sengketa warga

Dalam usaha  menyelesaikan sengketa yang timbul dalam 

warga  manusia sebagai subyek hukum sudah  memiliki  

mekanisme untuk menanganinya sendiri, baik dalam bentuk for­

mal maupun informal yang dalam perkembangannya menjadi 

proses ajudikasi yang formal dilakukan melalui proses litigasi dan 

arbitrase.

Proses penyelesaian konflik secara informal disebut proses 

konsensus yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang 

bersengketa.

Proses penyelesaian  sengketa/konflik  di warga  

mengalami pembahan dan berkembang. lalu  muncul bentuk 

penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR 

(alternative dispute resolution). Bentuk ini menekankan pada 

pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat 

kooperatif di luar pengadilan. Metode/cara penyelesaian sengketa 

ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang 

bersengketa (mutual acceptable solution) dengan “informal 

procedure”.

Banyak kritik yang dilancarkan kepada lembaga pengadilan. 

Hal ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara 

industri maju. Perkembangan warga  yang menuntut 

kecepatan, kerahasiaan, efisien dan efektif dan menjaga 

kelangsungan hubungan yang sudah  ada, hal ini  tidak dapat 

direspon oleh lembaga litigasi yang ada, yang mendapat banyak 

kritikan dalam operasionalnya dinilai lamban, mahal, memboroskan

energi, waktu dan uang dan terbuka dan tidak dapat memberi  

win-win solution sehingga konsep penyelesaian sengketa alternatif 

yang ditawarkan memperoleh  sambutan yang positif, terutama di 

dunia bisnis yang menghendaki efisiensi dan kerahasian dan 

lestarinya hubungan / kerja sama dan tidak formalistis dan 

menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan.

ADR (A lternative D ispute R esolution) yang semula 

merupakan konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 

menekankan produk win-win solution pada perkembangannya di 

Amerika Serikat diintegrasikan ke dalam proses beracara di 

pengadilan Court Connected Dispute (CDR) atau Court Annexed 

Dispute Resolution (CADR).

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan konsep 

penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara 

kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi 

terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat “menang- 

menang” (win-win). Yang dimaksudkan solusi “menang-menang” 

disini adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan 

kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat 

dalam konflik ini  (shared interest). Walaupun pada awal 

perkembangannya, terutama di Amerika Serikat ADR hanyalah 

merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan, 

namun kini ADR juga dikembangkan dalam kerangka beracara di 

pengadilan atau ADR yang terintegrasi dengan sistem pengadilan 

court connected ADR.

Walaupun dalam warga  tradisional di Indonesia, ADR 

sudah  diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik tradisionil, 

namun agak ironis pengembangan konsep dan teori penyelesaian 

konflik secara kooperatif justru banyak berkembang di negara- 

negara yang warga nya litigous atau tidak memiliki akar 

penyelesaian konflik secara kooperatif. Oleh sebab itu tantangan

kita , teru tam a m asyarakat hukum  di Indonesia  adalah  

mendokumentasikan pola-pola penyelesaian konflik dalam  

warga  tradisional dan secara laboratoris mengembangkan 

corak-corak penyelesaian konflik yang merupakan produk Indo­

nesia.

Penelitian mengenai ADR yang dilakukan oleh beberapa 

perguruan tinggi seperi Monash University di Australia dan 

Harvard University di Amerika Serikat ataupun oleh lembaga 

penelitian lainnya menunjukan belum adanya kesamaan pendapat 

bahwa ADR yang independent dari pengadilan jauh lebih baik 

dari proses litigasi atau altematip proses penyelesaian sengketa 

yang ada kaitannya dengan pengadilan (court-connected dispute 

resolution). Masing-masing lembaga penyelesaian ini dalam 

prakteknya mengandung kelebihan dan kekurangan.

Dalam literatur yang dimaksud dengan ADR ialah lembaga 

altematip penyelesaian perkara yang sama sekali terlepas dari 

pengadilan dan Court-connected Dispute (CDR) atau Court- 

annexed Dispute Resolution (CAR) yang ada kaitannya dengan 

pengadilan.

ADR YANG TERLEPAS DARI PENGADILAN.

Di Jepang dikenal: Japan Commercial Arbitration Associa­

tion, Tokyo Maritime Arbitration Commision, The Japan Shipping 

Exchange, Labopur Commision, The Commision for Adjusment o f 

Contraction Work Disputes, The Federation o f Trade Council, 

Japan Chamber o f Commerce and Industry, The Environmental 

Disputes Cordination Commisions, Arbitration Centre o f Local 

Bar Association, The Centre o f Handling o f Handling Traffic 

Accident Disputes.

Di Korea Selatan dikenal : Korean Commercial Arbitration 

Board (KCAB), Di Hongkong : Hongkong International Arbitra­

tion Centre (HKIAC). Di Singapore : The Singapore International 

Association Centre (SIAC) yang bertujuan untuk memberi  

bantuan  dalam  penyelesaian  sengketa domestik  maupun 

internasional melalui arbitrase dan konsiliasi.

Di Australia dikenal macam-macam ADR yang memiliki  

kegiatan di bidang tertentu, seperti : The Noble Part Family 

Mediation Centre, Community Justice Centres di bidang keluarga; 

The Australian Centre for International Commercial Arbitration 

(ACICA) untuk penyelesaian sengketa di bidang perdagangan 

domestik maupun internasional.

Di Srilangka: Badan Mediasi Srilangka. Sengketa perkara 

tertentu (minor civil disputes) tidak boleh langsung diajukan ke 

pengadilan akan tetapi harus diselesiakan oleh Badan Mediasi 

S rilangka.

Di Philipina dikenal lembaga konsilisasi yang disebut 

“Lupong Tagpaya“ yang ada  pada 42.000 desa di Philipina 

yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata dan pelanggaran 

ringan. Penyelesaian melalui lembaga ini adalah wajib (manda­

tory).

Di China dikenal People’s Conciliation Commite yang 

memiliki  cabang di seluruh wilayah China yang jumlahnya 

950.000 buah. Penyelesaian sengketa bersifat suka rela (volun­

tary). Kegiatannya ialah di bidang perdata (ordinary civil dis­

putes) seperti: sengketa antar tetangga, perceraian, utang piutang, 

warisan, adopsi, dan perkara perdata ringan lainnya. Perkara yang 

berat (major and special disputes) tidak termasuk kewenangan 

komisi ini. Komisi ini di tangani oleh sekitar 6000.000 petugas 

yang sudah  menerima pendidikan khusus sebagai mediator atau 

conciliator sebelumnya.

Di Indonesia dikenal Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 

ADR dalam masalah lingkungan Hidup (UU No. 4 tahun 1982), 

Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian, Panitia 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Pusat (P4D dan 

P4P), dan penyelesaian sengketa melalui konsep perdamaian seperti 

tercantum dalam Bab XVIII KUHPerdata.

ADR YANG ADA KAITANNYA DENGAN PENGADILAN 

(Court-annexed Displute Resolution)

Di Amerika Serikat dikenal Court-annexed Arbitration yang 

dipakai  baik oleh pengadilan negara bagian maupun pengadilan 

federal. Untuk pengadilan federal diatur dalam Court-annexed Ar­

bitration Acts tahun 1979. CAA mengatur penunjukan penyelesaian 

sengketa oleh pihak ketiga (arbitrator) oleh pengadilan sebelum 

perkara itu diperiksa oleh pengadilan (....the referral o f cases by 

the court for dispotion by an arbitrator rather than by adjudica­

tion).

Di Australia sistem Amerika ini sudah  dicontoh melalui The 

Arbitration (Civil Actions) Act 1983. Penyelesaian sengketa melalui 

lembaga ini merupakan kewajiban dalam hal sengketa bernilai 

tidak lebih dari $10.000. Untuk nilai yang lebih dapat pula diajukan 

ke lembaga ini asal disetujui kedua belah pihak.

Kewajiban penyelesaian sengketa berlaku pula pada Supreme 

Court dengan diundangkannya Arbitration Amandement Act 1987. 

Banding tidak diperkenankan. Pihak yang tidak puas hanya bisa 

minta “rehearing” (pemeriksaan biasa) pada pengadilan yang 

menunjuk arbitration ini .

Bentuk lain CDR : Pre-trial Conference, Managerial

Judging untuk membantu “ early settlement o f cases”; Mediation 

and consiliation in state Court misalnya di New South Wales

pengadilan-pengadilan menunjuk Community Justice Centres untuk 

penyelesaian. Queensland Supreme Court mewajibkan para pihak 

menyelesaikan sengketa komersial ke lembaga arbitration terlebih 

dahulu. berdasar  amandemen Rule of Court tahun 1990 

pengadilan federal harus menunjuk arbitrator untuk penyelesaian 

perkara yang dianggap pantas (judicial referral to mediation of 

cases thought suitable).

Selain itu juga dikenal “Settlement Week”, Multidoor-court- 

house, Early neutral Evolution, Summary Jury Trial, dan Rent A 

Judge.

Di Indonesia, bila dilihat secara mendalam, tata cara 

penyelesaian sengketa secara damai sudah  lama dan biasa dipakai 

oleh warga  Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat 

yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi 

putusan adat bagi sengketa diantara warganya. Terlebih pada tahun 

1945, tatacara ini secara resmi menjadi salah satu falsafah negara 

dan bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas musyawarah 

untuk mufakat.

Peluang pengembangan dan pelembagaan diterapkannya 

metode perundingan dan arbitrase sebagai ADR terlihat sangat 

baik. ADR merupakan pilihan yang murah, cepat efisien dan sejalan 

dengan budaya m asyarakat Indonesia yang dikenal tidak 

konfrontatif.

Pelembagaan ADR dilakukan dengan melihat perbandingan 

praktek penerapan ADR di negara-negara lain. Pengembangan 

dan pelembagaan ADR diharapkan memegang andil dalam 

mencegah dan menyelesaikan sengketa di warga . Proses 

pelembagaan ADR tidak hanya mencakup suatu badan atau 

organisasi, namun mencakup adanya perangkat lembaga yang 

memungkinkan dapat dilaksanakan di Indonesia.

Di sektor bisnis, peluang pengembangan dan pelembagaan 

ADR terletak pada pemantapan lembaga arbitrase yang sudah  ada 

dan pengembangan fungsi mediator sengketa bisnis. Perkembangan 

arbitrase di Indonesia sudah  ada sejak tahun 1977, atas prakarsa 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) didirikan Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Walaupun sejauh ini BANI 

kurang berperan sebagai lembaga arbitrase bisnis di Indonesia.

Prioritas diperlakukannya pengembangan dan pelembagaan 

ADR di indonesia melalui legitimasi atau perangkat hukum 

tercermin dengan diselesaikan dan dikeluarkannya Undang-undang 

tentang Arbitrase. Dimana undang-undang Arbitrase yang baru 

mengadopsi perkembangan bentuk dan prinsip-prinsip ADR 

sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan.

Menghadapi tantangan penyelesaian sengketa dagang dalam 

era perdagangan bebas dimasa datang, tidak ada jalan lain, bangsa 

Indonesia perlu mencari sistem penyelesaian sengketa model ADR 

sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan 

mengembangkan metode dan cara-cara penyelesaiannnya.

Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 

menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas 

dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan 

tetapi, putusan arbiter hanya memiliki  kekuatan ekskutorial 

sesudah  memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari 

pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih 

disukai oleh pelaku bisnis dan kontrak bisnis internasional karena 

sifat kerahasiaan, prosedur sederhana, dan putusan arbiter mengikat 

para pihak.

Dalam perkembangan dunia usaha, baik nasional maupun 

internasional, dan perkembangan hukum melalui produk 

perundang-undangan, pedoman arbitrase yang berdasar  

Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering) sudah

tidak sesuai lagi dan perlu disesuaikan pengaturannya baik secara 

substantif maupun filosofisnya.

usaha  hukum mengenai perbaharuan Undang-undang 

Arbitrase Nasional sudah  dilakukan melalui Undang-undang No. 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. Dengan demikian, ada  konsistensi dan pemanfaatan 

ADR (negosiasi, mediasi, konsiliasi) dan arbitrase sebagai sistem 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam bidang bisnis di 

Indonesia.

Dari beberapa temuan kajian diagnostik ada beberapa catatan 

yang berkaitan dengan pengembangan ADR di luar dan di dalam 

pengadilan meliputi sebagai berikut :

1. Dukungan dan komitmen pemerintah terhadap ADR sangat 

besar, namun perlu ditindaklanjuti dengan berbagai langkah 

nyata, misalnya menyelesaikan RUU Arbitrase dengan 

mengintegrasikan komponen ADR (negosiasi, meditasi dan 

konsiliasi) di dalamnya sehingga lebih memiliki landasan 

hukum yang kuat.

2. Walaupun pola penyelesaian secara konsensus sudah  dikenal 

dan mengakar dalam warga , namun konsensus dan 

musyawarah yang merupakan embrio dari ADR sebagai 

m ekanism e penyelesaian  konflik  dalam  m asyarakat 

modem belum dipahami oleh warga  luas.

3. Peluang penerapan ADR di dalam pengadilan (court annexed) 

berdasar  Pasal 131 HIR belum didayagunakan secara 

optimal sehingga diperlukan pengenalan tehnik ADR di 

kalangan hakim dan petugas pengadilan lainnya. Petunjuk 

pelaksanaan ADR dari Ketua Mahkamah Agung dalam bentuk 

surat edaran dapat dijadikan sebagai pendorong penerapan 

ADR di dalam pengadilan.

4. Pengembangan kelembagaan ADR di luar pengadilan harus 

didasarkan pada praktek-praktek ADR dalam warga . 

Pengembangan kelembagaan juga perlu dilakukan pada 

lembaga-lembaga kuasa pengadilan yang sudah  ada, seperti 

MPP, Mahkamah Pelayaran dan P4D/P4P yang pada dasarnya 

juga merupakan bentuk penyelesaian pola ADR dengan 

menyempurnakan prosedur, aturan main yang lebih jelas dan 

sumber daya manusia yang profesional.

5. Pengembangan sumber daya manusia yang profesional 

membutuhkan sarana pelatihan yang dapat diintegrasikan 

melalui kurikulum fakultas hukum dan kursus ketrampilan 

hukum Asosiasi Profesi advokat dan pengacara dan LSM 

juga berperan dalam pengembangan sumber daya manusia 

yang mendukung di bidang ADR.

B. Pengertian ADR dan Bentuk-bentuknya

Untuk memperoleh gambaran umum tentang apa yang disebut 

ADR, George Applebey dalam tulisannya “An Overview of Alter­

native Dispute Resolution,” dengan merujuk pendapat Liebermann 

dan Hendry, berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah 

merupakan suatu eksperimen mencari :

1. M odel model baru dalam  penyelesaian  sengketa.

2. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama.

3. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketan dan

4. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Definisi ini  diatas sangat luas dan terlalu akademis. Satu 

definisi yang lebih sempit dan praktis dikemukan oleh Phillip D. 

Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian 

praktek dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk :

1. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan diluar 

pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang 

bersengketa sendiri.

2. Mengurangi biaya dan keterlambatan kalau sengketa ini  

diselesaikan melalui litigasi konvensional.

3. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke 

pengadilan .

Dari batasan-batasan ini , satu hal yang perlu mendapat 

penekanan, dan yang merupakan kecenderungan umum adalah 

bahwa ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, dalam arti di luar mekanisme ajudikasi standar 

pengadilan konvensional. Dengan demikian meskipun ada beberapa 

mekanisme yang masih berada dalam ruang lingkup atau sangat 

erat dengan pengadilan, tetapi memakai  mekanisme atau 

prosedur ajudikasi non standar, mekanisme ini  masih 

merupakan ADR.

Adapun ADR ditujukan untuk tercapainya efisiensi yang lebih 

besar, terutama untuk mengurangi biaya dan keterlambatan dan 

dalam rangka mengantisipasi overload pengadilan. Selain itu ADR 

juga dalam banyak hal ditujukan untuk memberdayakan individu- 

individu atau perseorangan, mengingat dalam proses konvensional, 

penyelesaian sengketa pada umumnya ada ditangan para lawyer 

yang mempergunakan prosedur dan bahasa dan argumen mereka 

sendiri, melalui ajudikasi atau berperkara di pengadilan. Dalam 

konteks ini diharapkan bahwa ADR berfungsi reconnecting peo­

ple to their own inner wisdom or common sense.

Tetapi teori ini selanjutnya berkembang menjadi :

1. ADR (A lternative D ispute Resolution) /PPS (Pilihan 

Penyelesaian Sengketa) di luar pengadilan (ADR outside the 

court).

2. ADR (Alternative Dispute Resolution) / PPS di dalam  

pengadilan (ADR inside the court).

Pengertian Court Connected Arbitration (CDR) di Amerika 

Serikat atau Court Annexed Arbitration di Australia yaitu 

sistem menghubungkan pengadilan dengan arbitrase. Perkara 

yang diproses terbatas pada “small clain” yang dilaksanakan 

dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Tidak langsung di proses melalui litigasi, tetapi lebih 

dahulu di proses melalui arbitrase.

2. Yang bertindak sebagai arbitrator adalah seorang hakim 

yang bertugas di pengadilan ini .

3. Mau tidak mau para pihak mesti mengikuti proses 

arbitrase dahulu, oleh karena itu sistem ini disebut juga 

Compulsory Arbitration System dan karenanya putusan 

hakim dalam bentuk putusan Arbitrase (Arbitral Award).

4. Putusan arbitrase b ila  d isetu jui oleh para p ihak  

berkekuatan exekutorial, dan bila tidak disetujui, putusan 

ini  batal demi hukum dan selanjutnya dilakukan 

pemeriksaan melalui proses litigasi.

Bentuk-Bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR).

1. Negosiasi

Secara harfiah negosiasi berarti musyawarah atau 

berunding. Negosiasi ini tidak lain adalah suatu bentuk 

penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa 

bantuan pihak lain, dengan cara musyawarah atau 

berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil 

oleh para pihak. Hal yang dicapai dari negosiasi berupa 

penyelesaian kompromi atau compromise solution.

2. Good Offices

’’Good Offices” biasanya diteijemahkan sebagai jasa baik, 

yang makna sebenarnya adalah suatu penyelesaian 

sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang memberi  

jasa baik berupa penyediaan tempat atau fasilitas-fasilitas 

untuk dipakai  oleh para pihak yang sengketa untuk 

melakukan musyawarah atau perundingan guna mencapai 

penyelesaian. Jadi inisiatif penyelesaian tetap berada di 

tangan para pihak, dan pihak ketiga bersifat pasif, tidak 

ikut campur mengatur penyelesaian sengketa. Jika 

tercapai penyelesaian, para pihak menyampaikan 

’’compromise solution : ini  kepada pihak ketiga.

3. Mediasi

Mediasi atau penengahan merupakan mekanisme 

penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. 

Berbeda dengan “good offices” , pihak ketiga dalam 

mediasi bersifat aktif. Pihak ketiga aktif memberi  

bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian 

namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang 

mengambil putusan. Jadi inisiatif penyelesaian tetap 

berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Sama 

halnya dengan negosiasi dan ’’good offices” penyelesaian 

sengketa bersifat kompromis.

4. Konsiliasi

Konsiliasi juga merupakan mekanisme penyelesaian 

sengketa dengan intervensi pihak ketiga, sebagaimana 

halnya “good offices” dan mediasi. Hanya saja dalam 

konsiliasi, pihak ketiga lebih bersifat aktif. Pihak ketiga 

(konsilia to r) mengambil in is ia tif  m enyusun dan

merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang 

selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak 

yang bersengketa. Konsiliator tidak berwenang mem­

buat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomen­

dasi, yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad 

baik para pihak yang bersengketa sendiri.

5. Arbitrase

Sebagaimana ’’good offices”, mediasi dan konsiliasi, 

arbitrase juga merupakan mekanisme penyelesaian 

sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. 

Namun dibanding ketiga mekanisme ini , dalam 

arbitrase pihak ketiga bertindak sebagai “hakim” yang 

diberi wewenang penuh oleh para pihak untuk menyele­

saikan sengketa. Oleh karena itu ia berwenang mengambil 

putusan (“award”) yang bersifat mengikat.

6. Summary J\iry Trial .

Sesuai dengan namanya, mekanisme ini merupakan 

mekanisme penyelesaian sengketa khas negara-negara 

yang peradilannya memakai sistem jury, khususnya 

Amerika Serikat. Suatu sengketa diajukan kepada para 

jury yang sebenarnya untuk diputuskan. Namun keputu- 

san jury ini sifatnya tidak mengikat, dan para jury ini 

tidak mengetahui bahwa keputusannya tidak mengikat.

7. Rent-a-Judge

Mekanisme ini dilakukan dengan cara para pihak 

menyewa seorang hakim pengadilan, biasanya yang 

sudah pensiun, untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak 

membuat suatu kontrak yang isinya menyatakan bahwa

mereka akan mentaati keputusan hakim ini . Jadi 

pada dasarnya yang mengikat disini bukanlah keputu- 

sannya itu sendiri melainkan kontraknya.

8. Med-arb

M ed-arb ini sebenarnya hanya m erupakan suatu 

modifikasi terhadap penyelesaian sengketa melalui 

arbitrase. Sebelum sengketa diajukan kepada arbitrator, 

terlebih dahulu harus diajukan kepada mediator, media­

tor membantu para pihak untuk melakukan negosiasi 

guna m encapai penyelesaian . J ika  para p ihak  

tidak mencapai kesepakatan, maka mediator memberi  

pendapat bagaimana penyelesaian sengketa ini  jika 

diajukan kepada arbitrator. Jika melalui cara inipun masih 

belum menyelesaikan sengketa, maka sengketa ini  

selanjutnya diperiksa menurut prosedur arbitrase. Yang 

dapat bertindak sebagai arbitrator bisa mediator yang 

bersangkutan atau orang lain lagi selain mediator yang 

memeriksa sengketa sebelumnya. Mekanisme seperti ini 

ditempuh dengan suatu asumsi bahwa arbitrase masih 

merupakan makanisme penyelesaian sengketa lambat, 

mahal dan rigid.

9. Hybrid

Prosedur arbitrase yang mengkombinasikan unsur med- 

Arb dengan Private' Judging.

10. CADR/ADR

CDR (Court Dispute Resolution) atau CADR (Court 

Annexed Dispute Resolusion) suatu metode yang 

menginterasikan proses ADR/pilihan penyelesaian 

sengketa dalam proses beracara di dalam pengadilan.

