pajak 2

pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling 

lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan 

secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak 

yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Paraturan 

Menteri Keuangan ( UU KUP, Pasal 3 ayat 4). Pemberitahuan yang 

dilakukan tersebut, harus disertai dengan penghitungan sementara 

pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan Surat Setoran 

Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak 

yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan (UU KUP, Pasal 3 ayat 5). Apabila 

Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu atau 

batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan  

Tahunan dapat diterbitkan Surat Tegoran (UU KUP, Pasal 3 ayat 

5a). 

Surat Pemberitahuan  dianggap tidak disampaikan apabila  :

(a). Surat Pemberitahuan  tidak ditandatangani,

(b). Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan 

dan / dokumen;

(c). Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan 

setelah 3 (tiga)  tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian 

tahun pajak atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur 

secara tertulis; 

(d). Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Derektur Jenderal 

Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat 

ketetapan pajak.

Dan Surat Pemberitahuan wajib pajak badan harus 

ditandatangani oleh pengurus atau direksi dalam hal wajib pajak 

menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus  untuk 

mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa 

khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan. 

Selanjutnya, Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan, wajib 

pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan harus 

dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan 

laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung 

besarnya penghasilan kena pajak. Dalam hal laporan keuangan 

diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat 

Pemberitahuan, maka Surat Pemberitahuan  dianggap atau dinilai 

tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan  

dianggap tidak disampaikan.

Berdasarkan UU KUP, Pasal 7 ayat 7, apabila Surat 

Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat 

Pemberitahuan, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi 

berupa denda sebesar :

1. Rp  500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan  

Masa Pajak Pertambahan Nilai ;

2. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan 

Masa lainnya;

3. Rp  100.000,00 (seratus ribu rupiah)  untuk Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi; dan

4. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)  untuk Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan (tarif denda ini 

sebelumnya sudah ada dan sudah beberapa kali dirubah).

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut, tidak 

dilakukan terhadap: 

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;

2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas;

3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara 

asing yang tidak tinggal lagi di Indonenesia;

4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di 

Indonesia;

5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi 

tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;

7. Wajib Pajak yang terkena musibah bencana, yang ketentuannya 

lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau

8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan.  

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat 

Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan 

pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 

melakukan tindakan pemeriksaan ( UU KUP, Pasal 8 ayat 1). 

Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut menyatakan 

rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus 

sudah disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa 

50  Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia

penetapan ( UU KUP, Pasal 8 ayat 1a). Dan dalam hal Wajib 

Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang 

mengakibatkan utang pajak lebih besar,  kepadanya dikenakan 

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak 

saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan 

tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 

bulan ( UU KUP, Pasal 8 ayat 2). 

Demikian pula, dalam hal wajib pajak yang membetulkan 

sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan hutang 

pajak lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang 

kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai 

dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 

1 (satu) bulan (UU KUP, Pasal 8 ayat 2a).  

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi 

belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidak 

benaran yang dilakukan wajib pajak  sebagaimana dimaksud 

dalam  (UU KUP,Pasal 38), terhadap ketidak benaran perbuatan 

wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila wajib 

pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran 

perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan 

pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh 

persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar ( UU KUP, Pasal 8 

ayat 3).  Isi Pasal 38: Setiap orang yang kerena kealpaannya :

(a). Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan ; atau

(b). Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak 

benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang 

isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian 

pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan 

perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak 

terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 

2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang 

dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan 

atau paling lama 1 (satu) tahun.

Sistem perpajakan Indonesia menganut selfassesment. Dari 

sistem ini yang paling esensial, ialah adanya kewajiban Wajib Pajak 

untuk menghitung, memperhitungkan,menyetor dan melapor sediri pajak 

yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Berdasar teori perpajakan yang ada sebenarnya sistem 

pemungutan pajak ada 4 (empat) , ialah : ofi cial assesment system, semi 

self assesment system, self assesment system dan witholding system.Dalam 

merealisasi self assesment system yang diperhatikan, adalah:

1. Harus ada kepatuhan dari wajib pajak.

a. membuat pembukuan usahanya,

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan beserta lampiran-

lampirannya.

2. Ada penegakan hukum perpajakan.

a. pemeriksaan,

b. penyidikan, dan 

c. penagihan pajak

Adapun lingkup pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak, 

meliputi hal-hal yang ada hubungannya dengan :harta; kewajiban; 

modal, penghasilan;  biaya; penjualan; dan pembelian. Apabila 

wajib pajak akan melakukan pembukuan dengan bahasa dan uang 

asing harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut :

1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing  berdasarkan 

peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing;.

2.  Wajib Pajak kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia berdasar  

peraturan perundang-undangan  pertambangan, selain Migas.

3. Wajib Pajak Kontraktor, kontrak kerjasama berdasar peraturan 

perundang-undangan migas.

4. Bentuk Usaha Tetap.

5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya sebagian/

seluruhnya di bursa effek Luar Negeri.

6.  Kontrak Investasi Kolektif, yang menerbitkan reksadana dalam 

dominasi satuan mata uang dolar AmerikaSerikat  berdasar 

peraturan perundang-undangan pasar modal.

7. Wajib Pajak berafi liasi langsung dengan perusahaan induk di 

Luar Negeri.

Hasil akhir pembukuan yang dilakukan wajib pajak adalah 

laporan keuangan. Karena Laporan keuangan merupakan hasil 

dari suatu rangkaian proses pembukuan yang akan dijadikan 

dasar untuk menentukan posisi dan kinerja entitas. Sesuai dengan 

penjelasan Undang Undang  Ketentuan Umum Perpajakan (UU 

KUP), bahwa tujuan pembukuan adalah agar dapat dihitung 

besarnya pajak yang terhutang, maupun pajak-pajak yang lain. 

Demikian juga, agar Pajak Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan 

Atas Barang Mewah  dapat dihitung dengan benar, pembukuan 

harus mencatat =

1. jumlah harga perolehan atau nilai impor;

2. Jumlah harga jual atau nilai ekspor;

3. Jumlah harga jual barang yang dikenai Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah;

4. Jumlah pembayaran atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean 

dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean 

di dalam daerah pabean.

5. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat 

dikreditkan.

C. Karakteristik laporan keuangan bagi perpajakan.

Yang perlu diperhatikan dalam  pelaporan keuangan, adalah 

sebagai berikut :   

1. Dapat dipahami sesuai perpajakan.

 Laporan keuangan baik laba/rugi maupun neraca harus dapat 

dipahami oleh aparat pajak, baik untuk menentukan kebenaran 

/ kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh wajib pajak.

2. Relevan laporan keuangan bagi perpajakan.

 Laporan keuangan bagi keperluan perpajakan terutama  

diguna kan pada akhir tahun pajak, baik bagi wajib pajak 

yang menggunakan tahun takwin maupun tahun buku, masih 

relevan meskipun  penyampaian Surat Pemberitahuan  tahunan 

berakhir bulan Maret dan April tahun berikutnya.

3.  Materialitas informasi keuangan pada perpajakan.

 Bagi perpajakan karena kesalahan mencatat informasi atau 

belum dilakukan pencatatan atas suatu informasi akan berakibat 

dapat menambah Penghasilan Kena Pajak.

4.  Keandalan laporan keuangan bagi perpajakan.

 Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan 

iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha 

yang sebenar nya, sebab kalau tidak yang sebenarnya dapat di-

kenakan sanksi.

5. Substansi mengungguli bentuk pada perpajakan.

 Bagian ini sangat ditekankan pada ketentuan perpajakan, seperti: 

Transaksi berkaitan dengan hubungan istimewa tidak hanya 

dilihat bentuk transaksinya tetapi juga pada substansinya.

6.  Pertimbangan sehat sesuai perpajakan.

 Dalam penentukan harga suatu transaksi pada perpajakan 

selalu didasarkan pada harga yang sesungguhnya terjadi atau 

harga wajar.

7. Kelengkapan laporan keuangan pada perpajakan.

 Laporan yang paling utama adalah kebenaran dan dapat dihitung 

besarnya penghasilan dengan benar, sedang kelengkapan 

laporan disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak dalam 

membuat pembukuan.

8.  Dapat dibandingkan menurut perpajakan.

 Setiap akun pada laporan laba rugi maupun neraca akan 

selalu dibandingkan setiap tahunnya oleh aparat pajak untuk 

mengetahui tren perkembangan dari wajib pajak.

9. Tepat waktu dalam perpajakan.

    Bagi kepentingan perpajakan informasi yang berkaitan dengan 

keuangan diharapkan selalu tepat waktu.

10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat pada perpajakan. 

 Biaya - biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak yang terkait 

untuk kepentingan mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan dapat sebagai faktor pengurang untuk mendapatkan 

Penghasilan Kena Pajak.

D. Sanksi.

Dalam Ketentuan Umum Perpajakan, setiap orang dengan 

sengaja :

1. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain 

yang palsu atau dipalsukan seolah - olah benar atau tidak 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

2. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di 

Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku 

atau dokumen lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian 

pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) 

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan 

paling banyak 4 (empat) kali  jumlah pajak terutang yang tidak 

atau kurang dibayar.

3. tidak  melakukan penyimpanan buku, catatan atau dokumen 

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,dan dokumen 

lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang 

dikelola dengan elektronik atau diselenggarakan secara 

program aplikasi online di Indonesia. Wajib pajak yang karena 

perbuatannya atau tindakannya tersebut yang dilakukan 

dengan sengaja akan dikenai sanksi.

