ekonomi internasional 1

Dalam pengaturan nasional, regional dan dunia hubungan-

hubungan ekonomi transnasional acapkali dibedakan antara 5 

kategori utama transaksi-transaksi internasional: 

a. pergerakan barang-barang secara lintas batas negara 

(international movement of goods) atau biasa disebut dengan 

perdagangan internasional dibidang barang; 

b. pergerakan jasa-jasa secara lintas batas negara atau biasa 

disebut sebagai perdagangan jasa (invisible trade) melalui 

transaksi yang melintasi batas-batas negara; 

c. pergerakan orang-orang yang melintasi batas-batas negara 

(international movement of persons), misalnya kebebasan 

bekerja bagi orang atau badan hukum di negara lain; 

d. pergerakan internasional modal yang mensyaratkan 

investor-investor asing untuk dapat mengawasi secara 

langsung modalnya; dan 

e. pembayaran internasional dalam transaksi-transaksi 

ekonomi ini  diatas yang biasanya menyangkut tukar 

menukar mata uang asing(foreign exchange transactions). 

 

Ada dua pendekatan yang memungkinkan untuk 

merumuskan defenisi hukum ekonomi internasional. 

Pertama, pendekatan yang didasarkan pada asal hukum 

(norma) yang mengaturnya; dan kedua, mendasarkan 

kepada objek dari hukum internasional. 

Menurut sarjana Jerman, Elder, pendekatan yang tepat 

yaitu  yang kedua. Berarti bahwa hukum nasioanal, hukum 

perdata dan hukum publik mengenai hubungan-hubungan   

ekonomi internasional publik yaitu  hukum ekonomi 

internasional. 

Kemudian pendekatan yang dikemukan oleh John H. 

Jackson, beliau beranggapan bahwa: “international economic 

Law could be defined as inculding all legal subjects which have 

both an international and an economic component.” 

Pengertiannya yaitu bahwa hukum ekonomi internasional 

yaitu  semua subjek hukum yang memiliki unsur 

internasional dan unsur ekonomi. 

Selain hukum ekonomi internasional, ada pula cabang-

cabang baru hukum ekonomi internasioanl lainnya. Cabang-

cabang ini timbul sebagai konsekuensi dari perkembangan 

transaksi-transaksi ekonomi internasional dewasa ini, 

seperti: 

1. Hukum Komersial Internasional 

 Bidang hukum ini mengatur transaksi-transaksi oleh 

para pihak swasta. Yaitu, aturan-aturan hukum berupa 

prinsip-prinsip hukum perdata dan aspek-aspek 

perdata. namun   transaksi ini  sudah mengalami 

perkembangan yaitu bahwa dewasa ini transaksi-

transaksi komersial internasioanal demikian menjadi 

bahan kajian hukum internasional publik. Hal ini 

timbul sebab sedikitnya tiga perkembagan berikut: 

pertama, akibat adanya peralihan urusan-urusan bisnis 

atau perdata yang diatur oleh adanya pertimbangan-

pertimbangan komersial perdata kepada keikutsertaan 

negara dalam hubungan-hubungan demikian. Kedua, 

meningkatnya pengaturan-pengaturan internasioanal 

mengenai eksploitasi kekayaan alam seperti minyak-

minyak dan pembangunan-pembangunan sarana 

umum. Ketiga, peranan perusahaan-perusahaan 

multinasional yang berfungsi sebagai quasi diplomatic 

dalam transaksi-transaksi internasioanal.   

2. Hukum Pembangunan Ekonomi Internasioanal 

 Pendekatan terhadap bidang ini lebih menekankan 

kepada pendekatan politis dan sosiologis. Lord McNair 

mengemukakan sifat-sifat khusus dari perjanjian-

perjanjian pinjaman internasional dari organisasi-

organisasi internasioanal publik dan organisasi-

organisasi keuangan nasioanal; 

a. perjanjian-perjanjian ini  diadakan antara 

suatu pemerintah dan sebuah perusahaan asing; 

b. perjanjian-perjanjian ini  biasanya mengatur 

eksploitasi kekayaan alam untuk jangka waktu 

lama; 

c. kerapkali pula perjanjian-perjanjian ini  

memberi  hak-hak yang tidak semata-mata 

kontraktual tetapi juga hak-hak kekayaan; 

d. biasanya perjanjian-perjanjian ini  

memberi  perlakuan-perlakuan khusus kepada 

pihak swasta; 

e. perjanjian-perjanjian seperti ini diatur sebagian 

oleh hukum perdata dan sebagian oleh hukum  

publik; 

f. acapkali diatur pula mengenai perlindungan dari 

negara dimana perusahaan induk berada; 

g. biasanya tidak banyak persamaan antara sistem 

hukum negara penerimaan dengan sistem hukum 

dari negara dimana perusahaan ini  berada; 

h. seringkali sengketa-sengketa yang timbul dari 

perjanjian-perjanjian ini  diselesaikan oleh 

badan arbitrase. 

3. Hukum Pembangunan Internasional (International 

Development Law) 

 Lahirnya bidang baru ini sejalan dengan 

berkembangnya hubungan-hubungan ekonomi 

internasional dalam bentuk pengaturan-pengaturan   

yang semakin kompleks. Pengaturan-pengaturan 

demikian biasanya dibuat guna kepentingan-

kepentingan ekonomi negara-negara yang kurang maju. 

Pengaturan-pengaturan itu dituangkan kedalam 

berbagai bentuk perjanjian: deklarasi, Final Acts, 

resolusi atau rekomendasi-rekomendasi. 

 

B. KAIDAH-KAIDAH DASAR (FUNDAMENTAL) HUKUM 

EKONOMI INTERNASIONAL 

1. Kaidah-kaidah dasar ini  pada pokoknya mengacu 

kepada 2 prinsip kebebasan. yakni kebebasan 

komunikasi dan kebebasan berdagang. Prinsip 

kebebasan yang sudah berkembang lama ini disebut juga 

sebagai prinsip klasik hukum ekonomi internasional. 

a. Kebebasan Berkomunikasi   

 Prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara 

memiliki kebebasan untuk berhubungan dengan 

siapa pun juga. Termasuk kebebasan untuk 

memasuki wilayah suatu negara guna melakukan 

transaksi-transaksi ekonomi internasional. Seperti 

navigasi, kebebasan transit, kebebasan melakukan 

perjalanan melalui darat, kereta api, atau 

pengangkutan udara. 

 Implementasi kebebasan berlayar, dalam pasal-

pasal Konvensi Hukum Laut 1982 (the United 

Nation Convention on the Law of the sea). Pasal 87 

Konvensi mengenai kebebasan dilaut lepas antara 

lain menegaskan bahwa semua negara memiliki 

hak untuk berlayar. 

 Kebebasan di ruang udara ini tampak nyata dalam 

“five freedoms of the air” yang termuat dalam the 

Chicago International Air Transport Agreement 

(1944). Kebebasan ini  yaitu: 

a. Terbang melintasi wilayah negara asing tanpa 

mendarat;   

b. Mendarat untuk tujuan-tujuan komersial; 

c. Menurunkan penumpang pada lalu-lintas 

negara asing yang berasal dari negara asal 

pesawat udara; 

d. Mengangkut penumpang pada lalu-lintas 

negara asing yang bertujuan ke negara asal 

pesawt udara; dan 

e. Mengangkut angkutan antara dua negara 

asing. 

b. Kebebasan Berdagang 

 Setiapa negara memiliki kebebasan untuk 

berdagang dengan setiap orang atau setiap negara 

dimanapun di dunia ini. Kebebasan ini tidak boleh 

terhalang oleh sebab negara memilki sistem 

ekonomi, ideologi atau politik yang berbeda 

dengan negara lainnya. 

c. Arti dan Penafsiran Kebebasan Berdagang 

 Perkembangan cukup penting sehubungan dengan 

penafsiran mengenai arti prinsip kebebasan 

berdagang (freedom of commerce) dalam hukum 

penyelesaian sengketa melalui Mahkamah 

Internasional (International Ocurt of Justice). 

Putusan mahkamah mengenai keberatan Amerika 

Serikat terhadap jurisdiksi Mahkamah dalam 

sengketa the Oil Platforms Case (1996) antara Iran 

melawan Amerika Serikat. 

 Hal penting dari sengketa ini yaitu  adanya silang 

pendapat antara para pihak (Iran dan Amerika 

Serikat) mengenai penafsiran kata “freedom of 

commerce” yang termuat dalam suatu perjanjian 

yang mereka buat. 

 Dalam sengketa ini Iran berpendapat bahwa: 

1. amerika Serikat sudah melanggar pasal I dan 

pasal X ayat 1 Perjanjian Persahabatan,   

Hubunagan Eonomi dan Hak-Hak Konsuler 

(the Treaty of Ainity, Economic Relation and 

Consular Rigts) yang ditandatangani oleh kedua 

negara pada tanggal 15 Agustus 1955 di Teheran 

(berlaku efektif tanggal 16 Juni 1957) 

(selanjutnya disebut Perjanjian 1955). 

2. Tindakan Amerika Serikat sudah melanggar 

tujuan dan maksud dari Perjanjian 1955 dan 

hukum Internasional. 

Permasalahan hukum utama dalam sengketa 

mengenai freedom of commerce yaitu  pandangan 

atau penafsiran yang cukup tajam antara Iran dan 

Amerika Serikat. Pasal X ayat 1 Perjanjian 1955 

menegaskan :”Between the territories of the two 

High Contracting parties there shall be freedom of 

commerce and navigation.” 

Masalah penafsiran yang terangkat dalam sengketa 

ini yaitu  apakah tindakan peledakan kilang 

minyak oleh Amerika Serikat mempengaruhi atau 

mempunyai akibat terhadap freedom of commerce 

sebagaimana dijamin dalam pasal X ayat 12 

Perjanjian 1955. 

Mahkamah berpendapat bahwa penghancuran 

kilang minyak dapat berdampak terhadap ekspor 

perdagangan Iran dan sebab itu peledakan 

ini  dapat pula memiliki pengaruh terhadap 

prinsip kebebasan berdagang sebagaimana dijamin 

oleh pasal X ayart 1 Perjanjian 1955. berdasar  

pertimbangan ini, Mahkamah menolak argumen 

Amerika Serikat yang menyatakan bahwa 

peledakan kilang minyak Iran tidak ada kaitannya 

atau pengaruh terhadap kebebasan dagang. 

2. Kaidah-kaidah atau Aturan-aturan Dasar 

(“fundamental” atau “sentral”) Hukum Ekonomi 

Internasional 

a. Kaidah Dasar Minimum (minimum standards) 

 Kaidah utama dalam hukum ekonomi 

internasional. kaidah yang sudah berkembang 

menjadi suatu aturan hukum kebiasaan 

internasional umum (general international 

customary law). Kaidah ini menyatakan, kewajiban 

negara untuk sedikitnya memberi  jaminan 

perlindungan kepada pedagang atau pengusaha 

asing dan harta miliknya. 

b. Kaidah Dasar mengenai Perlakuan Sama (Identical 

Treatment) berdasar  prinsip ini, dua raja 

bersepakat untuk secara timbal balik memberi  

para pedagang mereka perlakuan yang sama 

(identik). 