Metode pengintegrasian ADR/Pilihan Penyelesaian 

sengketa kedalam proses pengadilan ini, dalam prak­

teknya di Indonesia sudah  biasa ditempuh sebagimana 

tertuang dalam pasal 130 HIR, yang intinya mewajibkan 

hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabi­

la mereka bersepakat untuk berdamai, maka kesepakatan 

ini  dirumuskan dalam bentuk dokumen “dading”.

C. MACAM-MACAM SENGKETA OBJEK ADR

Ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui ADR 

sangat luas yang meliputi hampir setiap aspek hukum, sehingga 

dikenal adanya beraneka ragam ADR. ADR dalam bidang hukum 

publik, ADR yang menyangkut penyelesaian secara damai klaim- 

klaim individu yang menyangkut hak-hak asasi manusia, ADR 

dalam bidang hukum konsumen. Bermacam-macam ADR lain yang 

tidak kalah menariknya adalah ajudikasi klaim-klaim jaminan 

sosial, mediasi dalam sengketa keluarga, arbitrase dalam kontrak- 

kontrak yang melibatkan pemerintah, ADR yang melibatkan 

kepolisian dan lain-lain.

Secara rinci dapat disebutkan beberapa macam sengketa yang 

berpotensi untuk diselesaikan melalui ADR sebagai berikut :

1. Sengketa internasional, termasuk masalah-masalah dalam 

lapangan hukum internasional publik.

2. Sengketa konstitusi, administratif dan fiskal, yang mencakup 

isu-isu yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan status 

personal, kewenangan lokal lembaga-lembaga pemerintah 

dan semi pemerintah, perijinan, perpajakan dan jaminan 

sosial.

3. Sengketa yang berkaitan dengan organisasi yang timbul 

didalam organisasi yang meliputi manajemen, struktur dan 

prosedur dan sengketa antar organisasi.

4. Sengketa perburuhan yang m eliputi tuntutan-tuntutan 

pembayaran dan sengketa-sengketa hubungan industrial.

5. Sengketa perusahaaan yang meliputi sengketa-sengketa antar 

pemegang saham dan masalah-masalah yang timbul pada 

likuidasi dan penerimaan-penerimaan.

6. Sengketa komersial yang merupakan bidang yang sangat luas 

meliputi sengketa-sengketa kontraktual, sengketa-sengketa 

yang timbul dalam hubungan komersial seperti persekutuan, 

perusahaan patungan dan lain-lain. Masalah-masalah lain yang 

mungkin timbul dalam berbagai bidang yang berbeda-beda 

seperti perbankan, pengangkutan, komoditi, hak atas kekayaan 

intelektual, industri konstruksi dan lain-lain.

7. Sengketa-sengketa konsumen, antara produsen atau pemasok 

dan konsumen.

8. Sengketa-sengketa perumahan, meliputi sengketa-sengketa 

antara pemilik dan penyewa, atau antar penyewa, peninjauan 

ongkos sewa, sengketa lingkungan dan sebagainya.

9. Sengketa-sengketa yang berkaitan dengan perbuatan melawan 

hukum (tort), meliputi kelalaian dan kegagalan melaksanakan 

kewajiban dan termasuk juga klaim-klaim asuransi yang 

terkait dengannya.

10. Sengketa-sengketa yang timbul dari perceraian, termasuk yang 

berkaitan dengan anak, harta kekayaan dan masalah-masalah 

keuangan.

11. Sengketa-sengketa keluarga lain, seperti klaim-klaim warisan, 

bisnis keluarga dan sengketa-sengketa lain didalam lingkungan 

keluarga.

12. Sengkata-sengketa trust, yang meliputi sengketa antara trus­

tees dan beneficiaries.

13. Sengketa-sengketa  yang m enim bulkan konsekuensi- 

konsekuensi hukum pidana.

14. Sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah-masalah 

antar tetangga, antar anggota warga , gender, ras dan etnis.

15. Sengketa-sengketa pribadi antar individu.

16. Sengketa-sengketa tentang fakta, yang mungkin timbul dari 

kredibilitas para pihak sendiri, atau yang mungkin timbul 

dari data yang diberikan oleh pihak ketiga, termasuk 

interpretasi-intrepretasi data yang bersangkutan.

17. Sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah hukum 

yang pada umumnya tim biul dari op in i-op in i yang 

dikemukakan oleh kuasa hukum yang bersangkutan.

18. Sengekta-sengketa teknis yang meliputi perbedaan pendapat 

profesional dan ahli teknis masing-masing pihak.

19. Perbedaan pengertian, misalnya yang timbiul dari penggunaan 

kata-kata atau asumsi-asumsi yang tidak jelas yang dipakai .

20. Perbedaan persepsi tentang kewajaran, konsep-konsep 

keadilan dan moralitas, kultur dan nilai-nilai dan sikap.

D. Perkembangan Arbitrase di Indonesia

Lembaga Arbitrase di Indonesia sudah  dikenal dengan nama 

Juru Pemisah pada masa penjajahan Belanda, sebagaimana terlihat 

dalam pasal 377 HIR/pasal 705 RBG, yang menentukan :

Jika orang Bumi Putera dan Timur Asing berkehendak 

menyerahkan perselisihan mereka kepada keputusan Juru Pemisah, 

hendaklah mereka dalam hal itu berlaku menurut peraturan 

pengadilan bangsa Eropa.

Namun HIR dan RBG tidak mengatur tentang acara arbitrase, 

tetapi menunjuk acara yang berlaku bagi golongan eropa dalam 

hal ini adalah pasal 615-651 RV. yang memuat ketentuan tentang 

arbitrase sebagai berikut :

Bagian I terdiri dari :

-  Pasal 615 s.d. 623 yang memuat tentang kompromi 

arbitrase dalam pengangkatan Wasit (Arbitrator).

Bagian II terdiri dari :

-  Pasal 264 s.d. 630 yang mengatur tentang berperkara 

dimuka wasit.

Bagian III terdiri dari :

-  Pasal 631 s.d. 640 yang mengatur tentang keputusan 

wasit.

Bagian IV terdiri dari :

-  Pasal 641 s.d 647 yang mengatur tentang usaha  hukum 

terhadap putusan albitrase.

Bagian V terdiri dari :

-  Pasal 648 s.d. 651 yang mengatur tentang berakhirnya 

berperkara didepan wasit.

Namun instrumen-instrumen tentang arbitrase ini  di atas 

tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam praktek dewasa ini, dimana 

transaksi bisnis terjadi antar lintas batas negara yang belum diatur 

dalam peraturan ini  diatas.

Sehingga diperlukan instrumen yang dapat mewadahi 

kebutuhan ini , sehingga akhirnya diundangkan Undang- 

Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa tertanggal 12 Agustus 1999 pada masa 

pemerintahan B.J. Habibie.

Persoalan landasan hukum pelembagaan ADR sebagai bentuk 

penyelesaian sengketa sudah  diusaha kan pemecahannya melalui 

perangkat Undang-undang No. 30 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 138) tentang A rbitrase dan A lternatif 

Penyelesaian Sengketa.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan 

bahwa alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati bersama oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi 

atau penilaian ahli.

Undang-undang ini  memberi  kepastian hukum bagi 

berlakunya lembaga penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang 

diharapkan berprosedur informal dan efisien. Hal ini akan 

memberi  kemudahan bagi warga  untuk berperan dan 

dan mengembangkan mekanisme penyelesiaian konfliknya sendiri 

dan memperoleh  pilihan untuk mnyelesaikan sengketa yang 

muhgkin timbul.

Pada umumnya, dalam praktek atau aktifitas bisnis, metode 

penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam setiap perjanjian yang 

dilakukan terutama dalam bidang perdata khususnya bidang 

perdagangan. warga  bisnis umumnya dihadapkan pada pilihan 

penyelesaian sengketa secara litigasi/pengadilan. Sekarang mereka 

mendapat pilihan untuk memakai  lembaga ADR sebagai 

sarana penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam aktifitas 

bisnisnya.

Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999, pengertian 

arbitrase dibedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa 

berdasar  metode penyelesaiannya. Metode penyelesaian dalam 

alternatif mpenyelesaian sengketa dilakukan antara lain melalui:

1. Konsultasi;

2. Negosiasi;

3. Konsiliasi atau

4. Penilaian ahli

Pengertian alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sudah  

diperkenalkan sebagai suatu institusi/lembaga yang dipilih para 

pihak yang mengikat apabila timbul beda pendapat atau sengketa. 

Dengan demikian, berdasar  undang-undang, alternatif 

penyelesaian sengketa bertindak sebagai lembaga independen di 

luar arbitrase. Arbitrase memiliki  ketentuan, cara dan syarat- 

syarat tersendiri untuk pemberlakuan formalitasnya, akan tetapi 

ada  kesamaan mengenai bentuk sengketa yang dapat 

diselesaikan yaitu :

1. Sengketa atau beda pendapat secara perdata di bidang 

perdagangan, dan

2. Menurut peraturan perundang-undangan sengketa atau beda 

pendapat ini  dapat diajukan dengan usaha  ’’damai”.

Sebagaim ana te lah  d iu tarakan  sebelumnya bahwa 

penyelesaian sengketa model ADR menempuh mode rahasia (con­

fidential). Konsepsi kerahasiannya diatur dalam Undang-undang 

No. 30 Tahun 1999. D iaturnya konsepsi kerahasiaan ini 

memberi  jaminan bagi para pihak yang bersengketa dalam 

kapasitas yang sama besar dan saling memberi  kontrol terhadap 

masing-masing.

Bentuk kesepakatan para pihak mengenai cara penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat dalam suatu hubungan hukum dibuat 

dalam suatu pernyataan dari para pihak yang menerangkan bahwa 

semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau mungkin 

timbul dari hubungan hukum ini  akan diselesaikan dengan 

cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam Pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dinyatakan 

bahwa para pihak dapat memakai  cara negosiasi, mediasi, 

konsiliasi ataupun penilaian ahli yang diselesaikan dalam suatu 

pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu 14 (empat belas) 

hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Ketentuan ini memberi  keleluasaan para pihak untuk  

menetapkan aturan main terhadap penyelesaian konfliknya, 

meskipun hanya diberikan waktu maksimal 14 hari.

Jika para pihak dalam penyelesaian sengketa atau perbedaan 

pendapat memperoleh jalan buntu dan belum menuangkannya 

dalam perjanjian atas kesepakatan tertulis, sengketa ini  dapat 

diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli 

atau mediator.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak mengatur ketentuan 

terhadap lembaga terhadap lembaga penyedia jasa (penasihat, ahli, 

mediator), tetapi hanya memberi  batasan pada lembaga 

alternatif penyelesaian sengketa yang menunjuk seorang mediator 

atau penasihat ahli. Disinilah lalu  terjadi kebingungan pada 

warga  yang ingin mencari lembaga penyedia jasa, karena di 

dalam aturan itu sendiri juga tidak diterangkan syarat-syarat 

pengangkatan untuk mediator, negosiator dan penasihat ahli.

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara 

tertulis bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan 

dengan baik dan wajib didaftarkan di pengadilan negeri. Dengan 

demikian pengadilan negeri sebagai lembaga yudisial tidak dapat 

dipungkiri lagi kekuatan mengikatnya yang berkekuatan hukum. 