Pemeriksaan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif 

dan proposional berdasar standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Adapun macam dan 

kreteria pemeriksaan pajak, sebagai berikut :

1.  Pemeriksaan kantor, ialah pemeriksaan yang dilakukan di 

kantor Direktorat Jenderal  Pajak.

2.  Pemeriksaan lapangan, pemeriksaan yang dilakukan di tempat 

kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjan bebas, tempat 

tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh 

Direktur Jenderal Pajak.

E. Kriteria Pemeriksaan Pajak.

1.  Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar.

2.  Surat Pemberitahuan  yang menyatakan rugi.

3.  Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan 

Surat Pemberi-tahuan melebihi jangka waktu yang ditetapkan.

4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, maupun 

likuidasi, akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

5.  Menyampaikan Surat Pemberitahuan  yang memenuhi kriteria 

seleksi berdasar hasil analisis resiko, mengindikasikan ada 

kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi.

A. Perjalanan Pajak Penghasilan.

Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak 

penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara 

lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang berlaku 

sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi. Pengenaan pajak 

penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu undang-

undang sebagai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada 

tahun 1799. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama 

kali dikenal di New Plymouth pada tahun 1643, dimana dasar 

pengenaan pajak adalah ”a person’s faculty, personal faculties and 

abilitites”,

Pada tahun 1646 di Massachusett dasar pengenaan pajak 

didasarkan pada “returns and gain”. “Personal faculty and abilities” 

secara implisit adalah pengenaan pajak pengahasilan atas orang 

pribadi, sedangkan “Returns and gain” berkonotasi pada pajak 

penghasilan badan. Tonggak-tonggak penting dalam sejarah pajak 

di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal tahun 

1861 yang selanjutnya telah beberapa kali mengalami tax reform, 

terakhir dengan Tax Reform Act tahun 1986. Surat Pemberitahuan 

Pajak Penghasilan (tax return) yang dibuat pada tahun 1860-

an berdasarkan Undang-Undang Pajak Federal tersebut telah 

dipergunakan sampai dengan tahun 1962.13

Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan 

adanya tenement tax (huistaks) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang 

dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi 

sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai 

dengan tuhun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara 

penduduk Pribumi dengan orang Asia dan orang Eropa, dengan kata 

lain dapat dikatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada 

uniformitas dalam perlakuan perpajakan. Tercatat beberapa jenis pajak 

yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti “patent duty”. 

Sebaliknya business tax atau bedrijfs belasting untuk orang pribumi. Di 

samping itu, sejak tahun 1882 sampai tahun 1916 dikenal adanya poll 

tax yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah 

dan tanah.

Pada tahun 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan 

yang diperlakukan untuk orang Eropa, dan badan - badan yang 

melakukan berbagai usaha bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan 

siapa pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya ialah 

penghasilan yang berasal dari barang bergerak maupun barang tak 

gerak, penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, 

pensiunan dan pembayaran berkala.Tarifnya bersifat proporsional 

dari 1%, 2% dan 3% atas dasar kriteria tertentu.

Selanjutnya, tahun 1920 dianggap sebagai tahun unifi kasi, dimana 

dualistik yang selama ini ada, dihilangkan dengan diperkenalkannya 

13 Tiara bakti tax.12. di 02.31

General Income Tax yakni Ordonansi Pajak Pendapatan yang 

diperbaharui tahun 1920 (Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting 

1920, Staatsblad 1920 1921, No.312) yang berlaku baik bagi penduduk 

Pribumi, orang Asia maupun orang Eropa. Dalam Ordonansi Pajak 

Pendapatan ini telah diterapkan asas-asas pajak penghasilan yakni 

asas keadilan, asas domisili dan asas sumber.

Karena desakan kebutuhan dengan makin banyaknya perusaha-

an yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan 

(onderneming) pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordonansi Pajak 

Perseroan tahun 1925 (Ordonantie op de Vennootschap belasting) 

yakni pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan, yang terkenal 

dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami 

beberapa kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan 

UU No. 8 tahun 1967 tentang Perobahan dan Penyempurnaan 

Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 

1932 dan Pajak Perseroan tahun 1925 yang dalam praktek lebih 

dikenal dengan UU MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya 

adalah dengan UU No. 8 tahun 1970 dimana fungsi pajak mengatur 

(regulerend) dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 1925., khususnya 

tentang ketentuan “tax holiday”. Ordonasi PPs 1925 berlaku sampai 

dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni pada saat diadakannya tax 

reform, Pada awal tahun 1925-an yakni dengan mulai berlakunya 

Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan dengan perkembangan 

pajak pendapatan di Negeri Belanda, maka timbul kebutuhan 

untuk merevisi Ordonansi Pajak Pendapatan 1920, yakni dengan 

ditetapkannnya Ordonasi Pajak Pendapatan tahun 1932 (Ordonantie 

op de Incomstenbelasting 1932, Staatsblad 1932, No.111) yang 

dikenakan kepada orang pribadi (Personal Income Tax). Asas-asas 

pajak penghasilan telah diterapkan kepada penduduk Indonesia, 

kepada bukan penduduk Indonesia hanya dikenakan pajak atas 

penghasilan yang dihasilkannnya di Indonesia; Ordonansi ini juga 

telah mengenal asas sumber dan asas domisili.

Dengan makin banyak perusahaan - perusahaan di 

Indonesia, maka kebutuhan akan mengenakan pajak terhadap 

pendapatan karyawan perusahaan muncul. Maka pada tahun 1935 

ditetapkanlah Ordonansi Pajak Upah (loonbelasting) yang memberi 

60  Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia

kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak Upah/gaji 

pegawai yang mempunyai tarif progresif dari 0% sampai dengan 

15%. Pada zaman Perang Dunia II diperlakukan Oorlogsbelasting 

(Pajak Perang) menggantikan ordonansi yang ada dan pada tahun 

1946 diganti dengan nama Overgangsbelasting (Pajak Peralihan). 

Dengan UU Nomor 21 tahun 1957 nama Pajak Peralihan diganti 

dengan nama Pajak Pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan 

Ord. PPd. 1944. Pajak Pendapatan sendiri disingkat dengan PPd. 

Saja. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 setelah beberapa kali 

mengalami perubahan terutama dengan perubahan tahun 1968 

yakni dengan adanya UU No. 8 tahun 1968 tentang Perubahan dan 

Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, 

Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang lebih terkenal 

dengan “UU MPO dan MPS”. Perubahan lainnya adalah dengan 

UU No. 9 tahun 1970 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 

Desember 1983, yakni dengan diadakannya tax reform di Indonesia.

Bagaimanapun, kita memang tidak boleh meninggalkan sejarah. 

Berbagai hal yang berkaitan dengan pajak yang kita kenal sekarang 

seperti Pajak Penghasilan, Bea Cukai, Tax Treaty, Pajak Penjualan, 

Bea Materai, Restitusi, dan bahkan Tax Audit adalah warisan dari 

sejarah masa lalu. Dengan perjalanan panjang yang penuh luka dan 

peperangan, pajak telah mengantarkan kita ke saat ini di mana pajak 

bisa menjadi alat yang efektif dan efi sien untuk membiayai pengeluaran 

bersama untuk kepentingan bersama pula. Karena itu biarkanlah luka 

dan peperangan tetap menjadi masa lalu. Di masa sekarang: “Orang 

Bijak Taat Pajak dan Aparat Pajak Harus Bijak “.

Uraian selanjutnya akan dijelaskan berbagai hal yang ter-

kait dengan Pajak Penghasilan, adapun bebagai hal yang akan 

dijelaskan, adalah sebagai berikut :

1. Subyek Pajak Penghasilan.

a. Orang Pribadi;

(1). Subyek Pajak –Pajak Penghasilan Dalam Negeri.

(2). Subyek Pajak-PajakPenghasilan Luar Negeri.

b. Badan.

 Kewajiban Subyek Pajak Badan, yang didirikan dan bertempat 

kedudukan di Indonesia, kewajiban pajak subyektifnya dimulai 

pada ;

(1). saat badan tersebut didirikan, atau

(2). bertempat kedudukan di Indonesia,dan 

(3).  berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat 

kedudukan di Indonesia.

c. Warisan belum dibagi menggantikan yang berhak.

d. Bentuk Usaha Tetap. 

2. Obyek Pajak Penghasilan, adalah Penghasilan.

 Penghasilan, meliputi :

(a). Penghasilan dari pekerjaan hubungan kerja atau pekerjaan 

bebas.

(b). Penghasilan dari usaha atau kegiatan.

(c). Penghasilan dari modal atau investasi.

(d). Penghasilan lain-lain. 

3. Menghitung Pajak Penghasilan WP-Orang Pribadi.

(a). Wajib Pajak  Penghasilan  Dalam Negeri.

 Tarip Pajak  X  Penghasilan.Kena Pajak  =  Pajak Terhutang.

(b). Wajib Pajak Penghasilan Luar Negeri.

 Tarip Pajak  X  Penghasilan Bruto.= Pajak Terhutang.

4. Menghitung Pajak Penghasilan WP Badan.

 Penghasilan. Bruto – Biaya = Penghasilan Kena Pajak.

 Penghasilan Kena Pajak  X  Tarip Pajak = Jumlah Pajak Penghasilan..

 Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan berdasar pembukuan.

 Peredaran bruto th 2011 .................…………..... Rp  100.000.000.000;

 Biaya mendapatkan, menagih, memelihara ph ......Rp     65.000.000.000;                                   

________________(-)

 Penghasilan Kena Pajak .....................…….…......Rp 35.000.000.000;

 PPh Badan terutang = 25 % X 35.000.000.000; = Rp 8.750.000.000;

5. Penghasilan Sebagai Obyek Pajak.

a.  penggantian atau imbalan (gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifi kasi,uang pensiun, dan bentuk lain yang 

ditentukan UU  PPh;.

b. hadiah.

c. laba usaha.

d. keuntungan penjualan atau pengalihan harta:

(1). Pengalihan harta ke perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

(2). Hadiah dari undian/pekerjaan/kegiatan, dan penghargaan.