 Menurut Schwarzenberger, hukum kekebalan 

diplomatik yang juga menganut prinsip timbal-

balik. Kaidah dasar ini lebih terkenal dengan istilah 

resiprositas (reciprocity). Oliver Long menganggap 

resiprositas sebagai suatu prinsip fundamental 

dalam perjanjian GATT. 

c. Kaidah Dasar Mengenai Perlakuan Nasional 

(National treatment) 

 yaitu  salah satu pengejewantahan dari 

prinsip non-diskriminasi. Klausul ini ditemukan 

dalam berbagai perjanjian termasuk dalam GATT 

dan perjanjian-perjanjian persahabatan, 

perdagangan dan navigasi. Klausul ini 

mensyaratkan suatu negara untuk memperlakukan 

hukum yang sama. 

 

 kita hidup dalam dunia global. Dengan kata lain, kehidupan 

yang kita alami sekarang ini berhubungan dan berkaitan 

secara ekonomi, politik, budaya oleh apa yang disebut 

sebagai kemajuan teknologi. Sehingga seakan-akan  pada saat 

sekarang kita hidup dalam suatu “kampung global”. 

Kenyataaan atau proses yang terjadi itu disebut sebagai 

fenomena globalisasi. 

 Tentu saja selalu ada hubungan antara satu negara dengan 

negara lainnya, satu wilayah dengan wilayah lainnya, akan 

tetapi dibandingkan beberapa dekade lalu, perkembangan 

yang pesat dari kehidupan global kontemporer bermakna 

hubungan-hubungan yang ada sekarang ini yaitu  lebih 

intensif, perfasiv dan saling mempengaruhi. 

 Dalam kaitannya dengan hukum ekonomi internasional, 

situasi yang digambarkan di atas diartikan bahwa beberapa 

konsep fundamental dan dasar menjadi lebih problematik 

dan membutuhkan perubahan-perubahan. Framework dan 

paradigma lama menjadi kurang relevan. Hal ini tidaklah  

terlalu mengejutkan. Secara alamiah hukum ekonomi 

internasional tidak dapat berdiri di luar perubahan dari 

ekonomi internasional itu sendiri sebab ia yaitu  

bagian dari ekonomi internasional ini . Pada dasarnya 

hukum ekonomi internasional eksis disebabkan dibutuhkan 

oleh negara-negara, untuk berpartisipasi dalam perdagangan, 

dan lembaga-lembaga keperdataan semacam korporasi 

untuk memperluas pangsa pasarnya.  sebab itu, hukum 

ekonomi internasional yaitu  tindakan responsif atas 

perubahan-perubahan dalam ekonomi internasional dan  

sebab itu juga suatu negara dan kelompok negara-negara 

membuat aturan tentang perdagangan internasional. 

 Pada bagian berikut akan dibahas sumber-sumber hukum 

internasional. Hal ini disebabkan hukum ekonomi 

internasional tidak bisa dilepaskan dari hukum internasional. 

Jadi pembahasan mengenai sumber-sumber hukum 

internasional yaitu  juga pembahasan terhadap hukum 

ekonomi internasional. Selain itu terminologi sumber pada 

hukum internasional yaitu  bukti keberadaan hukum 

ekonomi internasional. berdasar  hal ini , maka 

penting untuk membahas konsep-konsep dasar dan 

fundamental dalam hukum internasional.  

a. Definisi Hukum Internasional 

salah satu cara untuk memberi  definisi hukum 

internsional yaitu  dengan jalan negative contention, 

yaitu memberi  makna hukum internasional yaitu  

bukan. Maka, hukum internasional yaitu  bukan 

hukum domestik, lokal ataupun municipal atau apapun 

istilah yang dipakai  untuk menjelaskan hal-hal yang 

berkaitan dengan sebuah yurisdiksi tertentu yang 

diterapkan pada penduduk dari sebuah wilayah 

geograpi tertentu.  

Hukum domestik, lokal atau municipal yaitu  

ditujukan pada individu-individu, korporasi maupun 

subjek hukum lainnya pada suatu yurisdiksi tertentu. 

Misalnya hukum pidana dan hukum yang berkaitan 

dengan perkawinan. Perlu dicatat bahwa ada beberapa 

pengecualian dalam aturan ini, tapi hal ini  dalam 

kasus-kasus kecil yang tidak terlalu berpengaruh.  

Satu lagi cara untuk mendefinisikan hukum 

internasional yaitu  dengan jalan mempertanyakan apa 

batasan atau ukuran hukum internasional ini . Kata 

’internasional’ itu sendiri  yaitu  bukti tekstual 

yang menyatakan bahwa hukum internasional itu 

yaitu  hukum yang melintasi batas-batas negara 

dan lebih luas daripada yurisdiksi suatu negara. namun   

bukan berarti bahwa hukum internasional itu bersifat 

universal, walaupun dalam hal tertentu hukum 

internasional diklaim mempunyai sifat-sifat ini , 

misalnya hukum humaniter internasional, kejahatan-

kejahatan perang dan kejahatan-kejahatan terhadap 

kemanusiaan yang diklaim memiliki yurisdiksi 

internasional. 

Juga patut dipertimbangkan, para pihak yang terlibat 

yaitu bangsa-bangsa dan bukan individu warganegara. 

Perbedaan yang krusial diantara keduanya yaitu  

persamaan formal  (formal equality) yang dimiliki 

bangsa-bangsa dibandingkan dengan individu warga 

negara dalam suatu bangsa yang memiliki sifat 

hubungan yang hirarki atau vertikal. 

Makna lebih jauh dalam mendefinisikan hukum 

internasional yaitu  mempertimbangkan para pihak 

dan persoalan-persoalan yang diatur oleh hukum 

ini . Sebuah perbedaan yang seringkali dibuat 

dalam hal ini yaitu  pemakaian istilah hukum 

internasional publik dan hukum perdata internasional. 

Hukum internasional publik merujuk pada hukum yang 

mengatur hubungan antar negara, sedang hukum 

perdata internasional merujuk pada hukum antar 

individu-individu, termasuk korporasi, dimana ada 

dimensi internasional didalamnya yang membantu 

penentuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para 

pihak dalam kondisi tertentu. Singkatnya, hukum yang 

memberi  terbitnya hak-hak dan kewajiban-

kewajiban antar para pihak dan terbitnya aturan-

atuaran yang dijadikan acuan ketika terjadi suatu 

sengketa, di mana akan dilihat ada atau tidaknya elemen 

internasional. 

b. Sumber-Sumber Hukum Internasional 

 Barangkali salah satu cara untuk menemukan definisi 

yang paling baik tentang apakah hukum internasional 

itu yaitu  dengan jalan melihat sumber-sumber hukum 

internasional. 

 Definisi klasik hukum internasional dapat ditemukan 

pada pasal 38 Statuta the International Court of Justice 

(ICJ) yang memberi  empat buah sumber hukum 

internasional yang diakui oleh ICJ. Keempat sumber itu 

yaitu : 

a. Perjanjian Internasional (International 

Conventions) – baik umum maupun khusus yang 

memuat aturan-aturan yang diakui oleh Negara-

negara peserta. 

b. Kebiasaan Internasional (International Customs) – 

sebagai suatu bukti praktek-praktek umum yang 

diterima dan dilakukan oleh Negara-negara di 

dunia.  

c. Prinsip-prinsip umum hukum (General principles 

of laws) yang diakui oleh warga  internasional 

d. Putusan-putusan hakim dan pendapat sarjana 

(Judicial decisions and text book writers) – para ahli 

dan para pakar pada bidang-bidang yang relevan 

dalam hukum internasional. 

Pada perkembangan kemudian, produk-produk 

hukum internasional banyak dibentuk oleh badan-

badan atau organ-organ internasional selain dari 

sumber-sumber yang ada dalam Statuta ICJ. 

namun  , pada umumnya para teoritisi berpendapat 

bahwa produk-produk hukum ini  yaitu  

bagian dari perjanjian internasional dengan melihat 

keabsahan dan kewenangan yang dimiliki oleh organ-

organ dan badan-badan organisasi internasional 

ini . Termasuk juga di dalam hal ini yaitu  

resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB). 

Selanjutnya juga ada keputusan-keputusan 

dari organisasi-organisasi internasional yang memuat 

aturan-aturan yang berkaitan dengan tingkah laku yang 

juga dianggap sebagai sumber hukum ekonomi 

internasional. namun  , hakekatnya putusan-putusan ini 

hanya mengikat dan berlaku untuk kepentingan internal 

organisasi internasional ini . Contoh putusan 

organisasi internasional ini yaitu  putusan dari the 

Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD) pada tahun 1977 tentang the 

Governing Principle for Energy Policy yang membatasi 

impor minyak mentah. 

Lalu ada juga apa yang disebut Codes of 

Conduct. Menurut Huala Adolf, codes of conduct yaitu  

dipakai  untuk menunjuk kepada suatu perangkat 

aturan yang mengatur hubungan-hubungan bisnis 

transnasional yang bukan hanya dibentuk oleh negara, 

organisasi antar pemerintah tapi juga oleh pihak swasta 

dan organisasi internasional. 

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini 

yaitu  bahwa codes of conduct kekuatan mengikat 

hukumnya tidaklah sekuat bentuk-bentuk hukum lain, 

tetapi ia dapat dikatakan hanya yaitu  suatu 

pedoman atau yaitu  aturan moral belaka. 

c. Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Yang Paling 

Penting Dalam Hukum Komersial Internasional 

 Istilah perjanjian internasional yaitu  terjemahan 

bahasa negara kita  untuk istilah convention. Kadangkala 

terminologi perjanjian internasional dalam bahasa 

inggris juga berbeda-beda, misalnya, agreement, treaty, 

protocols, exchange of notes, atau instrument, namun   

pada dasarnya semua istilah ini  memiliki 

pengertian konsep yang sama. Konsep ini  yaitu  

sebuah perjanjian oleh sebuah negara untuk bertindak, 

tidak bertindak dalam tindakan tertentu pada waktu 

yang akan datang. Perjanjian internasional ini 

umumnya diadakan dalam bentuk multilateral (lebih 

dari dua negara) ataupun bilateral (diadakan oleh dua 

negara). 

 Persoalan perjanjian internasional diatur dalam 

Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian 

Internasional yang memuat seperangkat aturan 

mengenai pembentukan, penafsiran dan pengakhiran 

perjanjian. 

d.  Kebiasaan Internasional sebagai Hukum Kebiasaan 

Internasional 

 Hukum kebiasaan internasional mengikat semua 

negara, bahkan, walaupun tanpa adanya suatu 

persetujuan, jika  syarat-syarat berikut dapat 

dipenuhi maka ia akan tetap mengikat. Syarat-syarat 

ini  yaitu : 

1. Keseragaman dan konsistensi praktek dari negara-

negara yang ada (misalnya, tindakan resmi 

pemerintah, dapat termasuk juga dalam hal ini 

yaitu  pernyataan, klaim dan tindakan yang 

dilakukan oleh pemimpin politik, perwakilan 

diplomatik dan lembaga-lembaga yudisial dan 

administratif dari suatu negara).  

2. Suatu keyakinan oleh sebuah negara bahwa tingkah 

laku dalam artian kebiasaan itu dibutuhkan oleh 

mereka.   

