perdagangan internasional 2

dolar 

AS/ton, maka sesudah ditambah tarif harganya menjadi 315 

dolar AS/ton untuk konsumen Indonesia. Kenaikan harga ini 

melindungi produsen dalam negeri dari harga yang murah 

namun juga membuat harga secara artifisial tinggi bagi 

pembeli bawang putih di Indonesia.

3. Tariff Rate Quota (TRQ) adalah quota yang ditetapkan untuk 

impor pada tingkat tertentu. Sedangkan untuk impor di atas 

tingkat yang ditentukan akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. 

Sedangkan in quota tariff ditentukan rendah atau lebih rendah 

dibandingkan dengan applied tariff.

TRQ mengizinkan pemasukan barang dalam jumlah tertentu 

ke suatu negara dengan tarif yang diturunkan selama jangka 

waktu tertentu. Pada prinsipnya TRQ bukan instrumen untuk 

proteksi akses pasar (impor), tetapi TRQ untuk membuka 

akses pasar dengan cara membuka pada kuantitas tertentu. 

Jangka waktu penerapan TRQ hanya untuk sementara 

(temporary), yaitu saat produksi rendah atau dalam rangka 

memasok intermediate product yang jumlahnya terbatas dan 

dalam rangka mendukung pengembangan industri.

negara kita hanya mencatatkan dua komoditas yang mendapat 

perlakuan TRQ pada Schedule of Consession (SoC), yaitu beras 

dan susu/produk susu. Secara total di WTO ada  1.374 

tariff quotas dari semua negara anggota. negara kita tidak pernah 

memakai  TRQ sejak 1998 (krisis ekonomi) pada saat 

applied tariff negara kita lebih rendah dari in quota tariff TRQ. 

Untuk beras akses minimumnya sebesar 70.000 ton dengan 

tingkatin quota tariff sebesar 90 persen. Sedangkan tarif di luar 

kuota sebesar bound tariff 160 persen. Notifikasi terakhir TRQ 

negara kita tanggal 14 Februari 2013 yang menyatakan bahwa 

pada periode 2009–2011 TRQ tidak pernah dipakai . 

4. ini karena beras impor dipakai  sebagai buffer stock atau 

public stock holding (PSH) yang akan dikelola Bulog untuk 

operasi pasar, bantuan pada saat terjadi bencana dan cadangan 

beras pemerintah. Hanya beras yang sudah didaftarkan di WTO 

sebagai komoditas PSH. Jika negara kita ingin menambahkan 

komoditas lain untuk dijadikan PSH, maka negara kita harus 

melakukan renegosiasi di WTO.    

5. Autonomous Tariff Suspension/ATS (penangguhan tarif) adalah 

tindakan pengecualian dari kondisi normal pengenaan tarif 

bea masuk impor barang. Tujuan ATS adalah agar perusahaan-

perusahaan di negara tertentu dapat memakai  bahan 

baku, barang setengah jadi atau komponen lainnya yang 

tidak tersedia atau tidak diproduksi di dalam negeri untuk 

menstimulasi aktivitas ekonomi. Selain itu juga meningkatkan 

kapasitas kompetisi perusahaan dan mempertahankan atau 

menciptakan lapangan pekerjaan dan memodernisasi struktur 

lapangan pekerjaan yang diciptakan.

Efektivitas Tarif 

Manfaat tarif tidak dapat merata dirasakan warga  di 

negara yang menerapkan tarif. Karena tarif merupakan pajak, 

maka pemerintah akan mendapat kenaikan pendapatan dengan 

masuknya produk impor ke pasar domestik. Industri dalam negeri 

juga mendapat keuntungan dari penurunan persaingan, karena 

harga impor meningkat secara otomatis. Namun demikian harga 

di tingkat konsumen akan meningkat karena harga impor yang 

lebih tinggi. Dengan demikian, tarif dan hambatan perdagangan 

cenderung bersifat pro-produsen dan anti-konsumen.

Pengaruh tarif dan hambatan perdagangan terhadap bisnis, 

konsumen dan pemerintah akan berubah dari waktu ke waktu. 

Dalam jangka pendek, harga barang yang lebih tinggi dapat 

mengurangi konsumsi individual konsumen dan perusahaan, 

sehingga pada akhirnya akan mengurangi volume impor. 

Selama tarif diberlakukan, produsen akan mendapatkan 

keuntungan. Sedangkan, pemerintah akan mendapat peningkatan 

pendapatan dari pajak. Dalam jangka panjang, pengusaha 

mungkin akan mengalami penurunan efisiensi, karena kurang 

persaingan. Tapi mungkin juga melihat pengurangan keuntungan, 

karena munculnya produk pengganti. 

Bagi pemerintah, efek jangka panjang tarif adalah kenaikan 

permintaan akan layanan publik. Selain itu juga kenaikan 

harga, terutama pada bahan makanan, sehingga memicu 

penurunan pendapatan yang dapat dibelanjakan. 

Pada era perdagangan bebas, instrumen tarif sebagai alat 

proteksi sudah jarang dipakai , karena struktur tarif impor 

ditetapkan serendah mungkin (0–5 persen). Hal ini  nyaris 

tidak efektif lagi untuk mengendalikan impor, tapi justru makin 

melancarkan aliran barang impor. 

Sebaliknya, instrumen pengaturan impor secara administratif 

banyak dilakukan negara di dunia dengan alasan melindungi 

kepentingan nasional. Secara sederhana, instrumen yang dipakai 

ada dua macam, yakni regulasi teknis memakai  instrumen 

standar dan pengaturan tata niaga impor. 

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI Nomor 

56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk 

Tertentu merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah dalam rangka melakukan tertib impor, sekaligus 

strategi pengamanan pasar dalam negeri. 

negara kita memiliki wilayah daratan yang sangat luas dan 

memiliki banyak pintu masuk pelabuhan di banyak pulau di 

seluruh Nusantara. Karena itu, agar dapat mengurangi berbagai 

bentuk pelanggaran dari aktivitas impor, pemerintah mengawasi 

dan membatasi beberapa pelabuhan sebagai pelabuhan impor 

produk tertentu. 

Pengendalian Impor melalui Non-Tariff Barriers 

(NTB)

Salah satu alasan negara-negara industri beralih dari tarif ke 

NTB adalah kenyataan bahwa negara maju memiliki sumber 

pendapatan selain tarif. Negara maju tidak dapat bergantung 

pada tarif, sehingga mengembangkan NTB sebagai regulasi pada 

perdagangan internasional. 

Alasan lainnya adalah transisi hambatan tarif ke hambatan 

non-tarif adalah bahwa hambatan non-tarif dapat dipakai  

untuk mendukung industri lemah. Bisa juga sebagai kompensasi 

kepada industri yang telah terpengaruh secara negatif oleh 

kebijakan pengurangan tarif.

Hambatan non-tarif (Non-Tariff Barriers/NTB) sering berbentuk 

persyaratan yang berlaku sebagai pencegah impor, atau yang 

memberlakukan perlakuan tidak adil pada barang impor.

Tindakan non-tarif umumnya didefinisikan sebagai pembatasan 

yang dihasilkan dari larangan, kondisi atau persyaratan pasar 

tertentu yang membuat produk impor menjadi mahal. 

Hambatan ini muncul dari berbagai jenis tindakan yang 

dilakukan pemerintah dan otoritas. Bentuknya dapat berupa, 

undang-undang, peraturan, kebijakan, kondisi, pembatasan atau 

persyaratan khusus, dan larangan yang melindungi industri 

domestik dari persaingan asing. 

Non-Tariff Barriers (NTB) atau disebut juga Non-Tariff Measures 

(NTM) dapat dibagi menjadi hambatan administratif, peraturan 

kesehatan (sanitary and phytosanitary/SPS) dan Technical Barrier 

to Trade (TBT). SPS terdiri atas pembatasan zat dan memastikan 

keamanan pangan untuk mencegah penyebaran penyakit atau 

hama. Sedangkan TBT mencakup semua tindakan penilaian 

kesesuaian yang terkait dengan persyaratan teknis. Seperti, 

sertifikasi, pengujian, dan inspeksi yang mengklasifikasikan 

tindakan-tindakan yang terkait dengan inspeksi pra-pengapalan 

(PSI) dan pabean lainnya. 

Bentuk-bentuk hambatan non-tarif paling sering dipakai  

terkait dengan tindakan teknis yang mempengaruhi perdagangan 

internasional adalah SPS, hambatan teknis untuk perdagangan 

dan inspeksi pra-pengapalan. ini dilakukan untuk melindungi 

kehidupan manusia dari penyakit tanaman atau hewan. 

Hambatan non-tarif juga untuk melindungi hewan atau 

tumbuhan hidup dari hama, penyakit, atau organisme penyebab 

penyakit. Selain itu, untuk mencegah atau membatasi kerusakan 

lain pada suatu negara dari pemasukan, pembentukan, atau 

penyebaran hama dan untuk melindungi keanekaragaman hayati.

Secara umum, penggunaan NTB meningkat lebih cepat di 

negara-negara maju dibandingkan di negara-negara berkembang, 

bahkan dengan kerangka peraturan yang lebih ketat. NTB tidak 

secara langsung ditujukan untuk membatasi perdagangan luar 

negeri, namun lebih terkait pada birokrasi administratif untuk 

membatasi perdagangan. Misalnya, prosedur kepabeanan, standar 

teknis dan norma, standar kebersihan dan kesehatan hewan, dan 

persyaratan untuk pelabelan dan kemasan. 

NTB terdiri atas metode yang secara tidak langsung ditujukan 

untuk membatasi impor. Namun, dampaknya sering memicu  

pembatasan impor. ada  tiga kategori kebijakan NTB yang 

diatur dalam ketentuan impor produk tertentu. Pertama, impor 

dilakukan oleh importir terdaftar (IT). Kedua, impor dilakukan 

melalui pelabuhan laut tertentu dan pelabuhan udara interna-

sional. Ketiga, terhadap barang yang diimpor dilakukan verifikasi 

teknis di pelabuhan muat asal barang. 

Tujuan yang hendak dicapai melalui ketentuan IT adalah 

menciptakan tertib administrasi impor, membangun database 

impor, serta membangun sistem tracking (penelusuran) impor 

dalam rangka pemantauan aktivitas impor. Sedangkan tujuan 

yang ingin dicapai atas ketentuan pelabuhan tertentu adalah 

memudahkan dalam melakukan monitoring masuknya barang ke 

wilayah pabean Indonesia, sehingga dapat mengurangi potensi 

terjadinya impor ilegal. 

Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai dengan ketentuan 

verifikasi atau penelusuran teknis impor adalah melakukan 

pengawasan terhadap pelaku dan barang yang diimpor, serta 

membangun database (eksportir, importir, volume barang, jenis 

barang, kode HS, dan negara asal barang).

Bentuk-bentuk Non-Tariff Barrier

negara kita memberlakukan NTB pada sekitar 6.466 tariff lines dari 

total 10.013 tariff lines  yang diperdagangkan secara internasional. 

NTB terutama dikenakan pada tariff lines untuk ternak dan produk 

ternak, produk pangan, dan tekstil. negara kita memberlakukan 

NTB pada sekitar 99 persen dari total 453 tariff lines produk 

pangan. Jumlah tariff lines yang terkena NTB tidak sama dengan 

jumlah NTB, karena satu tariff lines dapat terkena beberapa jenis 

NTB. Berikut ini adalah beberapa NTB yang banyak diberlakukan 

negara-negara anggota WTO.

Pertama, Lisensi adalah hambatan non-tarif yang paling umum 

dipakai  pada peraturan impor langsung. Lisensi diberikan 

pemerintah untuk pengusaha dan memungkinkan pelau usaha 

mengimpor jenis barang tertentu ke negara ini . Hampir 

semua negara industri menerapkan hambatan non-tarif ini. 

Lisensi (sistem perizinan) mensyaratkan sebuah negara 

mengeluarkan izin untuk transaksi perdagangan luar negeri untuk 

komoditas impor yang termasuk dalam daftar barang berlisensi. 

Bentuk perizinan jenis lisensi utama adalah lisensi umum yang 

mengizinkan impor barang tidak dibatasi yang termasuk dalam 

daftar untuk jangka waktu tertentu.Satu kali lisensi untuk importir 

produk tertentu untuk mengimpor. 

Lisensi satu kali (one time license) menunjukkan jumlah barang, 

biayanya, negara asalnya, dan dalam beberapa kasus bea cukai 

menunjukkan barang impor yang harus dikenakan. Penggunaan 

sistem perizinan sebagai prosedur administratif sebagai instrumen 

peraturan perdagangan luar negeri didasarkan pada beberapa 

kesepakatan standar tingkat internasional. Selain itu, sebagai 

prasyarat mengimpor ke dalam wilayah pabean suatu negara.

Contohnya, untuk pembatasan impor daging sapi, lisensi 

akan diberikan kepada perusahaan tertentu dan mengizinkan 

pengusaha ini  bertindak sebagai importir. ini 

menciptakan pembatasan persaingan dan kenaikan harga yang 

dihadapi konsumen.

Kedua, Kuota impor adalah pembatasan yang diberlakukan 

untuk jumlah barang tertentu yang dapat diimpor. Hambatan ini 

sering dikaitkan dengan penerbitan lisensi. Sebuah negara dapat 

memberlakukan kuota, misalnya, pada volume beras impor yang 

diperbolehkan. 