(3). Laba usaha.

(4). Keuntungan pejualan atau pengalihan harta termasuk:

a.a. keuntungan  pengalihan  harta  kepada  perseroan, 

persekutuan dan  badan lainnya sebagai pengganti saham/

penyertaan modal. 

b.b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang 

saham sekuritas atau anggota yang  diperoleh perseroan, 

persekutuan dan badan lainnya.

c.c. keuntungan disebabkan likuidasi, penggabungan, 

peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha 

atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

d.d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan 

atau sumbangan.

f.f. keuntungan karena penjualan / pengalihan sebagian/

seluruhnya hak penambangan, tanda turut serta pembiayaan 

atau permodalam dalam perusahaan pertambangan.

e. restitusi;

f. bunga;

g. deviden;

h. royalti;

i. sewa atau penghasilan lainnya sehubungan  dengan penggunaan 

harta;

 j. penerimaan pembayaran berkala;

k.  keuntungan pembebasan pembayaran hutang;

 l.  keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m.  selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

 n.  premi asuransi;

6. Penghasilan Bukan Obyek Pajak.

a. bantuan atau sumbangan, zakat.

b.  harta  hibahan.

c.  warisan.

d.  setoran tunai pengganti saham yang diterima badan sebagai 

pengganti penyertaan modal.

e.  penggantian atau imbalan sehubungan  dengan pekerjaan yang 

diterima dari wajib pajak atau pemerintah.

f.  pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi.

g.  dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan 

Terbatas  sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/

BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan 

dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan syarat :

(1). dividen dari cadangan laba yang ditahan,         

(2). kepemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah modal 

yang disetor. 

7. Perencanaan Pajak Penghasilan Badan.

a. melakukan penghitungan pajak berdasarkan data pembukuan 

yang aktual sampai dengan 30 Nopember 2012, 

b. ditambah dengan proyeksi laba atau rugi sampai dengan 31 

Desember 2012.

c.  melakukan identifi kasi koreksi fi scal positif dan negatif atas 

pos-pos laba rugi yang tercantum proyeksi tersebut dan 

memperhitungkan kompensasi kerugian (jika ada)  akan dapat 

diperoleh angka PPh Badan terutang 2012.

d. kemudian setelah dikurangi degan kredit pajak (PPh 22, 23, 24, 

dan 25) maka akan diketahui apakah perusahaan berada pada 

posisi kurang bayar atau lebih bayar atas Pajak Penghasilan 

Badan. 

8. Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Akhir Tahun Pajak.

a.  hanya relevan untuk perusahaan yang penghasilannya 

dikenakan tarip umum, bukan yang terkena Pajak Penghasilan fi nal. 

Seperti :real estate, perusahaan properti dan jasa konstruksi 

yang Pajak Penghasilannya dikenakan dari Penghasilan  bruto 

dengan tarip khusus.

b. membuat estimasi jumlah PPh  badan terhutang serta mengetahui 

kurang atau lebih bayar adalah merupakan langkah  pertama 

dalam perencanaan pajak akhir tahun

c.  semakin dekat dengan akhir tahun maka semakin akurat 

estimasinya dapat dibuat.

d.  hasil estimasi akan menentukan strategi berikutnya.

e.  idealnya perencanaan pajak akhir tahun dilakukan setidaknya 

sejak tiga bulan sebelum tutup buku akhir desember. 

9. Estimasi Posisi PPh Badan Kurang Bayar.

Jika posisi estimasi PPh Badan berjumlah besar, akibatnya akan 

menguras kas perusahaan; selanjutnya bisa melakukan langkah - 

langkah  sebagai berikut :

a. Menunda transaksi perusahaan yang akan menghasilkan laba ke 

tahun 2013, dimaksudkan untuk mencegah pertambahan jumlah 

Penghasilan Kena Pajak tahun 2012 yang dengan sendirian akan 

menambah jumlah Pajak Penghasilan  Badan terutang.

Contoh.

1).  Menunda realisasi penjualan aktiva tetap yang menghasilkan 

laba, ke awal 2013 di mana sebelumnya direncanakan  akan 

dilakukan desember 2012.

2). Menunda realisasi penerimaan piutang atau pembayaran 

hutang yang bisa menimbulkan keuntungan selisih kurs di 

desember 2012, ke awal 2013.

3).  Secara konvensional pergeseran laba perusahaan ke tahun 

2013 juga dapat dilakukan dengan  melakukan penundaan/

pergeseran penjualan akhir 2012 ke awal tahun 2013.

Hal ini cocok dilakukan apabila ketentuan perpajakan mem-

perkenankan perusahaan menganut stelsel kas murni (pure cash basis) 

sehingga perusahaan dapat menunda pengakuan penjualan hingga 

pada saat menerima pembayaran dari pelanggan pada awal 2013, 

meskipun penyerahan barang  atau jasa dilakukan di desember 

2012. Sayangnya, ketentuan perpajakan Indonesia menganut stelsel 

kas campuran (modifi ed cash basis), di mana penjualan dalam suatu 

periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun 

yang bukan sehingga langkah tersebut tidak bisa dilakukan

b. Mempercepat pengakuan biaya  atau rugi pada akhir tahun 2012.

 Dengan melakukan percepatan pengakuan biaya atau rugi 

pada akhir 2012, maka Penghasilan Kena Pajakakan berkurang dan 

dengan sendirinya akan mengurangi jumlah PPh Badan terutang.

Contoh. 

1). Menjual aktiva tetap perusahaan yang tidak produktif dan 

nilai bukunya jauh diatas harga pasar pada desember 2012 

sehingga menimbulkan kerugian yang segera dapat diakui.

2).  Mempercepat biaya iklan dan promosi pada desember 2012 

yang sedianya merupakan budget awal 2013.

3)  Membayar bonus 2012 kepada direksi dan karyawan pada 

desember 2012 yang sedianya dibayarkan pada 2013.

4) Mempercepat realisasi pelunasan utang dalam valuta asing 

yang menimbulkan kerugian selisih kurs pada desember 

2012.

 5). Mempercepat realisasi atas rencana pembelian aktiva tetap 

baru di desember 2012 yang sedianya dilakukan pada awal 

2013. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengakui biaya 

penyusutan untuk desember 2012 meskipun aktiva  tetap  

tersebut baru digunakan mulai Januari 2013.

            6). Merealisasi program training karyawan (local andoverseas 

training) pada desember 2012 yang sedianya dilaksanakan 

pada awal 2013.

7). Melakukan repairand maintenance aktiva tetap produktif 

perusahaan di desember 2012 yang sediannya akan 

dilakukan pada awal 2013.

Catatan.

Langkah-langkahdi muka, hanya merupakan sebagian dari 

yang banyak, dan tentu perlu disesuaikan dengan kegiatan 

perusahaan masing-masing.

10. Estimasi Pajak Penghasilan  Badan Lebih Bayar.

a. Dari perspektif perusahaan sebagai wajib pajak, kecuali dalam 

keadaan terpaksa; perusahaan pada umumnya  berupaya 

untuk menghindari Pajak Penghasilan  Badan lebih bayar yang akan 

mengundang pemeriksaan yang cukup menyita waktu, tenaga dan 

biaya. 

b. Perencanaan Pajak Penghasilan  Badan akhir tahun yang 

menghasilkan pajak terutang lebih kecil di 2012 juga 

menguntungkan dari sisi time value of money karena terdapat 

penundaan pembayaran pajak secara riel. (sumber: www.citasco.

com).14

11. Pajak Penghasilan Badan 2013.

a. Untuk peredaran usaha bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000;

b.  Tarif PajakPenghasilan Badan= 25 %  X  50%  X Penghasilan 

Kena Pajak. 

 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap.

 Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha 

Tetap  ditetapkan dengan tarip 28 %. Tarip tersebut berubah 

menjadi 25 % dan perubahan ini mulai berlaku mulai  tahun 2010.   

Contoh.

 Sebelum tahun 2010.

 Penghasilan Kena Pajak  =Rp 1.250.000.000;

14 . Sumber: www.citasco.com.

Mustaqiem, Dr., SH., M.Si67  

 Pajak Ph yang terutang= 28% x Rp 1.250.000.000; = Rp 350.000.000;

     Mulai tahun 2010 dan seterusnya.

      Penghasilan Kena Pajak =Rp 1.250.000.000;

     Sehingga pajak terutang = 25% X Rp 1.250.000.000; = Rp 

312.500.000;

Selanjutnya, pengurangan tarip Pajak Penghasilan bagi  wajib 

pajak badan D.N.

Khusus wajib pajak badan D.N dengan peredaran Bruto sampai 

dengan Rp 50.000.000.000; mendapat fasilitas pengurangan tarip 

sebesar 50% (Ps. 31E UU PPh). Pengurangan tarip tersebut yang 

dikenakan pada Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran 

bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000;

     Contoh.

  PT.A tahun pajak 2011 mendapat penghasilan dengan  per-

edaran bruto Rp 4.700.000.000; dan Penghasilan Kena Pajak 

Rp 600.000.000; Karena peredaran bruto kurang dari Rp 

4.800.000.000; Pajak Penghasilan terutang = 50% x 25% (Rp 

600.000. 000;) = Rp 75.000.000;

12. Tarip Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

 Sampai dengan Rp 50.000.000;                           5%,

 Rp 50.000.000;  sd Rp 250.000.000;                  15%,

 Rp 250.000.000; sd Rp 500.000.000;                 25%,

 di atas Rp 500.000.000;                                      30%. 