 Perlu dicatat bahwa, kebiasaan mungkin dikodifikasikan 

dan dibuat dalam bentuk perjanjian. 

e.  Prinsip-Prinsip Umum Hukum & Putusan-Putusan 

Hakim Dan Pendapat Sarjana  

 Sumber-sumber ini jika dibandingkan dengan dua 

sumber sebelumnya yaitu  sumber yang kurang 

begitu penting dalam hukum internasional, namun   

dalam hal tertentu memiliki peranan yang penting 

untuk menginterpretasikan aturan-aturan yang ada 

dalam hukum internasional. 

f.  Fungsi Hukum Internasional 

 Dalam pembahasan akan  terlihat bahwa pada level 

hukum ekonomi internasional, hukum internasional, 

khususnya perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan 

antara bangsa-bangsa yang ada, yaitu  kritikal poin 

dalam memberi  kewajiban-kewajiban bagi subjek-

subjek hukum ekonomi internasional. Subjek-subjek 

hukum ekonomi internasional maksudnya yaitu  

individu-individu perdata termasuk korporasi yang 

mungkin menerapkan diantara mereka sendiri 

kewajiban-kewajiban tertentu untuk menghormati 

perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah mereka 

yang berdaulat. 

 Brierly dalam Law of  Nations menyatakan bahwa fungsi 

hukum internasional yaitu : 

 ‘….international law is performing a useful and indeed a 

necessary function in international life in enabling states 

to carry on their day to day intercourse along orderly and 

predictable lines. That is the role for which states have 

chosen to use it and for that it has provided a serviceable 

instrument’. 

g.  Kontrak Sosial dan Ekonomi Internasional 

 Salah satu aspek penting dari hukum internasional 

khususnya dalam hubungan dengan hukum perjanjian 

yaitu  kesadaran dan keinginan dari negara-negara itu 

untuk mematuhi kewajiban-kewajiban tertentu dibawah 

hukum internasional. Dapat juga dikatakan jika 

hubungan ini, dalam hal tertentu, dianalogkan dengan 

ide tentang kontrak sosial dalam filosofi politik dimana 

individu-individu menyerahkan sebagian hak-hak 

mereka untuk dapat menikmati jaminan keamanan 

misalnya dari negara.  

 Tapi, perbedaan yang paling penting jika dibandingkan 

dengan individu-individu perdata ini , negara-

negara menikmati prinsip persamaan dan kapasitas 

dalam hubungan diantara mereka dalam konteks 

kedaulatan dan hak atas integritas territorialnya. Dalam 

hal ini, dapat juga dipertimbangkan bahwa hukum 

internasional, khususnya perjanjian antar negara, 

sebagaimana analog suatu kontrak dimana masing-

masing pihak sepakat untuk melepaskan sebagian 

keuntungannya atau menghilangkan hambatan yang 

ada untuk menerima keuntungan-keuntungan atau 

sesuatu yang bernilai sebagai pengembalian dari 

kesepakatan itu. 

h. Sekilas Hukum Internasional  

 Menurut Malcolm N. Shaw: 

 ‘Modern international law has its origins in the Europe of 

the sixteenth and seventeenth centuries. Although 

communities of states regulated by law had previously 

existed in Europe and elsewhere it is for reasons apparent 

from subsequent world history the law created  to govern 

the diplomatic, commercial, military, and other relations 

of the society of Christian states forming the Europe of 

that time that provides the basis for the present law’. 

 Ide tentang hukum internasional berkembang di Eropa 

pada abad ke-XIX, 

 Pada tahun 1914 bertambah dengan masuknya negara 

China dan Jepang. sedang momentum peletakan 

dasar bagi hukum internasional ini, khususnya dalam 

aspek kelembagaan yaitu  dibentuknya Liga Bangsa-

Bangsa pada tahun 1920-an.  

i. Hukum Internasional, Hard Law ataukah Soft Law 

dan Persoalan Penegakan Hukumnya. 

Hukum internasional berkaitan dengan negara 

berdaulat, dimana tujuan utamanya itu yaitu : 

a. Integritas teritorial 

b. Tidak ada campur tangan dari negara lain 

c. Perlindungan terhadap warganegara 

d. Menjaga kepentingan ekonomi 

namun  , bagaimana dengan penegakan hukum, 

ketika tidak ada pengadilan seperti pada hukum 

nasional dan tidak ada persamaan kedaulatan antar 

negara-negara dalam prakteknya? Sehingga pertanyaan 

itu berpuncak pada apakah hukum internasional benar-

benar yaitu  hukum? Tapi senyatanya hukum 

internasional itu eksis. Berikut akan dibahas sekilas 

tentang persoalan ini. 

j.  Prinsip mekanisme penegakan hukum 

Dalam hukum internasional beberapa konsep 

berikut ini diakui sebagai bentuk penegakan hukum 

internasional, yaitu 

1. Sanksi ekonomi kolektif 

2. Sanksi militer kolektif 

3. Mahkamah Internasional 

Selanjutnya untuk mempertimbangkan persoalan 

penegakan hukum ini, penting untuk mendiskusikan 

apa yang negara-negara itu lakukan atau ya atau 

tidakkah hukum internasional itu dipertimbangkan 

sebagai “soft law” jika dibandingkan dengan “hard law” 

pada hukum nasional.  

Martin Dixon menyatakan: ‘…the most convincing 

evidence of the existence of international law is that the 

overwhelming majority of international legal rules are 

consistently obeyed”. 

Jadi, negara-negara umumnya mematuhi hukum 

internasional disebabkan hal itu yaitu  

kepentingan dalam negara mereka sendiri dan 

tindakan-tindakan ini  yaitu  pendorong 

terhadap kekuasaan yang mereka miliki. Misalnya 

dalam konteks hukum ekonomi internasional 

Morgenthau sebagaimana dikutip Richard Edney 

berpendapat: ‘…a nation will be likewise be reluctant to 

disregard its obligations under a commercial treaty , since 

the benefit that it expects from the execution of the treaty 

by the other contracting parties are complementary to 

those anticipated by the latter. It may thus stand to lose 

more than it would gain by not fulfilling its part of the 

bargain. his is particularly so in the long run , since a 

nation that has the reputation of reneging on its 

commercial obligations will find it hard to conclude 

commercial treaties beneficial to itself’. 

Dan pendapat yang berbeda yang perlu dicatat 

sebagaimana disampaikan oleh Fitzmaurice dalam 

Richard Edney, bahwa: ‘…the assumed certainty of 

enforcement in the national society masks the fact that in 

general the law does not have to be enforced not so much 

because it is taken for granted that it would be , but 

because it commands in practice the general assent or 

tolerance of the community. The real foundation of the 

authority of international law resides similarly in the fact 

that the states making up the international society 

recognize it as binding upon them and moreover as a 

system that ipso facto binds them as members of the 

society irrespective of their individual wills’. 

k.  Perjanjian dan Hukum Ekonomi Internasional 

Sebagaimana disebutkan terdahulu, sumber hukum 

ekonomi internasional yang paling penting yaitu  

hukum yang berkaitan dengan perjanjian baik bilateral 

maupun multilateral dan bisa saja berkaitan dengan 

persoalan persoalan apapun juga.  

Dixon & McCorqdale berpendapat: ‘…treaties are 

now the most important source of international law. 

They offer states a deliberate method by which to create 

binding international law’. 

Perjanjian yaitu  basis dari kesepakatan 

internasional antara negara-negara yang mengikat para 

pihak ini  menurut hukum internasional. Format 

perjanjian bukanlah hal yang penting, ketika negara-

negara itu membuat perjanjian tertentu maka mereka 

akan melaksanakan perjanjian itu sebagai hal yang 

mengikat secara hukum internasional.  

Tunduknya suatu negara terhadap suatu perjanjian 

yaitu  yaitu  tindakan sukarela dan tentunya akan 

mengurangi kebebasan, kekuasaan dari suatu negara itu 

untuk bertindak dalam hal tertentu. Selain itu, setiap 

negara yang berdaulat memiliki kapasitas untuk 

membuat perjanjian. namun  bagaimana proses 

suatu perjanjian menjadi hukum nasional, setiap negara 

memiliki tata cara tersendiri. Untuk melihat lebih jauh 

aturan hukum tentang perjanjian internasional yang 

berlaku di negara kita  dapat dilihat pada Undang-

Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional. 

Seperti pada umumnya suaru kesepakatan, sekali 

suatu perjanjian ditandatangani maka ia membawa 

konsekuensi kewajiban atau tanggung jawab, yaitu 

mengimplementasikan perjanjian itu, pada negara yang 

menandatangani perjanjian ini . Termasuk juga 

dalam hal ini barangkali yaitu  penghapusan aturan-

aturan atau hukum nasional tertentu yang tidak sesuai 

dengan perjanjian internasional yang dibuat. 

Baik menurut hukum internasional maupun hukum 

ekonomi internasional secara khusus, sebagaimana diuraikan 

diatas, terlihat jelas bahwa perjanjian internasional 

yaitu  sumber utama dan terpenting.  

Pembahasan mengenai sumber-sumber hukum berguna 

untuk mengetahui dimana kita dapat menemukan hukum 

ini . sebab dengan keberadaan sumber-sumber hukum 

kita dapat melihat jelas apa hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang ditimbulkan dari suatu tindakan baik untuk 

berbuat maupun untuk tidak berbuat sesuatu. 

Cita-cita untuk membuat suatu piagam hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara-negara (Charter of 

the Economic Rights and Duties of States) (selanjutnya 

disebut “piagam” atau Piagam CERDS”) pertama kali 

diusulkan oleh Presiden Mexico Luis Echeverria Alvarez 

pada 1972. Alvarez menggunakan forum the United Nations 

Conferenceon Trade and Development (UNCTAD) untuk 

merancang Piagam ini . Usulan ini mendapat dukungan 

dari cukup banyak negara(sedang berkembang). 

Latar belakang Alvarez mengusulkan pembentukan 

Piagam ini yaitu  sebab semakin terpuruknya pereko-

nomian negara sedang berkembang pada tahun 1960-an. 

Beliau berpendapat bahwa aktivitas ekonomi internasional 

harus diatur oleh suatu dasar hukum yang kuat (firm legal 

footong). Untuk itu perlu dirumuskan suatu pigam hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban ekonomi negara-negara. 

Ada dua alasan mengapa perekonomian negara sedang 

berkembang tidak tumbuh positif pada tahun 1960-an. 

Pertama, usaha  di bawah PBB pada masa iyu tidak begitu 

konstruktif bagi negara sedang berkembang sebab PBB 

semata-mata yaitu  lembaga politis. 

Kedua, negara-negara maju sudah sejak lama ‘mengusai’ 

dan ‘mengontrol’ keputusan-keputusan yang menyangkut 

pertumbuhan ekonomi, khususnya pasar dan perdangang 

internasional. Tujuan dari pengusaan atau kontrol ini sudah 

barang tentu semata-mata untuk kepentingan perekonomian 

atau perdagangan mereka. 

Untuk menjalin kerjasama ekonomi internasional perlu 

adanya keinginan negara-negara untuk bekerja sama. Cara 

terbaik untuk membukitikan adanya keinginan kerja sama 

ekonomi negara-negara yaitu  menerima hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban negara-negara dalam bidang ekonomi. 

Masalahnya yaitu  tidak ada bab-bab atau ketentuan-

ketentuan dalam piagam PBB yang mengatur hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban negara-negara di bidang ekonomi 

Internasional. 

Disamping itu usaha -usaha  yang dilakukan oleh 

sebagian negara tidaklah cukup untuk menjembatani 

perbedaan tingkat ekonomi antara neagra-negara dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kemakmuran 

negara-negara. sebab itu yang perlu dilaksanakan yaitu  

suatu tindakan bersama (joint action) negara-negara untuk 

merumuskan prinsip-prinsip (hukum)yang diterima umum 

guna mengatur hubungan-hubungan ekonomi internasional. 

