pencucian uang 2 ~ ndeaja.blogspot.com

Kehidupan ekonomi antara satu negara dengan negara lain

semakin saling tergantung, sehingga ketentuan hukum di bidang

perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan.

Kejahatan korporasi yang semakin canggih baik bentuk atau jenisnya

maupun modus operandinya sering melampaui batas-batas negara

(transborder crime) dan juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era

globalisasi.

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang

mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan

tunggal namun kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan

bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat follow up crime

atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan

asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara

yang merumuskannya sebagai unlawful actifity yaitu kejahatan asal yang

menghasilkan uang yang lalu dilakukan proses pencucian

Pencucian uang merupakan suatu usaha perbuatan untuk

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta

kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar

uang atau harta kekayaanini tampak seolah-olah berasal dari

kegiatan yang sah/legal. Hal ini bermula terjadi di Amerika pada tahun

1930, dimana pada masa itu mafia kejahatan membeli perusahaan

pencucian pakaian sebagai tempat untuk mencuci uang dari hasil

kejahatannya, dari sinilah istilah money laundring berkembang (Ratna,

2016: 336). Sebelumnya, pada tahun 1900-an Alphonso Capone atau yang

lebih dikenal dengan Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu,

mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius

Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang akuntan yang mencuci

uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (Laundry). Demikianlah

asal muasal muncul nama Money Laundering .

biasanya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan

atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari

tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil

kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sehingga

mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaanini baik

untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh sebab itu, Tindak

Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya mengancam stabilitas dan

integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga

dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berwarga , berbangsa,

dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik negara kita Tahun 1945.

Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan

KUHP dan Hukum Pidana Islam

Begitu besamya kerugian yang ditimbulkan dari praktik pencucian

uang, oleh sebab itu usaha untuk mencegah tindak pidana pencucian

uang telah dilakukan oleh berbagai negara. Perang terhadap kegiatan

pencucian uang oleh organisasi organisasi kejahatan dan oleh individu-

individu yang tidak tergabung dalam organisasi-organisasi kejahatan

telah mencapai tingkat yang jauh lebih serius daripada 15 tahun yang

lampau. Badan kerjasama internasional pertama adalah The Finnacial

Action Task Force on Money Laundering (FATF) yang didirikan oleh G 7

Summit di Prancis pada bulan Juli 1989 (Neni, 2018: 69), antara lain

mengenai perluasan Pihak Pelapor (Reporting Parties) yang mencakup

pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan

bermotor.

negara kita sendiri dalam usaha pencegahan tindak pidana

pencucian uang telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-

undangan guna untuk menekan maraknya jumlah kejahan TPPU di

negara kita , diantara adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik negara kita

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari pemaparan diatas, maka penelitian ini akan menguraikan

bagaimana aturan dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di

negara kita serta bagaimana Islam dalam hal ini Fiqih Jinayat mengatur

tentang Tindak Pidana Pencucian Uangini . Penelitian ini adalah

penelitian kepustaan (Library Rearesch) dengan menggunakan pendekatan

studi komparatif.

Perkembangan teknologi telah mendorong peningkatan berbagai

macam kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun

oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun melintasi batas

wilayah negara lain , antara lain berupa tindak pidana

korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga

kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika

dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan

senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan

dan berbagai kejahatan kerah putih (BPHN, 2012).

Tindak pidana pencucian uang adalah usaha untuk

menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil

kejahatan dengan melalui berbagai cara dan memasukannya ke dalam

sistem keuangan agar harta kekayaan hasil kejahatanini menjadi

kelihatan legal. Oleh sebab itu, agar hasil kejahatan dapat menghasilkan

keuntungan di sistem keuangan yang legal dan juga menjaga reputasi

atau status sosial seseorang atau suatu kelompok, para pelaku melakukan

tindak pidana pencucian uang .

Menurut Munir Fuady mengatakan kegiatan Tindak Pidana

Pencucian Uang (Money Laundering) secara Universal dewasa ini telah

digolongkan sebagai suatu Tindak Pidana yang tergolong dalam White

Collar Crime. Dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang ini untuk dapat

melakukan pemutihan uang dilakukan secara jelas dengan cara illegal.