Akan tetapi Undang-undang No. 30 tahun 1999 tidak menerangkan 

lebih lanjut bagaimana jika kesepakatan atau beda pendapat yang 

sudah didaftarkan tidak dilaksanakan oleh para pihak sampai batas 

waktu yang sudah ditentukan.

E. P raktek  CDR di Indonesia 

(Implementasi Pasal 131 HIR)

Perdamaian dalam perkara perdata pada umumnya diatur 

dalam pasal 130 HIR/154 RBg dan pasal 14 ayat (2) Undang- 

undang Nomor 14 Tahun 1970.

Pada setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara 

hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak. 

Bila usaha perdamaian berhasil dan para pihak sepakat berdamai 

di depan hakim, maka perjanjian perdamaian dirumuskan dalam 

bentuk dokumen dading yang berkekuatan hukum eksekutorial 

dan final karena tidak ada lagi usaha  hukum untuk merubahnya. 

Namun bila hakim gagal mendamaikan, maka bagi pengadilan 

terbuka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dengan 

proses litigasi biasa.

Dading ini  dapat juga terjadi di luar pengadilan, karena 

kedua pihak menyelesaikan sengketanya dengan jasa arbitrator 

yang mereka tunjuk (pihak ketiga) di luar pengadilan.

Oleh karena itu peradilan di Indonesia menurut Yahya Harahap 

adalah mirip Mixed Arbitration (Arbitrase Campuran), karena pada 

tahap pertama proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim bertindak 

sebagai majelis perdamaian, sesudah  gagal sebagai pendamai, baru 

dengan jalan pemeriksaan peradilan biasa.

Namun secara faktual dalam kenyataan praktek, khususnya 

pada dewasa ini usaha  perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 

130 dan 131 ini  diatas hanya dianggap dan diterapkan sebagai 

formalitas saja, sehingga tidak menghasilkan penyelesaian dengan 

perdamaian secara signifikan.

Perlu dikemukakan disini, tentang proses perdamaian dalam 

perkara perceraian di lingkungan peradilan agama yang diatur 

dalam pasal 56 (2), 65, 82 dan 83 Undang-undang No. 7 Tahun 

1989 dan pasal 31,32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 

ditentukan bagi hakim untuk mengusaha kan perdamaian dengan 

lebih serius karena pada sidang pertama, para pihak harus hadir 

secara pribadi dan bila salah satu pihak berada diluar negeri dan 

tidak dapat datang menghadap secara pribadi, dan diwakilkan

kepada kuasanya dengan secara khusus yang dikuasakan untuk 

itu.

Dalam usaha  perdamaian hakim dapat meminta bantuan pihak 

ketiga baik perorangan maupun badan seperti BP4 (Badan 

Penasehat Penyelesaian Perkara Perceraian.

lama penyelesaian memicu  makin tinggi biaya yang 

harus dikeluarkan, seperti biaya resmi dan upah pengacara 

yang harus ditanggung. Melihat kenyataan biaya perkara yang 

mahal membuat orang berperkara di pengadilan menjadi 

lumpuh dan terkuras segala sumber daya, waktu dan pikiran.

3. Peradilan tidak tanggap (unresponsive)

Kritik lain yang ditujukan kepada pengadilan adalah berupa 

kenyataan, pengalaman dan pengamatan bahwa pengadilan kurang 

tanggap dan tidak responsif atau unresponsive dalam bentuk 

perilaku. Kritik ini  antara lain sebagai berikut :

a. Pengadilan kurang tanggap membela dan melindungi 

kepentingan umum dan sering mengabaikan perlindungan 

umum dan kebutuhan warga .

b. Peradilan dianggap sering berlaku tidak adil atau unfair. Kritik 

in i d idasarkan atas alasan bahwa pengadilan  dalam  

memberi  kesempatan dan keleluasaan pelayanan hanya 

kepada lembaga besar dan orang kaya.

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

berdasar  kenyataan, putusan pengadilan tidak mampu 

memberi  penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak. 

Putusan Pengadilan tidak mampu memberi kedamaian dan 

ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara. Hal ini antara 

lain disebabkan oleh berbagai hal sebagai berikut :

a. Salah satu pihak pasti menang dan pihak lain pasti kalah 

(win-lose).

b. Keadaan kalah menang dalam berperkara tidak pernah 

membawa kedamaian, tetapi menumbuhkan dendam dan 

permusuhan dan kebencian.

c. Putusan pengadilan membingungkan.

d. Putusan pengadilan sering tidak memberi kepastian hukum

(uncertainty) dan tidak bisa diprediksi (unpredictable).

5. Kemampuan para hakim bersifat “generalis”

Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat 

terbatas. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya di bidang 

hukum. Di luar itu, pengetahuan mereka hanya bersifat umum. 

Memperhatikan para hakim hanya manusia generalis, sangat 

m ustahil m ereka mampu m enyelesaikan  sengketa  yang 

mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang, misalnya 

sengketa konstruksi. Sengketa ini  berkaitan langsung dengan 

masalah tehnologi konstruksi, akutansi, perkreditan dan sebagainya 

Sebenarnya masih banyak kritik yang dapat dideskripsikan.

Akan tetapi, dari deskripsi yang diutarakan diatas sudah dapat 

memberi  gambaran,mengenai kegoyahan keberadaan peradilan 

sebagai kekuasaan kehakiman. Meskipun kedudukan dan 

keberadaannya sebagai pressure valve and the last resort dalam 

mencari kebenaran dan keadilan, namun kepercayaan warga  

terhadapnya sudah berkurang.

Faktor utama penyebab hilangnya kepercayaan warga  

terhadap lembaga pengadilan adalah sistem peradilan yang 

terlampau formal dan tehnis. Sifat formal dan tehnis pada sistem 

peradilan memicu  penyelesaian sengketa terlunta-lunta 

sehingga membutuhkan waktu yang lama padahal warga  

menghendaki penyelesaian yang cepat dan biaya murah. Sengketa 

bisnis menuntut penyelesaian yang bersifat informal procedure.

Penyelesaian sengketa yang lambat dalam dunia bisnis 

memicu  timbulnya biaya tinggi bahkan dapat menguras 

segala potensi dan sumber daya perusahaan yang bersangkutan. 

Menghadapi kenyataan lambatnya proses penyelesaian sengketa 

dan beratnya biaya yang harus dikeluarkan melalui proses litigasi,

muncul kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemikiran usaha  

memperbaiki sistem peradilan.

Jika kecaman yang diarahkan ke pengadilan dihubungkan 

dengan ungkapan-ungkapan yang melekat pada pengadilan, masih 

pantaskah mempertahankan pengadilan sebagai the first resort and 

the las resort penyelesaian sengketa bisnis pada masa mendatang? 

Apakah tidak perlu dicari dan dikembangkan bentuk-bentuk 

penyelesaian baru sebagai alternatif ?

B. Kelebihan Lembaga Arbitrase

Secara historis, kultur warga  Indonesia sangat 

menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan 

penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme 

pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian secara 

adat. Alasan kultural bagi eksistensi dan pengembangan ADR di 

Indonesia  tam paknya lebih  kua t d ibandingkan  alasan 

ketidakefisienan proses peradilan dalam menangani sengketa.

Namun demikian disamping alasan ini  diatas ada 

beberapa hal yang dapat dilihat sebagai kelebihan faktor ADR 

menjadi alternatif di dalam menyelesaikan persoalan yaitu :

1. Faktor ekonomis

ADR memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian yang 

lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu. 

Hal ini berbeda dengan penyelesaian yang dilakukan melalui 

proses litigasi. Selain untuk membiayai persidangan yang 

relatif mahal untuk perkara perdata, biaya tinggi yang harus 

dikeluarkan pencari keadilan terutama sekali untuk membayar 

pengacara yang di negara-negara maju sangat tinggi sekali.

Untuk ’’Queen’s Counsel” misalnya, biaya untuk ’’pre- 

hearing” ialah $400 sampai $600 perjamnya, sedang  untuk

pemeriksaan di persidangan (trial) $3.000 sampai $4.000 

perjamnya. Untuk “barrister” $200 sampai $300 untuk pre- 

hearing, dan $2.000 sampai $3.000 untuk trial. Sesuai dengan 

sistem “adversary” yang berlaku di Australia dan di Amerika 

Serikat, pihak yang kalah diwajibkan membayar biaya perkara, 

termasuk biaya pengacara pihak yang menang. Hal ini 

tentunya memperbanyak biaya yang harus dibayar pihak yang 

kalah. Oleh karena itu perlu dikaji apakah biaya perkara 

pengadilan di Indonesia termasuk mahal. Menurut hemat kami 

biaya perkara di pengadilan tidak terlalu tinggi, yang seringkali 

mahal ialah pengacara yang sampai sekarang belum ada 

peraturannya.

2. Faktor ruang lingkup yang dibahas

ADR meliliki kemampuan untuk membahas agenda 

permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel. 

Hal ini dapat terjadi karena aturan main dikembangkan dan 

ditentukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan 

kepentingan dan kebutuhannya. ADR memiliki potensi untuk 

menyelesaikan konflik-konflik yang sangat rumit (polycentris) 

yang disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan 

persoalan-persoalan ilmiah (scientifically complicated).

3. Faktor pembinaan hubungan baik.

ADR mengandalkan cara-cara penyelesaian kooperatif 

sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya 

pembinaan hubungan baik antar manusia yang sudah   

berlangsung maupun yang akan datang.

Konsepsi ADR di Indonesia dalam beberapa tahun ini 

mendapat perhatian yang lebih karena hal-hal sebagai 

berikut :

1. Antisipasi perdagangan bebas.

Dalam kegiatan bisnis yang ratusan jumlah transaksinya 

setiap hari tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa 

antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa selalu 

menuntut pemecahan dan penyelesaian. Makin banyak 

terjadi sengketa, makin banyak sengketa yang harus 

diselesaikan.

2. Meningkatnya jumlah dan bobot sengketa di warga . 

Membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan 

memicu  pembangunan ekonomi tidak efisien, 

produktifitas menurun, dunia bisnis akan mengalami 

kemandulan dan biaya produksi akan meningkat.

3. Perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian 

sengketa yang cepat, efektif dan efisien.

Era globalisasi mengharuskan adanya suatu sistem 

penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan 

laju ’’free market” dan “free competition”. Untuk itu 

harus ada lembaga yang mewadahinya.

ADR disamping memiliki  daya tarik khusus di Indo­

nesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya 

tradisional berdasar  musyawarah mufakat. Beberapa 

hal dibawah ini merupakan keuntungan yang sering 

muncul dalam ADR :

1. Sifat kesukarelaan dalam proses.

Para pihak percaya bahwa ADR memberi  jalan 

keluar yang potensial untuk menyelesaikan masalah 

dengan lebih baik dibandingkan dengan prosedur 

litigasi dan prosedur lainnya yang melibatkan para 

pembuat keputusan dari pihak ketiga. Secara umum 

tidak seorangpun dipaksa untuk memakai  

prosedur-prosedur ADR.

2. Prosedur yang cepat.

Karena prosedur ADR bersifat informal, pihak-pihak 

terlibat mampu untuk menegosiasikan syarat-syarat 

penggunaannya. Hal ini mencegah terjadinya 

penundaan dan mempercepat proses penyelesaian.