13. Faktor Pengurang Penghasilan Bruto.

Yang menjadi faktor pengurang penghasilan bruto, adalah 

biaya yang dipergunakan untuk beberapa kegiatan berikut ini :

a. mendapatkan,

b. menagih, dan

c. memelihara penghasilan. 

14. Biaya Pengurang Penghasilan Kena Pajak.

a. Biaya yang langsung atau tidak langsung dengan usaha:

(1). pembelian bahan;

(2).  biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, 

gaji, honorarium, bonus, gratifi kasi, dan tunjangan yang 

berbentuk uang;

(3).  bunga, sewa dan royalty;

(4). biaya perjalanan;

(5). biaya pengolahan limbah;

(6). premi asuransi;

(7). biaya promosi dan penjualan;

(8). biaya administrasi;

(9). pajak kecuali pajak penghasilan;

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta 

berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh 

hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 1 (satu)  tahun;

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan 

oleh Menteri Keuangan;

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki 

dan digunakan dalam perusahaan yang statusnya dimiliki 

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan di Indonesia.

g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;

h. Piutang yang nyata- nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :

(1). telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi 

komersial;

(2).  wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak 

dapat ditagih ke Direkturat Jenderal Pajak;

(3). telah diserahkan pekara penagihannya kepada Pengadilan 

Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang 

negara atau ada perjanjian antara kreditor dan debitur 

tentang penghapusan piutang atau utang; 

Mustaqiem, Dr., SH., M.Si69  

i. Sumbangan penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah;

k. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan 

yang dilakukan di Indonesia yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah;

l. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah;

m. Bantuan fasilitas pendidikan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah;

n. Sumbangan pembinaan Olah Raga diatur dengan  

PeraturanPemerintah.

Pertama : Kompensasi Kerugian.

Apabila setelah dilakukan pengurangan penghasilan bruto  di 

dapat kerugian,  maka kerugian tersebut  dapat dikompensasikan 

dengan penghasilan neto atau laba fi skal selama 5 (lima) tahun berturut-

turut,dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian 

tersebut.

Contoh.

 PT. A, dalam tahun 2009 menderita kerugian fi skal sebesar Rp 

1.200.000.000. Selanjutnya keadaan perusahaan dalam 5 (lima)  tahun 

berikutnya, laba rugi fi skal sebagai berikut :

 2010 laba fi skal      Rp  200.000.000;

 2011 rugi fi skal      Rp   300.000.000;

 2012 laba fi skal     Rp          Nihil

 2013 laba fi skal    Rp   100.000.000;

 2014 laba fi skal    Rp   500.000.000;

Latihan Soal.

1. Apakah rugi fi skal 2009 sebesar Rp 100.000. 000; yang masih 

tersisa pada akhir tahun 2014 masih bisa dikompensasikan pada 

tahun 2015?.

2. Sampai tahun berapa rugi fi skal 2011 sebesar Rp300.000.000; 

masih dapat dikompensasikan?.

Kedua : Kompensasi kerugian:

Rugi fi skal         2009 Rp 1.200.000.000;

Laba fi skal         2010 Rp    200.000.000;(-)

Sisa rugi fi skal  2009 Rp 1.000.000.000; 

rugi fi skal         2011 RP   300.000.000;(-)

Sisa rugi fi skal  2009 Rp 1.000.000.000;

Laba fi skal         2012 Rp      Nihil           (-)

Sisa rugi fi skal  2009 Rp 1.000.000.000;

Laba fi skikal      2013 Rp    100.000.000;(-)

Sisa rg fi skal     2009  Rp    900.000.000;

Laba fi skal        2014 Rp   800.000.000;(-)

Sisa rugi fi skal  2009 Rp    100.000.000; 

Hubungan Istimewa.

Hubungan Istimewa dianggap ada apabila : wajib pajak 

mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung 

paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara 

wajib pajak dengan  penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib 

pajak atau lebih;

Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau dua atau 

lebih di bawah penguasaan yang  sama  baik  langsung maupun 

tidak langsung  atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah 

(ayah, ibu, anak,saudara) maupun semenda dalam garis keturunan 

lurus (mertua dan anak tiri) dan / atau kesamping satu derajat (ipar). 

       Contoh.

PT. A mempunyai 50% saham sebagai penyertaan langsung 

PT. B;  Selanjutnya apabila  PT B tersebut mempunyai 50%  

saham  PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara 

tidak langsung mempunyai  penyertaan  pada PT C sebesar 

25%. Dalam hal demikian PT A, PT B, dan PT C terdapat 

hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% saham 

PT D, maka antara PT B,PT C dan PT D dianggap terdapat 

hubungan istimewa.

Aset Yang Dapat Disusutkan.

1. Aset yang diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode 

akuntansi;

2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas; dan

3. ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam 

produksi/memasok barang dan jasa untuk disewakan atau 

untuk tujuan administrasi.

Jumlah Yang Dapat Disusutkan.

Biaya perolehan suatu aset atau jumlah lain yang disubstitusikan 

untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.

Syarat Aset Tetap Yang Dapat Disusutkan.

1. harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud;

2. harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;

3. harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan 

memelihara peng-hasilan. 

Metode penyusutan menurut perpajakan.

1.  Metode garis lurus/saldo menurun untuk aset tetap berwujud 

bukan bangunan.

2. Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan.

Kelompok Harta Berwujud dan Tarip Penyusutan.

Kelp harta          Masa tarip penyusutan        tarip penyusutan

Berwujud manfaat     metd garis lurus           metd saldo menurun

Bukan Bangunan. 

Kelp.  1              4 th                         25,00%  - 50,0%

           2              8 th                         12,50%  - 25,0%

           3              16 th                       6,25%  - 12,5%

           4              20 th                       5,00%  - 10,0%

72  Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia

Bangunan

a. permanen                      20 th                           5,00%     

b. tdk permanen                10 th                         10,00%      

Contoh Kelompok I.

1. Macam  jenis usaha (mebel, mesin kantor).

2. Pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan (peralatan bukan 

mesin).

3.  Industri makanan dan minuman( mesin ringan huller, pemecah 

kulit, dsb).

4. Perhubungan, pergudangan,komunikasi( taksi, bus,truk sbg 

angkutan umum) 

Contoh Kelompok II.

1. semua jenis usaha (mebel, alat pengatur udara, mobil, bus, truk, 

container).

2.  pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan (mesin pertanian, 

mesin pengolah, penghasil bahan).

3. Industri makanan dan minuman (mesin peng-olah produk dari 

hewani, nabati, minuman, penghasil makanan,dansebagainya) .

Contoh Kelompok III.

1. pertambangan selain migas (mesin-mesin).

2. pemintalan, pertenunan,pencelupan( mesin pengolah, dsb).

3. perkayuan (mesin pengolah bahan).

4. Industri kimia (mesin/peralatan pengolah, penghasil produksi).

5. Industri mesin (mesin penghasil mesin mobil, kapal).

Contoh Kelompok IV.

1. konstruksi (mesin berat untuk konstruksi).

2. perhubungan dan telekomunikasi (lokomotif uap, listrik atas rel, 

kereta,dsb).

Contoh Penyusutan.

PT Maju Makmur memiliki aset tetap berwujud yang dibeli tahun 

2011 sbb: 

No.   Jenis Th Perolehan Masa Manfaat     harga beli     kelompok

1.      Mesin II            2011           8  tahun.            Rp 200 Jt           2

2.      Mesin II            2011           8  tahun.            Rp 150  jt          2

3.      truck   II            2011           8  tahun.            Rp   70  jt          2 

Aset tetap tersebut disusutkan dengan menggunakan metode 

garis lurus  (dasar penyusutan harga perolehan), penghitungan 

penyusutan tahun 2011 :

1. Mesin II   = 12,5%  X  Rp 200.000.000;   = Rp 25.000.000;

2. Mesin II  = 12,5%  X  Rp 150.000.000;    = Rp 18.750.000;

3. truck   II  = 12,5%  X  Rp    70.000.000;    = Rp   8.750.000;(+)

      Jumlah penyusutan th 2011  =Rp  52.500.000; 

Pelatihan Penyusutan.

PT Bangjo memiliki aset tetap berwujud yang di peroleh tahun 2012 

sbb :

No.  Jenis harta  Th Perolehan  Masa manfaat  Harga perolehan  Kelompok

1.       Huler            2012                   4 th                  Rp  100 jt                  I

2.       Mebel           2012                    4 th                 Rp  200 jt                  I

3.      mbl taksi        2012                   4 th                 Rp  170 jt                  I 

PT 77, memiliki aset tetap berwujud yang diperoleh tahun 2011, sbb :

No.  Jenis harta     Th perolehan  Masa manfaat   Harga perolehan   Kelompok

1.     Mesin tektil            2011                   16 th          Rp 700 juta               III.

2.     Mesin kimia           2011                   16 th          Rp 300 juta               III.  

3.     Kpl penpng            2011                   16 th          Rp 900 juta               III.

PT  89, memiliki aset tetap berwujud yang diperoleh tahun 2011, sbb :

No. Jenis harta   Th perolehan  Masa manfaat   Harga perolehan  Kelompok

1.    Mesin tektil      2011                   20 th              Rp 700 juta              IV.

2.    Mesin kimia     2011                   20 th              Rp 300 juta              IV.

3.    Kpl penpng      2011                   20 th              Rp 900 juta              IV.

Penyusutan Pada Akhir Manfaat.