Kuota merupakan perizinan perdagangan luar negeri terkait 

erat dengan pembatasan kuantitatif impor barang tertentu. Kuota 

impor menyaratkan kuantitas atau nilai tetap suatu komoditas 

yang telah mendapat izin untuk diimpor di negara ini  selama 

jangka waktu tertentu. 

Hambatan ini dapat dilakukan secara unilateral. Dengan kata 

lain diberlakukan negara pengimpor tanpa negosiasi dengan 

negara pengekspor. Namun dapat juga secara bilateral atau 

multilateral, apabila diterapkan sesudah  negosiasi dan kesepakatan 

dengan negara pengekspor. 

Menurut ketentuan WTO, sistem kuota ini hanya untuk 

melindungi hasil pertanian, menjaga keseimbangan balance of 

payment (neraca pembayaran internasional) dan melindungi 

kepentingan ekonomi nasional. Kuota biasanya menjadi jalan 

tengah, apabila pemerintah ingin melakukan pelarangan 

impor suatu barang, tapi tidak ingin memakai  tarif karena 

dikhawatirkan dapat menaikkan harga dalam negeri. Jadi, kuota 

adalah cara yang ditetapkan untuk membatasi jumlah maksimum 

yang dapat diimpor.

Ketiga, Quantitative restriction (pembatasan kuantitatif) 

terhadap impor merupakan bentuk hambatan administrasi 

langsung dari peraturan pemerintah untuk perdagangan luar 

negeri. Konsekuensi dari hambatan perdagangan ini biasanya 

tercermin dalam kerugian konsumen, karena harga menjadi 

lebih tinggi dan pilihan barang yang terbatas. Sementara, bagi 

perusahaan yang memakai  bahan impor dalam proses 

produksinya akan meningkatkan biaya produksi.

Keempat, Voluntary Export Restraint (VER) adalah pembatasan 

ekspor sukarela. Jenis hambatan perdagangan ini merupakan 

tindakan sukarela karena dibuat oleh negara pengekspor, bukan 

negara pengimpor. Pembatasan ekspor secara sukarela ini biasanya 

dikenakan atas permintaan negara pengimpor dan dapat disertai 

dengan VER timbal balik. 

Misalnya, Brasil dapat menerapkan VER pada ekspor gula 

ke Indonesia, berdasarkan permintaan Indonesia. negara kita 

kemudian dapat menerapkan VER pada ekspor kelapa sawit ke 

Brasil. ini akan meningkatkan harga kelapa sawit dan gula, 

namun melindungi industri dalam negeri. Dalam beberapa 

kasus, negara pengimpor meminta negara pengekspor untuk 

menerapkan pembatasan ekspor secara sukarela.

Kelima, Local Content (persyaratan kandungan lokal) adalah 

kebijakan pemerintah yang meminta agar pada persentase/bagian 

tertentu dari produk dibuat di dalam negeri. Pembatasannya 

dapat berupa persentase dari produk itu sendiri atau persentase 

dari nilai barang yang diproduksi. 

Misalnya, pembatasan impor susu tepung dapat lakukan 

dengan ketentuan bahwa 15 persen dari susu untuk membuat susu 

tepung dibeli di dalam negeri. Jadi, dapat dikatakan 15 persen dari 

nilai produk harus berasal dari produk dalam negeri.

Keenam, Embargo adalah jenis kuota spesifik yang melarang 

perdagangan. Hambatan ini dapat dikenakan pada impor barang 

tertentu yang dipasok ke negara tertentu, atau semua barang 

yang dikirim ke negara tertentu. Meskipun embargo biasanya 

diperkenalkan untuk tujuan politik, konsekuensinya dapat 

menjadi ekonomi.

Ketujuh, Standard adalah hambatan non-tarif yang mengambil 

tempat khusus di antara hambatan non-tarif lainnya. Negara 

biasanya menerapkan standar klasifikasi, pelabelan, dan pengujian 

produk agar dapat dijual di dalam negeri, namun dapat juga 

untuk memblokir penjualan produk impor. Hambatan standar ini 

sering kali diterapkan dengan dalih melindungi keselamatan dan 

kesehatan penduduk lokal.

Kedelapan, Penundaan Administrasi dan Birokrasi 

adalah hambatan non-tarif di pintu masuk (di pelabuhan) 

yang meningkatkan ketidakpastian dan biaya perdagangan. 

Misalnya, meskipun Turki berada di wilayah Bea Cukai Uni 

Eropa, pengangkutan produk-produk dari Turki ke Uni Eropa 

akan dikenai biaya administrasi yang sangat tinggi, sehingga 

diperkirakan akan menghambat pemasukan produk ekspor Turki 

ke Uni Eropa. 

Kesembilan, Control Devisa (pembatasan valuta asing) 

merupakan peraturan transaksi penduduk dan bukan penduduk 

dengan nilai mata uang domestik dan nilai mata uang lainnya. 

Hambatan ini juga merupakan bagian penting dari mekanisme 

pengendalian kegiatan ekonomi asing dengan mata uang asing.

Efektivitas Non-Tariff Barrier

Sebagian besar NTB dapat didefinisikan sebagai tindakan 

proteksionis, kecuali jika terkait dengan kesulitan mekanisme 

pasar. Misalnya, eksternalitas dan asimetri informasi antara 

konsumen dan produsen barang, seperti standar keselamatan dan 

persyaratan pelabelan. 

Kebutuhan untuk melindungi bersifat sensitif terhadap indus-

tri impor, serta berbagai pembatasan perdagangan yang tersedia 

bagi pemerintah negara-negara industri, memaksa negara-negara 

untuk memakai  NTB. Hal itu justru menimbulkan hambatan 

serius dalam perdagangan internasional dan pertumbuhan 

ekonomi dunia. 

Dengan demikian, NTB dapat disebut sebagai bentuk 

perlindungan baru yang telah menggantikan tarif sebagai bentuk 

perlindungan lama. Kelangkaan informasi tentang hambatan non-

tarif merupakan masalah utama bagi daya saing produk-produk 

dari negara-negara berkembang. 

Hambatan non-tarif dilakukan untuk mendukung pemasok 

domestik atas pemasok asing. Namun, juga penting untuk 

mempertimbangkan bahwa instrumen ini  tidak selalu  

mempengaruhi arus perdagangan. Pasalnya, penerapan hambatan 

non-tarif tidak selalu membatasi perdagangan. Selain itu, tidak 

semua kebijakan yang mempengaruhi perdagangan dilaksanakan 

dengan tujuan diskriminatif atau proteksionis. 

Pengendalian Impor melalui Tindakan Safeguard

Pasal XIX GATT 1994 dan persetujuan safeguard membolehkan 

suatu negara mengenakan kuota terhadap suatu produk impor 

yang mengalami lonjakan substansial yang merugikan industri 

dalam negeri. Tindakan safeguard untuk mengamankan balance 

of payment dengan melarang masuknya suatu produk yang 

terbukti mengandung penyakit berbahaya atau penyakit menular 

yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-

tumbuhan. Namun tindakan safeguard hanya dapat dilakukan 

untuk sementara.

Paradigma pembentukan WTO adalah liberalisasi perdagangan 

yang bertumpu pada persaingan bebas di antara para pelaku 

usaha, termasuk pedagang lintas negara. Namun, WTO juga 

memberi  ruang bagi negara-negara anggotanya melakukan 

tindakan pengamanan (safeguard) untuk melindungi kepentingan-

kepentingan dalam negerinya. 

Secara umum, ada beberapa mekanisme tindakan pengamanan 

yang dibenarkan menurut ketentuan WTO, yaitu; perlindungan 

keadaan darurat (emergency protection), anti-dumping, duty imbalan 

(countervailing duties), perlindungan khusus (special safe guard 

provisions), neraca pembayaran (balance of payments), industri 

“bayi” (infant industries), pembebasan umum (general waivers), 

pengecualian permanen (permanent exceptions), pengecualian  

umum (general exceptions), serta modifikasi skedul dan renegosiasi 

tarif (modification of schedules and tariff renegotiations).

Dalam ketentuan umum Persetujuan Tindak Pengamanan 

(Agrementon Safeguard) dinyatakan bahwa perjanjian safeguard 

menerapkan peraturan untuk pelaksanaan tindakan pengamanan 

yang diatur dalam Article XIX GATT 1994. Ada dua syarat 

penerapan safeguard. Pertama, anggota dapat memohon tindakan 

pengamanan atas suatu produk jika jumlah produk yang diimpor 

dalam jumlah mengancam produk sejenis dalam negeri, sehingga 

memicu  kerugian serius bagi industri dalam negeri 

yang memproduksi produk sejenis. Kedua, tindakan safeguard 

dapat diterapkan pada produk yang diimpor tanpa dilihat dari 

sumbernya.

Secara umum, tindakan pengamanan/perlindungan merujuk 

kepada kewajiban-kewajiban tambahan atau pembatasan atas 

impor yang dikenakan. Misalnya, jika suatu negara menghadapi 

lonjakan impor atau penurunan harga impor yang luar biasa, 

sehingga merugikan atau mengancam industri dalam negeri. 

Sejak berlaku kesepakatan GATT 1947, tindakan pengaman 

ini  telah diadopsi dalam ketentuan yang kemudian disebut 

dengan ketentuan tindakan safeguard. Tindakan pengamanan ini 

merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan yang 

tidak jauh berbeda dengan kebijakan antidumping dan anti-

subsidi. 

Ketiga instrumen kebijakan ini  diatur dalam kesepakatan 

WTO, yang konsekuensi dari penerapannya dapat berupa 

pengenaan tarif bea masuk tambahan. Ketiga kebijakan ini 

memiliki perbedaan, terutama dalam hal dasar pertimbangan 

pengenaan atau penerapannya. 

Kebijakan antidumping diterapkan atas dasar terjadinya 

praktik dumping yang memicu  terjadinya kerugian 

terhadap industri serupa dalam negeri. Sedangkan kebijakan anti 

subsidi dikenakan atas dasar adanya subsidi dari pemerintah di 

negara asal barang terhadap produsen, sehingga memicu 

munculnya kerugian bagi industri serupa dalam negeri. 

Sementara kebijakan safeguard sama sekali tidak berkaitan 

dengan adanya praktik dumping atau subsidi. Namun kebijakan 

safeguard diterapkan atas dasar adanya peredaran barang impor 

yang masuk ke pasar domestik yang memicu terjadinya 

kerugian bagi industri serupa dalam negeri. Dengan kata lain, 

kebijakan pengamanan (safeguard) diterapkan untuk melindungi 

industri dalam negeri dari tindakan unfair, seperti dumping dan 

subsidi. 

Pengaturan safeguard bertujuan untuk melakukan perlindungan 

terhadap industri dalam negeri dari lonjakan barang- barang 

impor yang merugikan atau mengancam terjadinya kerugian pada 

industri dalam negeri.Sesuai persetujuan safeguard bahwa tindakan 

pengamanan yang diambil pemerintah negara pengimpor untuk 

memulihkan kerugian atau mencegah ancaman serius terhadap 

industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang 

sejenis atau barang yang bersaing secara langsung. Tindakan 

ini dipakai  negara anggota WTO untuk melindungi industri 

dalam negeri dan bersifat non-diskriminatif. 

Mekanisme safeguard awalnya diatur dalam Pasal XIX GATT 

1947, yang menyebutkan bahwa syarat untuk melakukan tindakan 

safeguard harus bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri 

dan bersifat non diskriminatif. ini berarti bahwa tindakan 

safeguard melalui pembatasan impor diterapkan sesudah  terjadi 

peningkatan produk impor, sehingga menimbulkan kerugian 

(injury) yang serius di dalam negeri. Selain itu, negara pengimpor 

yang menerapkan mekanisme safeguard harus memberi  

kompensasi kepada negara pengekspor. 

Selanjutnya ditentukan pula bahwa instrumen yang dipakai 

dalam mekanisme safeguard adalah instrumen tarif, walaupun 

pembatasan kuantitatif (non-tariff barrier) juga diperbolehkan. 

Karena persyaratannya sangat ketat, sejak perjanjian GATT 1947 

penggunaan mekanisme safeguard dianggap tidak memuaskan. 

Aturan untuk menerapkan safeguard sering tidak efektif, 

sehingga mekanisme ini semakin jarang dipakai . Dengan 

sistem safeguard yang tidak memuaskan, kini semakin banyak 

negara memakai  tindakan di luar kesepakatan GATT untuk 

membendung impor. 

Negara-negara anggota WTO telah melakukan beberapa kali 

putaran perundingan untuk menyempurnakan perjanjian yang 

terkait dengan safeguard. Perundingan lanjutan ini  dimulai 

dengan perundingan di Punta del Este (Uruguay) dari tahun 

1986 sampai 1988, diikuti dengan sidang Mid-Term Review di 

Montreal 1988 dan sidang tingkat Menteri di Brussels 1990. Pada 

perundingan Uruguay Round di Marrakech (Maroko) 15 April 

1994 akhirnya berhasil disepakati perjanjian multilateral di bidang 

safeguard. 

Kebijakan penerapan tindakan pengamanan (safeguard) oleh 

negara pengimpor dilaksanakan melalui beberapa tahapan.

Antara lain, melakukan penyidikan dan pembuktian, menentukan 

adanya kerugian atau ancaman kerugian dan penerapan tindakan 

pengamanan.