3. Keputusan nonyudisial.

Wewenang untuk membuat keputusan tetap berada 

pada pihak-pihak yang terlibat atau tidak didelegasi­

kan kepada pembuat keputusan dari pihak ketiga. 

Hal ini berarti bahwa p ihak-p ihak  te rlib a t 

memiliki  lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil 

sengketa dan mampu meramalkan.

4. Kontrol tentang kebutuhan organisasi

Prosedur ADR menempatkan keputusan di tangan 

orang yang memiliki  posisi tertentu (penting), 

baik untuk menafsirkan tujuan-tujuan jangka panjang 

dan jangka pendek dari organisasi yang terlibat 

maupun menafsirkan dampak-dampak positif dan 

negatif dari setiap pilihan penyelesaian masalah 

tertentu. Pihak ketiga dalam membuat keputusan 

yang mengikat suatu sering kali meminta bantuan 

seorang hakim, juri atau arbiter.

5. Prosedur rahasia (confidential).

Prosedur ADR memberi  jaminan kerahasiaan 

bagi para pihak dengan porsi yang sama. Pihak- 

pihak dapat menjajaki pilihan-pilihan sengketa yang 

potensial dan hak-hak mereka dalam  mem ­

presentasikan data untuk menyerang balik tetap 

terlindungi.

6. F leksib ilitas  dalam  m erancang syarat-syara t 

penyelesaian masalah.

Prosedur MAPS memberi  fleksibilitas yang lebih 

besar bagi parameter-parameter isu yang sedang 

didiskusikan dan cakupan dari penyelesaian masalah. 

Disamping itu, memungkinkan pengem-bangan cara 

penyelesaian yang lebih komprehensif untuk 

membahas penyebab persengketaan. Prosedur ini 

dapat menghindari kendala prosedur yudisial yang 

sangat terbatas pada pembuatan keputusan  

pengadilan yang didasarkan pada titik sempit hukum, 

seperti apakah prosedur yang resmi sudah diikuti 

atau belum.

7. Hemat Waktu. Selama ini proses penyelesaian 

masalah sering mengalami kelambatan yang cukup 

bera rti dalam  m enunggu kepastian  tanggal 

persidangan . P rosedur ADR m enawarkan 

kesempatan yang lebih cepat untuk menyelesaikan 

sengketa tanpa harus menghabiskan waktu berta­

hun-tahun untuk melakukan litigasi. Dalam banyak 

hal, waktu adalah uang dan penundaan penyelesaian 

masalah memerlukan biaya yang sangat mahal. 

Penyelesaian sengketa yang dikembangkan melalui 

penggunaan prosedur ADR merupakan alternatif 

penyelesaian masalah yang tepat.

8. Hemat biaya.

Besarnya biaya biasanya ditentukan oleh lamanya 

waktu yang dipergunakan. Pihak ketiga yang netral 

rata-rata memasang tarif yang lebih rendah untuk 

mengganti waktu mereka dibandingkan apabila 

membayar p.aa pengacara hukum.

9. Pemeliharaan hubungan.

ADR menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang 

dinegosiasikan dengan memperhatikan kebutuhan- 

kebutuhan pihak-pihak terlibat. Dengan kata lain, 

ADR mampu mempertahankan hubungan-hubungan 

kerja yang sedang berjalan maupun untuk masa 

mendatang.

10. Tingginya kemungkinan untuk m elaksanakan 

kesepakatan.

Dalam ADR, para pihak yang sudah  mencapai kese­

pakatan cenderung untuk memenuhi syarat-syarat 

atau isi kesepakatan yang sudah  ditentukan oleh 

pengambil keputusan (pihak ketiga). Faktor ini 

membantu para p ihak  yang te rlib a t untuk  

menghindari litigasi yang tidak efektif.

11. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil. 

Pihak-pihak yang menegosiasikan sendiri penyele­

saian sengketanya memiliki  lebih banyak kontrol 

terhadap hasil-hasil penyelesaian sengketa. Cara 

penyelesaian melalui negosiasi atau mediasi lebih 

mudah memperkirakan keuntungan dan kerugian 

dibandingkan jika  kasus ini  diselesaikan 

melalui arbitrase atau di depan seorang hakim.

12. Keputusan bertahan panjang.

Keputusan penyelesaian sengketa dengan prosedur 

ADR cenderung bertahan sepanjang waktu. Jika di 

lalu  hari persengketaan itu menimbulkan 

masalah, pihak-pihak terlibat lebih memanfaatkan 

bentuk pemecahan masalah kooperatif dibandingkan 

menerapkan pendekatan adversial atau pertentangan.

PRAKTEK SISTEM PERADILAN DAN CDR 

DI BEBERAPA NEGARA

A. Sistem Peradilan di :

Di beberapa Negara system peradilan lebih spesialisasi, 

sehingga pengadilan tingkat tertentu hanya berwenang mengadili 

perkara tertentu saja.

Namun demikian tampaknya kekhususan ini pun tidak 

dapat mengurangi hambatan dalam penyelesaian perkara, sehingga 

lembaga CDR ataupun ADR tetap disarankan untuk diterapkan.

Sebagai gambaran berikut ini system peradilan dari beberapa 

Negara dalam praktek banyak memakai  ADR dan CDR.

1. Australia

Struktur pengadilan negara bagian di Australia pada dasarnya

terdiri dari :

a. Small Debts Court.

memiliki  juridiksi mengadili gugatan perdata/ 

ganti rugi tidak melebihi $5000. Dilaksanakan oleh hakim 

tunggal Magistrate dalam sidang yang tertutup. Biasanya 

tidak diwakili oleh penasihat hukum dan tidak ada biaya 

perkara. Banding tidak diperkenankan.

b. Magistrate Court.

Jurisdiksi perdata : gugatan tidak melebihi $20.000. 

Gugatan harus diajukan dalam wilayah pengadilan yang 

berwenang mengadili.

c. District Court.

Jurisdiksi perdata : gugatan ganti rugi tidak melebihi 

$200.000 :

Apabila para pihak setuju, District Court dapat mengadili 

gugatan yang melebihi jumlah ini .

Sebagai pengadilan banding atas putusan Magistrate 

Court dimana dinilai gugatan melebihi $2.400 atau dalam 

hal permintaan banding disetujui Distric Court. 

Jurisdiksi pidana : mengadili perkara pidana yang 

ancaman pidananya tidak lebih dari 14 tahun. 

Pemeriksaan banding atas putusan perkara pidana 

Magistrate Court.

d. Supreme Court.

Kewenangan : Pengadilan yang mengadili masalah 

penerapan “law and equity”.

Jurisdiksi perdata : Tidak ada pembatasan nilai gugatan 

dan jurisdiksi wilayah asal ada ’’nexus” (connection) 

dengan jurisdiksi Supreme Court.

Dapat memeriksa perkara dibawah $200.000 tapi dengan 

biaya perkara yang lebih mahal dengan motivasi agar 

perkara diajukan ke Distric Court.

Sebagai pengadilan banding atas putusan Distric Court. 

Perkara pidana : semua perkara pidana yang ancaman 

hukumannya dilakukan oleh Magistrate dalam perkara 

ringan.

Sidang dilakukan dengan Jury.

e. Court of Appeal.

Kewenangan :

Jurisdiksi perdata : pemeriksaan banding atas putusan 

Distric Court dimana gugatan lebih dari $10.000 atau

dalam hal-hal yang diberikan ijin (leave) oleh Court of 

Appeal.

Jurisdiksi Pidana : pemeriksaan banding atas putusan 

atau pidana yang dijatuhkan oleh Distric Court. Hakim- 

hakim Supreme Court bertugas juga sebagai hakim 

banding.

f. High Court-Pengadilan Tertinggi Federal.

Kewenangan :

Mengadili dalam tingkat pertama sengketa yang 

meliputi: perjanjian internasional atau perwakilan negara 

lain. Dimana sebagai pihak adalah Negara atau pejabat 

dari negara (comonwealth). Antara negara-negara bagian 

atau warga yang berbeda negara bagian.

Hal-hal yang diatur oleh konstitusi.

Sebagai pengadilan banding atas : permohonan banding 

dari putusan hakim yang mengadili perkara dalam tingkat 

pertama di High Court.

2. Singapore.

Struktur pengadilan Singapore pada dasarnya terdiri dari 

tiga tingkatan, namun pada subordinate court terlihat beberapa 

jenis pengadilan yang memiliki  jurisdiksi khusus.

a. Supreme Court merupakan pengadilan yang tertinggi 

yang diketuai Chief Justice dan beranggotakan dua 

Justices. Pengadilan ini juga merupakan pengadilan 

banding bagi perkara tertentu.

b. High Court merupakan pengadilan banding dan juga 

sebagai pengadilan yang memeriksa pada tingkat pertama

kasus-kasus tertentu. High Court ini diketuai oleh Chief 

Juctice dan beranggotakan beberapa Hakim High Court 

dan Judicial Commissioners (Hakim Anggota sementara).

c. The Intermedite Court yang terdiri dari the Subordinate 

Court yang terdiri pula dari beberapa District Court, the 

Magistrates Court, the Coroner’s Court, the Juvenile 

Court, the Family Court dan the Small Tribunal.

The Subordinate Court diketuai oleh Senior District Judge 

dan District Judges dan Magistrates. Coroner ialah pejabat 

pengadilan yang memimpin Coroner’s Court. Ia diangkat 

oleh Presiden berdasar  pengusulan Ketua Mahkamah 

Agung untuk masa satu tahun. Ia harus memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur dalam Legal Profession 

Act. Ia melakukan penyelidikan atas adanya kematian 

yang tidak wajar (unnatural - couse of death) yang terjadi 

di Singapore.

Malaysia.

Malaysia memiliki  susunan peradilan sebagai berikut :

a. The Federal Court (Mahkamah Agung).

Setiap perkara pada Federal Court harus diperiksa dan 

diputus oleh 3 orang hakim atau dengan jumlah yang 

lebih besar namun harus ganjil. Penunjukan perkara mana 

ditentukan oleh Chief Justice.

Federal Court memiliki  jurisdiksi asli dan banding 

sebagaimana diatur dalam Article 121 (2), 128 and 130 

Federal Constitution. Federal Court juga memiliki 

jurisdiksi dan kewenangan yang sama seperti yang 

dilakukan oleh High Court.

Jurisdiksi ekslusip dan sebagai penasehat.

berdasar  Article 128(1) dari Federal Constitution, 

Federal Court m empunyai kewenangan un tuk  

memeriksa :

(1) Apakah undang-undang yang dibuat oleh Parlemen 

atau Dewan Pembuat Undang-undang Negara 

Bagian memiliki  dasar kewenangan atau tidak, 

dan

(2) Setiap sengketa yang terjadi antara negara bagian 

atau antara pemerintah pusat (federal) dengan negara 

bagian.

Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangan 

ini hanya dapat mengeluarkan putusan yang bersifat 

deklaratif.

Federal Court memeriksa dan memutus permohonan 

banding perkara pidana yang diputus oleh High Court 

dalam tingkat pertama Federal Court juga memeriksa 

dan memutus permohonan banding perkara perdata yang 

diputus oleh High Court dalam  hal jum lah yang 

disengketakan sekurang-kurangnya 250.000 ringgit, atau 

permohonan banding atas putusan yang secara langsung 

atau tidak langsung menyangkut gugatan terhadap 

kekayaan atau hak-hak sipil (civil right) lainnya senilai 

ini  diatas.