Cara penghitungan penyusutan dilakukan untuk tahun – tahun 

selanjutnya sampai dengan masa manfaat aset tetap tersebut 

berakhir. Apabila wajib pajak menggunakan metode saldo menurun, 

besar biaya penyusutan makin lama makin menurun dari tahun ketahun.

Contoh.

PT 88 mempunyai aset tetap berwujud mesin dengan harga 

perolehan Rp 250 juta masa manfaat 4 tahun. Dasar penyusutan 

adalah nilai buku pada awal periode, atau metode penyusutan yang 

digunakan adalah metode saldo menurun. Besar biaya penyusutan 

selama masa manfaat sebagai berikut :

Th  Harga perolehan   biaya penyusutan     akumulasi         nilai sisa buku

                                                                            penyusutan

1      Rp 250 .000.000;       Rp 125.000.000;       Rp 125.000.000;      Rp 125.000.000;

2.    Rp 250.000.000;        Rp   62.500.000;       Rp 187.500.000;      Rp   62.500.000;

3.    Rp 250.000.000;        Rp   31.250.000;       Rp 218.750.000;      Rp   31.250.000; 

4     Rp 250.000.000;        Rp   31.25 0.000;      Rp 250.000.000;      Rp             0,000; 

Contoh Latihan.

PT 66 mempunyai aset tetap berwujud mesin dgn harga perolehan 

Rp 300.000.000; masa manfaat 8 tahun. Dasar penyusutan adalah 

nilai buku pada awal periode, atau metode penyusutan yang 

digunakan adalah metode saldo menurun. Bagaimana penyusutan 

selama masa manfaat?.

Contoh Latihan.

PT  67, mempunyai aset tetap berwujud mesin dgn harga perolehan 

Rp 700.000.000; masa manfaat 16 tahun. Dasar penyusutan adalah 

nilai buku pada awal periode atau metode penyusutan yang 

digunakan adalah metode saldo menurun. Bagaimana penyusutan 

selama masa manfaat?.

Contoh Latihan.

PT  D, mempunyai aset tetap berwujud mesin dgn harga perolehan 

Rp 800.000.000; masa manfaat 16 tahun. Dasar penyusutan adalah 

nilai buku pada awal periode, atau metode penyusutan yang 

Mustaqiem, Dr., SH., M.Si75  

digunakan adalah metode saldo menurun. Bagaimana penyusutan 

selama masa manfaat?.

Contoh Latihan.

PT  D, mempunyai aset tetap berwujud mesin dgn harga perolehan 

Rp 800 000.000;  masa manfaat 16 tahun. Dasar penyusutan adalah 

nilai buku pada awal periode atau metode penyusutan yang 

digunakan adalah metode saldo menurun. Bagaimana penyusutan 

selama masa manfaat?.

Contoh Latihan.

PT Y mempunyai asset  tetap berwujud  mesin dgn harga perolehan 

Rp 600.000.000;  masa manfaat 20 tahun.Dasar penyusutan adalah 

nilai buku pada awal periode  atau metode penyusutan  yang  

digunakan  adalah  metode saldo  menurun.   Bagaimana  cara 

penyusutan selama masa manfaat?.

B.  Pajak Penghasilan Pasal 21.

1. Tuan A adalah pegawai tetap PT. X yang bergerak di bidang 

industri pertenunan dengan klasifi kasi lapangan usaha 17114. 

Pada bulan Maret 2009, Tuan A memperoleh gaji beserta 

tunjangan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000;  dan membayar 

iuran pensiun Rp. 25.000; Tuan A menikah dan mempunyai 2 

(dua) anak (status K/2) 

Cara menghitung.

a. Perhitungan PPh Pasal 21 yang terhutang bulan Maret 2009:

      Penghasilan bruto sebulan                                   Rp  

5.000.000

      Pengurang =

1). Biaya jabatan  (5% x Rp 5.000.000) = Rp   250.000;

2). Iuran pensiun            = Rp     25.000;(+)  

 Jumlah      = Rp    275.000;(-)

 Penghasilan neto sebulan           = Rp.4.725.000;

 Penghasilan neto 1 th (12 bln x Rp 4.725.000;) = Rp 56.700.000;

 PTKP 1 th:

      - Untuk WP sendiri  Rp  24.300.000;

      - Untuk istri WP    Rp    2.025.000;

     - Tambahan utk dua anak  Rp    5.050.000;

   - Bonus                                  Rp   2.025.000;(+)

      Jumlah… ……  ……………………………… Rp 33.400.000;(-)

     Penghasilan kena pajak pertahun…  …………… Rp 23.300.000; 

    PPh Ps. 21 terutang 1 th: 5%xRp 23.300.000; Rp 1.165.000;

   PPh Ps. 21 terutang 1 bl: 1/12xRp  1.165.000; Rp       97.085;

b. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A apabila Pajak 

Penghasilan, Pasal 21 tidak ditanggung pemerintah:

      Penghasilan bruto sebulan  Rp  5.000.000

      Dikurangi iuran pensiun   Rp       25.000

     Dikurangi PPh Ps 21 terhutang  Rp       97.851 (-)

     Besarnya penghasilan yg diterima  Rp  4.877.149;

c. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A apabila PPh Ps 21 

ditanggung pemerintah:

Besar   penghasilan Ps 21 tdk ditanggung pemerintah  Rp 4.877.149;

Ditambah penghasilan Ps 21 ditanggung pemerintah   Rp      97.851;

Besar penghasilan yang diterima        Rp 4.975.000

2. Tuan B adalah pegawai PT Y yang bergerak pada industri 

pertenunan dengan klasifi kasi lapangan usaha 17114. pada 

bulan Maret 2009, Tuan B memperoleh gaji sebesar Rp 4.000.000 

dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000; besarnya Pajak 

Penghasilan, Ps 21 yang terutang ditanggung perusahaan. Tuan 

B menikah dan mempunyai 2 (dua)  anak (status K/2) .

 Cara Menghitung.

 Perhitungan PPh Pasal 21 yg terutang bln Maret 2009:

 Gaji………………………………………………… = Rp  4.000.000;

     

Mustaqiem, Dr., SH., M.Si77  

 Pengurang 

 Biaya jabatan  (5% x Rp 4.000.000) = Rp   250.000;

 Iuran pensiun       = Rp     25.000;(+)

 Jumlah…… ………… …………………… = Rp     225.000;(-)

 Penghasilan neto sebulan……………………  = Rp  3.775.000;

 Penghasilan neto 1 th 12x Rp 3.775.000          = Rp  43.300.000;

    PTKP 1 th:

 - Unt WP sendir          = Rp  24.300.000;

 - Unt WP kawin  = Rp    2.025.000;

 - Tamb unt 2 anak         = Rp    4.050.000;

      PTKP …..………………  …………………….. = Rp  30.375.000;(-)

 Penghasilan Kena Pajak 1 th…..…....…….   =  Rp 12.925.000;

 PPh Ps. 21 terutang 1 th: 5%xRp 12.925.000; ……  = Rp   646.250;;

      PPh Ps. 21 terutang 1 bl: 1/12xRp 646.250;………= Rp      53.854;

b. Besarnya penghasilan yang diterima Tn B apabila PPh Ps 21 tdk 

ditanggung pemerintah:

         Gaji     Rp 4.000.000;

         Dikurangi iuran pensiun  Rp     25.000;

         Besarnya penghasilan yg diterima Rp 3.975.000;

c. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan B apabila Pajak 

Penghasilan  Pasal 21 ditanggung pemerintah:

     Besarnya penghasilan apabila PPh 

    Ps 21 tidak ditanggung pemerintah  Rp 3.975.000;

     Ditambah PPh Ps 21 ditanggung pemerintah  Rp       53.854;

 Pesarnya penghasilan yang diterima  Rp  4.028.854;

     Perlu diperhatikan karena selama ini perusahaan menanggung 

PPh Ps 21 maka PajakPenghasilan  yang ditanggung tersebut 

tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

3. Tuan C sebagai pegawai tetap di PT Z  perusahaan yang bergerak 

pada industri bubur kertas dengan klasifi kasi lapangan usaha 

21011. pada bulan April 2009 Tuan C memperoleh gaji sebesar 

Rp 2.500.000; dan diberikan tunjangan PPh Ps 21 sebesar Rp 

30.000; Iuran pensiun yang dibayar Tuan C sebesar Rp 25.000; 

Tuan C menikah dan mempunyai 2 (dua) anak (K/2). 

a). Perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang bulan April 2009 =

 Gaji sebulan   Rp  2.500.000; 

 Tunjangan PPh Ps 21  Rp       30.000; (+) 

 Penghasilan bruto sebulan ....……………Rp 2.530.000;

 Pengurangan =

 1) Biaya jabatan  (5% x Rp 2.530.000) = Rp    126.500;

 2). Iuran pensiun                    =  Rp       25.000; (+)

 Jumlah ……………………………………….. Rp 151.500; (-)

 Penghasilan neto sebulan …………………………Rp. 2.378.500;

 Penghasilan neto 1 th: 12 blnx Rp 2.378.000;= Rp 28.542.000;

 PTKP 1 tahun:

 - Unt WP sendiri            Rp  24.300.000;

 - Unt WP kawin             Rp    2.025.000;

 - Tamb unt 2 anak         Rp    4.050.000;(+)

     Jumlah………………………   =  Rp 30.375.000; (-)     

    Penghasilan Kena Pajak 1 tahun ……..……… =  Rp   minus

 PPh Ps. 21 terutang 1 th: Rp 0;

 PPh Ps. 21 terutang 1 bl: Rp 0;

b). Besar penghasilan yang diterima Tuan C apabila PPh Ps 21 tidak 

ditanggung pemerintah:

 Penghasilan bruto sebulan…………………….......= Rp 2.530.000;

 Dikurangi iuran pensiun  = Rp     25.000;

 Dikurangi PPh Ps 21 terutang  = Rp     36.425; (+)

 Jumlah…..……………………………………… = Rp       61.425; (-)

 Besar penghasilan yang diterima  = Rp  2.468.575;

 Ditambah PPh Ps 21 ditanggung pemerintah           = Rp      36.425;(+)

 Besarnya penghasilan yang diterima  = Rp 2.505.000;

Mustaqiem, Dr., SH., M.Si79  

4. Tuan. Danang  pada bulan Juni ‘09 bekerja pada PT. Perkebunan 

sebagai tenaga harian lepas. PT Perkebunan  merupakan 

perusahaan yang bergerak pada kategori usaha perkebunan 

dengan Klasifi kasi  Lapangan  Usaha 011115. Tuan Danang  

bekerja selama 6 (enam) hari menerima upah sehari sebesar Rp 

200.000  dan  belum menikah (status TK/0).

a.  Penghitungan PPh Ps 21 terutang:

 Upah sehari                               = Rp 200.000;

 Dikurangi batas upah harian 

 tidak dilakukan pemotongan PPh      = Rp 150.000; (-)

 (Sesuai PerMentKeu. No 254/PMK.03/2008) 

 Penghasilan Kena Pajak sehari   = Rp   50.000;

 PPh ps 21 terutang sehari 5%x Rp 50.000;  =  Rp    2.500;

 PPh ps 21 terutang selama 6 hari adalah: 6 hari x 2.500; =  Rp  15.000;

b. Besar ph yang diterima apabila PPh Ps 21 tidak ditanggung  

pemerintah:

 Penghasilan bruto berupa upah harian pada bulan Juni 2009

         (6 x 200.000)    =Rp 1.200.000;

         Dikurangi PPh ps 21 terutang   =Rp      15.000; (-)

         Besar penghasilan diterima  =Rp 1.185.000;

c. Besar ph yang diterima apabila PPh Ps 21 ditanggung pe merintah:

 Besar ph apabila PPh  Ps 21 ditanggung pemerintah:

 Penghasilan perbulan   = Rp 1.185.000;

 Ditambah PPh Ps 21 ditanggung pem = Rp      15.000; (+)

 Besarnya penghasilan yang diterima       = Rp 1.200.000;

C. Pajak Penghasilan Pasal 22.

Adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah 

baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga 

pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan 

dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan 

tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan 

kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Dasar hukum pengenaan Ph adalah Pasal 22 UU PPh, 

selanjutnya diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No 210/

PMK.03/2008 berlaku sejak 31 Agustus  2010.

Tarip Pajak Penghasilan Pasal 22.

Besarnya pungutan PajakPenghasilan Pasal  22:

1. Atas impor:

a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 2,5% 

dari nilai impor, kecuali impor kedelai, gandum dan tepung 

terigu sebesar 0,5% dari nilai impor;

b. Yang tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari nilai impor;

c. Yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. 

Pengertian nilai impor: nilai berupa uang yang menjadi 

dasar perhitungan beamasuk yaituCost Insurance and Freight (CIF) 

ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan 

berdasarkan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan 

Kepabeanan di bidang impor.

2. Atas pembelian barang yang pemungut pajaknya bendahara 

pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran untuk pembiayaan 

yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) dan 

KPA atau pejabat penerbit SPM yang diberi delegasi oleh KPA 

untuk pembayaran langsung sebesar 1,5% dari harga pembelian;

3. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas oleh 

produsen atau importir :

a. BBM sebesar:

1. 1,25% dari penjualan tidak termasuk PajakPertambahan 

Nilai untuk penjualan kepada SPBU pertamina

2. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PajakPertambahan Nilai 

untuk penjualan kepada SPBU bukan pertamina dan non-

SPBU.

b. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk 

PPn. 

c. Pelumas 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPn.

4. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha 

yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri 

kertas, industri baja, dan industri otomotif :

a. Penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% dari dasar 

pengenaan PPn;

b. Penjualan semua jenis semen di dalam negeri sebesar 0,25% dari 

dasar pengenaan PPn;

c. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau 

lebih di dalam negeri sebesar 0,45% dr dasar pengenaan PPn;

d. Penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% dari dasar 

pengenaan PPn.

5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industry/ekspor 

oleh badan usaha industri atau eksporting yang bergerak pada 

sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang 

ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari 

pedagang pengumpul sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak 

termasuk PPn.

Dalam pemungutan Ps 22 tersebut ternyata pihak wajib pajak 

yang dipungut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

sebagai konsekuensinya. Terhadap wajib pajak yang dipungut 

tersebut diterapkan tarif PPh Ps 22 yang lebih tinggi 100% dibanding 

tarif yang diterapkan kepada wajib pajak yang memiliki NPWP. 

Ketentuan penerapan tarif yang lebih tinggi diberlakukan untuk 

pemungutan PPh Ps 22 yang pengenaannya bersifat tidak fi nal.

Saat Terhutangnya Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pemungutan dilakukan oleh pihak-pihak sebagaimana diatur 

pada Ps 22 ayat (1) UU PPh, tentang pada saat pembayaran kecuali 

ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Penetapan saat terutang 

dan pelunasan PPh Ps 22 diatur sebagai berikut :

1. Atas kegiatan impor barang, PPh Ps 22 terutang pada saat 

bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Apabila 

pembayaran bea masuknya ditunda/dibebaskan, PPh Ps 22 

terutang pada saat penyelesaian dokumen  Pemberitahuan .

Impor Barang (PIB);

2. Atas kegiatan pembelian barang PPh Ps 22 terutang dan 

dipungut pada saat dilakukan pembayaran 

3. Atas pembelian hasil produksi PPh Ps 22 terutang dan dipungut 

saat penjualan 

4. Atas penjualan hasil produksi atau pengolahan barang, PPh Ps 

22 terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah 

Pengeluaran Barang (delivery order).

5. Pemungutan PPh Ps 22 atas pembelian barang atau bahan-

bahan oleh pemungut butir 2, 3, 4, 7 dilaksanakan dengan cara 

pungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama wajib 

pajak ke Bank Persepsi/Kantor Pos. 

Dikecualikan Tidak Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22.

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan 

ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan tidak 

terutang PPh.

2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/

atau PPn:

a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang 

bertugas di Indonesia berdasarkan atas timbal balik;

b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya 

yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia 

yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan 

yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea 

masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan 

internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

c. Barang kiriman hadiah;

d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konversi 

alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;.

e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan.

f. Barang untuk keperluan khusus tunanetra dan penyandang 

cacat lainnya 

g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

h. Barang pindahan;

i. Barang pribadi 

j. Barang impor untuk kepentingan umum 

k. Persenjataan dan suku cadang yang dipergunakan untuk 

keperlukan pertahanan negara;

l. Vaksin polio dalam rangka program Pekan Imunisasi Nasional 

(PIN);

m. Buku pelajaran dan buku keagamaan;

n. Kapal laut dan sejenisnya untuk keperluan umum;

o. Pesawat;

p. Kereta api;

q. Peralatan untuk data batas dan foto udara wilayah negara RI;

r. Barang untuk keperluan hulu minyak dan gas bumi;

3. Impor sementara, hanya semata-mata dimaksimalkan untuk di 

ekspor kembali;

4. Impor kembali (re-impor) meliputi barang yang telah di ekspor 

kemudian di impor kembali dalam kualitas yang sama atau 

barang yang telah di ekspor untuk keperluan perbaikan yang 

telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal 

Bea dan cukai.

5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungutan pajak se-

bagaimana dimaksud pada angka 2, 3 dan 4 berkenaan dengan : 

a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000; dan 

tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah 

b. Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, pelumas, air 

minum atau PDAM, dan benda pos.

D. Pajak Penghasilan Pasal 23.

Merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha 

tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan 

kegiatan selain yang telah di potong Pajak Penghasilan Ps 21, yang 

dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak 

dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau 

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek pajak atau penerima 

penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah  wajib 

pajak dalam negeri  dan bentuk usaha tetap.

Pihak Pemotong Pajak.

1. Badan Pemerintah. 

2. Subjek pajak badan dalam negeri. 

3. Penyelenggara kegiatan 

4. Bentuk usaha tetap 

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang 

ditunjuk oleh Kepala Kantor Pajak sebagai pemotong Pajak 

Penghasilan Pasal 23, yaitu : 

a. akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) kecuali PPAT tersebut Camat, pengacara, dan konsultan 

yang melakukan pekerjaan bebas; atau 

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha dengan 

menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa. 

Undang Undang  Pajak Penghasilan yang diberlakukan per 1 

Januari  2009 menetapkan bahwa penghasilan sebagai objek pajak 

penghasilan Ps. 23 yaitu :  penghasilan dengan nama dan  dalam 

bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan 

atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh:

1. Badan Pemerintah 

2. Subjek Pajak badan dalam negri 

3. Penyelenggara kegiatan 

4. Bentuk usaha tetap; atau 

5. Perwakilan perusahaa luar negeri lainnya kepada wajib pajak 

dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Terhadap orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat 

ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak.

Saat Terutangnya pajak.

Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak-pihak sebagai 

pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 UU Pajak 

Penghasilan yaitu :terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran 

atau akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan bergantung pada 

peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Tarif  dan Obyek Pajak.