Kebutuhan perlunya suatu perturan hukum ekonomi 

internasional ini semakin dirasakan sesudah timbulnya krisis 

minyak dunia pada 1973. sebab itu pula untuk 

mengkristalisasi kerja sama nda mengatur kegitan-kegiatan 

ekonomi yang saling ketergantungan itu kehadiran hukum 

ekonomi internasional yang tertuang dalam suatu instrumen 

khusus perlu segera dibentuk. 

Setahun kemudian, 1974 warga  internasional 

menyebut tahun ini sebagai tahun konsolidasi kaidah-kaidah 

hubungan-hubungan ekonomi internasional. Pada tanggal 1 

mei 1974, majelis Umum PBB mengesahkan dua resolusi 

penting 

a. Resolusi 3201 (s-v1) mengenai the Declaration on the 

establishment of a New International Economic Order 

b. Resolusi 3202 (S-VI) mengenai the program of Action on 

the Establishment of anew international economic order 

 Dalam pembahasan mengenai instrument hukum yang 

akan dipakai , negara-negara sulit mencapai kata sepakat. 

Sesudah berkali-kali bersidang, kelompok kerja akhirnya 

menyetujui 26 pasal dari 34 pasal yang direncanakan. 

Berbagai usulan perubahan oleh anggota negara-negara 

anggota OECD(Organization for economic Cooperation and 

Development) ditolak berdasar  suara terbanyak, termasuk 

usulan untuk memperpanjang perundingan-perundingan 

yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu rancangan 

piagam yang lengkap dan diterima umum. 

Hasil yang akhirnya disetujui yaitu  dipakai  istilah 

piagam. Amerika Serikat tetap teguh dengan pendiriannya 

yaitu menggunkan istilah deklarasi. Judul yang tetap 

menurut negara ini yaitu  Declaration of Principles of 

International Economic Law. 

Memang istilah yang acapkali atau lazim dipakai  

yaitu  konvensi untuk menunjukkan kepada perjanjian-

perjanjian internasional yang dirundingkan dan disahkan 

oleh PBB dan organisasi-organisasi lainnya. namun   negara-

negara sedang berkembang berpendapat, isi (muatan) dari 

perjanjian yang dibahas sifatnya khusus. sebabnya istilah 

yang dipakai  harus khusus pula, dalam hal ini yang 

dipakai  yaitu  piagam. 

Menurut keinginan negara-negara berkembang, piagam 

kali ini sifatnya harus bersifat khusus. Ia harus yaitu  

dokumen terpenting kedua sesudah piagam PBB. Piagam 

sebelumnya yang berusaha  mengatur hubungan ekonomi 

internasional, yaitu piagam Havana (Havana Charter) 

mengenai pembentukan Organisasi Perdagangan 

Internasional (cikal bakal GATT), gagal terbentuk sebab 

kongres Amerika Serikat menolak meratifikasinya. 

 

Piagam  CERDS terdiri dari 34 pasal yang dikelompok-

kan menjadi 5 topik. Berikut yaitu  uraian singkat mengenai 

topik-topik ini  : 

 

Mukadimah atau preambul piagam terdiri dari 13 

ayat atau paragraf. Mukadimah ini mempertegas tujuan 

dibentuknya PBB memelihara perdamaian dan 

keamanan internasional, membangun hubungan-

hubungan persahabatan antara negara dan 

mengusaha kan kerjasama internasional dalam 

menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan sosial 

“(paragraf 3). 

Paragraf 4 dipandang sebagai pernyataan penting: 

yakni bahwa tujuan fundamental dari piagam CERDS 

yaitu  memajukan pembentukan tata ekonomi 

internasional baru yang didasarkan pada keadilan, 

persamaan kedaulatan, interpedence (saling 

ketergantungan), kepentingan bersama dan kerjasama 

di antara negara-negara tanpa melihat sistem ekonomi 

sosialnya. 

Untuk memajukan pembentukan tata ekonomi 

internasional baru ini, dirasa perlu terbentuknya 

kondisi-kondisi seperti : 

a) Menciptakan kemakmuran yang lebih luas di 

antara semua negara dan standar hidup yang lebih 

tinggi bagi semua bangsa. 

b) Memajukan ekonomi dan sosial semua bangsa 

c) Menanggulangi rintangan-rintangan utama bagi 

pembangunan ekonomi negara-negara sedang 

berkembang 

d) Memajukan perkembangan ekonomi negara-

negara sedang berkembang untuk mengurangi 

jurang pemisah antara negara berkembang dengan 

negara maju 

e) Melindungi dan memelihara lingkungan 

 Paragraf 7 menyatakan tekad negara-negara untuk 

memajukan keamanan ekonomi kolektif untuk 

pembangunan, khususnya negara sedang berkembang, 

dengan menghormati persamaan kedaulatan setiap 

negara melalui kerjasama warga  internasional 

keseluruhannya. 

Paragraf 8 menguraikan pertimbangan-

pertimbangan yang menjadi dasar bagi kerjasama 

internasional kolektif. Paragraf ini menyatakan bahwa 

persyaratan yang sangat esensial untuk memenuhi 

keinginan bersama warga  untuk mencapai 

pembangunan yang adil dan rasional diseluruh dunia 

yaitu  suatu kerjasama yang tulus (genuine cooperation) 

di antara negara berdasar  tindakan terkendali 

(concerted action) terhadap masalah-masalah ekonomi 

internasional. 

Paragraf lainnya pada umumnya memuat 

penetapan-penetapan perlunya kerjasama antar negara 

dan pembangunan ekonomi bagi seluruh negara. 

Paragraf yang kontroversial menurut negara-negara 

maju yaitu  paragraf 4 dan 7. 

2. Prinsip-prinsip Fundamental mengenai hubungan-

hubungan ekonomi Internasional 

Bab I mengenai “fundamentals of international 

economic relations” menetapkan 15 prinsip yang ‘harus’ 

mengatur hubungan-hubungan ekonomi, politik dan 

hubungan-hubungan lainnya diantara negara-negara.” 

Beberapa bagian dari prinsip-prinsip ini yaitu  

bagian dari hukum kebiasaan internasional. Milan 

Bulajic menyebutnya sebagai hukum internasional 

klasik. 

Adapun prinsip-prinsip fundamental mengenai 

hubungan-hubungan ekonomi internasional ini yaitu  

sebagai berikut: 

1. Kedaulatan, integritas wilayah dan kemerdekaan 

politik negara-negara  

2. Persamaan kedaulatan semua negara  

3. Non-agresi  

4. Non-intervensi  

5. Saling memberi manfaat dan adil  

6. Koeksistensi damai  

7. Hak-hak sama dan penetuan nasib sendiri bagi 

rakyat  

8. Penyelesaian sengketa secara damai  

9. Memperbaiki ketidakadilan yang diakibatkan oleh 

suatu negara  

10. Melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional 

dengan itikad baik.  

11. Menghormati HAM dan kebebasan-kebebasan 

fundamental  

12. Tidak mencari hegemony dan pengaruh kekuasaan  

13. Memajukan keadilan sosial internasional  

14. Kerjasama internasional untuk pembangunan  

15. Akses bebas ke dan dari laut oleh negara-negara 

yang dikelilingi oleh darat dalam ruang lingkup 

prisnsip-prinsip diatas 

Sebagian dari prinsip-prisnsip ini  di atas 

tercantum dalam piagam PBB dan dalam the declaration 

on principles of internasional law concerning friendly 

relations and co-operatioan among states in accordance 

with the united nations charter.  

3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi negara-

negara (pasa l1-28) 

Bagian II mengenai “hak-hak dan kewajiban-

kewajiban ekonomi negara-negara” terdiri dari 28 pasal 

mengenai: 

1. Kedaulatan dan penanaman modal asing (pasal 

1,2,7 dan 16) serta harta kekayaan yang dikelola 

bersama (shared resources)(pasal 3)  

2. Aturan-aturan perdagangan internasional (pasal 4-

6,14,18,20,21,22,26,27,28)  

3. Perlakuan preferensial terhadap negara-negara 

kurang maju (pasal 18,19,21,25,26)  

4. Organisasi internasional (pasal 10 dan 11)  

5. Kelompok-kelompok (organisasi) ekonomi 

regional (pasal 12,21,23 dan 24)  

6. Alih teknologi (pasal 13)  

7. Kewajiban-kewajiban umum untuk memajukan 

pembangunan dan kerjasama ekonomi (pasal 7-9, 

11 dan 17)  

8. Perlucutan senjata (pasal 15 dan 9), dekolonisasi 

(pasal 16) 

  

1) Kedaulatan dan penanaman modal asing serta 

harta kekayaan yang dikelola bersama (shared 

resources) 

Pasal 2 masih tetap menjadi ketentuan 

atau prinsip yang paling kontroversial di 

antara pasal-pasal piagam. Pasal 2 ini 

menyatakan bahwa hak setiap negara untuk 

“dengan bebas melaksanakan  kedaulatan 

permanen penuh... atas semua kekayaan dan 

kegiatan-kegiatan ekonominya.”(ayat 1 a). 

Mengenai kata “full” (penuh) di sini 

sarjana salem dengan tegas menyangkal 

pendirian yang menyatakan bawha keadulatan 

suatu negara mengenai kekayaan alamnya 

dapat dibatasi oleh adanya fakta bahwa 

kekayaan demikian dibutuhkan pula oleh di 

bagian dunia lainnya. Usul atau pandangan 

ini  tegas-tegas ditolak oleh negara-negra 

sedang berkembang. 

Menurut salem, kata permanen berarti 

bahwa negara yang bersangkutan dapat 

memanfaatkan hak-hak berdaulatnya setiap 

saat. Dimasukkannya kata ini dimaksud untuk 

menyangkal pendapat sarjana-sarjana, 

misalnya Nwogugu bawha suatu negara dapat 

melaksanakan hak berdaulatnya dengan 

memberi  pelaksanaan hak ini kepada 

pihak ketiga, misalnya dengan memberi  

suatu konsesi kepada suatu perusahaan asing. 

Pandangan ini  dibantah kembali 

oleh Hihenverdern. Menurutnya, pengertian 

bahwa kedaulatan negara itu permanen tidak 

berarti bahwa hak berdaulat negara ini  

tidak dapat ditanggalkan (waiver of 

sovereignty), meskipun untuk sementara 

waktu. Di samping itu, prinsip hukum 

perjanjian (kontrak) dalam hukum 

internasional, yakni prinsip itikad baik, 

membatasi pula pelaksanaan hak berdaulat 

suatu negara. 

Dalam kaitan ini, masing-masing negara 

memiliki hak untuk “mengatur dan 

melaksanakan jurisdiksi nasionalnya sesuai 

dengan hukum dan perundang-undangan dan 

sesuai dengan tujuan dan prioritas-prioritas 

(ekonomi,pen) nasional-nya”. Disamping hak 

ini  hak ini  yaitu  kewajiban negara 

untuk tidak memberi  perlakuan khusus 

kepada penanaman modal asing (pasal 2:2a). 

Sub topik kedua dari pasal 2 ini yaitu  

persoalan kompensasi atau ganti rugi terhadap 

harta kekayaan orang asing yang diambil alih. 

Menurut piagam CERDS, setiap negara 

memiliki hak untuk menasionalisasi, 

ekspropriasi atau mengalihkan harta kekayaan 

orang asing. Atas tindakannya itu, negara 

ini  harus membayar ganti rugi dengan 

memperhatikan hukum dan perundang-

undangan yang relevan dan semua keadaan 

yang menurut negara ini  penting. 