Mahkamah Agung juga berwenang untuk memeriksa 

dan memutus permohonan banding atas setiap putusan 

pengadilan yang menyangkut pasal-pasal dalam  

konstitusi, termasuk keabsahan setiap undang-undang 

tertulis terhadap pasal-pasal Konstitusi ini ,  

berdasar  Article 18(2) Federal Constitution, 

Federal Court juga  memiliki  ju risd ik si untuk 

menentukan masalah konstitusi yang diajukan kepadanya 

oleh High Court.

Kekuatan mengikat Federal Court.

Setiap putusan Federal Court yang berkenaan dengan 

masalah pidana atau perdata, atau masalah hukum atau 

acara apa saja haruslah diikuti oleh Court of Appeal, 

High Court dan Subordinate Court. Demikian pula 

halnya, satu putusan Court of Appeal atau High Court 

mengikat semua pengadilan bawahan.

The Court of Appeal.

Pengadilan ini dibentuk pada tanggal 24 Juni 1994 

yang bertindak sebagai pengadilan perantara (intermedi­

ary court) antara High Court dan Federal Court, sehingga 

dengan demikian memberi  kepada para pihak lebih 

banyak han untuk banding. Court of Appeal memeriksa 

perkara pidana dan perdata sesuai dengan jurisdiksinya. 

Pada waktu ini Court of Appeal terdiri dari 9 hakim 

tinggi yang diketuai oleh President of Court of Appeal.

Jurisdiksi yang dimiliki :

(1) Memeriksa banding perkara pidana yang diputus 

oleh High Court yang memeriksa dalam tingkat 

pertama.

(2) Memeriksa banding perkara pidana yang diputus 

oleh High Court yang bertindak sebagai pengadilan 

banding dalam perkara-perkara pidana yang diputus 

oleh Pengadilan Magistrate, namun pemeriksaan

hanya terbatas kepada masalah hukum (confined 

only to question of law).

(3) Memeriksa banding perkara pidana yang diputus 

oleh High Court sebagai pengadilan banding 

terhadap putusan perkara pidana yang diputus oleh 

Sessions Court.

(4) Memeriksa banding perkara perdata yang nilainya 

melebihi 250.000 ringgit dan gugatan yang kurang 

dari 250.000 ringgit asal mendapat persetujuan 

(leave) dari Court of Appeal.

c. The High Court

High Court didirikan berdasar  Article  

Federal Constitution. Di Malaysia ada 2 macam High 

Court yang setingkat, yaitu High Court di Malaya dan 

High Court di Serawak dan Sabah. Setiap High Court 

dipimpin langsung oleh Chief Judge (Ketua). Sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku, jumlah Hakim 

Tinggi High Court di Malaya tidak boleh melebihi 47 

orang, sedang  High Court di Sabah dan Serawak tidak 

boleh melebihi 10 orang.

Sekarang ini jumlah Hakim Tinggi adalah 41 orang 

dan jumlah Judicial Commissioner (hakim yang diangkat 

sementara) adalah 15 orang. Seorang Judicial Commis­

sioner memiliki  kewenangan dan kekebalan sama 

dengan seorang Hakim Tinggi pada High Court.

Pengangkatan Hakim High Court

berdasar  Article 122B dari Federal Constitution, 

hakim pada High Court diangkat oleh Yang di-Pertuan 

Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri

(Prime Minister), dan sesudah  berkonsultasi dengan Con­

ference of Rulers. Sebelum Prime Minister memberi  

nasehatnya, ia harus berkonsultasi dahulu dengan Chief 

Judge of that High Court.

Kewenangan High Court dalam pemeriksaan perkara 

perdata.

berdasar  Section 24 dari Court of Judicature Act, 

1964, High Court memiliki  kewenangan memeriksa 

perkara perdata khusus dalam hal :

(1) perkara perceraian dan masalah-masalah perkawi­

nan lainnya.

(2) sengketa perkapalan.

(3) masalah “bankcruptcy” dan hal-hal yang bersang­

kutan dengan perusahaan-perusahaan;

(4) pengangkatan dan pengawasan wali seorang anak 

an pada umumnya terhadap diri dan kekayaan anak- 

anak.

(5) pengangkatan dan pengawasan terhadap wali dan 

pemegang diri dan kekayaan seorang yang dungu 

(idiot), orang-orang yang jiwanya terganggu dan 

orang-orang yang gila (unsound mind) dan

(6) hal-hal yang berkenaan surat pelaksanaan surat 

wasiat dan tertamen, dan pengurasan kekayaan 

seorang yang mati yang meninggalkan kekayaan 

dalam jurisdiksi pengadilan, dan untuk merubah atau 

mengabulkan pengurasan ini .

Pada tahun 1994 beberapa  26.456 perkara perdata 

diajukan ke High Court di seluruh Malaysia.

Kewenangan High Court memeriksa perkara pidana.

Pengadilan ini berwenang untuk menjatuhkan jenis 

pidana apa saja yang diatur oleh undang-undang. Perkara 

pidana yang diancam dengan pidana mati diadili oleh 

High Court. Perkara-perkara ini meliputi: pembunuhan, 

drug trafficking, penculikan dengan tujuan membunuh, 

dan pelanggaran senjata api. Perkara pidana yang tidak 

diancam dengan hukuman mati dapat diajukan ke High 

Court oleh Jaksa Agung (Attorney General) dalam hal- 

hal tertentu.

Kewenangan memeriksa kembali putusan Subordinate 

Court.

Section 26-29 dari Court o f Jud icatu re  Act 

memberi  kewenangan kepada High Court untuk 

memeriksa permohonan banding atas putusan Subordi­

nate Court.

Kewenangan untuk peninjauan kembali (revisionary 

powers)

High Court dapat memiliki  kewenangan untuk 

meninjau kembali pemeriksaan persidangan pidana dan 

hal-hal lainnya yang diputus oleh subordinate court.

High Court boleh memerintahkan untuk memeriksa 

kembali persidangan perdata kepada setiap subordinate 

court untuk mengetahui kebenaran, keabsahan atau 

kewajaran dari putusan yang dicatat atau diputus, dan 

kewajaran dari setiap persidangan yang dilaksanakan oleh 

subordinate court yang mana saja.

d. The Sessions Court

Sessions Court merupakan subordinate court 

(setingkat dengan pengadilan negeri) yang paling tinggi

tingkatannya. Sessions Court ini diketuai oleh seorang 

hakim yang paling senior.

Sessions Court memiliki  kewenangan untuk 

memeriksa dan memutus perkara pidana yang tidak 

diancam dengan hukuman mati. Hakim Sessions Court 

dapat menjatuhkan pidana penjara seumur hidup.

Dalam perkara perdata Sessions Court berwenang 

untuk :

(1) memeriksa gugatan perdata sehubungan dengan 

kecelakaan kendaraan bermotor, tuan tanah, penyewa 

dan penderitaan yang tidak dibatasi kepada nilai 

perkara.

(2) memeriksa gugatan perdata yang nilainya tidak 

melebihi 250.000 ringgit.

The Magistrate’s Court

Magistrates Court memeriksa perkara perdata dan 

pidana. Satu Magistrates Court dipimpin oleh seorang 

M agistra te .

Jumlah magistrates di Semenanjung Malaysia  

dan di Sabah dan Serawak 

First Class Magistrate berwenang memeriksa perkara 

pidana yang ancaman hukumnya tidak melebihi 10 tahun 

atau hanya denda saja. Magistrate ini berwenang pula 

memeriksa perkara perdata yang nilainya tidak melebihi 

25.000 ringgit. Second Class Magistrate berwenang 

untuk memeriksa perkara perdata utang piutang yang 

nilainya tidak melebihi RM 3.000.

f. Juvenile Court

Pengadilan Kanak-kanak dibentuk berdasar  Ju­

venile Court Act tahun 1947 (diperbaiki tahun 1972) 

untuk mengadili pelaku yang berumur dibawah 18 tahun. 

Undang-undang ini diperlakukan ke Sabah dan Serawak 

tahun 1981. Pengadilan Kanak-kanak baru dilaksanakan 

di Malaysia Barat dan Sabah.

Pengadilan kanak-kanak dipimpin oleh seorang 

magistrate yang dibantu oleh 2 orang penasehat yang 

dipilih dari penduduk di wilayah Federal negara bagian 

itu. Mereka diangkat oleh Minister of State Authority. 

Tugas penasehat ialah untuk memberi  pertimbangan 

mengenai pidana atau ’’treatment” lainnya dari pelaku 

yang diperiksa di pengadilan ini .

Pemeriksaan perkara dilakukan secara tertutup 

umum untuk menghindari dari publisitas, kecuali bagi 

para saksi yang terlibat dalam pemeriksaan ini , 

termasuk orang tua dan wali dari sipelaku. Dalam hal 

sipelaku terbukti bersalah, ia dapat dikirim ke lembaga/ 

sekolah rehabilitasi sampai umur 21 tahun atau dilepaskan 

dengan jaminan.

g. Pengadilan Khusus

Pengadilan khusus dibentuk bulan Maret 1993.

berdasar  Article 182 (1) Federal Constitution, harus 

ada satu Pengadilan Khusus yang terdiri dari Chief Jus­

tice of the Federal Court sebagai Ketua, dan para Ketua 

High Courts, dan dua orang lainnya yang memegang 

atau sudah  pernah menjadi hakim federal Court atau High 

Court yang diangkat oleh Conference of Rulers.

Special Court ini memiliki  kewenangan untuk 

memeriksa perkara apa saja yang diajukan oleh atau 

terhadap Yang Dipertuan Agong atau Penguasa satu 

negara dalam kapasitas pribadi.

Konstitusi Federal mengatur bahwa Special Court 

ini memiliki  jurisdiksi khusus untuk memeriksa semua 

pelanggaran yang dilakukan di wilayah Federation oleh 

Yang Di-Pertuan Agong atau Penguasa dari satu Negara 

Bagian tanpa memperhatikan darimana kejadian itu 

bermula.

Konstitusi itu mengatur bahwa suatu tuntutan tidak 

akan diajukan kecuali dengan ijin Jaksa Agung secara 

pribadi.

h. The Syariah Court

Pengadilan Syariah di setiap negara bagian dibentuk 

dengan Peraturan Negara Bagian. Pengadilan ini 

memiliki  kewenangan terhadap mereka yang beragama 

Islam dan berkenaan dengan pelanggaran yang sudah  

diserahkan kepada pengadilan ini  oleh Undang- 

undang Federal. Kewenangan perkara pidana kini 

diberikan berdasar  Syariah Court (Criminal Jurisdic­

tion) Act tahun 1965.

4. Indenesia

Kalau dilihat dari sejarah Peradilan di Indonesia, tampak 

jelas bahwa sistem peradilan sesudah  Indonesia merdeka pada 

dasarnya mengacu pada sistem  peradian negara yang 

diterapkan oleh Pemerintah Jepang bagi penduduk Indonesia 

yang lalu  menjadi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi

dan Mahkamah Agung. Keadaan perang dan darurat pada 

waktu itu tidak memungkinkan negara Indonesia yang baru 

merdeka untuk meneliti sistem peradilan yang bagaimana yang 

paling baik bagi Indonesia. sedang  Pemerintah Jepang 

sendiri untuk menjaga kekosongan memberlakukan lembaga 

pengadilan yang sudah  ada dengan sedikit perubahan.

