Keputusan Financial Action Task Force (FATF) tanggal 22 juni
2001 merupakan suatu kabar yang tidak menyenangkan kita,
bangsa Indonesia, dengan memasukkan negara Indonesia
sebagai satu di antara 15 negara yang dianggap tidak
kooperatif (non-cooperative countries and teritories/NCCT),
dalam memberantas praktik pencucian uang (money
laundering). Hasil keputusan FATF tersebut dapat
disimpulkan bahwa negara Indonesia yaitu salah satu surga
di dunia bagi pemilik uang haram membersihkan uang hasil
kejahatan, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.
Dari peringkat opacity, Negara Indonesia mendapat pringkat 3
(tiga) sebagai tempat pencucian uang, dari Peringkat CPI
(Corruption Perception Index) bernilai 88 (peringkat 2)
Diakui atau tidak hal ini yaitu fakta yang disampaikan oleh orang lain, apakah data
tersebut dapat dipercaya 100% atau tidak, yang jelas koreksi tersebut telah
mendorong otoritas moneter dan hukum di Indonesia untuk segera beraksi positif.
Walaupun Berbagai regulasi yang diterbitkan Pemerintah yang berkaitan dengan
Tindak Pidana Pencuang Uang (TPPU), namun dalam praktik masih terus terjadi dan
meningkat, salah satu Tindak Pidana yang berhubungan langsung dengan TPPU yaitu
TINDAK PIDANA KORUPSI.
HINGGA SAAT INI, TPPU masih menjadi MODUS UTAMA yang digunakan pelaku
tindak pidana korupsi. PELAKU MELAKUKAN menyamarkan transaksi keuangan
melalui rekening pihak lain agar praktik BUSUK TIDAK TERCIUM/TERENDUS.
KORBAN PTTU DAPAT SIAPA SAJA (ORANG PERORANG, INSTITUSI
(PERBNKAN/KEUANGAN) TERMASUK ORANG-ORANG DEKAT (KELUARGA: ISTRI/ANAK.
UNTUK PERLU SEARA KESINAMBUNGAN MELALKUKAN EDIKASI DAN SOSIALISASI
KEPADA MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK DAN MODUS TPPU.
Saat ini Korupsi merupakan penyakit (virus)
paling ganas yang ada di muka bumi
Indonesia ini , sehingga sedikit demi sedikit
menggrogoti dan menghancurkan bangsa
kita ini.
TINDAK PIDANA KORUPSI TELAH MENJADI
EXTRA ORDINARY CRIME
TINDAK PIDANA KORUPSI membahayakan
dan berdampak terhadap PEMBANGUNAN
PEREKONOMIAN NEGARA INDONESIA.
UNTUK ITU PEMBERANTASAN KORUPSI
MENJADI HAL PENTING DAN MENDESAK
BAGI BANGSA INDONESIA, TERUTAMA
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TATA
KELOLAH PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
TPPU.
KARAKTERISTIK TPPU
TPPU (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan
mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini
merupakan kejahatan GANDA BUKAN TUNGGAL.
BENTUK KEGIATAN PENCUCIAN UANG DITANDAI
DENGAN bentuk pencucian uang sebagai kejahatan
yang bersifat FOLLOW UP CRIME (kejahatan lanjutan),
sedangkan kejahatan asalnya disebut
sebagai PREDICATE OFFENSE/CORE CRIME atau
sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang
menghasilkan uang yang lalu dilakukan proses
pencucian.
SEBAGAI RESPON POSITIF DARI NEGARA
INDONEISA:
1. PEMERINTAH MENERBITKAN UU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG: UU NO. 15 TAHUN 2002 YANG DIRUBAH
DENGAN UU NO.25 TAHUN 2003 DAN TERAKHIR DIGANTI
DENGAN UU NO.8 TAHUN 2010 TTG. PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
BERBAGAI UU YANG TERKAIT, SEPERTI UU TINDAK PIDANA
KORUPSI, DLL.
2. BI MENERBITKAN PBI NO.3/10/PBI, TGL. 18 JUNI 2001 DAN
PBI NO.3/23/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP
MENGENAL NASABAH/KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES
(KYC) TERAKHIR PBI NO.11/28/PBI/2009
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TPPU
Secara harfiah istilah “money laundering”
dalam bahasa indonesia dapat diterjemahkan
sebagai “pencucian uang” atau dahulu juga
dikenal dengan istilah “pemutihan uang”.
UU No.15 tahun 2002 tidak memberikan
definisi pencucian uang secara tegas, hanya saja
dalam penjelasan UU No.15 tahun 2002
disejelaskan bahwa pencucian uang yaitu
upaya untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan yang
diperoleh dari tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam UU No.15 tahun 2002.