Manakala timbul masalah mengenai ganti 

rugi, maka masalah ini  harus diselesaikan 

berdasar  hukum nasional dari negara yang 

menasionalisasi. Badan peradilannya pun 

haruslah dari (pengadilan) negara ini , 

kecuali para pihak sepakat untuk 

menyelesaikannya melalui cara-cara damai 

lainnya atas dasar persamaan kedaulatan 

negara dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

pemilihan cara-cara yang bebas (pasal 2:2c). 

3.  Aturan-aturan perdagangan internasional 

Ketentuan mengenai aturan-aturan 

pedagang-an internasional yaitu  

ketentuan yang cukup banyak dalam piagam. 

Ada sepertiga atau 11 pasal dari piagam 

CERDS yang mengatur bidang yang penting 

ini. Banyaknya pasal mengenai perdagangan 

internasional menggambarkan kepentingan-

kepentingan yang dominan dari negara-negara 

sedang berkembang. 

Salah satu kepentingan yang menonjol 

yaitu  peranan perdagangan sebagai sumber 

penerimaan keuangannya (foreign exchange) 

untuk membiayai pembangunan ekonomi dan 

sosialnya Pasal 4 Piagam CERDS menyatakan 

bahwa yaitu  hak setiap negara “untuk 

melakukan perdagangan internasional dan 

bentuk-bentuk kerjasam ekonomi tapa 

memandang perbedaan-perbedaan sistem 

poltik, ekonomi dan sosial. 

Pasal 14 menyatakan, setiap negara 

berkewajiban untuk bekerjasama dalam 

memajukan perluasan dan libelarisme 

perdagangan dunia serta meningkatkan 

kesejahteraan dan standar kehidupan semua 

rakyatnya, khususnya bagi negara-negara 

sedang berkembang. 

Pasal 28 ini menambahkan pula bahwa 

negara-negara maju harus memberi  

pertimbangan-petimbangan serius untuk 

mengam-bil usaha -usaha  lainnya yang layak 

dan memung-kinkan guna memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan perdagangan dan 

pembangunan negara-negara sedang 

berkembang. 

Pasal 20 piagam mengatur hubungan 

ekonomi negara-negara sedang berkembang 

dan negara sosialis. Pasal 21 mengatur 

kerjasama perdagangan antara negara-negara 

sedang berkembang. Pasal 26 piagam 

mengatur prinsip most-favourd-nation(MFN). 

Prinsip ini dimasukkan de dalam piagam atas 

dasar kepentingan negara-negara maju, 

khususnya negara-negara sosialis eropa timur 

dan “kewajiban untuk hidup toleransi dan 

hidup bersama dengan damai. 

sedang dalam hal hubungan-

hubungan perdagangan internasional antara 

negara maju dengan negara sedang 

berkembang, atau antara negara berkembang 

danga negara miskin, maka prinsip yang 

berlaku yaitu  prinsip “preferential non-

reciprocal treatment”. Ketentuan terakhir 

mengenai sub topik ini yaitu  mengenai 

kewajiban semua negara untuk “bekerjasama 

dalam mencapai penyesuaian-penyesuaian 

harga ekspor negara-negara sedang 

berkembang dalam kaitannya dengan harga 

impor mereka. 

  

4.  Perlakuan Preferensi terhadap Negara-negara kurang 

maju 

Pasal yang mempertegas pemberian perlakuan 

preferensial (khusus) ini yaitu  pasal 19 piagam 

CERDS. Pasal 19 menegaskan, untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang 

berkembang dan memperkecil jurang perbedaan tingkat 

ekonomi negara-negara sedang berkembang dan negara 

maju, maka negara maju, manakala memungkinkan, 

harus memberi  prefernsi umum, prinsip pamrih 

(non-reciprocal), dan non-diskriminatif kepada negara-

negara sedang berkembang di bidang kerjasama 

ekonomi internasinal. 

Berkaitan dengan itu pula, pasal 25 menekankan 

kembali, untuk memajukan pembangunan ekonomi 

dunia, warga  internasional, negara-negara maju 

khususnya, “harus memperhatikan kebutuhan-

kebutuhan dan masalah-masalah khusus negara-negara 

miskin di antara negara-negara sedang berkembang dan 

negara-negara sedang berkembang kepulauan dengan 

tujuan membantu negara-negara ini  untuk 

menanggulangi kesulitan-kesulitan khusus dan sebab 

itu membantu pembangunan ekonomi dan sosial 

mereka”. 

5.  Organisasi Internasional 

Ketentuan mengenai organisasi internasional 

termuat dalam dua pasal (pasal 10 dan 11). Pasal 10 

mempertegas prinsip persamaan kedaulatan negara-

negara. Pasal 11 mengatur kewajiban negara untuk 

bekerjasama guna memperkuat dan meningkatkan 

efesiensi organisasi internasional. 

6.  Kelompok-kelompok (organisasi) ekonomi regional. 

 Piagam CERDS mengakui keberadaan kelompok-

kelompok atau organisasi regional yang bergerak dalam 

bidang ekonomi. Pasal penting yang mengatur 

kedudukan organisasi regional ini yaitu  pasal 12. Pasal 

ini menyatakan bahwa negara-negara memiliki hak 

untuk bergabung dalam kelompok-kelompok kerjasama 

sub-regional, regional dan interregional dalm usaha nya 

mengejar pembangunan ekonomi dan sosialnya. 

7.  Alih teknologi 

Piagam menyatakan bahwa “setiap negara memiliki 

hak untuk mendapat manfaat dari kemajuan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

meningkatkan pembangunan sosial dan ekonominya” 

(pasal 13;1). Dibalik hak ini , semua negara 

berkewajiban untuk “memajukan kerjasama ilmu 

pengetahuan dan teknologi antar negara dan alih 

teknologi, dengan memperhatikan semua kepentingan 

yang sah, termasuk, antara lain, hak dan kewajiban 

pemegang, pemasok dan penerima teknolgi. 

8.  Kewajiban umum untuk memajukan pembangunan dan 

kerjasama ekonomi 

 Ketentuan-ketentuan mengenai bidang ini 

memuat pasal-pasal yang menetapkan kewajiban-

kewajiban yang sifatnya umum. Tujuanny sama, yaitu 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-

negara khususnya negara-negara sedang berkembang. 

Kewajiban-kewajiban umum dalam Piagam CERDS 

termuat secara khusus dalam pasal 7 sampai 9. Pasal 7 

menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung 

jawab utama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, 

sosial dan budaya rakyatnya. 

Pasal 8 mensyaratkan negara-negara untuk : 

1) Bekerjasama dalam memperlancar hubungan 

ekonomi internasional yang lebih rasional dan adil 

2) Menggalakkan perubahan-perubahan struktural 

dalam perekonomian dunia yang harmonis sesuai 

dengan kebutuhan dan kepentingan semua negara, 

khususnya negara-negara sedang berkembang 

Pasal 9 kembali mempertegas kewajiban-kewajian 

umum di atas. Pasal ini menetapkan bahwa semua 

negara memiliki tanggung jawab untuk bekersama di 

dalam lapangan ekonomi, sosial dan budaya, ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan tingkat 

ekonomi dan sosial di seluruh dunia, khususnya, sekali 

lagi, bagi begara-negara sedang berkembang. 

9.  Perlucutan Senjata 

Piagam CERDS menyadari hubungan yang erat 

dan saling mempengaruhi antara perlucutan senjata dan 

pertumbuhan ekonomi negara-negara. Pasal 15 piagam 

menetapkan kewajiban-kewajiban negara-negara untuk 

mencapai perlucutan senjata yang dilaksanakan di 

bawah pengawasan internasional guna kepentingan 

pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara, 

khususnya negara sedang berkembang. 

10. Dekolonisasi 

Dekolonisasi ada kaitan erat dengan negara sedang 

berkembang dan dengan hubungan ekonomi 

internasional. Kaitannya dengan negara sedang 

berkembang sebab negara ini pada umumnya baru saja 

melepaskan diri dari kolonisasi negara asing dan bahwa 

dekolonisasi memberi kesempatan kepada negara baru 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan 

kemampuannya sendiri. Pasal 16 Piagam CERDS secara 

implisit menyatakan akibat-akibat dari tindakan-

tindakan yang menindas atau merugikan sesuatu 

kelompok, kesatuan warga  atau negara. 

sebab itu pasal 16 dengan tegas menyatakan 

bahwa yaitu  hak dan kewajiban semua negara baik 

sendiri-sendiri atau bersama untuk menghapuskan 

kolonialisme, apartheid, diskriminasi ras, neo-

kolonialisme, dan semua bentuk agresi, okupasi 

(pendudukan) dan dominasi ekonomi. 

 11. Tanggung jawab bersama terhadap warga  

internasional 

Dua pasal dalam bagian III (pasal 29 dan 30) 

mengenai “common responsibility towards the 

international community”(tanggung jawab bersama 

terhadap warga  internasional), medapatkan suara 

abstain, namun   tidak ada suara negatif/tidak setuju. 

Pasal 29 mengakui dan menyatakan konsep warisan 

bersama umst msnudi terhadap “dasar laut dan tanah di 

bawahnya, di luar wilayah jurisdiksi nasional. Pasal 30 

mengatur perlindungan, pemeliharaan dan penegakan 

lingkungan yang diakui sebagai tanggung jawab negara 

12.  Ketentuan penutup 

Bagian IV mengatur “ketentuan penutup” yang 

berkaitan dengan kewajiban semua negara “untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia yang 

berimbang” (pasal 31) dan untuk menahan diri dari 

pemakaian tekanan politik dan ekonomi terhadap 

negara lain (pasal 32) 

C. Kritik terhadap piagam CERDS 

 Negara maju umumnya melihat piagam ini sebagai 

piagam yang memiliki beberapa kelemahan. Pertama, 

menurut Brower dan Tepe Jr, Piagam CERDS dianggap sudah 

gagal sebab ia tidak tegas dan jelas menyatakan hak-hak dan 

kewajiban ekonomi negara-negara ada dan termuat dalam 

hukum internasional. 

Kedua, menurut Petersmann piagam CERDS kurang 

memenuhi prinsip “interest realization”, yakni prinsip yang 

mengakomodasikan atau memperhatikan berbagai 

kepentingan internasional. Ketiga, Piagam CERDS tidak 

memuat mengenai kelembagaan dan prosedur penyelesaian 

sengketa agar tujuan-tujuan Piagam CERDS dapat terpenuhi. 

Keempat, ruang lingkup piagam CERDS pun terbatas 

hanya kepada pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban 

negara-negara. Kelima, sarjana-sarjana maju umumnya 

memandang isi ketentuan piagam, khususnya pasal 2 sebagai 

ketentuan yang kontradiktif. Pasal ini membolehkan negara 

untuk mengambil alih harta milik perusahaan asing secara 

sepihak manakala negara ini  memandangnya perlu. 

Keenam, menurut pengamatan Chatterjee, dalam 

tahun-tahun belakangan ini ganti rugi menurut formula the 

Cordel Hull yaitu dengan menggunakan pembayaran ganti 

rugi secara ‘prompt, adequate and effective’ sudah mendapat 

dukungan dari banyak negara baik negara berkembang 

maupun maju. Ketujuh, kekuatan mengikat piagam itu 

sendiri masih ada perdebatan. Perdebatan berkiasar kepada 

apakah piagam ini  suatu bard law(mengikat) atau soft 

law(anjuran) 

D. STATUS PIAGAM CERDS DEWASA INI 

Dari uraian di atas, ada pandangan yang 

tampaknya umum dan masih hidup. Yakni, pandangan yang 

menyatakan bahwa piagam CERDS dewasa ini tidak 

memiliki kekuatan hukum, hanya sekedar rekomendasi 

semata atau sudah ‘mati’. 