Setiap negara anggota dapat menerapkan tindakan penga-

manan sesudah  dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang 

sesuai dengan prosedur dan diumumkan sesuai dengan Article 

X GATT 1994. Penyelidikan ini harus mencakup pemberitahuan 

kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga importir, 

eksportir dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat 

mengajukan bukti dan pandangannya. 

79Pengendalian Impor Pangan dalam Perspektif Aturan WTO  |

Pelaksanaan penyidikan terhadap adanya kerugian serius atau 

ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat 

lonjakan impor dilakukan sebuah komite. Di negara kita disebut 

Komite Pengamanan Perdagangan negara kita (KPPI). Sebelum 

tindakan pengamanan diberlakukan, terlebih dahulu dilakukan 

pembuktian telah terjadinya kerugian serius atau ancaman 

kerugian serius akibat melonjaknya barang impor. 

Penentuan adanya kerugian atau ancaman kerugian 

dimaksud, diatur dalam Article 4 Agreementon Safeguard sebagai 

berikut. Pertama, terjadinya kerugian serius yang diartikan dapat 

menghalangi perkembangan atau keberadaan industri dalam 

negeri. Kedua, adanya ancaman kerugian serius yang harus 

dipahami sebagai kerugian berat yang pasti akan terjadi.

Efektivitas Safeguard

Dari aspek prosedural pengenaan safeguard yang ada selama ini 

memicu  pengenaan safeguard di negara kita tidak efektif. Hal 

ini terjadi karena panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk 

dapat menerbitkan safeguard berupa tarif bea masuk. 

Ada dua alternatif yang dapat dilakukan untuk membenahi 

dan mengefektifkan prosedur pengenaan safeguard yang berbentuk 

tarif bea masuk, yaitu menyederhanakan prosedur pengenaannya 

dan menetapkan batasan waktu. Pilihan pada alternatif pertama 

memerlukan perubahan pada kewenangan yang diberikan selama 

ini. Menteri Keuangan sebaiknya sudah dapat menetapkan 

besaran tarif bea masuk dan tidak melalui Menteri Perdagangan 

lagi, sehingga secara prosedural menjadi lebih pendek.

Komite Pengamanan Perdagangan negara kita (KPPI) juga 

harus diberikan kewenangan untuk menetapkan bentuk safeguard 

yang sebaiknya dilaksanakan. Jika dikenakan dalam bentuk tarif 

bea masuk, maka rekomendasi disampaikan kepada Menteri 

80 | Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis

Keuangan. Namun, jika bentuk safeguard berupa kuota, maka 

rekomendasi disampaikan kepada Menteri Perdagangan. 

Alternatif kedua memerlukan pembenahan yang lebih 

sederhana, karena hanya menetapkan batasan waktu. Pembatasan 

waktu ini menyangkut penyampaian usulan Menteri Perdagangan 

kepada Menteri Keuangan. Begitu pula pembatasan waktu bagi 

Menteri Keuangan untuk menetapkan peraturan sesudah  menerima 

usulan dari Menteri Perdagangan. 

Produk impor negara kita yang pernah dikenakan safeguard 

sangat sedikit jumlahnya. Ketidakefektifan penggunaan instrumen 

safeguard sejauh ini adalah karena pasifnya pergerakan lembaga 

dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyelidik. Untuk 

melakukan penyelidikan, lembaga penyelidik harus menunggu 

adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan. 

Dalam usaha  menjalankan peran dan fungsi sebagai lembaga 

yang mengamankan industri dalam negeri dari kemungkinan 

kerugian serius yang diakibatkan impor, perlu dilakukan usaha -

usaha  yang lebih serius oleh lembaga penyelidik. Yakni, dengan 

cara selalu memantau perkembangan impor yang terjadi dan 

pertumbuhan industri di dalam negeri, serta melakukan interaksi 

yang lebih intensif dengan industri dan asosiasi industri dalam 

negeri. 

Penutup

Pengurangan atau penghapusan hambatan yang bersifat tarif 

atau penetapan bea masuk barang merupakan alat utama untuk 

meliberalisasikan perdagangan. Sebab, dengan rendahnya tarif 

atau bahkan tidak ada tarif sama sekali akan lebih melancarkan 

kegiatan keluar masuk barang antarnegara, sehingga perdagangan 

internasional antarnegara berjalan lancar. 

81Pengendalian Impor Pangan dalam Perspektif Aturan WTO  |

Namun, pada kenyataannya bahwa tingkat produktivitas 

suatu negara berbeda. Karena itu, banyak negara cenderung untuk 

memproteksi masuknya barang luar negeri, dengan harapan 

produk barang dalam negeri dapat berkembang.

Hambatan lisensi dan kuota membatasi ketergantungan 

terhadap impor dengan mempersempit jangkauan negara untuk 

dapat mengimpor komoditas tertentu, mengatur jumlah dan jenis 

barang yang diizinkan untuk diimpor. Namun, sistem perizinan 

dan kuota impor, membuat kontrol yang kuat atas perdagangan 

luar negeri atas barang tertentu. Dalam banyak kasus ternyata lebih 

fleksibel dan efektif daripada instrumen peraturan perdagangan 

luar negeri lainnya. 

ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa sistem perizinan 

dan kuota merupakan instrumen regulasi perdagangan sebagian 

besar negara di dunia. Demikian pula tariff quotas yang merupakan 

komitmen yang binding. Sedangkan autonomous tariff quotas 

merupakan komitmen yang tidak binding. Banyak negara masih 

lebih memilih kebijakan non-tarif atas tarif, karena beranggapan 

bahwa tarif tidak berfungsi secara efektif dalam mengurangi 

impor.

Implementasi hambatan non-tarif (NTB) dalam perundang-

undangan nasional sudah sejalan (konsisten) dengan ketentuan 

GATT. Namun, penggunaan NTB di negara kita pada praktik 

perdagangan belum berjalan efektif, antara lain karena persoalan 

yang berkenaan dengan kelembagaan. Kemampuan negara kita 

untuk menembus pasar negara tujuan utama ekspor sangat 

tergantung pada kemampuan negara kita untuk memenuhi dengan 

kebijakan NTB di negara mitra, terutama yang terkait dengan SPS 

dan TBT.

82 | Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis

83Mengendalikan Impor Pangan untuk Kesejahteraan Petani  |

Bab 5. 

 

MENGENDALIKAN 

IMPOR PANGAN UNTUK 

KESEJAHTERAAN PETANI 

Salah satu usaha  pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani adalah dengan mengendalikan impor pangan. Berbagai peraturan pun diterbitkan agar produk pangan 

impor tidak membanjiri pasar dalam negeri. Sementara di sisi lain, 

pemerintah juga membuat program pemberdayaan petani agar 

menghasilkan produk yang bisa bersaing dengan pangan impor. 

Dengan usaha  meminimalisasi masuknya pangan impor, 

lalu memperkuat daya saing petani, diharapkan justru produk 

pertanian negara kita yang akan merajai pasar dunia. Hal itu bukan 

sekadar mimpi, tapi sebuah keniscayaan. Bahkan Kementerian 

Pertanian telah mengibarkan bendera negara kita menjadi Lumbung 

Pangan Dunia pada tahun 2045. Saat Indonesiaa merayakan 

Dirgahayu Kemerdekaan ke-100.

84 | Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis

Mengintip Pasar Ekspor 

Beras

Jika melihat perkembangan pasar beras global, maka data 

menyebutkan pemasok utama beras (HS 100600) di pasar dunia 

pada tahun 2014-2016 didominasi India, Thailand, Vietnam, 

USA dan Pakistan. Kelima negara ini  merupakan eksportir 

terbesar beras di dunia (Gambar 20). Namun volume ekspor 

beras dari India dan Thailand menunjukkan kecenderungan yang 

semakin menurun, sebaliknya volume ekspor beras dari negara 

pemasok lainnya tampak meningkat, seperti AS dan Uruguay.

          Nilai Ekspor Beras 2014 (Juta US)                    Volume Ekspor Beras 2014 (000 ton)

         Nilai Ekspor Beras 2016 (Juta US)                     Volume Ekspor Beras 2016 (000 ton)

Sumber: UNComtrade (diolah); Kode HS 100600

Gambar 20. Nilai dan volume ekspor beras menurut negara eksportir utama, 

2014 dan 2016

85Mengendalikan Impor Pangan untuk Kesejahteraan Petani  |

Pada periode waktu 2010-2016 negara kita melakukan ekspor 

beras, walaupun dalam nilai dan volume yang relatif kecil. Selama 

periode 2010-2016 ekspor beras negara kita berfluktuasi dengan 

kisaran volume antara 345 ton - 2,5 juta ton/tahun. Namun, 

menunjukkan pertumbuhan yang meningkat dengan laju 0,02 

persen/tahun untuk nilai dan 0,07 persen/tahun untuk volume 

ekspor. 

Ekspor beras negara kita terutama berupa beras organik, 

sehingga harga berasnya relatif lebih tinggi dibandingkan harga 

beras dari negara eksportir lainnya. Beras organik negara kita 

sudah memperoleh sertifikat internasional, tetapi ada sebagian 

yang masih bersertifikat nasional.

Negara tujuan ekspor beras Indonesia, antara lain Singapura, 

Timor Leste, dan Afrika Selatan. Bahkan beberapa tahun terakhir 

negara kita juga mengekspor beras ke Thailand, Filipina, Malaysia, 

dan Jerman. 

Pada tahun 2016, ekspor beras negara kita ke Thailand 

menempati urutan pertama, diikuti ekspor ke Timor Leste, 

Singapura, dan India. Ekspor beras negara kita juga ditujukan ke 

negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah RI 

(Timor Leste, Malaysia, Papua Nugini, dan Singapura)

ini merupakan peluang untuk meningkatkan volume 

ekspor ke negara-negara di perbatasan Indonesia. Pengembangan 

ekspor beras di wilayah perbatasan merupakan potensi pasar 

yang harus digarap dengan serius untuk meningkatkan perolehan 

devisa negara.

Jagung

Pada tahun 2014-2016, pemasok jagung (HS 100500) ke pasar dunia 

adalah AS, Brasil, Argentina, Rumania, dan Prancis (Gambar 21). 

Kontribusi AS di pasar jagung dunia semakin meningkat, baik dari 

nilai maupun volume ekspornya. Pangsa AS berdasarkan volume 

86 | Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis

naik dari 27,85 persen pada 2014 menjadi 50,5 persen pada 2016. 

Demikian pula pangsa negara pemasok utama lainnya cenderung 

meningkat. Kontribusi volume ekspor dari lima negara pengekspor 

utama di pasar jagung dunia meningkat dari 64 persen pada tahun 

2014 menjadi 69 persen pada tahun 2016.

        Nilai Ekspor Jagung 2014 (Juta US)                  Volume Ekspor Jagung 2014 (000 ton)

         Nilai Ekspor Jagung 2016 (Juta US)                 Volume Ekspor Jagung 2016 (000 ton)

Sumber: UNComtrade (diolah); Kode HS 100500

 Gambar 21. Nilai dan volume ekspor jagung menurut negara eksportir 

utama, 2014 dan 2016

Di negara kita sebagian besar kebutuhan jagung dipakai  

untuk memenuhi kebutuhan industri pakan. Perkembangan 

nilai dan volume ekspor jagung (HS 100500) negara kita ke pasar 

dunia selama kurun waktu 2010 - 2016 menunjukkan peningkatan 

dengan laju 0,14 persen/tahun dan 0,24 persen/tahun, masing-

masing untuk nilai dan volume ekspor. 

87Mengendalikan Impor Pangan untuk Kesejahteraan Petani  |

Nilai ekspor jagung negara kita turun dari 11,3 juta dolar AS 

pada tahun 2010 menjadi hanya 5 juta dolar AS pada tahun 2016.  

Sementara itu, volume ekspor turun dari 41,9 ribu ton pada tahun 

2010 menjadi hanya 15,2 ribu ton pada tahun 2016. Pada periode 

yang sama harga mengalami penurunan dengan laju 0,07 persen/

tahun.

Dari data ini , terlihat bahwa laju peningkatan volume 

ekspor jauh lebih tinggi daripada laju peningkatan nilai ekspor 

jagung dunia.  ini antara lain disebabkan pada periode yang 

sama terjadi fluktuasi harga jagung dunia dengan laju perubahan 

yang cenderung menurun, yaitu minus 17,26 persen/tahun pada 

periode waktu 2010 – 2016.

Negara utama tujuan ekspor jagung negara kita adalah Filipina, 

Jepang, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Selama periode 

2011-2016, volume ekspor jagung ke Filipina menunjukkan  

kecenderungan meningkat dengan laju 64,8 persen/tahun, atau 

naik dari 8,4 ribu ton pada 2011 menjadi 230,8 ribu ton pada tahun 

2016. Bahkan sampai April 2018, ekspor jagung negara kita ke 

Filipina mencapai 500 ribu ton. 

Demikian pula volume ekspor  jagung  ke Singapura meningkat 

dengan laju 19,13 persen/tahun atau naik dari 353 ton pada 2011 

menjadi 1,2 ribu ton pada tahun 2016. Sebaliknya, volume ekspor 

jagung negara kita ke Jepang, Vietnam, dan Thailand  menunjukkan 

penurunan dengan laju masing-masing sebesar 0,21 persen, 28,94 

persen dan 17,05 persen/tahun pada periode yang sama.