Sedangkan pencucian uang menurut Sarah N. Welling adalah dimulai

dari adanya uang kotor atau haram yang ditempuh melalui penggelapan

pajak dan memperoleh kekayaan dengan cara melanggar hukum ,

Beberapa jenis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam suatu tindak

pidana menggunakan asas ultimum remedium, sebab asas ultimum

remedium adalah jalan terakhir yang harus ditempuh dalam proses

peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang. sebab Asas Ultimum remedium

dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai penentu pidana dalam

Undang-undang untuk suatu tindakan pidana sebab alat penegak

hukum atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak serasi lagi.

Proses Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menggunakan alat

pamungkas atau yang disebut asas Ultimum Remedium untuk dapat

menegakkan hukum Pidana dan penentuan pidana dalam undang-

undang untuk tindakan tertentu harus sedemikian rupa, sebab alat

penegak hukum atau sanksi lainnya sudah tidak serasi, maka

diberlakukanlah Asas Ultimum Remedium untuk suatu Tindak Pidana

Pencucian Uang. Asas ultimum remedium adalah suatu jalan terakhir yang

ditempuh dalam proses pengadilan. Diterapkannya asas ultimum

remedium dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebab asasini

dalam pidana adalah sebagai alat pamungkas untuk menegakkan hukum.

Perlu untuk diketahui bahwa hukum pidana adalah Ultimum

Remedium dengan mengingat ketentuan perumusan ketentuan ancaman

pidana, pembentukan undang-undang selain harus mempertanyakan

apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang cukup

bagi kepentingan termaksud, dan apakah suatu sanksi pidana memang

diperlukan untuk halini ,

Asas ultimum remedium juga sebagai tindak pidana dalam undang-

undang untuk suatu tindakan tertentu yang harus sedemikian rupa,

sebab alat penegak hukum atau sanksi lainnya sudah tidak serasi lagi

atau tidak dipakai. Jenis-jenis suatu tindak pidana yang dilihat dari suatu

asas Ultimum Remedium dapat merupakan pelanggaran-pelanggaran yaitu

1. Norma hukum perdata.

2. Hukum tata negara.

Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan

KUHP dan Hukum Pidana Islam

3. Hukum administrasi.

4. Hukum agama.

5. Hukum adat atau hukum kebiasaan.

Asas Ultimum Remedium dipakai dalam suatu Tindak Pidana

Pencucian Uang sebab adanya batasan tertentu dalam suatu tindakan

yang merupakan pelanggaran norma hukumini tidak perlu

diadakan ketentuan pidana, tetapi jika melampaui batas tertentu maka

asas ultimum remedium sudah perlu diadakan diberlakukan untuk suatu

Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya ruang berlakunya undang-undang pidana baik tentang

pencucian uang ataupun tentang hukum pidana secara umum dapat

berlaku bagi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Pencucian

Uang, hal ini dapat dilihat dan diatur dalam Pasal 2 KUHP yang

membahas tentang ketentuan pidana dalam peraturan perundangan-

undangan dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang di negara kita yang

berlaku bagi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

dalam wilayah Republik negara kita . Jadi ketentuan Pidana di negara kita

berlaku bagi semua penduduk negara kita baik Warga Negara negara kita

maupun Warga Asing yang berdomisili di negara kita .

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dilihat

ketentuan dalam pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur

tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang

merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang

dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer

,mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan

dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal

usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya

Berlakunya ketentuan Pidana di negara kita yang digambarkan

dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku telah diperluas dengan

adanya asas yaitu perluasan wilayah yaitu :

1. Aturan Pidana negara kita akan diberlakukannya untuk Tindak Pidana

yang dilakukan di atas kapal atau pesawat udara negara kita yang

sedang berada di Luar Negeri. Ketentuan Pidana dalam Undang-

Undang negara kita berlaku bagi setiap orang yang di luar negara kita

yang diatur dalam Pasal 4 KUHP melakukan kejahatan yang diatur

dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111

bis ke-1, Pasal 127 dan Pasal 131 KUHP yang menyangkut kejahatan

terhadap keamanan Negara.

2. Pasal 7 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan Pidana dalam

Undang-Undang negara kita berlaku bagi pegawai Negeri negara kita

pegawai negeri sipil dan tentara nasional negara kita atau polisi

republik negara kita (PNS dan TNI atau POLRI) yang berada di luar

negara kita mengenai salah satu kejahatan yang diatur dalam Bab

XXVIII, buku II KUHP tentang Kejahatan yang dilakukan dalam

jabatan.

3. Pasal 8 KUHP berlaku bagi Nahkoda kapal negara kita yang berada di

luar negara kita melakukan suatu kejahatan yang diatur dalam Bab

XXIX dalam Buku II KUHP tentang kejahatan pelayaran dan Bab IX

dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran Pelayanan.

Pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 5,

Pasal 7, Pasal 8 KUHPini di atas yaitu pengecualian yang diakui

oleh Hukum Internasional. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 memperluas cakupannya, dengan jangkauan setiap orang (Orang

perseorangan atau korporasi) yang di luar wilayah negara kita memberikan

bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya dapat

dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010.

Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang

masuk dalam kategori kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah

sebagai berikut: korupsi; penyuapan; narkotika; psikotropika;

penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang

perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan;

cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme;

penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang;

perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di

bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau indak

pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau

lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik negara kita

atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik negara kita dan tindak

pidanaini juga merupakan tindak pidana menurut hukum

negara kita . Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan

digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung

untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan

disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf n.

Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan

KUHP dan Hukum Pidana Islam

Adapun bentuk hukuman terhadap pelaku TPPU diatur dalam

pasal 3-10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan TPPU sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta

Kekayaan dipidana sebab tindak pidana Pencucian Uang dengan

pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan

yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana sebab tindak pidana Pencucian Uang

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan,

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,

atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi

Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang ini.

5. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana

dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali

Korporasi.

6. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana

Pencucian Uang:

a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan

Korporasi;

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi

perintah; dan

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

7. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana

denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terhadap

Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

a. pengumuman putusan hakim;

b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;

c. pencabutan izin usaha;

d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;

e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau

f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

8. Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana

denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5,

pidana dendaini diganti dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) tahun 4 (empat) bulan.

9. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana dendaini

diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau

Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan

pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan

milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan

terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan

denda yang telah dibayar.

10. Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik negara kita yang turut serta melakukan percobaan,

pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak

pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pada kasus pencucian uang yang berwenang dalam menyidik,

memeriksa kasus ini adalah, kepolisian, kejaksaan dan yang terakhir

adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diamanatkan untuk

memeriksa dan menyidik kasus ini sejak Oktober 2010. Dari ketiga

penegak hukum itu, yang paling banyak mendapat laporan adalah

kepolisian dan kejaksaan. Lembaga independen lain dibawah Presiden

Republik negara kita yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas

tindak pidana pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK), seseorang wajib melaporkan jumlah

kekayaan yang dia miliki sehingga akan memudahkan PPATK

mengontrol adanya transaksi yang mencurigakan

Secara umum proses pencucian uang ini dapat dikelompokkan

dalam tiga tahap ; Pertama, penempatan (placement), yakni usaha menem-

patkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem

Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan

KUHP dan Hukum Pidana Islam

keuangan, terutama sistem perbankan ,. Dalam proses ini

terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang

tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai

yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil

kegiatan yang sah .

Menurut Adrian bentuk kegiatan dari placement antara lain:

1. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti

dengan pengajuan kredit atau pembiayaan;

2. Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai

pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail;

3. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah dari suatu negara ke

negara lain;

4. Membiayai suatu usaha yang seolah olah sah atau terkait dengan

usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan;

5. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk

keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai

penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya

dilakukan melalui PJK

Kedua, transfer (layering), yakni usaha untuk mentransfer harta

kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil

masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (placement). Dalam

proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari

sumbernya melalui penga- lihan dana hasil placement ke beberapa

rekening lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks. Layering

dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan internasional baik melalui

bisnis yang sah atau perusahaan yang memiliki nama dan badan hukum

namun tidak memiliki kegiatan apapun. Adapun bentuk kegiatan dari

layering adalah:

1. Transfer dan dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau

negara;

2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung

transaksi yang sah;

3. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan

kegiatan usaha yang sah maupun Shell

Ketiga, menggunakan harta kekayaan (integration), yakni suatu

usaha menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana

yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui placement

atau layering sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean

money) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kegiatan

kejahatan.

Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di negara kita telah

diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik negara kita Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang. Dalam hal ini pencucian uang dapat dibedakan dalam

tiga tindak pidana:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,

menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga

atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun

2010).

2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap

orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau

menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1). Halini dianggap juga sama dengan

melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor

yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam

undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).

3. Dalam Pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka

yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan

kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal

usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan

yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan

pencucian uang.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup

berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20

tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah (Rahmi Uzier, 2019).