Penulis berpendapat piagam masih hidup. Ada beberapa 

alasan berikut yang memperkuat pendapat ini. Petama, 

argumen singkat dan langsung, PBB tidak pernah 

menyatakan bahwa piagam tidak berlak lagi. Kedua, dalam 

berbagai sidangnya, PBB atau badan khususnya acapkali 

mengutip atau menjadikan piagam CERDS sebagai salah satu 

bahan penting untuk bahan rujukan dan bahan untuk 

membuat kebijakan atau perbandingan. 

Ketiga, meskipun literatur-literatur barat dewasa ini 

enggan mengutio piagam CERDS, namun   ketentuan-

ketentuan hukum internasional di berbagai bidang ternyata 

mengutio prinsip-prinsip dalam piagam CERDS 

Dari keseluruhan pasal dalam piagam CERDS, tampak 

sekali cukup banyak ketentuan yang secara khusus 

menempatkan kepentingan ekonomi atau pembangunan 

negara-negara sedang berkembang. Hal ini tampaknya tidak 

terlepas darim sejarah pembentukan piagam ini yang 

diprakarsai oleh negara-negara sedang berkembang dan 

melalui lembaga PBB yang banyak memperhatikan 

kepentingan negara sedang berkembang, yakni UNCTAD. 

Meskipun kepentingan negara sedang berkembang 

dominan, namun   isi dari ketentuan piagam CERDS 

mempertgas kembali beberapa prinsip hukum perdagangan 

internasional dan prinsip-prinsip hubungan ekonomi yang 

sudah umum. 

Pembahasan berikut ini akan memfokuskan pada 

perkembangan the General Agreement on Trade and Tariffs 

(GATT) dan the World Trade Organization (WTO) serta 

prinsip-prinsip yang ada di dalam the World Trade 

Agreement tentang regulasi perdagangan internasional. 

namun   sebelumnya, penting juga dibahas mengenai konsep 

perdagangan internasional.  

I.  Perdagangan Internasional Dan Teori Comparative 

Advantage  

Sejak lama warga  dan bangsa-bangsa didunia 

meyakini bahwa untuk meningkatkan produksi dan 

pendapatan, pengembangan keahlian khusus dalam 

proses produksi tertentu harus dilakukan. Negara-

negara secara tipikal memiliki kelebihan masing-masing 

atau dengan kata lain, mereka memiliki keahlian khusus 

dalam memproduksi suatu barang jika dibandingkan 

dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan sebab 

adanya perbedaan yang disebabkan oleh geografi, 

sumber daya alam, dan lain-lain. Surplus produksi ini 

memungkinkan untuk terjadinya perdagangan dengan 

bangsa atau komunitas lainnya, sebab kebutuhan 

domestik sudah terpenuhi. Selain itu, pasar lokal atau 

domestik, melalui perdagangan internasional akan 

dapat dikembangkan dan ditingkatkan. 

Singkatnya, perdagangan, membuat komunitas 

warga  atau bangsa-bangsa ini  berkonsentrasi 

dengan apa yang terbaik yang dapat mereka lakukan 

dalam bagian-bagian produksi ini . Tidak ada dua 

negara yang memiliki sumber daya alam, iklim dan 

cuaca serta tenaga kerja yang sama persis. Perbedaan 

yang timbul diantara komunitas atau bangsa-bangsa itu 

membuat apa yang disebut sebagai ‘comparative 

advantage’ sebagai penjamin produk-produk tertentu 

yang dihasilkan oleh suatu komunitas atau suatu bangsa 

ini . Bahkan dalam teori perdagangan 

kontemporer, produksi ini tidak hanya berupa barang 

semata namun  juga jasa misalnya dalam bidang 

teknologi informasi.  

Secara teoritis, perdagangan menterjemahkan 

perbedaan ini menjadi suatu produksi maksimum untuk 

semua bangsa dan komunitas yang didasarkan pada 

keunggulan sumber yang dimiliki yang kemudian 

ditempatkan dengan cara yang paling efisien. Teori 

perdagangan internasional ini, dalam teori ekonomi 

dikenal sebagai ‘theory of comparative advantage’. Teori 

ini dikemukakan oleh seorang ekonom yang bernama 

Ricardo (1817).   

Salah satu kasus yang menarik yaitu  case of winter 

roses. Walaupun sudah sangat lama, namun  teori ini 

masih relevan utamanya untuk menjustifikasi 

perdagangan internasional dan pangsa pasar dari suatu 

bangsa. Dapatlah dikatakan Ricardian theory atau teori 

Ricardo ini menjadi dasar perdagangan internasional.  

Kunci dari teori Ricardian yaitu  mempercayakan 

pada market untuk  mengalokasikan sumber-sumber 

yang ada dengan cara yang paling efisien. Aspek penting 

dari teori itu yaitu  peranan pemerintah hendaknya 

ditujukan untuk mengurangi hambatan yang dapat 

mengurangi fungsi efisiensi pada market global. 

Sebagaimana kita ketahui, tujuan dari perdagangan 

bebas dan liberalisasi perdagangan internasional secara 

maksimum yaitu  salah satu fokus dari WTO. Secara 

khusus hal ini akan melibatkan negara-negara anggota 

WTO untuk tidak memaksan aturan-atauran yang 

dapat mendistorsi jalannya market global. Asumsikan 

dalam hal ini hambatan dan pembatasan dari 

pemerintah dalam perdagangan internasional tidak ada, 

maka market global, akan mengalokasikan sumber-

sumber yang ada itu dengan cara yang paling efisien.  

Selanjutnya kita akan membahas keberadaan WTO 

dan pendahulunya GATT. namun   perlu diingatkan ada 

beberapa poin pembahasan yang tidak dijelaskan lebih 

lanjut pada Bab ini, sebab sudah ataupun akan dibahas 

tersendiri pada Bab lainnya. 

Inisiatif pembentukan GATT muncul dari Amerika 

selama dan sesudah Perang Dunia II dimana diyakini bahwa 

salah satu pendorong terjadinya perang ini  yaitu  

kondisi ekonomi dunia. Diyakini bahwa sudah terjadi 

disfungsi ekonomi internasional pada masa itu. 

Perlindungan terhadap tarif dan perdagangan dipandang 

memiliki tanggung jawab yang paling besar atas terjadinya 

depresi dan ketidakpercayaan yang tinggi antar bangsa-

bangsa berkaitan dengan isu perdagangan. Konflik yang 

terjadi itu yaitu  konsekuensi dari ketidakpercayaan. 

Oleh sebabnya, kemudian timbul konsep bahwa situasi 

seperti itu hendaknya dapat diantisipasi dan perdagangan 

internasional pada masa akan datang harus dibuat sebebas 

mungkin. 

Sebuah aspek penting dari hal ini  yaitu  keinginan 

untuk membentuk institusi yang dapat meyakini 

perdagangan ekonomi dunia yang memiliki kemampuan 

independen untuk menjaga perdagangan bebas antar negara. 

Pentingnya institusi seperti itu diklaim  akan dapat 

menerapkan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam 

rangka perdagangan internasional sebagai tindakan atas 

nama kepentingan bangsa-bangsa secara kolektif sehingga 

dapat mecegah potensi ego kepentingan suatu bangsa 

tertentu.  

Dapat dikatakan bahwa Konferensi Bretton Woods 

(1944) yaitu  awal dari pengaturan ekonomi 

internasional sekarang ini. Konferensi ini mengarah pada 

terwujudnya the International Monetary Fund (IMF) dan the 

International Bank for Reconstruction and Development 

(World Bank). Dan yang ketiga yaitu pembentukan  the 

International Trade Organization (ITO). Draft ITO Charter 

ini  disiapkan oleh pihak Amerika Serikat. 

Secara simultan pekerjaan dalam rangka ekonomi 

internasional ini dimulai dengan usaha untuk mengadakan 

the General Agreement on Trade and Tariffs (GATT), yang 

ditujukan sebagai sebuah pengaturan sementara sampai 

dengan terwujudnya institusi ITO. Dalam hal ini termasuk 

juga the Protocol of Provisional Application of the General 

Agreement on Tariffs and Trade (1947).  

GATT yaitu  sebuah perjanjian multilateral yang 

bukan yaitu  sebuah organisasi maupun institusi. 

GATT akhirnya terwujud namun   ITO (dikenal juga sebagai 

the ‘Havana Charter’) gagal untuk dibentuk sebab 

ketidaksepakatan negosiasi pendiriannya. Hal ini disebabkan 

draft ITO Charter sendiri ternyata tidak mendapat 

persetujuan dari kongres Amerika. Sekalipun kegagalan 

untuk mendirikan sebuah konstitusi dasar dan struktur 

kelembagaan ekonomi internasional, GATT, yang pada 

awalnya yaitu  sebuah perjanjian multilateral, akhirnya 

dikembangkan sebagai sebuah institusi dan dalam 

prakteknya beroperasi seperti sebuah organisasi 

internasional.  

Dengan diberlakukannya Protocol of Provisional 

Application, akhirnya GATT dapat beroperasi antara tahun 

1948 – 1994. Secara de facto, GATT mampu mencapai hasil 

yang signifikan dalam meliberalisasi perdagangan dunia. 

Salah satu kunci keberhasilan GATT yaitu  pada 

pengurangan tarif diantara para pihak anggota GATT. 

namun  , ada beberapa permasalahan yang substansi 

dalam pelaksanaan GATT. Berikut ini akan didiskusikan 

permasalahan ini .  

a.  Kritik terhadap Rezim GATT 1947 – 1994  

sepanjang waktu kritikan terhadap GATT 

ditujukan pada keefektifan dari struktur GATT itu 

sendiri. Umumnya kritikan itu yaitu  sebagai berikut: 

a. Bagian II dalam aturan GATT  

b. Ketidak efektifan prosedur penyelesaian 

sengketanya 

c. Hanya yaitu  sebuah perjanjian yang 

ditujukan untuk sementara waktu saja sesudah 40 

tahun  

d. Meningkatnya peranan korporasi multinasional 

yang bukan yaitu  subjek GATT (GATT 

hanya berlaku untuk pemerintah suatu negara 

semata) 

e. Meningkatnya pemakaian oleh suatu negara 

kebijakan perlindungan non-tarif (misalnya 

subsidi) 

f. Tidak temasuknya sektor jasa  

g. Ketergantungan yang sangat besar antar 

perekonomian nasional 

h. Isu globalisasi dan akibatnya 

b.  Reformasi yang terus menerus didalam GATT and 

Putaran  Uruguay   

sebab ketiadaan sebuah struktur institusional, 

reformasi di dalam GATT terus dilakukan dengan jalan 

saling konsultasi antar negara-negara anggota GATT. 

Hal ini terjadi selama tujuh kali putaran negosiasi. 

Putaran Uruguay, yaitu  yang paling berhasil diantara 

lainnya yang dilaksanakan oleh GATT. Puturan 

Uruguay dimulai tahun 1986 dengan fokus diskusi 

sebagai berikut: 

a) Tariffs  

b) Non-tariff barriers  

c) Natural resources products  

d) Textiles and clothing  

e) Tropical products  

f) GATT articles  

g) Tokyo Round codes  

h) Anti-dumping  

i) Subsidies  

j) Intellectual property  

k) Investment  

l) Dispute settlement  

m) GATT and services  

c.  Capaian putaran Uruguay 

Pada akhir Putaran Uruguay di tahun 1994, sebuah 

dokumen yang dikenal sebagai the Final Act Embodying 

the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade 

Negotiations dihasilkan pada tanggal 15 April 1994. 