Bawang Merah

Negara eksportir utama bawang merah (HS 070310) adalah 

Belanda, China, India, Mesir, dan AS. Nilai dan volume ekspor 

negara-negara ini  disajikan pada Gambar 23. Kontribusi 

volume ekspor dari lima negara pengekspor utama di pasar 

88 | Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis

bawang merah dunia relatif stabil, yaitu 60 persen pada tahun 

2014 menjadi 61 persen pada tahun 2016. 

Pemasok terbesar bawang merah ke pasar dunia pada tahun 

2014 adalah Belanda (20,3 persen), diikuti India (16,1 persen) 

dan China (9,8 persen). Namun, pada tahun 2016 India menjadi 

eksportir terbesar dengan kontribusi sekitar 25,4 persen, diikuti 

Belanda 22,3 persen dan China sebesar 9,3 persen.

 Nilai Ekspor Bawang Merah 2014 (Juta US)     Volume Ekspor Bawang Merah 2014 (000 ton)

 Nilai Ekspor Bawang Merah 2016 (Juta US)     Volume Ekspor Bawang Merah 2016 (000 ton)

Sumber: UNComtrade (diolah); Kode HS 070310

 Gambar 22. Nilai dan volume ekspor bawang merah menurut negara 

eksportir utama, 2014 dan 2016

Perkembangan ekspor bawang merah (HS 070310) negara kita 

ke pasar dunia tahun 2011–2016 mengalami penurunan yang 

drastis, baik dalam nilai maupun volume ekspor. Masing-masing 

menurun dengan laju penurunan sebesar 19,5 persen/tahun dan 

89Mengendalikan Impor Pangan untuk Kesejahteraan Petani  |

32,4 persen/tahun. Nilai ekspor bawang merah negara kita turun 

dari 6,6 juta dolar AS pada tahun 2011 menjadi hanya 0,4 juta dolar 

AS pada tahun 2016.  

Sementara itu, volume ekspor turun dari 13,8 ribu ton pada 

tahun 2011 menjadi hanya 0,7 ribu ton pada tahun 2016. Pada 

periode yang sama harga mengalami peningkatan dengan laju 8,4 

persen/tahun. Penurunan ekspor bawang merah antara lain karena 

terjadi kenaikan harga bawang merah yang signifikan di tingkat 

petani sejak pemerintah memberlakukan kebijakan Rekomendasi 

Impor Produk Hortikultura (RIPH) pada tahun 2013.

Meskipun demikian pada tahun 2017, ekspor bawang 

merah mulai meningkat, yaitu mencapai 7,75 ribu ton. Negara 

tujuan utama ekspor bawang merah negara kita adalah Malaysia, 

Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kondisi ini berbeda dengan 

periode 2011-2016, volume ekspor bawang merah ke Malaysia 

fluktuatif dengan kecenderungan yang menurun dengan laju 19,8 

persen/tahun. 

Volume ekspor  bawang merah ke Malaysia naik dari 559 ton 

pada 2011 menjadi 1,4 ribu ton pada 2012, tetapi kemudian turun 

menjadi hanya 400 kg pada tahun 2016. Demikian pula volume 

ekspor bawang merah negara kita ke Singapura, Thailand, dan 

Vietnam menurun drastis, masing-masing sebesar 19,9 persen, 

39,5 persen, dan 29,8 persen/tahun.

Strategi Memperluas Pasar Ekspor

Selain mengidentifikasi eksportir pesaing utama di pasar dunia atau 

potensi pasar ekspor, strategi memperluas pasar ekspor juga perlu 

mengidentifikasi negara pengimpor yang permintaannya besar 

dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Selain itu, mengidentifikasi 

struktur pasar komoditas terkait. 

Hasil analisis dengan memakai  Herfindahl Index dan 

rasio konsentrasi menunjukkan bahwa struktur pasar beras di 

90 | Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis

pasar internasional merupakan struktur pasar oligopoli dengan 

konsentrasi pasar yang sedang. Pasar internasional jagung 

menunjukkan struktur pasar yang cenderung ke monopoli dengan 

konsentrasi pasar yang sedang. 

Sedangkan struktur pasar internasional bawang merah 

mengarah ke persaingan monopolistik dengan konsentrasi pasar 

yang sedang. Dengan demikian, persaingan di pasar jagung dan 

pasar bawang merah lebih ketat dibandingkan dengan di pasar 

beras.  

Beras

Hal penting yang perlu disiapkan negara kita untuk dapat bersaing 

dengan negara eksportir utama beras dunia adalah faktor kualitas 

dan harga beras negara kita yang akan diekspor. Untuk itu, efisiensi 

biaya produksi dan kehilangan hasil merupakan dua hal penting 

yang perlu diperhatikan. 

Pada tahun 2010, dari sepuluh negara importir utama beras 

dunia, lima negara dengan volume impor terbesar berturut-turut 

adalah Filipina, Saudi Arabia, Iran, Malaysia, dan Meksiko (tahun 

2010). Namun di tahun-tahun berikutnya, negara kita masuk ke 

dalam lima negara importir terbesar beras dunia. 

Mengingat negara kita telah bertekad menjadi lumbung pangan 

dunia di tahun 2045, Filipina, Saudi Arabia, Iran, dan Malaysia 

dapat menjadi pasar yang potensial untuk beras Indonesia. Hal 

ini dilihat dari besaran volume impor (sebagai proksi kebutuhan) 

dari negara-negara importir beras ini .

Berdasarkan rata-rata besaran volume dan laju pertumbuhan 

impor dari masing-masing negara menunjukkan bahwa peluang 

pasar ekspor beras negara kita perlu diarahkan ke China dan Saudi 

Arabia. Rata-rata volume impor dan laju pertumbuhan impor 

beras China paling tinggi (lebih dari 10 persen/tahun selama 2014 

-2016). Sedangkan ke Saudi Arabia, walaupun rata-rata volume 

91Mengendalikan Impor Pangan untuk Kesejahteraan Petani  |

impornya tidak sebesar China, namun laju pertumbuhan impor 

beras pada periode tiga tahun terakhir mendekati 8 persen/tahun.

Jagung

Negara Jepang, Meksiko, Korea, Spanyol, dan Belanda merupakan 

lima negara importir utama jagung dunia selama periode 2011-

2015. Volume impor jagung Jepang tampak menurun dengan laju 

sebesar 0,68 persen/tahun atau turun dari 15,3 juta ton pada tahun 

2011 menjadi 14,7 juta ton pada 2016. 

Sementara volume impor jagung negara importir lainnya 

pada periode yang sama menunjukkan peningkatan yang tinggi. 

Meksiko sebesar 6,40 persen, Korea Selatan 7,93 persen, Spanyol 

7,75 persen, dan Belanda 8,46 persen/tahun.

Jepang sudah menjadi pasar tujuan ekspor jagung Indonesia, 

meski volumenya mengalami kecenderungan yang menurun, 

terutama sesudah tahun 2013. Ekspor jagung negara kita ke Jepang 

mencapai 3,3 ribu ton pada tahun 2013, namun kemudian turun 

menjadi hanya 1,8 ribu ton pada tahun 2016. 

Negara importir besar lainnya, seperti Meksiko, Korea, Spanyol, 

dan Belanda belum menjadi pasar tujuan ekspor jagung Indonesia. 

Karena itu, pasar ekspor jagung negara kita perlu diarahkan ke 

negara-negara ini . Karena itu, diperlukan usaha  dukungan 

kebijakan untuk meningkatkan kapasitas produksi jagung 

nasional, sehingga mampu memanfaatkan peluang pasar ekspor. 

Pada tahun 2006-2008 Pemerintah Provinsi Gorontalo, misal-

nya mengekspor jagung ke berbagai negara, seperti Malaysia, 

Filipina dan Korea Selatan. Kebijakan Pemprov Gorontalo untuk 

merangsang petani meningkatkan produksi adalah memberi  

jaminan harga jual yang relatif menguntungkan. Bahkan Pemprov 

Gorontalo juga memberi  sanksi kepada pedagang pengumpul 

yang tidak membeli sesuai harga dasar. 

92 | Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis

Insentif juga diberikan kepada seluruh pegawai dari tingkat 

provinsi, kabupaten hingga desa/kelurahan terkait produksi 

jagung di wilayah masing-masing. Infrastruktur jalan di tingkat 

usaha tani, antarkabupaten, dalam kabupaten hingga pelabuhan 

dibenahi. 

Bahkan Provinsi Gorontalo juga menampung produksi 

jagung dari provinsi di sekitarnya untuk diekspor, karena lebih 

menguntungkan daripada menjual ke pabrik pakan ternak dalam 

negeri. Awal tahun 2018 Provinsi Gorontalo mulai mengekspor 

jagung, yang diikuti Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara 

Barat.

Bawang Merah

Negara-negara importir utama bawang merah dunia adalah Rusia, 

Malaysia, AS, Inggris, dan Jepang. Jika negara kita menargetkan 

menjadi eksportir bawang di pasar dunia, maka diperlukan 

pendekatan bilateral di bidang ekonomi dan perdagangan dengan 

negara-negara importir utama bawang merah. 

Karakteristik bawang merah yang dibutuhkan, baik jenisnya, 

varietas, kualitas, ukuran dan atribut produk lainnya, oleh negara-

negara importir bawang merah dunia merupakan informasi 

penting dan perlu direspons dengan baik oleh Indonesia. Malaysia 

sudah menjadi pasar utama tujuan ekspor bawang merah 

Indonesia, namun ekspornya terus menurun. 

Ke depan, pasar ekspor bawang merah perlu diarahkan ke 

negara lain, seperti Rusia dan Amerika Serikat. Sebab, rata-rata 

volume impor bawang merah kedua negara ini  menunjukkan 

peningkatan, masing-masing sebesar 3,46 persen dan 2,07 persen. 

Sebaliknya, permintaan bawang merah dari Jepang dan Inggris 

menunjukkan penurunan, masing-masing sebesar 11,38 persen 

dan 1,25 persen, selama periode 2014 – 2016.

93Mengendalikan Impor Pangan untuk Kesejahteraan Petani  |

Peluang Ekspor dari Perbatasan 

Berbagai produk pangan di wilayah perbatasan sesungguhnya 

memiliki potensi ekspor yang sangat besar apabila dikelola dengan 

baik. Memanfaatkan potensi ekspor komoditas pangan di wilayah 

perbatasan sangat penting dalam usaha  mendorong pertumbuhan 

perekonomian wilayah perbatasan, meningkatkan pendapatan 

warga , penyerapan tenaga kerja, dan penghasilan devisa. 

Bagaimana peluang ekspor komoditas pangan di wilayah 

perbatasan? Sebelum melihat sejauh mana peluang ini , perlu 

diketahui seperti apa pola perdagangan lintas batas yang selama 

ini terjadi di wilayah perbatasan.  

Berbicara tentang “Perdagangan Lintas Batas”, yang terlintas 

adalah adanya suatu kegiatan perdagangan yang dilakukan 

warga  yang tinggal di daerah perbatasan guna memperbaiki 

atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Perdagangan lintas 

batas di wilayah perbatasan sudah terjadi sejak dahulu, meskipun 

dalam jumlah yang terbatas. 

Perlu diketahui, selama ini produk-produk pangan dari 

wilayah perbatasan negara kita sangat diminati dan disukai 

negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, Timur Leste, dan 

Papua Nugini. Di Negeri Jiran, Malaysia, produk-produk pangan 

negara kita seperti beras Raja Uncak (Kapuas Hulu), beras hitam 

(Bengkayang), beras merah (Sanggau), pisang, dan lainnya sampai 

kini terus diperdagangkan ke Sarawak-Malaysia secara tradisonal.

Sebaliknya dari Malaysia barang yang terbesar dibawa masuk ke 

perbatasan negara kita dengan memakai  fasilitas Kartu Izin 

Lintas Batas (KILB), khususnya melalui perbatasan Aruk adalah 

kebutuhan pokok seperti gula, beras, minyak, telur dan gas.

Perdagangan lintas batas antardua negara, terutama antara 

negara kita dan Malaysia selama ini mengacu kepada aturan Bilateral 

Agreement yang diatur pada Border Crossing Agreement (BCA) dan 

94 | Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis

Border Trade Agreement (BTA) yang yang mengatur kesepakatan 

perdagangan antara dua negara ini . Kedua kesepakatan ini, 

walaupun ada  perbedaan ranah cakupannya, BCA terkait 

dengan pengaturan pergerakan lintas batas orang, sedangkan BTA 

ada hubungannya dengan pengaturan pergerakan barang yang 

bersifat lintas batas antar negara. Namun di sisi lainnya ada  

persamaan dalam hal sama-sama sudah kedaluwarsa (out of date). 

BCA terakhir yang telah disepakati antara Indonesia-Malaysia 

adalah pada tanggal 12 Juni 2006 di Bukit Tinggi, Sumatera 

Barat, sehingga merujuk pasal (article) 14 ayat (2) BCA dimaksud, 

disebutkan bahwa 5 tahun sesudah  ditetapkannya kesepakatan 

harus dilakukan peninjauan ulang (review). Berarti, pada tahun 

2011 BCA seharusnya sudah ditinjau ulang. Kenyataannya, 

sampai dengan tahun 2017 belum dihasilkan kesepakatan BCA 

yang baru atau dengan kata lainnya sudah kedaluwarsa lebih dari 

4 tahun. Sementara BTA Indonesia-Malaysia, sejak disepakatinya 

pada tanggal 24 Agustus 1970 di Jakarta sampai kini belum pernah 

ditinjau ulang, berarti sudah kedaluwarsa hampir 47 tahun. 