UU 25/2003 PASAL 1 ANGKA 1: Pencucian uang yaitu
perbuatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan,
membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan
lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud
untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta
kekayaaan yang sah.
UU 8/2010 PASAL 1 ANGKA 1: Pencucian uang yaitu
segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak
pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.
RUANG LINGKUP TPPU:
PASAL 2 AYAT (1) dan (2) UU NO.8 TAHUN 2010:
(1) HASIL TINDAK PIDANA yaitu HARTA KEKAYAAN YANG DIPEROLEH DARI
TINDAK PIDANA : KORUPSI, PENYUAPAN, NARKOBA, PSIKOTROPIKA,
PENYELEUNDUPAN TENAGA KERJA, PENYELUNDUPAN MIGRAN, DI BIDANG
PERBANKAN, DI BIDANG PASAR MODAL, DI BIDANG PERASURANSIAN,
KEPABEAN, CUKAI, PERDAGANGAN ORANG, PERDAGANGAN SENJATA
GELAP, TERORISME, PENCULIKAN, PENCURIAN, PENGGELAPAN, PENIPUAN,
PEMALSUAN UANG, PERJUDIAN, PROSTITUSI, DI BIDANG PERPAJAKAN, DI
BIDANG KEHUTANAN, DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN, ATAU TINDAK PIDANA LAIN YANG DIANCAM
DENGAN PIDANA PENJARA 4 TAHUN ATAU LEBIH yang dilakukan di wilayah
NKRI atau di luar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut juga merupakan
tindak pidana menurut hukum Indonesia
(2) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga
akan digunakan dan/atau digunakan secara
langsung atau tidak langsung untuk kegiatan
terorisme, organisasi teroris, atau perseorangan
disamakan sebagai hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
LAHIRNYA TPPU
PASAL 3 UU NO.8/2010
Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,
membawa ke laur negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta
kekayaan yang diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyampaikan asal
usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian
Uang dengan Pidana paling lama 20 tahun dan denda paling
banyak Rp.10.000.000.000,-
PASAL 4:
Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan,
yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud
Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang
dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling
banyak Rp. Rp.5.000.000.000.
Pasal 5:
(1) SETIAP ORANG YANG MENERIMA ATAU MENGUASAI
PENEMPATAN, PENTRANSFERAN, PEMBAYARAN, HIBAH,
SUMBANGAN, PENITIPAN, PENUKARAN, ATAU MEMAKAI
HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGANYA
MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 2 AYAT (1) DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 5 TAHUN
DAN DENDA PALING BANYAK Rp.1.000.000.000.
TIPIKAL TPPU
Ada 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang,
yaitu: (Dlm Joni Emirzon,2002:31-32)
1. PENEMPATAN (Placement);
2. TRANSFER (layering) ;
MEMAKAI HARTA KEKAYAAN
(Integration) .
PENEMPATAN (Placement)
PENEMPATAN =
UPAYA MENEMPATKAN DANA yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana
ke dalam SISTEM KEUANGAN, Bentuk kegiatan ini al:
➢MENEMPATKAN DANA PADAA BANK, Kadang-kadang kegiatan ini diikuti
dengan pengajuan kredit/pembiayaan
➢MENYETOR UANG PADA PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan
audit trail.
➢MENYELEUNDUPKAN UANG TUNAI dari suatu negara ke negara lain.
➢MEMBIAYAI SUATU USAHA YANG SEOLAH-OLAH SAH atau terkait dengan
usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi
kredit/pembiayaan.
➢MEMBELI BARANG-BARANG BERHARGA yang bernilai tinggi untuk
kepentingan pribadi, membeli hadiah yang nilainya mahal sebagai
penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayaran melaui pjk.
TRANSFER (layering)
LAYERING yaitu memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak
pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan
atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses
pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil
placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan
didesain untuk MENYAMARKAN DAN MENGHILANGKAN JEJAK SUMBER DANA .
Bentuk kegiatan an:
➢TRANSFER DANA dari satu bank ke bank lain dan atau antar
wilayah/negara.
➢PENGGUNAAN SIMPANAN TUNAI tunai sebagai agunan untuk
mendukung transaksi yang sah.
➢MEMINDAHKAN UANG TUNAI lintas batas negara melalui jaringan
kegiatan usaha yang sah maupun shell company.
MEMAKAI Harta Kekayaan (Integration)
Integration :
UPAYA MEMAKAI harta kekayaan yang TELAH TAMPAK
SAH, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam
berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan,
dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah,
ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.
Dalam melakukan pencucian uang, PELAKU TIDAK TERLALU
MEMPERTIMBANGKAN HASIL YANG AKAN DIPERLEH DAN
BESAR BIAYA YANG HARUS DIKELUARKAN, karena TUJUAN
UTAMA yaitu untuk menyamarkan atau menghilangkan
asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau
digunakan secara aman.