Beberapa pencapaian ini  yaitu  sebagai berikut:  

a) GATS  

b) Trade Related Intellectual Property Agreement 

(TRIPS)  

c) Peningkatan diskusi terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan produksi pertanian 

d) Akses pasar yang lebih luas bagi negara-negara 

dengan jalan mengurangi pemakaian Kuota dan 

tarif 

e) Negara-negara berkembang lebih terintegrasi 

kedalam sistem GATT & WTO 

f) Prosedur penyelesaian sengketa yang lebih 

komprehensif 

g) WTO charter  

d.  Pendirian dan Fungsi WTO 

Final Act  dari Puturan Uruguay ditandatangani, 

bersamaan juga dengan beberapa dokumen lainnya, 

pada tanggal 1 January 1995. WTO dan perjanjian 

perjanjian yang berkaitan pada saat sekarang ini 

mengatur sekitar 90 persen dari perdagangan dunia. 

WTO diadopsi lebih dari 146 pemerintahan.  

Fungsi WTO ada pada WTO Agreement, yaitu 

sebagai berikut:  

a) Facilitate the implementation, administration and 

operation and further the objectives of ….the 

multilateral trade agreements  

b) Provide the forum for negotiations among its 

members concerning their multilateral trade 

relations 

c) Administer the dispute settlement understanding  

d) Administer the trade policy review mechanism  

e) Cooperate with other international organizations 

such as the IMF and World Bank 

sedang tujuan dari WTO yaitu : Strengthen 

international economic cooperation and global economic 

welfare through the brining greater stability and 

predictability to the international trading system. 

e.  Struktur WTO 

Badan-badan yang yaitu  kunci dari WTO yaitu  

sebagai berikut:  

a. Ministerial Conference – puncak organisasi WTO 

organizational membuat keputusan yang sifatnya 

hirarki. Pertemuan diadakan paling tidak satu kali 

dalam dua tahun serta memiliki tanggung jawab 

membuat kebijakan-kebijan yang akan 

dilaksanakan oleh WTO. 

b. General Council / Dispute Settlement Body & Trade 

Policy Review Body – komposisinya yaitu  

perwakilan dari setiap anggota WTO dan 

yaitu  pelaksana dari WTO. Di dalam General 

Council , pertemuan diadakan secara bulanan. 

c. WTO Secretariat – pelaksana administratif dan 

pelaksana harian 

d. WTO Councils – ada dewan-dewan pada 

setiap bidang perdagangan, yaitu:  

1. Council for Trade in Goods  

2. Council for Trade in Services  

3. Council for Trade Related Aspects of 

Intellectual Property 

e. Committees and Working Parties  

f.   WTO Agreements  

kunci dari WTO Agreement yaitu  the Final Act 

Embodying the Results of the Uruguay Round of 

Multilateral Trade Negotiations (Final Act). Tambahan 

pada Final Act yaitu  the Agreement Establishing the 

World Trade Organization (The WTO Agreement) yang 

memuat 4 buah annexes. 

Daftar lengkap perjanjian ada pada ‘list of 

annexes’ yang dilampirkan di dalam WTO agreement, 

yaitu: 

a. Annex 1 – annex 1A : multilateral agreements on 

trade in goods (termasuk GATT, TRIM’S & 

perjanjian yang berkaitan lainnya) 

b. Annex 1B – general agreement on trade in services 

and other associated agreements (GATS) 

c. Annex 1C – agreement on trade related aspects of 

intellectual property rights (TRIPS) 

d. Annex 2 – Understanding on Rules and Procedures 

Governing the Settlement of Disputes 

e. Annex 3 – trade policy review mechanism  

f. Annex 4 – plurilateral trade agreements  

Berikut ini akan dibahas lebih detil tentang 

perjanjian-perjanjian di atas dan bagaimana mereka 

berfungsi dalam konteks WTO agreement. Perlu dicatat 

bahwa pada tahap ini sebuah negara dapat menjadi 

anggota WTO, dituntut untuk tidak hanya 

menandatangani dan setuju terhadap the Final Act 

pendirian WTO, namun   juga seluruh tambahan 

(annexes) yang terpisah dari WTO agreement.  

f. 1. GATT (Annex 1A dari  WTO Agreement) 

The General Agreement on Trade and Tariffs 

(1994) yaitu  annex pertama dari WTO 

Agreement. GATT 1994 yaitu  central dari WTO, 

maksudnya bahwa prinsip-prinsip dan kebijakan-

kebijakan pada masa GATT (1947-1994) masih 

tetap berlaku sebagai bagian dari hukum 

perdagangan internasional.  

GATT 1947 & GATT 1994 (diadopsi kedalam 

WTO agreement) secara hukum yaitu  berbeda. 

sebab GATT 1994 yaitu  hasil dari berbagai 

putaran perundingan dalam proses GATT itu 

sendiri. GATT sendiri terdiri dari 38 provisions, 

yang tujuannya yaitu  untuk menjaga perdagangan 

internasional ini  ‘fair’ dan ‘equal’ dan 

kebutuhan pada saat sekarang untuk ‘develop and 

liberalise international trade’. 

f. 1. a.  Dua Aspek Kunci Prinsip-Prinsip GATT 

a. Unifying Rules Governing Customs 

Valuation – hal ini yaitu  

central dari GATT. Valuation yaitu  

pembebanan tarif dan pembatasan 

impor lainnya. Sebagai misal, Article 

VII GATT memberi  nilai impor 

barang untuk tujuan cukai 

hendaknya di dasarkan pada actual 

value negara pengimpor yang 

ditujukan pada harga jual atau harga 

penawaran dalam kondisi normal 

perdagangan dibawah keadaan 

kompetisi yang sesungguhnya 

dibandingkan dengan nilai yang 

ada di negara pengekspor. Hal 

ini membolehkan negara pengimpor 

untuk mengevaluasi barang-barang 

impor dalam konteks hukum 

nasional dan pasar domestik untuk 

menetapkan bea masuknya.  

b. Unifying Rules Governing Exchange 

Control .  

f. 2. GATS: Annex 1B 

GATS agreement yaitu  pencapaian utama 

dari Putaran Uruguay dengan memperluas  GATT, 

menjadi .. beyond goods and into the realm of 

services dan juga hak-hak yang secara hukum dapat 

diterapkan dalam kaitannya  dengan perdagangan 

jasa.  

f. 3. TRIPS Annex 1C  

Agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights memuat aturan 

perlindungan bagi:  

1. Patents  

2. Copyrights  

3. Trade secrets  

Perlu dicatat bahwa sebelum keberadaan 

TRIPS agreement, sudah ada banyak rezim yang 

mengatur bidang ini.  Perlu dipahami bahwa TRIPS 

mendukung menguatkan sistem yang sudah ada, 

misalnya Berne Convention for the Protection of 

Literary and Artistic Works (1971) dan Convention 

for the Protection of Industrial Property (1883) 

(dikenal sebagai ‘Paris Convention’). Dalam hal ini, 

TRIPS meminta negara-negara anggota untuk 

memenuhi articles I sampai XXI  dan the appendix 

of the Berne Convention dan articles I sampai XII 

dan XIX dari Paris Convention. 

f. 4. Trade Policy Review Mechanism: Annex 3  

perjanjian ini di desain untuk mendukung 

transparansi yang lebih luas dalam pembuatan 

kebijakan perdagangan secara nasional. Tujuan 

TPRM ini yaitu :  

‘contribute to improved adherence by all 

members to rules, disciplines, and commitments 

made under the multilateral trade agreements and 

where applicable the plurilateral trade agreements 

and hence to the smoother functioning of the 

multilateral trading system by achieving greater 

transparency in and understanding of the trade 

policies and practices of Members’. 

f. 5. Plurilateral Trade Agreements: Annex 4  

Annex 4 ini tidaklah wajib untuk 

ditandatangani oleh anggota WTO, tidak seperti 

annex 1 (1A, 1B & 1C), 2 dan 3 yang yaitu  

kewajiban. Perjanjian yang relevan yang dapat 

ditandatangani oleh anggota WTO didalam annex 

4 yaitu : 

1. Agreement on trade in civil aircraft  

2. Agreement on government procurement  

3. Agreement on information technology  

g. Sistem WTO  

Sebuah preamble dalam suatu instrumen hukum, 

secara tipikal yaitu  untuk menyatakan tujuan atau 

kehendak yang ingin dicapai oleh instrumen hukum 

ini . Beberapa hal penting yang ada dalam 

preamble pendirian WTO yaitu  sebagai berikut: 

1) Provides a forum for negotiation and dispute 

settlement  

2) Establishes a ministerial conference  

3) Parties are bound to the WTO agreement and its 

attached annexes unless and until they withdraw  

4) Decision making is to be by consensus – consent 

being deemed when a decision is taken formally if no 

member objects  

5) If consensus not possible and if the issue is of a type 

of that does not requires unanimity, then a two 

thirds vote is required as opposed to a simple 

majority  

6) Accession to the WTO may on the basis as agreed by 

the potential new member and the WTO – a two 

third majority must agree to accept a new member 

h. Prinsip-Prinsip Dasar WTO  

ada 5 prinsip dasar WTO, yaitu: 

1. Non-Discrimination  

Prinsip non discrimination memuat dua aspek. 

Pertama, konsep Most Favoured Nation (MFN) 

dan kedua, National Treatment (NT). 

Most favoured Nation  

Konsep MFN yaitu  konsep yang 

fundamental dalam perdagangan internasional. 

Lebih lanjut lihat Article 1 GATT. (pengaturan 

yang sama diterapkan pada Art 11 GATS dan 

Article IV TRIPS). Konsep ini tidak hanya terbatas 

pada negara-negara anggota semata, oleh 

sebabnya jika anggota WTO memberi  

perlakuan yang berbeda ke negara yang bukan 

anggota maka hal itu juga harus diterapkan bagi 

negara-negara anggota. 

National Treatment  

Konsep NT ada pada Article III GATT, 

Article VII GATS dan Article III TRIPS dan sudah 

menjadi artikel yang paling sering diinterpretasikan 

baik sebelum maupun sesudah pembentukan 

WTO. 

2. Liberalisation of trade  

Tujuan dari WTO yaitu  untuk memberi  

stabilitas dan prediktibilitas yang lebih luas dalam 

sistem perdagangan internasional. Liberalisasi 

yaitu  salah satu jalan untuk menghapuskan 

segala bentuk pembatasan dalam bidang ekspor 

dan import. Juga, dalam hal ini tidak ada subsidi 

dan tarif sama sekali. Barangkali hal ini terkesan 

tidak realistis untuk dicapai secara global dan 

mungkin juga hal ini akan membuat negara-negara 

menjadi tidak mendukung keberadaan WTO. 

namun   penting untuk diingat bahwa WTO itu 

bertujuan untuk mencapai proses keberlanjutan 

dari liberalisasi.  

Perlu dicatat bahwa akan selalu ada 

pembatasan dari proses liberalisasi. Dalam WTO 

agreement, pembatasan ini diwakili dengan apa 

yang disebut safeguards, yaitu ‘a further special 

agreement on safeguards and the special case of 

textiles ‘. 

Intinya, safeguards membolehkan negara-

negara anggota untuk mengambil tindakan 

‘emergency’ untuk mencegah akibat yang fatal bagi 

negara ini . Misalnya, tindakan sementara 

waktu atau transisi yang didesain untuk 

mempersiapkan industri domestik untuk 

menghadapi kompetisi internasional, namun   hanya 

diperbolehkan untuk jangka waktu 3 tahun.  