Walaupun BCA tahun 2006 dan BTA tahun 1970 sudah 

kedaluwarsa, tapi masih tetap menjadi rujukan Indonesia-

Malaysia, karena mungkin ada kaitannya dengan kesepahaman 

bahwa sebagai bangsa yang serumpun, semua masalah dapat 

dibicarakan secara informal, selama masalah ini  tidak bersifat 

prinsip yang dapat mengganggu hubungan kedua negara. 

Sejalan dengan berjalannya waktu, banyak hal yang telah 

berubah yang mengharuskan perlunya penyesuaian BTA tahun 

1970. Terutama, nilai perdagangan, dan cakupan area (access of 

area) pada setiap exit/entry point yang telah disepakati pada BCA. 

negara kita dan Malaysia telah sepakat memperbarui perjanjian 

perdagangan wilayah perbatasan atau BTA dalam usaha  untuk 

normalisasi perdagangan ekspor-impor guna meningkatkan 

hubungan dagang kedua negara, khususnya melalui pintu 

Entikong-Tebedu, yang selama ini sempat terhenti. 

95Mengendalikan Impor Pangan untuk Kesejahteraan Petani  |

Sebenarnya peluang ekspor komoditas pangan di wilayah 

perbatasan cukup besar. Apalagi dengan berlakunya beberapa 

perjanjian internasional, terutama dengan negara tetangga, 

seperti ASEAN Community, negara kita Malaysia Singapore Growth 

Triangle (IMS-GT), Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines-East 

ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), negara kita Malaysia Thailand-

Growth Triangle (IMT-GT) dan Australian-negara kita Development 

Area (AIDA). Perjanjian itu menjadikan peluang ekspor komoditas 

pertanian ke negara tetangga akan semakin besar. 

ASEAN Community atau Komunitas ASEAN awalnya dibentuk 

berdasarkan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditanda-

tangani ASEAN Vision 2020 di Kuala Lumpur pada tahun 1997.  

Komuniatas ASEAN mencita-citakan ASEAN sebagai suatu 

komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan 

yang damai, stabil dan makmur, serta lebih mempererat integrasi 

ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik 

internasional. 

Tekad membentuk Komunitas ASEAN kemudian dipertegas 

lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan 

ditandatanganinya ASEAN Concord II. ASEAN Concord II menegas-

kan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, 

damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020. Namun, pada KTT 

ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Januari 2007, komitmen 

untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 

2020 menjadi 2015 dengan ditandatanganinya Cebu Declaration 

on The Acceleration of The Establishment of an ASEAN Community by 

2015. 

IMS-GT atau Indonesia, Malaysia, Singapore-Growth Triangle 

dibentuk pada 1994 untuk memperkuat jaringan ekonomi ketiga 

negara pada region yang ditentukan. Terutama dalam rangka 

mengoptimalisasikan ekonomi regional di antara tiga negara. 

Wilayah ini  meliputi Singapura, Johor, dan sebagian Provinsi 

96 | Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis

Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). IMS-GT dikenal 

dengan istilah “Sijori”.

IMS-GT juga dimaksudkan untuk mengombinasikan kekuatan 

kompetitif pada tiga area yang ditetapkan dalam rangka mening-

katkan daya tarik investasi, terutama dalam cakupan regional dan 

internasional. Lebih spesifiknya adalah dengan cara menciptakan 

konektivitas infrastruktur, modal, dan keahlian yang dimiliki 

Singapura, dengan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki 

Johor dan Riau.

IMT-GT atau negara kita Malaysia Thailand-Growth Triangle 

adalah inisiatif kerja sama subregional, Pemerintah RI, Malaysia, 

dan Thailand yang dibentuk tahun 1993 untuk mempercepat 

transformasi ekonomi di provinsi yang kurang berkembang. 

Sektor swasta telah memainkan dan akan terus memainkan peran 

kunci dalam mempromosikan kerja sama ekonomi dalam IMT-GT. 

Pembentukan IMT-GT telah berkembang dalam lingkup geografis 

dan kegiatan yang mencakup lebih dari 70 juta orang yang terdiri 

atas 14 provinsi di Thailand Selatan, 8 negara bagian Semenanjung 

Malaysia dan 10 provinsi Sumatera di Indonesia. 

Kerja sama BIMP-EAGA atau Brunei Darussalam negara kita 

Malaysia Philippines-East ASEAN Growth Area dibentuk secara 

resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Davao 

City, Filipina pada 26 Maret 1994. Kerja sama itu bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi 

warga  di daerah perbatasan negara-negara BIMP-EAGA. 

Para pelaku usaha diharapkan menjadi motor penggerak 

kerja sama dimaksud, sedangkan pemerintah bertindak sebagai 

regulator dan fasilitator. Wilayah negara kita yang menjadi anggota 

BIMP-EAGA adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi 

Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, 

Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. 

97Mengendalikan Impor Pangan untuk Kesejahteraan Petani  |

Selanjutnya, kerja sama AIDA atau Australia negara kita 

Development Area adalah kerja sama antara Pemerintah RI dengan 

Pemerintah Northern Territory of Australia (NT). Kerja sama itu 

disepakati melalui Memorandum Kesepahaman antara Pemerintah 

RI dengan pemerintah NT tentang Kerja Sama Pengembangan 

Ekonomi yang ditandatangani di Jakarta pada 21 Januari 1992. 

Kedua pemerintah berkeinginan untuk mendukung hubungan 

perdagangan yang telah berjalan antara Indonesia, khususnya 

dengan NT. Kerja sama ini  bertujuan untuk meningkatkan 

ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. 

Berlakunya beberapa kesepakatan kerja sama internasional 

seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor 

komoditas pangan dan pertanian di wilayah perbatasan. Apalagi 

beberapa komoditas pangan negara kita sudah diekspor ke beberapa 

negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Karena itu, 

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman membuat program terobosan 

untuk membangun wilayah perbatasan menjadi lumbung pangan 

berorientasi ekspor. 

ini sejalan dengan kebijakan utama pembangunan 

yang tertuang dalam Nawa Cita poin ketiga, yaitu membangun 

negara kita dari pinggiran dengan memperkuat wilayah perbatasan 

dalam kerangka NKRI. ini juga sejalan dengan Nawa Cita poin 

keenam dan ketujuh, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan 

daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian 

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 

dan domestik.

Membangun lumbung pangan di wilayah perbatasan sebagai 

usaha  meningkatkan kapasitas produksi pangan di wilayah 

perbatasan guna memenuhi kebutuhan sendiri. Sedangkan jika 

ada kelebihan produksi bisa diekspor ke negara tetangga seperti 

Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Papua Nugini, dan Timor 

Leste. 

98 | Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis

Pengembangan lumbung pangan di wilayah perbatasan juga 

menjadi salah satu solusi dalam mengurangi impor pangan ilegal. 

Karena itu, sasaran awal pengembangan lumbung pangan di 

wilayah perbatasan adalah mewujudkan sistem produksi pangan 

eksisting yang andal. Sedangkan sasaran jangka menengah dan 

jangka panjangnya adalah mewujudkan sistem produksi pangan 

modern, inklusif berkelanjutan, adaptif perubahan iklim, dan 

tidak menggradasi sumber daya dan lingkungan. 

Ekspor pangan di wilayah perbatasan, tidak hanya ditujukan 

ke negara-negara tetangga, tapi juga ke negara-negara lainnya 

seperti Australia, Arab Saudi, dan negara-negara Afrika. Karena 

itu, pengembangan komoditas pangan harus sesuai dengan 

kebutuhan lokal dan ekspor sesuai dengan persyaratan dari 

negara tujuan.

Ekspor pangan dari wilayah perbatasan dapat ditempuh 

melalui beberapa strategi dan skenario. Pertama, peningkatan 

volume ekspor pangan dari wilayah perbatasan yang selama ini 

sudah berjalan secara tradisional. Kedua, peningkatan produksi 

dan perdagangan komoditas potensial baru untuk diekspor. 

Ketiga, pengembangan wilayah katalisator ekspor (kabupaten atau 

provinsi tetangga wilayah perbatasan) yang potensial.

Memperkuat Hilirisasi Komoditas Pangan

Berbagai istilah “hilirisasi” telah banyak dipakai  di antaranya 

adalah downstreaming, beneficiation, value-adding, dan lain-lain. 

Dalam tulisan ini, yang dimaksudkan hilirisasi merupakan 

kegiatan transformasi hasil produksi primer menjadi produk 

antara dan akhir.

Berbagai tahapan dalam proses produksi yang dilakukan 

dalam hilirisasi melibatkan pengolahan bahan baku (primer) di 

hulu menjadi produk jadi dan setengah jadi (hilir), untuk kemudian 

menjual produk ini  kepada pelanggan. Kegiatan hilirisasi ini 

99Mengendalikan Impor Pangan untuk Kesejahteraan Petani  |

ditujukan sebagai usaha  meredam ekspor bahan mentah, serta 

mendorong industri pangan domestik untuk memakai  bahan 

ini  dalam usaha  mengendalikan impor produk olahan, 

meningkatkan nilai tambah domestik, dan menciptakan lapangan 

kerja. 

Karena itu, Kementerian Pertanian terus mendorong 

pengembangan hilirisasi komoditas pangan dalam mewujudkan 

kedaulatan pangan. Kegiatan hilirisasi ini memiliki kontribusi 

penting dalam proses industrilisasi pertanian dan peningkatan 

pendapatan petani, terutama di wilayah pedesaan.

Apalagi permintaan terhadap produk-produk hilirisasi 

pertanian cenderung mengalami peningkatan. Di samping itu, 

pergeseran pola konsumsi global akan terjadi seiring dengan 

peningkatan pendapatan warga . Karena itu, usaha  

memperkuat industri hilir komoditas pangan tidak saja dalam 

rangka meningkatkan jumlah pangan dan jenis produk pangan di 

pasar, tetapi juga menurunkan jumlah impor pangan olahan dan 

meningkatkan ekonomi perdesaan. 

Harus diakui bahwa negara kita merupakan negara pengekspor 

dan sekaligus sebagai negara pengimpor produk pertanian. 

Sebagian besar ekspor produk pertanian negara kita hingga saat ini 

merupakan bahan mentah. Mirisnya juga, negara kita mengimpor 

produk olahan, baik di komoditas pangan, hortikultura, perke-

bunan, dan peternakan. 

Tentunya, negara kita dirugikan karena nilai tambah produk 

ini  diambil alih oleh negara lain. Karena itu, usaha  

memperkuat industri hilir komoditas pangan menjadi penting 

dalam usaha  meningkatkan nilai tambah dan mendorong ekspor 

pangan nasional. 

ada  berbagai pertimbangan perlunya memperkuat 

industri hilirisasi komoditas pangan. Di antaranya, karena 

negara kita merupakan negara yang kaya sumber daya alam dan 

100 | Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis

menyebar secara merata di seluruh penjuru tanah air, sehingga 

perlu mendorong industri pangan domestik untuk meningkatkan 

nilai tambah dan ekspor. Selain itu, memperkuat industri 

hilirisasi komoditas pangan diyakini berdampak pada penciptaan 

kesempatan kerja seluas-luasnya sekaligus menciptakan peme-

rataan pembangunan. 

Diakui atau tidak, pengembangan industri hilirisasi komoditas 

pangan di negara kita masih menghadapi beberapa permasalahan, 

antara lain kemampuan yang rendah dalam transformasi produk. 

Teknologi yang dipakai  sebagai teknologi industri pengolahan 

juga masih sangat terbatas, terutama mencakup teknologi 

perlakuan pascapanen dan teknologi pengolahan. 

Rendahnya produktivitas ditunjukkan dari masih banyaknya 

bahan baku impor, serta terbatasnya bahan baku yang berkualitas 

sesuai kebutuhan kegiatan industri hilirisasi. Demikian halnya 

ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung belum 

maksimal berjalan sesuai harapan yang diinginkan industri dan 

pengusaha. Karena itu, perkembangan nilai ekspor hasil olahan 

pertanian masih relatif lambat dibandingkan industri lainnya. 

Produk olahan beras misalnya, dibandingkan impornya, 

ekspor beras dan produk olahan beras tergolong sangat kecil, baik 

volume maupun nilainya. Volume ekspor beras pada tahun 2012 

tercatat 900 ton dengan nilai 1.2 juta dolar AS, meningkat menjadi 

1.000 ton pada tahun 2016 dengan total nilai 0,9 juta dolar AS. 

Pada tahun 2016, negara kita mengekspor beras ke beberapa 

negara antara lain, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor 

Leste, India, Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa lainnya. 

Menurut informasi beras yang diekspor negara kita ke Amerika 

Serikat dan beberapa negara Eropa (Italia dan Belgia) adalah beras 

organik dalam kemasan. 

Meskipun volume ekspor produk olahan beras fluktuatif 

selama periode 2012-2016, namun nilai ekspornya mengalami 

101Mengendalikan Impor Pangan untuk Kesejahteraan Petani  |

peningkatan, yakni dari 0,2 juta dolar AS tahun 2012 meningkat 

menjadi 0,5 juta dolar AS tahun 2014 dan 0,7 juta dolar AS tahun 

2016 (Tabel 6). Pada tahun 2016, negara tujuan ekspor produk 

olahan beras negara kita antara lain Hong Kong, Taiwan, Malaysia, 

India, Saudi Arabia, Timor Leste, Jerman, dan Swiss. Tidak 

diperoleh informasi jenis produk olahan beras yang diekspor oleh 

Indonesia.