TRANSAKSI KEUANGAN YANG
MENCURIGAKAN
yaitu : (Pasal 1 angka 5 UU No.8/2010)
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau
kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan
dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan
ketentuan UU ini;
c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan
MEMAKAI Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana; atau
d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh
Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal
dari hasil tindak pidana.
MODUS TPPU
BERBAGAI BENTUK MODUS TPPU YANG
BERKEMBANG HINGGA SAAT INI:
1. LOAN BACK
2. Modus operasi C-Chase.
3. Modus transaksi transaksi dagang
internasional;
4. Modus akuisisi;
5. Modus Investasi Tertentu;
6. Modus Perdagangan Saham;
7. Modus Deposit taking;
8. Modus Identitas Palsu. https://www.google.co.id/search?q=pencucian+uang+di+indonesi
a&dcr=
LOAN BACK
Dengan cara meminjam uangnya sendiri, Modus ini
terinci lagi dalam bentuk DIRECT LOAN, dengan cara
meminjam uang dari PERUSAHAAN LUAR NEGERI
BERUPA Perusahaan bayangan DIMANA DIREKSINYA
DAN PEMEGANG SAHAM yaitu DIA SENDIRI, Dalam
bentuk back to loan, dimana si pelaku peminjam uang
dari cabang bank asing secara stand by letter of credit
atau certificate of deposit bahwa uang didapat atas dasar
uang dari kejahatan, pinjaman itu lalu tidak
dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
Modus operasi C-Chase
Metode ini cukup RUMIT DAN BERLIKU-LIKU untuk menghapus jejak,
MISALNYA: . Contoh dalam masalah TUAN X Memerintahkan kurir-kurir
datang ke bank A untuk menyimpan dana sebesar US $ 10.000 supaya
lolos dari kewajiban lapor. lalu beberapa kali dilakukan transfer,
yakni Bank NY ke negara B ke cabang bank di S, lalu disana dikonfersi
dalam bentuk certiface of deposit untuk menjamin loan dalam jumlah
yang sama yang diambil oleh orang Negara D. Loan buat negara O yang
terkenal dengan tax Heavennya. Disini Loan itu tidak pernah ditagih,
namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari
Negara D, uang terebut di transfer ke NEGARA Ug melalui rekening drug
dealer dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis
yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.
Modus transaksi transaksi dagang
internasional
Modus ini MEMAKAI sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus
urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank yaitu
dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini
dapat menjadi sasaran TPPU, berupa membuat invoice yang besar terhadap
barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.
Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain.
Modus ini menyelundupkan sejumah fisik uang itu ke luar negeri.
Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau
tertangkap maka digunakan modus berupa electronic transfer, yakni
mentransfer dari satu Negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang
itu.
MODUS PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)
PERUSAHAAN YANG DIAKUISISI yaitu PERUSAHAAN SENDIRI .Contoh seorang
pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di
Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di cayman didepositokan atas nama
perusahaan yang ada di Indonesia. lalu perusahaan yang ada di Cayman
membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi).
Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memliki dana yang sah, karena telah
tercuci melalui hasil pejualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia.
Modus Real estate Carousel, yakni dengan menjual suatu property berkai-kali kepada
perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku TPPU memiliki sejumlah
perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk real estate. Dari satu ke
lain perusahaan.
Modus Investasi Tertentu,
Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau
antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisa dan lalu menjualnya kepada
seseorang yang sebenarnya yaitu suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga
mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga
setinggitingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat
digolongkan sebagai dana yang sudah sah.
Modus over invoices atau double invoice. Modus ini dilakukan dengan
mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang
bersistem tax haven) mendirikan pula perusahaan bayangan (shell company).
Perusahaan di Negara tax Haven ini mengekspor barang ke Indonesia dan
perusahaan yang ada d diluar negeri itu membuat invoice pembelian dengan
harga tingi inilah yang disebut over invoice dan bila dibuat 2 invoices, maka
disebut double invoices.
Modus Perdagangan Saham,
Modus ini pernah terjadi di BEBERAPA NEGARA. Dalam suatu masalah di
Busra efek NEGARA X, dengan melibatkan perusahaan efek, dimana
beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang.
Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestasi ini bersumber dari uang
gelap. PIHAK BANK .... membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-
nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yag rugi dan satu yang
memiliki keuntungan. Rekening di upayakan dibuka di tempat yang sangat
terjamin proteksi kerahasaannya, supaya sulit ditelusuri siapa benefecial
owner dari rekening tersebut.
Modus Deposit taking,
Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit taking Institution (DTI).
DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uang. masalah Money Laundrying
ini melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga,
penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan dan teasury bills.
