitrator. Lex mercatoria mengalami perkembangan 

secara terus menerus sehingga memiliki sejarah tersendiri. 

Sebelum tumbuh Negara-negara modern, perdagangan 

internasional diatur oleh para pedagang sendiri (self 

regulating) berupa aturan hukum kebiasaan komersial 

(commercial customary law) yang terbebas dari campur 

tangan Negara. Hukum kebiasaan komersial internasional 

berkembang dalam warga  abad pertengahan di Eropa 

Barat melalui berbagai praktik dan sopan santun dalam 

interaksi warga  komersial secara terus menerus. 

                                                 

Hukum komersial berakar dari hukum Romawi dan 

Kanonik, yang berawal dari Codes of Rhodes Basilica dan 

tumbuh menjadi suatu kebiasaan perniagaan (mercantile 

custom) di Negara Italia. Kemudian disebarkan melalui 

perdagangan dan pemasaran barang pada abad pertengahan. 

Hukum kebiasaan komersial dikembangkan dan diberi 

kekuatan mengikat oleh pengadilan niaga (mercantile courts) 

yang diselenggarakan oleh para pedagang untuk 

menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Penerapan 

hukum didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan dari 

para pedagang itu sendiri. Dari itu hakim niaga menerapkan 

aturan kebiasaan itu untuk dipatuhi oleh pihak yang 

berselisih. jika  pihak yang kalah menolak untuk 

mematuhi keputusan hakim niaga ini , ia akan 

menanggung resiko terhadap reputasinya, misalnya dikucil-

kan dari pergaulan komunitas para pedagang dan dari segala 

hubungan komersial yang penting, di mana pengadilan niaga 

berada. Aturan yang diterapkan itu selanjutnya menjadi 

sistem yang independen, menjadi hukum tersendiri, dan 

ditegakkan oleh komunitas para pedagang. Hukum itulah 

yang dikenal dengan istilah lex mercatoria. 

Pada awal tahun 1291 ketika Inggris masih yaitu  

Negara agraris, raja mengundang para pedagang dari 

berbagai Negara Eropa Kontinental untuk tinggsl di Inggris. 

Mereka membuka perdagangan dengan para pedagang local 

dan diadakan pameran komersial besar-besaran, dalam 

rangka mendorong perdangan internasional. Kegiatan 

ini  melahirkan keputusan transaksi kontraktual yang 

dipengaruhi oleh kebiasaan perdagangan yang diakui secara 

internasional. Kontrak jual beli seusia dengan perdagangan 

itu sendiri, pada saat itulah mulai dikenal istilah dokumen 

perdagangan misalnya bill of exchange, bill of lading, dan 

letter of credit 

Pada awal abad XIV, pemerintahan di Negara Eropa 

mulai memperhatikan hukum komersial18 dalam rangka 

nasionalisasi hukum transnasional. Maka, dimasukkanlah 

prinsip-prinsip lex mercatoria ke dalam hukum nasional dan 

usaha  ini  berlanjut samapai abad XVIII dan XIX. 

Dengan demikian, terjadilah asimilasi dari beberapa prinsip 

hukum lex mercatoria ke dalam sistem hukum nasional. Lex 

mercatoria  itu sendiri hidup sebagai pranata hukum, yang 

homogen dan otonom. Oleh sebab itu, prinsip ini 

yaitu  sarana untuk melakukan harmonisasi hukum 

yang berkembang di negraa Eropa. 

Melalui penelitian dan usaha  yang cukup lama, pada 

tahun 1971 UNIDROIT berusaha menelaah prinsip lex