Impor beras berfluktuasi tetapi cenderung menurun selama 

periode 2012-2016. Pada tahun 2012, negara kita mengimpor beras 

1,8 juta ton dengan nilai 946 juta dolar AS. Namun, menurun pada 

tahun 2016 menjadi 1,3 juta ton dengan nilai 0,582 juta dolar AS. 

Pada tahun 2016, impor beras negara kita terbesar berasal dari 

Thailand (558 ribu ton), disusul dari Vietnam (536 ribu ton) dan 

Pakistan (135 ribu ton). negara kita juga mengimpor beras dari 

China, India, dan Jepang. 

Impor produk olahan beras dalam periode 2012-2016 sangat 

kecil dan cenderung menurun. ini dapat diartikan bahwa 

hilirisasi beras cukup berhasil, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan produk olahan beras domestik, sekaligus untuk tujuan 

ekspor. 

Meskipun demikian kegiatan hilirisasi beras selama ini 

diketahui belum mampu memberi  nilai tambah secara optimal. 

Kondisi ini disebabkan pelaku usaha pengolahan beras memiliki 

beberapa keterbatasan. Pertama, keterbatasan modal, sementara 

kegiatan hilirisasi beras memerlukan sarana dan fasilitas dengan 

nilai investasi yang tidak kecil. 

Kedua, keterbatasan kemampuan tata kelola. Sebagian besar 

pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman 

yang cukup untuk melakukan kegiatan hilirisasi beras secara 

efisien. Ketiga, keterbatasan informasi, terutama terkait teknologi 

pengolahan dan pasar. Keempat, keterbatasan dalam pemasaran 

produk hilirisasi beras. Pelaku usaha umumnya hanya berorientasi 

pada pasar domestik. 

Dengan berbagai permasalahan ini , pengembangan 

hilirisasi beras di negara kita masih dihadapi dengan banyak 

tantangan. Di antaranya adalah terbatasnya akses permodalan, 

terbatasnya pengembangan teknologi hilirisasi, minimnya 

kelengkapan infrastruktur pendukung, serta regulasi yang belum 

sepenuhnya mendukung usaha  meningkatkan kinerja kegiatan 

hilirisasi beras. Kondisi itu memicu  daya saing berbagai 

produk turunan beras menjadi rendah dan belum mampu bersaing 

dengan produk-produk dari negara lainnya. 

Berbeda dengan produk beras, volume, dan nilai ekspor 

jagung segar negara kita menurun cukup tajam pada periode 2012-

2016 dengan laju penurunan masing-masing 12,8 persen dan 

23,1 persen/tahun (Tabel 7). Pada tahun 2016 terjadi penurunan 

volume ekspor 22,7 ribu ton atau penurunan nilai ekspor 8,3 juta 

dolar AS. Nilai ekspor jagung olahan juga cenderung menurun 

selama periode 2012-2016, dari 17,2 juta dolar AS menjadi hanya 

8,3 juta dolar AS. Filipina, Jepang, Thailand, Korea, dan Malaysia 

103Mengendalikan Impor Pangan untuk Kesejahteraan Petani  |

merupakan lima negara tujuan ekspor utama jagung negara kita 

pada tahun 2016.

Meningkatnya permintaan jagung untuk kebutuhan industri 

dan pakan ternak memicu impor jagung, khususnya jagung 

olahan juga naik. Terlihat dari nilai impornya yang meningkat dari 

66,5 juta dolar AS (2012) menjadi 73,8 juta ton dolar AS (2016). 

Sedangkan menurunnya ekspor jagung diperkirakan juga 

sebagai akibat dari terus meningkatnya permintaan jagung di 

pasar domestik. Pada tahun 2016, negara asal impor jagung segar 

utama adalah Brasil, AS, Argentina, dan Thailand dengan nilai 

impor masing-masing 103,6 juta dolar AS, 62,7 juta dolar AS, 59,9 

juta dolar AS, dan 3,4 juta dolar AS. 

Sementara negara asal impor jagung olahan lebih bervariasi. 

Lima di antaranya yang terbesar adalah China dengan nilai 28,6 

104 | Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis

juta dolar AS, Turki (10,7 juta dolar AS), AS (5,8 juta dolar AS),  

Ukraina (5,0 juta dolar AS) dan Brasil sebesar 4,7 juta dolar AS. 

Meskipun demikian mulai tahun 2017 negara kita tidak lagi 

mengimpor jagung untuk pakan ternak. Bahkan sampai April 

2018, justru negara kita tercatat sudah mampu mengekspor jagung 

ke Filipina sebanyak 500.000 ton. 

Sementara untuk produk-produk industri berbahan jagung 

diakui masih sangat terbatas. ini tidak terlepas karena produk-

produk industri dari bahan jagung umumnya memakai  

teknologi tinggi, sehingga teknologi ini  belum bisa terjangkau 

warga  umum, terutama petani. 

Padahal dalam perkembangan globalisasi, pengolahan jagung 

sebagai bahan pangan sudah mulai beragam. Di antaranya, 

pengolahan jagung menjadi kerupuk jagung, kue kering, 

tortilla, grits, dan lainnya. Sementara produk industri yang telah 

berkembang di negara kita adalah pembuatan kerupuk jagung dan 

pembuatan kue semprit atau kue kering. 

Selanjutnya untuk ekspor dan impor cabai merah olahan 

meningkat cukup pesat selama 2012-2016, baik volume maupun 

nilainya. Nilai ekspor cabai merah olahan meningkat dengan laju 

20,5 persen/tahun, sedangkan nilai impornya juga naik dengan laju 

30,8 persen/tahun (Tabel 8). Karena sifatnya yang mudah rusak 

cabai merah segar terbatas untuk diperdagangkan lintas negara, 

sebaliknya cabai olahan akan lebih banyak diperdagangkan. 

Produk cabai olahan negara kita di ekspor ke beberapa negara 

Asia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika. Pada tahun 

2016 total nilai ekspornya mencapai 34,5 juta dolar AS. Sepuluh 

negara tujuan ekspor utama cabai merah olahan dari negara kita 

adalah Saudi Arabia dengan total nilai ekspor 11,1 juta dolar AS. 

Selanjutnya, Nigeria (5,4 juta dolar AS), India (4,3 juta dolar AS), 

Malaysia (2,8 juta dolar AS), Taiwan (1,4 juta dolar AS), Hong 

Kong (1,1 juta dolar AS), Australia (976 ribu dolar AS), AS (919 ribu 

105Mengendalikan Impor Pangan untuk Kesejahteraan Petani  |

dolar AS), Uni Arab Emirates (900 ribu dolar AS), dan Thailand 

(789 dolar AS). 

Kebutuhan produk cabai olahan di pasar domestik juga terus 

meningkat.Terbukti dengan meningkatnya total nilai impor cabai 

olahan dari 23,1 juta dolar AS tahun 2012 menjadi 39,5 juta dolar 

AS pada tahun 2016, atau meningkat dengan laju rata-rata 30,4 

persen/ tahun. 

Lima negara asal impor utama adalah India (32 juta dolar AS), 

China (5,1 juta dolar AS), Malaysia (763 ribu dolar AS), Thailand 

(547 ribu dolar AS) dan Vietnam (233 ribu dolar AS). Peningkatan 

impor cabai olahan diperkirakan terkait dengan bertumbuhnya 

industri pengolahan makanan, restoran, dan jasa boga yang 

menyajikan hidangan dari berbagai negara asal impor ini .

Meskipun permintaan produk cabai olahan di pasar domestik 

terus meningkat, namun kegiatan hilirisasi cabai merah belum 

berkembang secara optimal karena adanya berbagai permasalahan. 

Pertama, kemampuan teknologi industri hilirisasi cabai merah 

masih terbatas. Kedua, industri pengolahan cabai merah 

umumnya berskala rumah tangga yang memiliki kelemahan 

seperti,rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam 

pengolahan produk turunan cabai merah, serta terbatasnya modal 

usaha.

Ketiga, belum menerapkan standar produk yang mampu 

berdaya saing. Keempat, pemanfaatan pasar ekspor masih sangat 

terbatas karena produk yang dihasilkan kurang memiliki daya 

saing dibandingkan dengan produk yang sama dari negara lain. 

Dengan berbagai permasalahan ini , pengembangan 

hilirisasi komoditas cabai merah di negara kita juga menghadapi 

banyak tantangan. Di antaranya, tingginya fluktuasi harga bahan 

baku cabai, kapasitas produksi untuk pengolahan masih terbatas, 

terbatasnya permodalan, terbatasnya pengembangan teknologi 

hilirisasi, minimnya kelengkapan infrastruktur pendukung, 

serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung usaha  

meningkatkan kinerja kegiatan hilirisasi cabai merah.  

Gambaran industri hilirisasi untuk beberapa komoditas pangan 

ini  menunjukkan bahwa produk hilirisasi pangan cukup 

beragam dengan keunggulan komparatif produksi pertanian yang 

cukup besar. Meskipun demikian untuk mengembangkan industri 

hilirisasi pangan yang mampu memanfaatkan peluang ekspor 

masih menghadapi berbagai tantangan berat, terutama terkait  

iklim persaingan dalam dunia industri yang semakin tajam.

Penerapan kebijakan yang bersifat protektif untuk mendorong 

tumbuhnya dan berkembangnya kegiatan hilirisasi, sudah tidak 

dimungkinkan dilakukan, karena terikat berbagai kesepakatan 

FTA regional dan global. usaha  memperkuat industri hilirisasi 

107Mengendalikan Impor Pangan untuk Kesejahteraan Petani  |

komoditas pangan memerlukan strategi kebijakan khusus, di 

antaranya: 

1. Meningkatkan kemampuan teknologi industri hilirisasi 

pangan. ini mengingat, secara umum pengelola industri 

hilirisasi pangan belum mengembangkan teknologi yang 

layak, karena terbatasnya akses informasi dan akses modal 

sehingga usaha  peningkatan mutu produk masih terkendala.

2. Melakukan industrial upgrading secara bertahap dengan 

meningkatkan struktur endowment (modal dan tenaga 

kerja). Modal (capital) harus terakumulasi lebih cepat dari 

pertumbuhan tenaga kerja dan SDA. Akumulasi modal dapat 

diperoleh salah satunya melalui investasi FDI.

3. Mengembangkan hilirisasi yang bersifat Comparative Advantage 

Following (CAF), yaitu mengeksplorasi comparative advantage 

dengan learning and innovation.

4. Mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM). 

Dalam hal ini, secara alami IKM memiliki kelemahan dalam 

menghadapi ketidakpastian pasar, mencapai skala ekonomi, 

dan memenuhi sumber daya yang diperlukan. Karena itu, 

pemerintah perlu membantu IKM dalam mengatasi per-

masalahan yang muncul akibat dari kelemahan ini .

5. Menerapkan standar keamanan produk di industri hilirisasi 

agar lebih berdaya saing di kancah global, sehingga akan 

mendorong perluasan pasar ekspor.

6. Menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional negara kita 

(SKKNI), pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan, 

termasuk pengembangan pendidikan vokasi, sehingga 

dihasilkan SDM yang lebih terampil dan profesional sesuai 

kebutuhan dunia industri.

7. Mendorong investasi asing masuk di sektor hilirisasi, 

terutama yang membutuhkan intensif kapital dan advance 

108 | Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis

technology untuk membawa sektor hilirisasi masuk ke pasar 

internasional, membangun SDM, serta melakukan transfer 

ilmu pengetahuan.

Memberantas Praktik Mafia Pangan

Keberadaan mafia pangan sampai saat ini terus berkeliaran 

dan memiliki banyak tempat bersandar. Para mafia pangan ini 

cenderung menghalalkan segala cara guna menarik keuntungan 

besar dalam waktu singkat. Praktik seperti menimbun bahan-

bahan kebutuhan pokok dan melakukan kartelisasi menjadi cara-

cara para mafia pangan berkerja guna mendongkrak harga agar 

memperoleh margin yang lebih besar. Praktik kecurangan seperti 

ini tidak bisa terus dibiarkan, karena merugikan petani, peternak, 

dan produsen pangan, serta industri kecil dan menengah (IKM). 

Mafia pangan tidak muncul sendiri, keterlibatan korporasi 

dan oknum pemerintah yang cenderung korup membuka akses 

masuknya para pelaku kartel untuk mengintervensi besaran harga 

atas barang. Praktik-praktik mafia pangan begitu menguasai 

perdagangan komoditas pangan, seperti gula, terigu, beras, 

minyak goreng dan hampir semua komoditas pangan. 

Perilaku mafia ini sudah sangat terbuka, namun menangkap 

basah pelaku kartel ini ternyata tidak semudah merasakan 

keberadaannya. Kemampuan para mafia pangan mengatur harga-

harga pangan dan komoditas bisnis bisa dirasakan langsung 

warga . Bahkan sangat mengganggu tujuan pemerintah yang 

ingin melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas, serta 

daya saing di sektor pangan.

Sudah menjadi pengetahuan umum bila pasar pangan di 

negeri ini memang telah lama dibelit para mafia dan kartel pangan. 