Dikelompokkan menjadi  3 (tiga), yaitu :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:

a. dividen (Ps 4 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan)

b. bunga (Ps 4 ayat (1) huruf f)

c. royalti; dan 

d. hadiah, penghargaan, bonus,dan sejenisnya selain yang 

telah  dipotong pajak   penghasilan Pasa 21 ayat (1) huruf e 

UU Pajak Penghasilan . 

e. Hadiah dan  penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan 

Pasal 23 adalah hadiah dan  penghargaan dalam bentuk 

apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang 

pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang 

diselenggarakan. Misal  : olah-raga, keagamaan, kesenian. 

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh 

penghasilan seperti pada butir 1 dan  butir 2 tidak memiliki 

NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi lebih tinggi 100% 

dibanding tarif sebagai mana ditetapkan pada butir 1 dan  butir 2.

Sewa Dan  Penghasilan  Lain  Sehubungan Dengan Penggunaan  

Harta, Jasa   Teknik, Jasa  Manajemen,  Dan  Jasa  Konstruksi. 

1. Pasal  23 ayat (1) huruf c UU No 36 Tahun 2008 tentang perubahan 

keempat atas UU No 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan  

mengatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan 

nama & dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan 

untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh 

badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri lainnya 

kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, 

dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan, sebesar 

2% dalam jumlah bruto atas:

a. Sewa & penghasilan lain sehub dengan penggunaan harta.

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, 

jasa kontruksi, jasa konsultan, & jasa lain.  

2.  Sewa  dan  penghasilan lain sehubungan  dengan penggunaan 

harta sebagai mana dimaksud dalam butir 1 huruf a merupakan 

penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan 

kesepakatan yang bertujuan untuk  memberikan hak menggunakan 

harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis 

maupun tidak sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh 

penerima hak selama jangka waktu yang disepakati.

3. Jasa teknik ( butir 1 huruf b ) merupakan pemberian jasa 

dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan 

pengalaman dalam bidang  Industri, bidang perdagangan dan 

bidang IPTEK, yaitu :

a. pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek 

tertentu, misal :  pemetaan atau pencarian dengan bantuan 

gelombang sismik;

b. pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk 

tertentu, seperti dalam bentuk gambar, petunjuk produksi, 

perhitungan-perhitungan.

c. pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman 

di/pada bidang manajemen ,seperti : melalui pelatihan, 

seminar dengan peserta dan materi yang ditentukan oleh 

pengguna jasa.

4. Jasa manajemen sebagaimana dimaksud butir 1 huruf 

b merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara 

langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.

E. Bukan Obyek  Pajak.

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

2. Sewa yang dibayarkan / terutang sehubungan  dengan sewa 

dengan hak opsi;

3. Dividen atau bagian  laba yang diterima atau diperoleh PT 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD, 

dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan  

bertempat di Indonesia, dengan syarat:

a. dividen dari cadangan laba yang ditahan;

b. bagi PT,BUMN, BUMD yang menerima dividen, kepemilikan 

saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 

25% dari jumlah modal yang disetor dan dividen yang 

diterima oleh orang pribadi sebagaimana dalam Pasal 17 

ayat (2c) UU Pajak Penghasilan. 

4.  Bagian laba sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh. 

5. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kapada anggota.

6. Penghasilan yang dibayar/terutang kepada badan usaha atau jasa 

kauangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau 

pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penghasilan Atas Jasa Keuangan. 

Pasal 23 ayat (4) huruf h UU Pajak Penghasilan  pada prinsipnya 

mengatur tidak  dilakukannya pemotongan Pajak Penghasilan 

Pasal 23 atas penghasilan yang dibayar atau terutang kapada 

badan usaha  atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengatur 

pinjaman dan/atau pembiayaan lebih lanjut dengan Peraturan 

Menteri Keuangan no 251/PMK.03/2008 mengatur penghasilan 

yang dikecualikan meliputi:

1. Penghasilan sehubungan  dengan jasa keuangan yang dibayarkan 

/ terutang kepada badan usaha yang berfungsi sebagai pengatur 

pinjaman dan / atau pembiayaan, tidak dilakukan pemotongan 

PajakPenghasilan Pasal 23.

2. Penghasilan jasa keuangan adalah berupa bunga atau imbalan- 

imbalan  lain  yang dilakukan atas penyaluran pinjaman dan/

atau pemberian pembiayaan termasuk yang menggunakan 

pembiayaan berbasis syariah.

3.  Badan usaha yang dimaksud butir 1 terdiri atas:

a.  perubahan pembiayaan yang merupakan badan usaha dalam 

bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan 

untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha 

lembaga pembiayaan & telah diperoleh izin usaha dari Menteri 

Keuangan;

b. BUMN/D yang khusus didirikan untuk memberikan sarana. 

Pembiayaan bagi usaha makro, kecil, menengah, koperasi, 

termasuk PT permodalan nasional mandiri.

Saat  Terutang, Penyetoran Dan Pelaporan.

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir 

bulan dilakukanya pebayaran atau pada akhir bulan terutangnya 

penghasilan yang bersangkutan, yang dimaksud dengan 

saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat 

pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan 

metode pembukuan yang dianutnya.

2. PajakPenghasilan  Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong 

pajak selambat- lambatnnya  tgl 10 bulan takwim berikutnya 

setelah bulan saat terutangnya pajak.

3. Pemotong pajak Pajak Penghasilan  Pasal 23 diwajibkan 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 

20 hari setelah masa pajak berakhir.

Pemotong Pajak Penghasilan  Pasal 23 harus memberikan 

tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang 

dibebani membayar Pajak Penghasilan  yang dipotong.

F. Pajak Penghasilan Pasal 26.

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk 

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, 

sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26 UU Pajak Penghasilan. 

Warga Negara asing (orang asing) yang tinggal atau berniat 

tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun termasuk 

dalam pengertian Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sehingga 

atas penghasilan orang asing tersebut apabila lebih dari 183 hari 

tinggal di Indonesia merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

kecuali terdapat Tax treaty atau P3B yang mengatakan batasan 183 

hari tidak berlaku tetapi diatur tersendiri.

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 26.

1. Undang Undang Nomor: 36 Tahun 2008 tentang Pajak Peng-

hasilan. 

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009 yang 

telah diubah R. dengan PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman 

teknis tata cara pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26

Tarif dan objek Pajak Penghasilan  Pasal 26 berdasarkan UU 

PPh  Nomor. 36 Tahun 2008 adalah :

a.  20% dan bersifat fi nal dari bruto atas :

(1). Deviden;

(2). Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan 

dengan jaminan pengembalian utang; 

(3). Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta; 

(4). Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; 

(5). Hadiah dan penghargaan; 

(6). Pensiun dan pembayaran berkala lainnya; 

(7). Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau 

(8). Keuntungan karena pembebasan utang.

b. 20% dan bersifat fi nal dari Perkiraan Penghasilan Neto dan 

bersifat fi nal atas penghasilan berupa:

(1). Penghasilan dari pengalihan atau penjualan harta di Indonesia 

(2). Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi 

luar negeri 

c. 20% dan bersifat fi nal Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi 

pajak dari BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut 

90  Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia

ditanamkan kembali di Indonesia maka tidak dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 26 .

Contoh 

1. Suatu badan Subjek Pajak Dalam Negeri  membayarkan royalti 

sebesar Rp 100. 000.000;  pada wajib pajak luar negeri, maka subjek 

pajak dalam negeri berkewajiban memotong PPh  sebesar :

   20% x Rp 100.000.000 = Rp 20.000.000 

2. Seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam 

perlombaan lari marathon di Indonesia , dan merebut hadiah 

sebesar Rp 10.000.000;  maka atas hadiah tersebut  dikenakan 

pemotongan Pajak Penghasilan :

      20% x Rp 10.000.000 = Rp 2.000.000;

3. Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri adalah : orang 

pribadi  yang tidak bertempat tinggal di Indonesia  atau berada 

di Indonesia  tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan yang menerima gaji, honorarium dan/atau imbalan lain 

sehubungan  dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, misal : Tuan 

D adalah pegawai asing yang berada di Indonesia  kurang dari 

183 hari, status kawin dengan 2 (dua) anak. Dia medapat gaji 

bulan Maret sebesar US$ 2,5 perbulan dan  kurs yang berlaku 

adalah Rp 8.500 per US$ 1

 Perhitungan  Pajak Penghasilan  Pasal 26.

 Penghasilan bruto gaji sebulan: US$ 2,5 x Rp 8.500 = Rp 

21.250.000; 

 Penerapan tarif pajak : 20% x Rp 21.250.000 = Rp 4.250.000

    PPh Ps 26 atas gaji US$ 2,5 = Rp 4.250.000;

       Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari 

Bentuk Usaha   Tetap (BUT)  di Indonesia dipotong pajak sebesar 

20%. 

 Contoh:

 Penghasilan Kena Pajak - BUT  di Indonesia dalam tahun 2011 

Rp 17,5 M

 PPh terutang :25%  X Rp 17.500.000.000;  = Rp     4.375.000.000;

 Penghasilan Kena Pajak : 

 Rp 17.500.000.000; - Rp 4.375.000.000;     = Rp  13.125.000.000; 

 PPh Ps 26 yang terutang 20% X Rp 13.125.000.000;  = Rp 

2.625.000.000; 

 Apabila penghasilan  setelah pajak sebesar = Rp 13.125.000.000;  

dan ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong 

pajak.

G.  Pemotong Pajak Penghasilan  Pasal 26.

1. Badan Pemerintah.

2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri.

3. Penyelenggara kegiatan .

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri .

Pajak yang dikenakan atas setiap pertam-bahan nilai dari 

barang atau jasa dalam peredarannya dr produsen ke konsumen.

Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) / 

Goods and Services Tax (GST). PPN jenis pajak tidak langsung, pajak 

disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung 

pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) 

tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme 

pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPn ada pada pihak 

pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena 

Pajak (PKP).

Perhitungan PPn yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah 

pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran, adalah PPn yg 

dipungut ketika PKP menjual produknya atau menyerahkan 

barang kena pajak. Pajak masukan, adalah PPn yang dibayar ketika 

Pengusaha Kena Pajak membeli, memperoleh, membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPn,yaitu  sebesar 10 

%.  Dasar hukum  untuk penerapan PPn adalah UU No. 8/1983 

berikut revisinya, yaitu UU No. 11/1994 dan UU No. 18/2000, dan 

la[n-lain.

A. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.

1. Pajak tidak langsung,, bahwa pemikul beban pajak dan 

penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan 

pajak adalah subjek yang berbeda.

2. Multi tahap, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai 

produksi dan distribusi. 

3. Pajak objektif, pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak. 

4. Menghindari pengenaan pajak berganda.

5.  Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (indirect 

subtraction),    yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan 

dan pajak keluaran.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak obyektif, suatu 

jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh 

obyek pajak. Keadaan subyek pajak tidak menjadi penentu dalam 

pemungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan 

pada setiap rantai distribusi (multi stage tax) barang kena pajak  

yang tergolong barang biasa dan mewah. Pihak yang melakukan 

pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah pengusaha yang 

berstatus sebagai pengusaha kena pajak.

Pengusaha Kena Pajak dalam memungut Pajak Pertambahan 

Nilai  dapat menggunakan mekanisme pengkreditan antara pajak 

masukan dengan pajak keluaran. Katagori Pajak Pertambahan Nilai, 

adalah merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak di dalam 

negeri. Maksudnya semua barang kena pajak / jasa kena pajak 

yang dikonsumsi di dalam negeri  akan dikenai Pajak Pertambahan 

Nilai /Jasa.  Dan bagi Barang Kena Pajak yang tidak dikonsumsi di 

dalam negeri (diekspor) tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau 

terkena tarip pajak  0 (nol) %.

Pihak yang terbebani Pajak Pertambahan Nilai, adalah pihak  

konsumen terakhir apabila “perjalanan” Barang Kena Pajak melalui 

beberapa pihak (beberapa tahapan), oleh karena itu konsumen 

terakhirlah yang akan terbebani  kewajiban membayar Pajak 

Pertambahan Nilai. Dan lihat dari aspek sifat, maka sifat Pajak 

Pertambahan Nilai adalah Netral dari sifat persaingan. Sebab 

Pajak Pertambahan Nilai bukan faktor penambah harga Barang 

Kena Pajak / Jasa Kena Pajak. Demikian pula posisi konsumen 

menentukan ada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai  atau tidak 

ada, karena pemungutan pajak ini menganut destination principle. 

Sedang untuk menentukan suatu transaksi dikenakan Pajak 

Pertambahan Nilai atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat berada 

di negara mana pihak konsumen. Jika berada di Luar Negeri maka 

transaksi barang kena pajak tidak akan menimbulkan pemungutan 

Pajak Pertambahan Nilai;  demikian sebaliknya. 

B. Perkecualian Tidak Dikenakan PPN.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena 

pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan 

Nilai Barang/Jasa kecuali jenis barang dan jasa sebagaimana 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 4A 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, tidak dikenakan Pajak 

Pertambahan Nilai, yaitu: 

1. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat, meliputi: 

a. Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, 

beras ketan hitam, atau beras ketan putih dalam bentuk: Beras 

berkulit (padi atau gabah) selain untuk benih. 

b. Beras gilingan. 

c. Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, 

dikilapkan maupun tidak. 

d. Beras pecah. 

e. Menir (groats) beras. 

2. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil 

langsung dari sumbernya, meliputi: 

a. Minyak mentah. 

b. Gas bumi. 

c. Panas bumi. 

d. Pasir dan kerikil. 

e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara. 

f. Bijih timah, besi, emas, tembaga, nikel, perak, dan bauksit 

3. Segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung 

kuning kemerahan, atau berondong jagung, dalam bentuk: 

a. Jagung yang telah dikupas maupun belum. 

b. Jagung tongkol dan biji jagung atau jagung pipilan. 

c. Menir (groats) atau beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk 

butiran. 

4. Makanan dan minuman yg disajikan di hotel, restoran, rumah 

makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman 

yg dikonsumsi di tempat mau-pun tidak; tidak termasuk 

makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha katering 

atau usaha jasa boga. 

5. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

6. Sagu, dalam bentuk: Empulur sagu, Tepung, tepung kasar, dan 

bubuk sagu.

7.  Segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai 

kuning, atau kedelai hitam, pecah maupun utuh.

8. Garam, baik yang beriyodium maupun tidak beriyodium, 

termasuk: 

a. Garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 kilogram atau 

lebih, dengan kadar NaCl 94,7%.

b. Garam meja. 

9. Jasa tidak kena pajak di bid pelayanan kesehatan, meliputi: 

a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.

b. Jasa dokter hewan.

c. Jasa ahli kesehatan,seperti akupunktur,fi sioterapis,ahli gizi, dan 

ahli gigi.

d. Jasa kebidanan dan dukun bayi.

e. Jasa paramedis dan perawat.

f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium 

kesehatan, dan sanatorium. 

10. Dibidang pelayanan sosial, meliputi: 

a. Jasa pelayanan panti asuhan/panti jompo. 

b. Jasa Jasa pemadam kebakaran, kecuali yang bersifat komersial.

c. Jasa PPPK.

d. Jasa lembaga rehabilitasi, kecuali yang bersifat komersial.

e. Jasa pemakaman, termasuk krematorium.

f. Jasa di bidang olah-raga, kecuali yang bersifat komersial.

g. Jasa pelayanan sosial lainnya, kecuali yang bersifat komersial.

h. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko yang 

dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero). 

11. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha 

dengan hak opsi, meliputi: 

a. Jasa perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk 

menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk 

kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak (perjanjian), 

b. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi. 

c. Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi.

12. Jasa di bidang keagamaan, meliputi: 

a. pelayanan rumah ibadah.

b. pemberian khotbah atau dakwah.

c. Jasa lainnya di bidang keagamaan

13. Jasa di bidang pendidikan, meliputi: 

a. Jasa dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa  

penyelenggaraan  pendidikan umum, kejuruan, luar biasa, 

kedinasan, keagamaan,  akademik, dan profesi. 

b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus. 

c. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak 

tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat 

komersial, seperti halnya pementasan kesenian tradisional yang 

diselenggarakan secara cuma-cuma. 

d. Jasa di bidang penyiaran bukan bersifat iklan, seperti jasa 

penyiaran radio atau televisi, baik yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah maupun swasta, yang bukan bersifat iklan dan tidak 

dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

e.  Jasa di bidang angkutan umum di darat dan air, meliputi jasa 

angkutan umum di darat, laut, danau maupun sungai yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta .

14. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi: 

a. Jasa tenaga kerja.

b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia 

tenaga kerja tidak bertanggungjawab atas hasil kerja dari tenaga 

kerja tersebut.

c. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. 

15. Jasa di bidang perhotelan, meliputi: 

a.  Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah 

penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait 

dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.

b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan 

di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

16. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan  

pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti;  pemberian IMB, 

A. Penggolongan Sengketa Pajak.

1. Sengketa Formal.

 Timbul apabila fi scus  atau wajib pajak / atau keduannya tidak 

memenuhi prosedur atau tata cara yang di tetapkan dalam 

undang-undang perpajakan dan undang-undang  pengadilan 

pajak.

2. Sengketa Material.

 Apabila terdapat perbedaan jumlah pajak yang terhutang, 

kelebihan pajak (restitusi).maupun kekurangan pajak. 

B. Penyebab Sengketa Pajak.

a) perbedaan dasar hukum yang digunakan.

b)  persepsi terhadap hukum berbeda,

c) adanya perselisihan terhadap transaksi tertentu. 

Dalam menyelesaikan sengketa pajak antara negara (fi scus) 

atau pihak yang memungut pajak dengan masyarakat sebagai 

pihak yang membayar pajak, ada kalanya memerlukan  keterlibatan 

hakim pengadilan umum, pada penagihan pajak dalam hal: 

a. jika ada concursus atau perbarengan antara fi scus dengan 

kreditor  lain terhadap wajib pajak.

b. jika ada sanggahan terhadap barang-barang  yang disita fi scus, 

baik oleh wajib pajak maupun pihak ke 3.

c. jika penagihan pajak oleh fi scus bertentangan dengan ketentuan 

hukum..

Penyelesaian sengketa pajak, merupakan rangkaian perbuatan 

yang harus dilakukan oleh wajib pajak dan fi scus dihadapan suatu 

instansi (administrasi dan pengadilan) yang berwenang mengambil 

keputusan untuk mengakhiri persengketaan  pajak. Penyelesaian 

sengketa pajak erat sekali dengan hak wajib pajak yang ditetapkan 

dalam undang-undang pajak. Hak wajib pajak meliputi :

a. Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Memperbaiki isi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak yang sudah 

diserahkan ke Kantor Pajak.

c. Mengajukan keberatan atas jumlah pajak yang harus dibayar ke 

Kantor Direktorat Pajak atau Kantor pelayanan pajak setempat.

d. Mengajukan banding  atas putusan sengketa pajak ke Pengadilan 

pajak.

e. Mengajukan gugatan atas sengketa pajak ke Pengadilan pajak.

f. Hak mengajukan Peninjauan Kembali ke