Sistem Peradilan Jaman Penjajahan Belanda

Pada jaman penjajahan Belanda sendiri ada  orang 

Belanda dan yang belaku bagi golongan pribumi.

Pengadilan yang diberlakukan ialah :

1. Pengadilan Begara (Gubememen);

2. Pengadilan untuk orang pribumi;

3. Pengadilan Swapraja;

4. Pengadilan Agama;

5. Pengadilan (Hakim) Desa;

6. Pengadilan Militer;

7. Pengadilan Semu Tata Usaha Negara.

Yang termasuk ’’Pengadilan Gubememen” ialah: 

Hoogerechtshof, raad van Justitie, R esidentiegerecht, 

Landraad, Regentschapsgerecht, Districtgerecht, Landgerecht, 

Magisstraatsgerecht and Negorijrechbank.

Yang termasuk Peradilan Pribumi (The Indigenopus 

Court) adalah : Rapat Mahkamah, Musapat, Kerapatan, Hadat 

Majelis, Rapat Besar, Mahkamah Besar.

Yang termasuk Pengadilan Swapraja ialah :

Landschapsrechter untuk luar Jawa-Madura, Pradoto, Surambi 

dan Pradoto Gede di karesidenan-karesidenan dari Kasultanan 

Surakarta dan Mangkunegaran dan Pengadilan Kepatihan

Darah Dalam, Pengadilan Keraton Darah Dalem  dan 

Balemangu di karesidenan Yogyakarta.

Pengadilan Agama terdiri dari : Pengadilan Kadi, 

Pengadilan Kadi Besar, dan Sidang Jum’at untuk luar Jawa 

dan Madura, dan Raad Agama (Priesterraad) dan Mahkamah 

Islam Tinggi (Hof voor Islamitische zaken) di Java-Madura.

Peradilan Militer terdiri : Ktijgsraad, zeekrijgsraad dan 

Hoog Militair Gerechtshof.

Pengadilan pada jaman Penjajahan Jepang

Pada jaman pendudukan Jepang sejak tahun 1942 s/d 

1945 jumlah pengadilan disederhanakan, sehingga menjadi: 

Tihoo Hooin m engantikan Landraad , K eisai Hooin 

menggantikan Landgerech, Kei Hooin menggantikan Re- 

gentschapsgerecht, Gun Hooin menggantikan Districtsgerecht, 

Kaikyoo Kootoo Hooin menggantikan Hof voor Islamitiische 

zaken dan Sooryoo Hooin menggantikan Priesterraad.

Semuanya berdasar  undang-undang No. 14 of 1942. 

Dengan Undang-undang No. 34 of 1942 (Osamu Seirei), 

Kootoo Hooin (Court of Appeal) dan Saikoo Hooin (Supreme 

Court) dibentuk.

Perbedaan antara orang pribumi dan Belanda dihapuskan, 

sehingga pengadilan-pengadilan ini , kecuali untuk 

pengadilan agama, diperlakukan bagi semua penduduk Indo­

nesia.

Pengadilan sesudah  merdeka

Sesudah  Indonesia merdeka, dengan Undang-undang No. 

7 Tahun 1947 diatur susunan dan Kekuasaan Mahkamah 

Agung dan Kejaksaan Agung. Dengan Undang-undang

No. 19 Tahun 1948 diatur Peradilan Negara yang terdiri dari 

Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha negara dan Peradilan 

Militer. Peradilan Agama belum diatur, sehingga perkara yang 

menyangkut penganut agama Islam  diselesaikan oleh 

Pengadilan Negeri yang anggotanya terdiri dari Hakim 

Pengadilan Negeri sebagai Ketua dan Hakim yang beragama 

Islam sebagai anggota yang ahli dalam bidang agama Islam.

berdasar  undang-undang Darurat No. 1 tahun 1961 

sebagai pelaksanaan Pasal 102 Undang-undang Dasar 

Sementara RI, pengadilan-pengadilan disederhanakan 

sehingga terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadian Tinggi 

dan Mahkamah Agung. Undang-undang ini menghapus 

pengadilan Kawedanan, Pengadilan Kabupaten, Pengadilan 

Swapraja dan Pengadilan Adat.

Dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1964 diatur 

Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan 

Undang-undang No. 13 Tahun 1965 diatur Susunan dan 

Kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. 

Lingkungan Peradilan terdiri dari: Peradilan Umum, Peradi­

lan Agama. Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 

Negara. Namun hakim perdamaian desa tetap dipertahankan.

Dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 maka 

Undang-undang No. 19 Tahun 1965 diganti. Dengan Undang- 

undang No. 14 Tahun 1985 Undang-undang Mahkamah 

Agung No. 13 Tahun 1965 diganti. sedang  Peradilan 

Umum diatur oleh Undang-undang No. 2 Tahun 1986, 

Peradilan Tata Usaha Negara oleh Undang-undang No. 5 

Tahun 1986 dan Peradilan Agama oleh Undang-undang No. 

7 Tahun 1989. Namun disamping peradilan ini  masih 

ada  beberapa peradilan semu lainnya seperti: Badan 

Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), Panitia Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia penyelesaian 

Perburuhan Pusat, dan lainnya yang ex istensi dan 

kompetensinya masih sering diperdebatkan. Dalam Undang- 

undang No. 5 Tahun 1996 Vide pasal 48 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara, Badan-badan ini  di katagorikan 

Banding Administrasi (Administrasi Beroep).

B. Bentuk-bentuk CDR

1. Amerika Serikat dan Australia

a. Pre-trial Conference

Di Amerika Serikat sudah  terbukti keberhasilan 

penyelesaian perkara melalui ’’pre-trial conference”. 

Pada Federal Courts bahkan sudah  diundangkan 

amandemen Hukum Acara Perdata Federal (the 

Federal Rules of Civil Procedure) pada tahun 1983 

dimana partisipasi hakim dalam proses perdamaian 

secara formal sudah  dilembagakan.

Tujuan dari peraturan ini ialah untuk mendorong 

hakim  untuk lebih  aktip  dalam  mem impin 

perdamaian di awal proses dengan memotivasi 

hakim untuk memberi  waktu yang cukup untuk 

mengadakan usaha- usaha perdamaian sebelum 

perkara secara resmi diperiksa oleh pengadilan. 

B erdasarkan keten tuan  in i hakim  d iberikan  

kewenangan untuk memakai  ’’extra-judicial 

procedures to resolve the dispute”

Di Australia secara berangsur-angsur pengadi­

lan negara bagian mengeluarkan peraturan tentang 

“pretrial conference” ini. Di Victoria lembaga ini 

diatur pada tahun 1984 untuk Coutry Courts dan

Supreme Court. Di NSW semua pengadilan sudah  

memakai  acara ’’pre-trial conference”.

Tujuan dari pre-trial conferences ialah untuk 

membantu para pihak m elakukan negosiasi. 

Seandainya kesepakatan tidak dapat dicapai, hasil 

negosiasi akan dapat dipergunakan oleh hakim yang 

nantinya akan memeriksa perkara itu. Setidak- 

tidaknya masalah hukum dan fakta-fakta sudah  dapat 

diinventarisasi sebelumnya, sehingga hakim sejak 

dini sudah  dapat dibekali informasi yang cukup.

Tujuan dari proses ini menurut para ahli dapat 

diringkaskan sebagai berikut :

1. Getting parties to talk - Membuat para pihak 

berbicara

2. Checking basic fact and isolating issues con­

tention - Mencek fakta dasar dan memisahkan 

issu-issu sengketa.

3. Evaluating strengths and weaknesses of the re­

spective cases - Mengevaluasi kekuatan & 

kelemahan kasus-kasus yang diajukan.

4. Assessing risks ang quantum - Menaksir risiko 

dan jumlah ganti rugi.

5. Reducing the trauma of the adversial process 

for the parties - Mengurangi trauma para pihak 

dalam proses adversary.

6. Educating disputants in court processes - 

Mendidik orang yang bersengketa dalam proses 

peradilan.

7. Ensuring plaintiffs are paid earlier - menjamin 

penuntut dibayar lebih cepat.

8. Keeping costs as low as possible - Menjaga 

ongkos serendah mungkin.

9. Efficient court management - Mengefisienkan 

manajemen peradilan.

10. Trying to ensure that only intractable cases in 

trial - Mencoba untuk menjamin bahwa hanya 

kasus yang alot yang berlanjut lewat litigasi.

Medition and Conciliation in the Court

Disini pengadilan menentukan pihak ketiga 

untuk melakukan “mediasi”. Pengadilan di New Sout 

Wales, misalnya, menyerahkan perkara-perkara 

tertentu ke “Community Justice Centers”

Di negara bagian Victoria, misalnya, mediasi 

diterapkan oleh Country Court di gedung pengadilan 

dengan atau tanpa persetujuan para pihak untuk 

kasus perbuatan melawan hukum (personal injury 

cases).

Pada Federal Court suatu program yang disebut 

’’Assisted Dispute Resolution” sudah  dilembagakan 

pada tahun 1987 dan lalu  diperluas ke 

pengadilan negara bagian. Dengan lembaga ini 

hakim berwenang untuk memerintahkan Registrar 

untuk melakukan mediasi, atau untuk mengumpul­

kan bahan-bahan untuk memperjelas permasalahan 

perkara ini .

Peraturan Pengadilan (the Rules of Court) 

disempurnakan pada Bulan Juni 1990 dengan 

memberi  kewenangan kepada hakim untuk 

menentukan perkara apa saja yang dapat diselesaikan

secara mediasi. Federal Court Rules Order 10 r (2) 

(g) mengatur :

"the court may order that the parties attend before 

a Registrar or a Judge in confidential conference 

with a view to reaching a mediated resolution o f  the 

proceedings or an issue therein or otherwise clari­

fying the real issues in dispute so that appropriate 

directions may be made for the disposi tion o f the 

matter or otherwise to shorten the time taken in 

preparation for and at the trial o f the action

(Pengadilan dapat memerintahkan para pihak 

untuk satu musyawarah tertutup dalam rangka 

menemukan jalan tengah atau untuk mengklarifikasi 

pokok sengketa untuk dibuat petunjuk-petunjuk yang 

layak  untuk m entukan m ateri pokok atau  

memperpendek waktu dan tindakan peradilan).

Di New South Wales, Commercial Division of 

the Supreme Court sudah  mengambil langkah untuk 

menyederhanakan prosedur pengadilan untuk 

mempermudah pemeriksaan perkara ekonomi 

dengan mengembangkan proses sehingga penye­

lesaian sengketa bisnis yang besar itu dapat 

dilakukan dengan cepat.

c. Settlement Week

Settlement Week merupakan salah satu variasi 

dari ’’Court-annexed mediatin’’ yang diperlakukan 

untuk perkara-perkara tertentu saja. Prosedur ini 

dikembangkan di Amerika Serikat terutama sekali

di pengadilan-pengadilan Washington DC sejak 

beberapa tahun yang lalu, yang lalu  diikuti 

oleh Chicago, Indianapolis, Orange Country Cali­

fornia, Milwaukee, Seattle dan Ahio.