Para ‘pemain’ inilah yang mengendalikan harga pangan. Karena 

itu, hampir setiap tahun terjadi gejolak harga pangan di tingkat 

109Mengendalikan Impor Pangan untuk Kesejahteraan Petani  |

konsumen, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional 

(HBKN).

Misalnya pada Febuari 2017, kenaikan harga cabai rawit 

merah di pasar menembus pada angka Rp120.000/kg. Padahal 

pada Maret produksi cabai mencapai 75.465 ton dengan asumsi 

konsumsi sebesar 68.472 ton. 

Hal yang sama terjadi pada komoditas bawang merah. 

Produksi pada Maret sebesar 99.435, dengan asumsi kebutuhan 

sebesar 98.639 ton, berarti ada kelebihan produksi. Namun di 

pasar harganya mencapai Rp50.000/kg, naik tinggi dari harga 

normal Rp28.000/kg. 

Lebih mirisnya lagi, kenaikan harga bawang merah tak 

dinikmati petani. Justru yang terjadi petani bawang merah di 

Brebes dihadapi dengan harga yang jatuh ke angka Rp4.000/kg, 

saat harga di konsumen Rp28.000/kg. Artinya ada selisih harga di 

tingkat petani dan konsumen hingga 500 persen. Mahalnya harga 

bawang merah di tingkat konsumen ini  tidak dirasakan 

petani sebagai pihak yang memproduksi.  

sesudah  harga cabai dan bawang berangsur turun ke harga 

normal, giliran harga bawang putih yang melonjak tajam dipasar 

mencapai Rp48.000/kg dari harga normal Rp22.000/kg. Bahkan di 

beberapa daerah harga bawang putih hingga Rp60.000/kg.

Begitu juga dengan harga beras medium. Sebelum dan sesudah 

pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui 

payung hukumnya Permendag Nomor 57 Tahun 2017 yang 

dikeluarkan 24 Agustus 2017, harga beras medium terus bergerak 

naik. Dalam Permendag ini , pemerintah menetapkan HET 

beras medium di Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan Rp9.450/

kg. 

Permendag tak mampu menurunkan harga beras yang hingga 

kini berkisar antara Rp11.000 – 12.000/kg. Lonjakan harga ini  

yang mungkin mendasari Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto 

Lukita menerbitkan izin impor beras 500.000 ton dari Vietnam dan 

Thailand. Beras impor ini  mulai masuk ke tanah air sekitar  

Febuari 2018. Padahal sejatinya bila tidak ada mafia pangan, harga 

beras medium itu harusnya berkisar Rp9.450/kg. Sayangnya lagi, 

importasi dilakukan saat petani tengah panen raya di berbagai 

daerah dan umumnya surplus.

Persoalan juga menyelimuti produk peternak. Harga telur 

ayam naik sejak November hingga jelang Tahun Baru 2018 yang 

mencapai Rp29.000/kg, padahal biasanya hanya berkisar antara 

Rp21.000 - 22.000/kg. Sementara produksinya tercatat surplus. Hal 

ini terlihat dari rekomendasi ekspor yang dikeluarkan Kementerian 

Pertanian dan kemudian disetujui Kemendag untuk mengekspor 

telur ayam, termasuk ayamnya ke beberapa negara.

Demikian halnya minyak goreng harganya sering labil, dan 

lebih sering naik ketimbang turun. Padahal negara kita dikenal 

sebagai produsen utama dan eksportir terbesar sawit nomor 

dua di dunia sesudah  Malaysia. Dengan total produksi CPO saat 

ini sekitar 32 juta ton atau setara 27 juta ton minyak goreng, 

kebutuhan dalam negeri hanya 4 juta ton, negara kita seharusnya 

tidak akan pernah kekurangan minyak goreng. Tetapi realitanya, 

harga minyak goreng tinggi di tingkat konsumen. 

Untuk mengatasi gejolak harga minyak goreng, Menteri 

Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 27 Tahun 2017 

tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Komoditas Pertanian 

di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan untuk Konsumen. 

Dalam Permendag ini , pemerintah menetapkan harga 

minyak goreng dalam kemasan sederhana sebesar Rp11.000/kg. 

Namun nyatanya di pasar masih cukup tinggi. Contohnya di Pasar 

Senen pada 12 Januari 2018 menurut data IPJ sebesar Rp12.500/kg.

Demikian halnya dengan masalah kelangkaan komoditas 

jagung. Di satu sisi, pelaku industri kesulitan mencari bahan baku 

untuk produksi pakan ternak. Di sisi lain, produksi jagung di dalam 

negeri cukup besar. Kondisi itu mengakibatkan, ketergantungan 

industri pakan ternak terhadap jagung impor cukup tinggi, 

mencapai 3,5 juta ton/tahun atau setara dengan nilai Rp12 triliun 

devisa negara tergerus. Dengan terus mendorong peningkatan 

produksi jagung dalam negeri dan kerja sama dengan industri 

pakan ternak, akhirnya sejak tahun 2017, pemerintah tak lagi 

mengeluarkan izin  impor jagung.

Untuk mengatasi gejolak harga pangan, pemerintah kemudian 

mendengungkan usaha  pemberantasan mafia pangan. Hal itu 

sebagai bagian dalam pengamanan stok pangan dan stabilisasi 

harga. Kementerian Pertanian, bahkan telah merevisi Rekomendasi 

Impor Produk Hortikultura (RIPH) Nomor 83 Tahun 2013 menjadi 

Permentan Nomor 16 Tahun 2017 yang isinya mewajibkan importir 

bawang putih untuk menanam 5 persen dari total impor setahun.

Sementara Kementerian Perdagangan menyiapkan regulasi 

baru terkait izin impor, yaitu setiap importir wajib menyebutkan 

jumlah stok, posisi gudang, dan tujuan distribusi. Sedangkan di sisi 

lain, Polri juga mengerahkan seluruh Kapolda yang berkoordinasi 

dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan di provinsi dalam 

memerangi para kartel pangan. 

Satuan Tugas atau Satgas Pangan yang merupakan sinergi 

antara Polri, Kemendag, Kemendagri, KPPU, Bulog, dan Kementan 

juga terus diperkuat fungsinya. Satgas Pangan ini juga dibentuk 

di setiap daerah untuk memudahkan dalam mengawasi stabilitas 

harga pangan. Tim satgas pangan daerah dipimpin Direktur 

Reserse Kriminal Khusus Polda dengan anggota terdiri atas Dinas 

Pertanian, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait lainnya. 

Koordinasi antarlembaga dan pembentukan satgas ini  

merupakan perwujudan dari perintah Presiden Joko Widodo yang 

meminta beberapa menterinya agar menstabilkan harga sembako. 

Karena itu, satgas ini bertugas melakukan pengawasan harga dan 

ketersediaan pangan di pasar-pasar yang akan dievaluasi hasilnya 

pada tiap dua pekan. 

Satgas juga melakukan penegakan hukum terhadap kartel 

dan mafia pangan. Sejak dibentuk awal Mei 2017 hingga 5 Juli 

2017, Tim Satgas Pangan berhasil mengungkap 212 praktik kartel.

Terdiri atas 105 kasus terkait bahan kebutuhan pokok, sedangkan 

sisanya merupakan kasus bahan kebutuhan nonpokok.

Salah satu kasus yang mengundang perhatian banyak pihak 

adalah penggerebekan pabrik beras milik PT Indo Beras Unggul 

(PT IBU), anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) di 

Bekasi yang memproduksi beras merk Maknyuss dan Ayam Jago. 

Penggerebekan dilakukan Bareksrim Mabes Polri yang tergabung 

dalam Satgas Pangan pada tanggal 20 Juli 2017. 

Fakta di lapangan ditemukan PT IBU melakukan pembelian 

gabah ditingkat petani Rp4.900/kg di atas harga pembelian 

pemerintah, sehingga diduga dapat mematikan pelaku usaha 

lain. ini bisa dikarenakan mayoritas petani pasti menjual gabah 

ke PT IBU. Hasil pembelian gabah petani selanjutnya diproses 

dan dikemas PT IBU dengan merk Maknyus dan Ayam Jago yang 

kemudian dijual dengan harga masing-msing Rp13.700/kg dan 

Rp20.400/kg. Dari kasus ini, Mabes Polri akhirnya menetapkan 

Direktur Utama PT IBU, Trisnawan Widodo sebagai tersangka, 

karena praktik bisnis perusahaan yang dipimpinnya diduga 

curang dan tidak sehat.

Dengan dibentuknya Tim Satgas Pangan terbukti efektif karena 

pergerakan harga pangan saat Ramadan dan Lebaran tahun 2017 

relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Relatif stabilnya 

harga kebutuhan pangan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 

ini   membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi 

kinerja tim Satgas Pangan. Apresiasi ini disampaikan Jokowi 

saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna Rapat Evaluasi terkait 

harga-harga bahan pokok dan antisipasi mudik Lebaran di Istana 

Merdeka, pada 22 Juni 2017. 

Stabilnya harga ini  terlihat dari harga daging sapi segar 

saat Lebaran tahun sebelumnya (2016) bisa mencapai Rp150.000/

kg, tetapi pada Lebaran tahun 2017 harganya relatif stabil di angka 

Rp120.000/kg untuk daging segar kualitas terbaik. Sedangkan 

harga daging sapi beku tetap stabil di posisi Rp80.000/kg sesuai 

ketentuan HET. 

Harga gula di pasar-pasar ritel juga stabil sesuai HET senilai 

Rp12.500/kg. Padahal, tahun sebelumnya sempat menyentuh 

Rp18.000/kg. Demikian halnya dengan harga minyak goreng tetap 

sesuai HET, yaitu Rp11.000/kg, bahkan ada yang Rp10.000/kg di 

pasar tradisional untuk minyak kemasan sederhana. Padahal saat 

Lebaran tahun 2016 naik hingga Rp23.000/kg (Suyanto, 2017).

Stabilnya harga komoditas pangan secara langsung akan 

berdampak pada penurunan laju inflasi nasional. Total inflasi pada 

periode Ramadan dan Lebaran 2017 (Mei–Juni) sebesar 1,08 persen 

yang merupakan total inflasi terendah dibandingkan dengan total 

inflasi selama Ramadan dan Lebaran tahun-tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2016, total inflasi pada periode Ramadan dan 

Lebaran (Juni-Juli) adalah sebesar 1,35 persen. Sementara untuk 

tahun 2015 dan 2014 (Juni-Juli) sebesar 1,47 dan 1,36 persen. 

Dengan inflasi yang rendah akan memberi  prospek ekonomi 

yang lebih baik dengan tumbuhnya ekspektasi positif dari para 

investor di pasar bursa saham.

Penutup

Peningkatan produksi beras dalam negeri mampu menekan 

impor beras. Bahkan akhir-akhir ini negara kita mengekspor beras, 

khususnya beras premium dan organik. Impor jagung, khususnya 

untuk pakan, juga telah jauh menurun. Umumnya impor jagung 

saat ini lebih ditujukan untuk industri dan hanya sedikit untuk 

bahan pangan. negara kita terus melakukan eskpor jagung dan 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun. 

Ekspor bawang merah terus dilakukan dengan semakin 

meningkatnya produksi dalam negeri. Penurunan ekspor bawang 

merah karena peningkatan harga bawang merah di dalam negeri. 

Peluang memperluas pasar ekspor ke negara tetangga maupun 

negara lain masih terbuka luas. Khususnya, perluasan ekspor ke 

negara tetangga maupun negara lain yang memiliki perjanjian 

multilateral maupun bilateral dengan Indonesia. 

Produksi dalam negeri untuk beras, jagung dan bawang 

merah perlu terus ditingkatkan, baik volume maupun kualitasnya. 

Pengolahan pangan di tingkat industri hilir (hilirisasi) dapat 

meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ekspor dalam bentuk 

bahan baku atau produk tidak diolah. 

Pemerintah perlu tegas memberantas mafia pangan yang 

mengambilkan keuntungan secara tidak wajar. Mafia pangan 

mengimpor produk pertanian yang harganya jauh lebih murah, 

sehingga petani tidak bergairah meningkatkan produksi. Harga 

produk pertanian harus menguntungkan bagi petani, tetapi tetap 

terjangkau konsumen dalam negeri.

Kebijakan pangan Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Andi Amran Sulaiman dalam mengen-dalikan impor untuk mewujudkan kedaulatan pangan 

dan kesejateraan petani dinilai tepat. Pasalnya, negara kita dengan 

penduduk yang jumlah besar (262 juta jiwa) membutuhkan 

kedaulatan pangan. Ketergantungan pada impor pangan 

berisiko besar terhadap ketahanan pangan dan akan mengancam 

kedaulatan pangan. 

Bagi Indonesia, dengan semakin membanjirnya produk pangan 

impor akan memicu petani semakin tidak memiliki daya 

saing, baik dari sisi harga maupun mutu. Kemudian berdampak 

pada melemahnya daya beli warga , terutama petani. Dengan 

melemahnya daya beli, akhirnya kesejahteraan petani pun semakin 

tidak membaik.

Perdagangan internasional, di mana negara kita juga ikut di 

dalamnya, membuat tantangan baru bagi petani Indonesia. Negara 

maju mampu memakai  terknologi untuk menurunkan 

biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Sementara di 

negara kita sebagian besar mengandalkan tenaga manual. 