Pencucian Uang Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam

Pidana Islam dalam istilah fikih disebut jinayah, tetapi para fuqaha

sering juga memakai kata jarimah. Kata تایانجلا adalah bentuk jamak dari

kata ةیانج ,yang diambil dari kata ىنج - ىنجی yang artinya

mengambil/memetik (Sayyid Sabiq: 1983, 427). Sedangkan jarimah berasal

dari kata ََمَرَج yang sinonimnya َ َعََطقَوَ َبَسَك yang artinya, berusaha dan

bekerja, pengertian usaha disini khusus untuk usaha atau perbuatan yang

tidak baik dan usaha yang di benci oleh manusia (Abu Zahrah, t.t.h: 22).

Secara istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang

dilarang, sebagaimana yang dijelaskan oleh ‘Abdul Qadir ‘Audah bahwa

Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan

KUHP dan Hukum Pidana Islam

jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik

perbuatanini mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya . Sedangkan pengertian jarimah menurut istilah sebagaimana yang di

ungkapkan oleh al-Mawardi (al-Mawardi, 1973: 219) adalah perbuatan-

perbuatan yang di larang oleh syara’ yang di ancam dengan hukuman had

atau ta’zir.

Menurut Ahmad Hanafi suatu perbuatan dipandang sebagai

jarimah jika perbuatanini bisa merugikan tata aturan yang ada

dalam warga atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota

warga atau bendanya, nama baiknya, perasaannya atau

pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara,

dasar larangan melakukan sesuatu jarimah ialah pemeliharaan

kepentingan warga itu sendiri , Suatu

perbuatan baru bisa dianggap sebagai perbuatan yang melanggar/tindak

pidana jika semua unsur-unsur jarimah telah terpenuhi. Adapun

unsur-unsur umum dari jarimah sebagaimana yang dijelaskan oleh ‘Abdul

Qadir Audah adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya unsur formal (rukun syar’i), yaitu adanya nash

(ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan

hukuman;

2. Terpenuhinya unsur materil (rukun madhi), yaitu adanya tingkah laku

yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif)

maupun sikap tidak berbuat (negatif);

3. Terpenuhinya unsur moral (rukun adabi), yaitu bahwa pelaku adalah

orang mukallaf, iaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban

atas tindak pidana yang diperbuatnya.

Pencucian Uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara

tekstual dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur’an

mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan

zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status

hukumnya, pengelompokan jarimah-nya, dan sanksi yang akan diberikan.

Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam

perolehan harta benda seseorang. Hukum Islam secara detail memang

tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, sebab

memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. namun secara

umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara

yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti

perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan

menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun,

berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan

merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa

kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai jarimah ta’zir

Secara ringkas dapat di jelaskan bahwa jarimah ta’zir adalah

hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ namun diserahkan

kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam

menentukan hukuman ta’zir, hakim hanya menetapkan secara umum,

artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk

masing-masing jarimah ta’zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan

hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai seberat-seberatnya

(Djazuli, 2000: 89). Pengertian ta’zir juga dapat dipahami sebagai

perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau

kaffarat, bentuk hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa

atau hakim. Hukuman dalam jarimah ta’zir tidak ditentukan berapa

ukuran dan kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan

tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan

demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan

bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah (Topo Santoso, 2003:

78).

Adapun bentuk sanksi ta’zir bisa beragam, sesuai keputusan hakim.

Secara garis besar jarimah ta’zir dapat dibedakan menjadi beberapa

macam, diantaranya, hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku

hukuman berat yang berulang-ulang, hukuman cambuk, hukuman

penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk

barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman

celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

Bila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta’zir juga dapat

dibagi kedalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah ta’zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau kishas, tetapi

syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian

yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri;

2. Jarimah ta’zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara’ tetapi

hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi

takaran dan timbangan;

3. Jarimah ta’zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan

oleh syara’ jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri,

seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran

terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas (Muslich, 2003: 255).