Proses ini dilakukan untuk mengurangi ’’back log” 

pengadilan dimana pada saat tertentu selama satu 

minggu hakim mengenyampingkan prosedur resmi 

dan melakukan mediasi dengan para pihak yang 

bersengketa  dalam  pengaw asan  pengadilan . 

Keberhasilan proses ini sudah  banyak dilaporkan. 

Model penyelesaian ini sudah  diikuti oleh New South 

Wales.

d. Multidoor courthouse

Lembaga perdammaian ini diusulkan oleh Prof. 

Sander dari Harvard Law School pada tahun 1976 

dalam konperensi nasional tentang the Causes of 

Popular Dissatisfaction with the Administration of 

Justice. Ia mengusulkan sejum lah prosedure 

penyelesian perkara secara damai dalam satu gedung 

pengadilan. American Bar Association lalu  

memelopori satu pilot project yang bernama Multi- 

Door Court house (Dispute Resolution) Centers di 

Washington DC, Houton dan diikuti oleh beberapa 

negara bagian lainnya.

Dengan program  ini para  p ihak  yang 

bersengketa dibantu oleh “ trained counsellor “untuk 

menentukan pilihan penyelesaian yang sesuai dengan 

sengketanya. Sesudah  ada pilihan yang cocok lalu 

diteruskan ke bagian di dalam “courthouse” untuk 

penyelesaian selanjutnya.

Multi-door Courthouse dimaksudkan untuk 

memberi  fasiitas kepada warga  dengan 

berbagai cara penyelesaian yang sederhana dan cepat 

di tempat terhormat dan sudah  dikenal para pihak, 

yaitu gedung pengadilan.

e. Early neutral evolution

Proses ini diterapkan oleh beberapa pengadilan 

federal. Tujuannya adalah sebagai pencari fakta dan 

menemukan kekuatan dan kelemahan masing- 

masing pihak.

f. Summary jury trial

Penyelesaian melibatkan jury yang biasanya 

terdiri dari 5 orang dan dipimpin oleh seorang 

pejabat yang netral atau oleh hakim. Dalam suasana 

inform al kedua belah p ihak  m enyampaikan 

argumentasi kepada anggota jury. lalu  jury, 

sesudah  mendapat penjelasan mengenai masalah 

hukum dari hakim, akan memberi  putusannya. 

Keputusan jury tidak mengikat, dan para pihak dapat 

mengajukan perkara untuk diproses oleh pengadilan 

melalui prosedur biasa. Setidak-tidaknya dalam 

proses itu dapat diketahui bagaimana pendapat dari 

suatu badan yang netral mengenai sengketa itu.

Proses ini diterapkan di Northern Distric of Ohio 

untuk perkara-perkara yang sulit untuk menentukan 

pertanggungan jawab walaupun kerugian yang 

diderita korban cukup besar. Juga untuk perkara 

dimana terlibat “strong emotions about the case”, 

dan dalam hal tidak kepastian mengenai kerugian.

g. Rent a judge

Merupakan proses yang menggabungkan “authority 

of the court” dengan kenginan para pihak untuk 

penyelesaian secara pribadi. Lembaga ini sudah  diatur 

di California dimana kepada hakim diberi wewenang 

untuk menunjuk pihak ketiga untuk memimpin 

penyelesaian sengketa. Biasanya yang ditunjuk ialah 

hakim yang sudah  pensiun. Referee ini  diberi 

kew ewenangan yang ham pir sama dengan 

kewenangan pengadilan the private judge has the 

most o f the powers o f the court.

2. Singapura

Court Dispute Resolution (CDR) pada Subordinate Court 

Medition Centre ternyata sudah  berhasil menyelesaikan 

sebagian besar dari perkara yang masui di District Court, 

Family Court dan Small Claims Tribunals dengan melalui 

perdamaian yang dipimpin hakim.

CDR sudah  dikembangkan oleh Subordinate Court sesuai 

dengan kondisi setempat sesudah  melihat dan membandingkan 

pengalaman-pengalaman negara lain seperti Australia. 

berdasar  laporan dari para pengacara dan pihak lainnya, 

banyak keuntungan yang diperoleh dari “court-annexed 

mediation”, oleh karena biaya penggunana mekanisme CDR 

ini jauh lebih murah dari pada ADR, terlebih lagi dari proses 

litigasi biasa. Pada cara kedua para pihak harus membayar 

biaya mediator yang jumlahnya sangat besar, terlebih lagi 

dalam perkara-perkara besar tertentu.

Statistik Mediasi tahun 1995 dan triwulan pertama 1996

Tampaknya response publik di Singapore cukup baik 

terhadap CDR ini, terbukti dengan banyaknya perkara yang 

dapat diselesaikan secara perdamaian.

Hasil mediasi perkara perdata pada Subordinate Court :

Pada tahun 1995 dari 1133 kasus, 963 kasus dapat 

diselesaikan (85,0 %) yang masih pending 8,30 % dan tidak 

dapat diselesaikan 6,7 %. Pada triwulan pertama tahun 1996, 

dari 324 kasus, 296 dapat didamaikan (91 %).

Hasil mediasi pada Family Court :

Pada tahun 1995, dari 30.107 kasus, 27.525 kasus dapat 

didamaikan (91,4 %). Triwulan pertama tahun 1996 dari 8.770 

kasus, 7.976 dapat didamaikan (90 %).

CDR diperluas untuk perkara pidana tertentu

CDR ini akan diperluas kepada perkara pidana dimana 

pemidanaan bukan merupakan tujuan utama peradilan, 

misalnya dalam perkara-perkara antar pribadi (inter-personal 

relationship, friends and neighbours disputes). Perkara-perkara 

ini  biasanya diselesaikan melalui proses pidana biasa. 

Namun dengan penyelesaian secara perdamaian melalui 

pengadilan diharapkan sengketa ini  dapat diselesaikan, 

dan hubungan yang baik antar anggota warga  dapat 

dipulihkan kembali. Dengan demikian kemungkinan teijadinya 

kasus yang semacam dapat dikurangi.

Komentar publik atas CDR pada Subordinate Court

Ketika pilot project baru dimulai, Harian Straits Times 

tanggal 15 Agustus 1994 menulis keberhasilan CDR ini antara 

lain sebagai berikut :

” Judges can initiate conference to settle all civil cases out­

side the courtroom under a new scheme which will intro­

duced soon in the court”.

Litigiants will also be encouraged to be involved in the proc­

ess so that an amicable solution can be achieved. The aim of 

the process is to provide parties with a framework for a less 

costly and role to contribute in the courts’ management o f 

civil disputes. The potential savings ini costs and time for  

litigants are immense and the standards o f justice are not 

compromised. The deputy registrar Mr. Tray Swee King noted 

that, fo r example, that 53 court days were saved as a result 

o f the settlement o f the 35 cases during the pilot project. 

Apart from freeing the court room for other cases, litigants 

also saved court fees and legal charges. Daily court fees in 

the Subordinate Court range between $15 and $500. On top 

o f that, lawyers can charge up to $3000 a day for their fees. 

By looking at affidavit evidence and opening statemens, the 

court can divert certain cases to settlement conferences. Law 

Society President Low also saw settlement conferences as a 

positive development for the public. He sa id: the conference 

will help settle disputes more quickly and with less expense 

to the public”

Komentar harian ini  pada pokoknya memberi  

informasi bahwa dengan diperkenalkannya CDR hakim dapat 

memusyawarahkan sengketa perdata diluar sidang pengadilan 

dengan putusan yang tidak memberatkan salah satu pihak.

Dengan pendekatan ini, penyelesaian perkara dapat lebih 

dipersingkat. Keuntungan lain yang diperoleh ialah proses 

CDR ini lebih banyak menghemat biaya perkara dan 

pengacara yang harus ditanggung para pihak

Dari uraian mengenai COR di beberapa negara ini  

diatas dapat disimpukan bahwa :

1. Peranan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa 

melalui berbagai “alternative dispute resolution” yang 

masih ada kaitannya dengan pengadilan cukup penting 

oleh karena sudah  menunjukan keberhasilannya. Court- 

coonected Dispute Resolution ini  dimaksudkan 

untuk dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan 

biaya murah.

2. Pihak lembaga legislatif di luar negeri tampaknya cukup 

tanggap menghadapi persoalan yang muncul sehingga 

sesudah  mengadakan penelitian bersama lembaga

" ju d ik a tif, segera m engeluarkan  pera tu ran  atau  

menyempurnakan hukum acara yang berlaku seperti 

amandemen apada Federal Rules of Civil Procedure di 

Amerika Serikat, dan undang-undang baru di Australia 

yang memberi  kewenangan pembentukan/pelaksanaan 

’’court-annexed dispute resolutio”, atau dengan “rule 

making of the court” peraturan pengadilan untuk 

pembentukan Mediation Center yang dipimpin hakim 

seperti pada Subordinate Court Singapura.

Pelaksanaan CDR yang dimulai pada tahun 1994, sudah  

ditindaklanjuti dengan dilengkapi dengan instrumen yang 

berupa peraturan-peraturan yang dikeluarkan, antara 

lain :

-  Di Pengadilan  Rendah R epublik  S ingapura  

diterbitkan Surat Edaran Ketua No. 1 Tahun 1997 

tentang Pembebasan dan Pengembalian B iaya 

Sidang. Pengadilan. Bagi Pengguna Jasa Mediasi 

Komersiil dikeluarkan pada tanggal 16 April 1997.

Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung Singapura 

Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perselisihan Alternatif 

Penyelesaian yang dikeluarkan pada bulan Agustus 

1997 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 2 

Pebruari 1998.

sedang  lembaga yang menangani CDR yang 

ketika berdiri di tahun 1994 bernama Court Medition 

Centre, Pengadilan Rendah, selanjutnya sejak tahun 1998 

ini  diganti menjadi Primary Dispute Resolution 

Centre dengan diadakan perbaikan pada proses acaranya 

dan perluasan jasa  yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing kasus 

1. CDR (Court Connected Dispute Resolution) merupakan 

perkembangan lembaga ADR (Alternative Dispute Resolu­

tion) yang dikaitkan dengan peradilan, penerapannya dimanca 

negara (Amerika Serikat, Australia dan Singapura) sudah  

berhasil menyelesaikan perkara dengan asas, cepat, sederhana 

dan biaya ringan secara signifikan.

2. Penggunaan CDR dibanyak negara, khususnya yang sudah  

maju dalam bidang industri, mengalami perkembangan yang 

cukup pesat dengan banyaknya ragam yang ditawarkan, dan 

ternyata banyak yang diminati. Hal ini antara karena prosesnya 

yang cepat dan hasilnya memuaskan para pihak. Melalui ADR 

diharapkan sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan 

biaya yang murah.

3. Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak 

melarang para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan 

sengketanya dengan lembaga ADR. Hal mana sesuai pula 

dengan kebudayaan Indonesia  yang berlandaskan  

musyawarah.

4. Penggunaan ADR yang begitu besar akan sangat membantu 

dalam  mengurangi penumpukan perkara dipengadilan 

sehingga. Hal ini tentunya akan mengurangi juga beban dan 

biaya pengadilan dan pengadilan dapat mengadili perkara lain 

yang tidak diajukan melalui ADR. Namun demikian biaya 

untuk ADR cukup besar sehingga hanya golongan tertentu 

saja yang akan mendapat manfaat.