Negara-negara maju membuat standar ganda. Berbagai aturan 

yang diberlakukan negara maju untuk mendorong peningkatan 

produktivitas dan menurunkan biaya produksi tidak digolongkan 

dalam subsidi. Sebaliknya, bantuan Pemerintah negara kita kepada 

petani selalu dipersoalkan karena dianggap sebagai subsidi.

Kondisi ini  membuat harga komoditas pangan di pasar 

internasional hampir selalu lebih rendah dari harga di dalam 

negeri. Hal itu kemudian menjadi daya tarik pedagang untuk 

mengimpor dan menjadi alasan mendapatkan izin impor. 

Selama ini banyak pihak selalu menganggap harga komoditas 

pangan di negara kita terlalu mahal. Ini menjadi tantangan yang 

harus dapat diatasi, agar produk negara kita mampu bersaing di 

pasar internasional. 

Negara maju dalam memasarkan surplus produk pertaniannya 

dilakukan dalam bentuk bantuan ke negara penerima bantuan. 

Misalnya, dengan menjual lebih murah, pinjaman dengan bunga 

rendah dan ada tenggang waktu untuk pembayaran cukup lama. 

Ini sangat menarik bagi negara yang tidak mampu mengimpor 

melalui pasar internasional. Di satu pihak, negara penerima 

pinjaman murah ini  merasa tertolong dengan berbagai 

kemudahan ini , namun di pihak lain (petani) dirugikan dan 

semakin tidak berdaya. 

Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat untuk menjaga 

ketahanan pangan, mewujudkan kedaulatan pangan, serta 

kesejahteraan petani adalah sebuah keharusan. negara kita harus 

berdaulat pangan dengan cara mencukupi pangan dari produksi 

sendiri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta 

melindungi dan menyejahterakan petani dan rakyatnya. 

Negara-negara lain juga selalu menjaga pangan dan melin-

dungi petani dan rakyatnya sesuai rambu-rambu perdagangan 

internasional yang telah disepakati dalam perundingan WTO. 

Demikian halnya dengan pemerintahan Jokowi-JK melalui visinya 

yang tertuang dalam Nawa Cita menaruh komitmen dan perhatian 

serius pada sektor pertanian, yaitu menitikberatkan pada usaha  

mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. 

Pemerintahan Jokowi-JK telah menetapkan kedaulatan pangan 

dan kesejahteraan petani sebagai single goal dalam pembangunan 

pertanian. Bahkan dalam berbagai kesempatan Menteri Pertanian, 

Andi Amran Sulaiman selalu mengatakan bahwa negara kita bukan 

negara antiimpor, bahkan senantiasa menjaga hubungan antar-

negara saling menguntungkan. Impor hanya dilakukan sesuai 

kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. ini dilakukan atas 

dasar amanat Undang-Undang Pangan. 

Untuk mencukupi kebutuhan konsumsi dan menekan impor 

pangan, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman telah membuat 

perubahan paradigma kebijakan dan program Pembangunan 

Pertanian. Pertama, merevisi Perpres 172 Tahun 2014 mengenai 

tender penyediaan benih dan pupuk menjadi penunjukkan 

langsung atau e-katalog, sehingga realisasinya tepat waktu 

menjelang masa tanam.

Kedua, refocusing anggaran 2015 hingga 2017 sebesar Rp12,2 

triliun dari perjalanan dinas, rapat, rehabilitasi gedung direvisi 

menjadi rehabilitasi irigasi, alat mesin pertanian, cetak sawah, dan 

lainnya untuk petani. Ketiga, bantuan benih yang disalurkan ke 

petani tidak lagi di lahan existing, sehingga bantuan berdampak 

pada luas tambah tanam. Keempat, pengembangan inovasi 

teknologi mulai dari benih unggul, teknis budi daya, mekanisasi, 

pascapanen, dan lainnya. 

118 | Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis

Kelima, deregulasi perizinan dan investasi dengan menginven-

tarisasi dan mengidentifikasi, serta usaha  simplifikasi seluruh 

regulasi internal pada lingkup Kementerian Pertanian, terutama 

terkait dengan perizinan dan investasi. Keenam, kebijakan 

pengendalian impor dan mendorong ekspor sebagai salah satu 

instrumen strategis untuk pencapaian swasembada pangan secara 

berkelanjutan. 

Di samping itu, penataan SDM dan Manajemen di lingkup 

Kementerian Pertanian juga dilakukan selama tiga tahun ini. 

Pertama, melakukan lelang jabatan dan demosi/mutasi berbasis 

kompetensi dan kinerja secara transparan dan kompetitif, sehingga 

diperoleh birokrat yang memiliki visi dan kompetensi yang bisa 

meningkatkan profesionalisme. 

Kedua, pengawalan program usaha  Khusus (UPSUS) dan 

evaluasi harian dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia 

di Kementerian Pertanianuntuk pengawalan dan pendampingan 

UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) di lapangan. Kegiatan itu 

didukung jajaran TNI mulai dari persiapan pertanaman sampai 

pengawalan benih dan pupuk. 

Ketiga, melepaskan ego-sektoral dalam penataan regulasi, 

perencanaan anggaran maupun implementasi berbagai 

program pembangunan dengan melakukan berbagai koordinasi 

dan sinkronisasi secara intensif. Keempat, memberantas aksi 

pungli dengan membentuk Tim Sapu Bersih Pungli di lingkup 

Kementerian Pertanian. Dengan demikian, seluruh pejabat dan 

pelaksana di Kementerian Pertanian benar-benar bekerja sesuai 

dengan aturan dalam usaha  meningkatkan kepercayaan dan 

produktivitas. 

Kelima, menempatkan Satgas KPK, Kejagung, Polri, dan BPKP 

berkantor di Kementerian Pertanian dalam usaha  pengawasan, 

pencegahan, dan penindakan kejahatan tindak pidana korupsi di 

lingkungan Kementerian Pertanian. Keenam, menyiapkan grand 

desain dan langkah-langkah strategis pengembangan komoditas 

pertanian menuju Lumbung Pangan Dunia 2045.

Berpijak pada paradigma kebijakan baru ini , kinerja sektor 

pertanian di era pemerintahan Jokowi-JK telah menghasilkan 

karya besar. Dari mulai peningkatan produksi, ekspor maupun 

kesejahteraan petani yang diukur dari meningkatnya daya beli.

Bahkan dengan fondasi pembangunan pertanian yang semakin 

kuat, negara kita mampu melewati ancaman El Nino 2015 dan La 

Nina 2016. Keberhasilan beradaptasi terhadap kedua peristiwa 

ini  memicu  tidak ada lagi paceklik dan produksi 

pangan terus meningkat. 

Kenaikan produksi pangan selama tiga tahun (2014-2017) 

untuk padi dari 70,84 juta ton menjadi 81,38 juta ton gabah kering 

giling (GKG) atau naik 15 persen dan jagung dari 19,0 juta ton 

menjadi 27,95 juta ton atau naik 32,0 persen.

Untuk komoditas hortikultura yakni, bawang merah naik dari 

1,23 juta ton menjadi 1,42 juta ton atau naik 15,3 persen, cabai dari 

1,87 juta ton menjadi 1,90 juta ton atau naik 1,5 persen. Sedangkan 

produksi daging sapi naik dari 0,49 juta ton menjadi 0,53 juta ton 

atau naik 8,1 persen. 

Sejak tahun 2016 negara kita sudah swasembada padi, cabai, 

bawang merah dan pada 2017 swasembada jagung. Bahkan 

ditargetkan pada tahun 2018 akan swasembada kedelai. Demikian 

pula untuk swasembada bawang putih dan gula ditargetkan akan 

dicapai pada tahun 2019. 

Kinerja ekspor impor juga terus meningkat yang ditunjukkan 

dengan tidak adanya impor beras sepanjang tahun 2016-2017, 

bahkan ekspor beras naik 43,7 persen. Demikian dengan impor 

jagung turun 66,6 persen pada tahun 2016, padahal sebelumnya 

jumlah impor jagung tercatat 3,5 juta ton. Bahkan pada 14 Februari 

tahun 2018 dilakukan ekspor perdana jagung hasil pertanian dari 

120 | Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis

Provinsi Gorontalo ke Filipina dengan total pengiriman sebanyak 

57.650 ton. Tercatat, sampai April 2018 negara kita sudah mampu 

mengekspor jagung ke Filipina sebanyak 500.000 ton. 

negara kita tidak hanya mampu menurunkan impor bawang 

merah sebesar 93 persen, tetapi juga mengekspor bawang merah 

sebanyak 7.750 ton keenam negara tetangga pada tahun 2017. 

Dalam konteks pengembangan Lumbung Pangan Dunia 2045, 

negara kita juga melakukan ekspor perdana beras ke Sarawak 

Malaysia dan Papua Nugini pada tahun 2017.

Ekspor ini  merupakan inisiatif awal untuk membuka 

pintu ekspor melalui pelabuhan darat, baik di Entikong Kabupaten 

Sanggau Kalimantan Barat maupun Merauke. negara kita juga 

membuka kerja sama ekspor dengan negara tetangga Republik 

Demokratik Timur Leste (RDTL). Kegiatan ini  ditandai 

dengan launching ekspor bawang merah ke Timor Leste yang 

digelar secara simbolis di Mota Masin, Kabupaten Malaka pada 

tahun 2017. 

Capaian lainnya adalah peningkatan kesejahteraan petani 

yang diukur dari penurunan kemiskinan di desa sebesar 0,01 

persen, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 101,7 

dan peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) 109,8. 

Data Global Food Security Index (GFSI) yang dirilis The Economist 

Intelligence Unit (EIU) pada 9 Juni 2016 juga menunjukkan bahwa 

peringkat ketahanan pangan negara kita meningkat signifikan dari 

74 pada tahun 2015 menjadi 71 pada tahun 2016 dari 113 negara 

yang diobservasi. 

Pada tahun 2016, negara kita tercatat sebagai salah satu negara 

yang meraih peningkatan ketahanan pangan terbesar di antara 

negara yang diobservasi. Peningkatan ketahanan pangan ini  

dilihat dari tiga aspek yakni, keterjangkauan (affordability), 

ketersediaan (availability), serta kualitas dan keamanan (quality and 

safety). 

Pada aspek ketersediaan peringkat negara kita mencapai 66, di 

atas peringkat keseluruhan ketahanan pangan. Pada aspek keter-

jangkauan, negara kita mendapat nilai 50,3, naik dari sebelumnya 

46,8. Ketersediaan juga meningkat menjadi 54,1 dari sebelumnya 

51,2. Sementara kualitas dan keamanan naik tipis ke-42 dari 

sebelumnya 41,9.

Peran sektor pertanian semakin besar dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal II tahun 2016, kontribusi 

pertanian terhadap perekonomian nasional mencapai 14,32 persen, 

termasuk kehutanan dan perikanan. Dalam periode ini , 

industri bergerak positif, baik dari sisi migas maupun nonmigas. 

Secara total, industri menyumbang 21 persen terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Ketika pertanian tumbuh pesat, industri 

tumbuh pesat, barang yang diperdagangkan juga menjadi lebih 

banyak. Kontribusi ini bisa menjadi pemantik untuk mengatasi 

persoalan kesenjangan dan kemiskinan yang banyak ada  di 

daerah-daerah. 

Capaian-capaian dalam mewujudkan kedaulatan pangan 

dan kesejahteraan petani di era pemerintahan Jokowi-JK diakui 

beberapa pihak. Asisten Director General FAO, Kundhawi 

Kadiresan memberi  apresiasi pencapaian swasembada pangan 

Indonesia, yang disampaikan ketika pertemuan Menteri Pertanian, 

Andi Amran Sulaiman dengan FAO pada 12 Maret 2017 di Jakarta. 

Deputi Deputi Perdana Menteri Uzbekistan saat berkunjung ke 

negara kita pada 21 Agustus 2017 juga menyampaikan keinginannya 

mencontoh negara kita yang sudah swasembada. 

Keseluruhan kinerja dan apresiasi ini  merupakan 

konsekuensi terimplementasinya berbagai program utama untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejateraan petani, yaitu 

pembangunan irigasi dan mekanisasi pertanian. Program kunci 

lainnya ialah perluasan lahan pertanian, mendorong investasi, 

percepatan inovasi, penyediaan dan fasilitasi akses benih dan 

pupuk, penyediaan insentif dan perlindungan usaha, pemerataan 

pembangunan, dan penataan institusi. 

Program yang dilakukan diarahkan, sehingga mencakup 

seluruh faktor kunci untuk perkembangan pangan dan pertanian. 

Keseluruhan program aksi yang dilaksanakan Kementerian 

Pertanian bermuara pada pembangunan faktor-faktor kunci 

penopang atau pilar pembangunan pangan dan pertanian:

1. Infrastruktur:  irigasi, pasar pertanian, jalan usaha tani

2. Investasi: lahan pertanian, populasi ternak, alat dan mesin 

pertanian, modal kerja

3. Inovasi: benih/bibit unggul, teknologi budi daya (Paket 

Teknologi Terpadu), pola pertanaman

4. Input: penyediaan dan jaminan akses input utamanya pupuk

5. Insentif: harga input, harga output, perlindungan risiko usaha 

(asuransi)

6. Inklusi: pemerataan penerima bantuan, lumbung pangan di 

wilayah perbatasan perbatasan

7. Insitusi: penguatan kelembagaan petani, pembangunan 

klaster, tata kelola pembangunan