Bila dikaitkan dengan prinsif dasar ekonomi Islam dimana

ekonomi Islam sangat concern dengan teori porudksi yang digagas oleh

Imam Al-Gazali bahwa pencarian ekonomi merupakan bagian dari

ibadah. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu giat bekerja

dalam mencari harta kekayaan, baik dari perniagaan, pertanian,

perniagaan dan lain sebagaiinya. Pekerjaan dunia menjadikannya sebgai

ibadah dan jihad jika manusia yang bekerja murni niatnya kerna Allah

Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan

KUHP dan Hukum Pidana Islam

dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai hambaNya

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah untuk mengapai kebahagiaan

kehidupan dunia dan akhirat, dengan memposisikan Allah lebih dari

segalanya, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dan

menghindari kerusakan dan kekacauan di dunia termasuk dalam hal

perekonomian individu, masayarakat serta bangsa dan negara ,

Adapun ciri-ciri Ekonomi Islam sebagaimana yang dikemukan oleh

Ahmad Muhammad Al-AssaI dan Fathi Ahmad Abdul Karim bahwa

Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari

ekonomi hasil penemuan manusia .. Ciri-ciriini jika diringkas

adalah sebagai berikut :

a. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang

menyeluruh; Bahwa ekonomi yang digagas manusia dengan segala

asbab kelahirannya benar-benar memisahkan anatara ekonomi dan

agama (sekuler). Yang menjadi pembeda utama antara ekonomi Islam

dengan sistem ekonomi buatan manusia adalah hubungannya yang

sempurna antara ekonomi dan Islam, baik sebagai akidah maupun

syariat. Oleh sebab itu adalah tidak mungkin untuk mempelajari

ekonomi Islam terlepas dari akidah dan syariat Islam sebab sistem

ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya

dengan akidah sebagai dasar. Maka jelas sekali bahwa tujuan utama

ekonomi Islam adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai maqasid al-

Syariah.

b. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bersifat Pengabdian yakni sesuai

dengan akidah umum, kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda

dengan kegiatan ekonomi dalam sistem-sistem hasil penemuan

manusia, seperti kapitalisme dan sosialisme. Kegiatan ekonomi bisa

saja berubah dari kegiatan material semata-mata menjadi ibadah yang

akan mendapatkan pahala bila dalam kegiatannya itu mengharapkan

wajah Allah SWT, dan ia mengubah niatnya demi keridhaanNya.

c. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bercita-cita Luhur diman sistem hasil

penemuan manusia (kapitalisme dan sosialisme), bertujuan untuk

memberikan keuntungan material semata-mata bagi pengikut-

pengikutnya. Itulah cita-cita dan tujuan ilmunya.

d. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi dalam Islam

adalah pengawasan yang sebenamya, yang mendapat kedudukan

utama Dalam ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat

yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang

lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang

terbina atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari

akhir.

e. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan

individu dan kepentingan warga

Dengan mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan etika bisnis Islam,

maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk katagori

perbuatan yang diharamkan sebab dua hal; pertama dari proses

memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan

(misalnya dari judi, perjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang

lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berusaha

menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan

kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa Tindak Pidana

Pencucian Uang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur’an

maupun al-Hadis, sehingga TPPU masuk dalam kategori ta’zir. Akan

tetapi Allah melaui al-Qur’an telah mengatur tentang kejelasan dalam

memperoleh harta benda seperti yang firman Allah SWT dalam surat al-

Baqarah ayat 188:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

(urusan) harta itu kepada hakim, susaha kamu dapat memakan

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)

dosa, Padahal kamu mengetahui.

Serta hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah saw bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah

itu thayyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang

thayyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada

orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul.

Firman-Nya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik

(halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman: ‘Wahai

orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah

kami rezekikan kepadamu.'” lalu Nabi SAW menceritakan tentang

seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga

rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya

ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal,

makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram,

pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka

bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?”

Dari ayat dan hadis di atas jelas bahwa money laundring termasuk

dalam kategori perbuatan tercela dan dapat merugikan kehidupan umat

manusia. Selain itu kegiatan pencucian uang sangat jauh dari semangat

Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan

KUHP dan Hukum Pidana Islam

Maqasidu al-Syariah. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa

tujuan diturunkannya syari’ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan

menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, dunia

dan akhirat. Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam, harus

mengarah pada tercapainya tujuanini , tidak terkecuali aspek

ekonomi. Oleh sebab nya Ekonomi Islam harus mampu menjadi pan-acea

dan solusi terhadap akutnya problem ekonomi kekinian. Konsekuensi

logisnya adalah, bahwa untuk menyusun sebuah bangunan Ekonomi

Islam maka tidak bisa dilepaskan dari teori Maqashid seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya. Bahkan Syaikh Muhammad Thahir ibn ‘Asyur

pernah mengatakan bahwa “Melupakan pentingnya sisi maqasid dalam

syariah Islam adalah faktor utama penyebab terjadinya stagnasi pada fiqh