3. No unfair trade  

Berikut ini akan diberikan beberapa contoh 

unfair trading. Pertama tentang dumping dan 

kedua mengenai subsidi. Dumping produk 

dipandang sebagai sebuah contoh diskriminasi 

harga secara internasional, di pasar yang berbeda 

ada perbedaan harga untuk barang yang sama. 

Dumping dipandang juga sebagai predatory pricing 

dimana sebuah produsen menjual dibawah harga 

untuk mengintimidasi atau menghapuskan 

saingannya dan dalam jangka waktu yang panjang 

harga ini  akan dinaikan sesudah kompetitor 

tadi dapat dihapuskan. 

Antidumping diperbolehkan oleh Article VI 

GATT, dengan pengecualian hanya untuk 

melindungi perekonomian nasional dalam 

menghadapi kompetisi yang tidak fair dan bukan 

sebagai alat untuk melindungi perdagangan. 

Kebijakan antidumping bagi para pihak ini 

yaitu  subjek pada Agreement on 

Implementation of Art VI of the GATT 

(Antidumping Code 1979), yang bertujuan ... to 

unify the practices of the contracting parties in 

applying Art VI of GATT, and also represents an 

effort at preventing abuse of the antidumping power 

of governments as a means of trade protectionism. 

For instance, to protect a domestic industry that has 

not made efforts to become internationally 

competitive.  

Article VI menyatakan bahwa dumping occurs 

only when the product is sold at a price which is 

below the home market price of the product and the 

sale is detrimental to the local economy of the 

importing country. 

Oleh sebabnya dua tingkatan dan persyaratan 

yang diperlukan bagi sebuah dumping, yaitu:  

1. produk yang sama dijual pada harga dibawa 

harga penjualan produk ini  di pasar 

domestik  

2. penjualan ditujukan untuk merusak ekonomi 

lokal negara pengimpor.  

Jika kedua persyaratan ini tidak terpenuhi 

maka tidak terjadi dumping. sedang apa yang 

dimaksud dengan ‘produk yang sama’, menurut 

Antidumping Code 1979, definisinya yaitu : ‘A 

product which is identical, that is alike in all respects 

to the product under consideration, or in the absence 

of such a product another product which , although 

not alike in all respects has characteristics closely 

resembling those of the product under 

consideration’. 

Subsidies  

Artikel yang berkaitan dengan subsidi yaitu  

Artikel XVI, XVII dan XVIII. Apa itu subsidi?  

Dalam Putaran Uruguay (1986-1994) untuk 

pertamakalinya subsidi diberikan definisi, yaitu ... a 

financial contribution by the government or any 

public body where the government practice involves 

the following  

a. a direct transfer of funds  

b. potential direct transfers of liabilities  

c. government revenue (for instance taxation and 

payroll duty) that is otherwise due is foregone  

d. government provisions of goods or services other 

than general infrastructure  

e. government payments to a funding mechanism 

or direction to a private body to carry out the 

above functions 

Sebagai aturan umum, subsidi dilarang ketika 

hal ini memicu  terganggu perdagangan 

internasional. Jadi bukanlah harga dan kualitas 

barang yang sampai ke konsumen, melainkan 

harga yang ditimbulkan oleh semata-mata akibat 

adanya subsidi ini  dan bukanlah yaitu  

hasil dari tekanan kompetisi.  

GATT membolehkan beberapa bentuk subsidi 

dan bantuan pemerintah bagi produsen, misalnya: 

a. Article XVIII GATT membolehkan negara 

anggota yang termasuk dalam GATT 

memberi  konsesi khusus pada industri 

domestik tertentu  

b. Untuk menekan tarif yang diskriminatif  

c. Pembatasan kuantitatif pada produk impor 

tertentu untuk mendukung industru domestik 

d. Sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan 

dengan prosedur notifikasi dan negosiasi. 

Misalnya dalam Art XVI GATT yang 

mensyaratkan negara anggota yang 

mensubsidi perdagangan luar negerinya untuk 

memberi  notifikasi ke negara lain detil dari 

subsidi ini  dan mendiskusikan 

pemakaiannya dengan negara-negara yang 

relevan yang meminta untuk itu. 

Perbedaan antara dumping dan subsidi yaitu  

sebagai suatu aturan umum, anti dumping 

berkaitan dengan tindakan oleh suatu perusahaan. 

sedang subsidi yaitu  praktek yang 

dilakukan oleh pemerintah.  

4. transparency  

Hal yang berkaitan dengan transparansi dapat 

ditemukan pada dokumen berikut ini: 

a. article X GATT 

b. article III GATS  

c. article 63 TRIPS  

Inti daripada transparansi yang diminta 

aturan-aturan ini  yaitu : 

a. publikasi segala jenis hukum dan aturan 

sebelum dilaksanakan  

b. keseragaman, tidak terpisah dan administrasi 

yang mesuk akal dari aturan dan hukum 

ini .  

c. judicial review dari setiap putusan 

administratif 

Prinsip-prinsip transparansi sangat penting 

guna kepercayaan para pebisnis. Yang diinginkan 

yaitu  sistem hukum domestik memperlakukan 

korporasi dan individu asing sama perlakuannya 

dengan individu dan korporasi lokal.  

5. Exceptions (termasuk perlakuan khusus dan 

pembedaan) 

ada pengecualian didalam prinsip WTO, yaitu:  

General Exceptions  

Pengecualian horizontal (The horizontal 

exceptions) dalam GATT (dan berlaku juga bagi 

negara-negara anggota WTO) termuat pada Article 

XX. Pengecualian ini termasuk: 

a. kepentingan untuk melindungi moral 

warga    

b. kepentingan untuk melindungi manusia, 

binatang atau kehidupan planet bumi dan 

kesehatan 

c. berkaitan dengan impor atau ekspor emas dan 

perak 

d. kepentingan atas dasar hukum dan aturan 

yang tidak sesuai dengan aturan yang ada 

didalam Agreement yang berkaitan dengan: 

1. customs enforcement  

2. protection of patents, trade marks & 

copyrights  

3. enforcement of monopolies 

4. prevention of deceptive practices 

e. produk yang dihasilkan oleh orang yang 

dipenjara (prison labour)  

f. diterapkan untuk melindungi warisan artistik, 

sejarah masa lalu dan yang memiliki nilai 

arkeologi.  

g. Konservasi sumber daya alam yang sedikit 

h. Diambil dalam rangka kewajiban yang timbul 

dari perjanjian komoditi antar pemerintah 

i. Melibatkan pembatasan ekspor bahan-bahan 

domestik yang penting untuk memastikan 

kualitas utama bahan ini  pada proses 

industri domestik selama jangka waktu ketika 

harga domestik dari bahan ini  berada 

dibawah harga dunia, sebagai bagian dari 

rencana stabilisasi pemerintah yang termasuk 

dalam subject to the principle of non-

discrimination  

j. Berguna untuk mengakuisisi atau 

mendistribusikan produk sebagai supply 

jangka pendek secara umum maupun lokal.  

Security Exceptions  

yaitu  hak sebuah negara untuk 

mempertahankan diri dari serangan pihak luar 

yang dijamin dalam prinsip dasar hukum 

internasional. sebab anggota-anggota WTO 

yaitu  negara-negara yang berdaulat dan 

bertanggung jawab atas keamanan dalam 

negerinya, sulit membayangkan bagaimana WTO 

dispute settlement body akan dapat bertindak 

sebagai hakim pada persoalan ini jika pengecualian 

keamanan ini tidak dibuat sejelas mungkin dan 

ukuran-ukuran keamanan ini  ditempatkan 

dalam artian senyatanya dari diskriminasi 

perdagangan dalam rangka produsen domestik. 

Persoalan ini lebih cocok dibahas oleh hukum 

internasional, hukum perang dan dewan keamanan 

PBB. 

Sesuai dengan Article XXIV GATT dan Article 

V & V bis GATS perlakuan tertentu juga 

diperbolehkan jika ada perjanjian 

perdagangan bebas regional. Misalnya,  NAFTA, 

ANZCER and EU. Selain itu juga ada 

pengecualian, khususnya perlakuan yang berbeda 

terhada negara-negara berkembang.  

 

Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan maupun 

arbitrase, kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian 

diantara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh yaitu  

dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu 

klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak atau perjanjian 

yang mereka buat, baik kepengadilan atau badan arbitrase. 

Lazimnya dalam sistem hukum (common law) dikenal 

dengan konsep “ Long Arm Jurisdiction “. Dengan konsep ini, 

pengadilan dapat menyatakan kewenangannya untuk 

menerima setiap sengketa yang dibawa kehadapannya 

meskipun hubungan antara pengadilan dengan sengketa 

ini  tipis sekali. 

Disamping forum pengadilan atau badan arbitrase, para 

pihak dapat pula menyertakan sengketanya kepada cara 

alternatifnya penyelesaian sengketa, yang lazim dikenal 

sebagai ADR (Alternative Dispute Resolution) atau APS 

(Alternatif Penyelesaian Sengketa). Pengaturan alternatif 

disini dapat berupa cara alternatif disamping pengadilan. 

 

B.  PARA PIHAK DALAM SENGKETA 

1.  Sengketa antara pedagang dengan pedagang 

Sengketanya diselesaikan melalui berbagai cara. 

Cara ini  semuanya bergantung pada kebebasan 

dan kesepakatan para pihak. Kesepakatan dan 

kebebasan yang menentukan forum pengadilan apa 

yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Kesepakatan 

dan kebebasan pula yang akan menentukan hokum apa 

yang akan diberlakukan dan diterapakan oleh badan 

pengadilan yang mengadili sengketanya. 

2.  Sengketa Antara Pedagang dan Negara Asing 

Sengketa antara pedagang dan negara juga bukan 

yaitu  kekecualian. Kontrak–kontrak dagang 

antara pedagang dan negara sudah lazim 

ditandatangani. Kontrak–kontrak seperti ini biasanya 

dalam jumlah (nilai) yang relative besar. Termasuk 

didalamnya yaitu  kontrak-kontrak pembangunan 

(development contracts). 

Dalam hukum internasional berkembang 

pengertian Jure Imperii dan Jure Gestiones. Jure Imperii 

yaitu  tindakan–tindakan negara dibidang publik 

dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat. 

Oleh sebab itu, tindakan–tindakan seperti itu tidak 

akan pernah dapat diuji atau diadili dihadapan badan 

peradilan. 

Konsep kedua, Jure Gestiones yaitu tindakan-

tindakan negara dibidang keperdataan atau dagang. 

Oleh sebab itu, tindakan-tindakan seperti itu tidak lain 

yaitu  tindakan-tindakan negara dalam kapasitasnya 

seperti orang – perorangan (pedagang atau privat), 

sehingga tindakan-tindakan seperti itu dapat dianggap 

sebagai tindakan-tindakan sebagaimana layaknya para 

pedagang biasa. Oleha sebab itu, tindakan-tindakan 

seperti itu yang dapat saja diselesaikan dihadapan 

badan-badan peradilan umum, arbitrase, dan lain – lain. 

 

C. PRINSIP – PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA  

1.  Prinsip kesepakatan para pihak (Konsensus) 

Pengertian kesepakatan ini yaitu  : 

a. Bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak 

tidak berusaha  menipu, menekan atau 

menyesatkan pihak lainnya. 

b. Bahwa perubahan atas kesepakatan harus berasal 

dari kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, 

pengakhiran kesepakatan atau revisi terhadap 

muatan kesepakatan harus pula